KAYUAGUNG

Merdeka.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan kelas seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi rumah sakit standar tipe A. Standar tipe A tersebut sama dengan yang dimiliki dua rumah sakit pusat yaitu RS Cipto Mangunkusumo dan RS Fatmawati.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan saat ini telah ada dua RSUD yang berstatus tipe A yaitu RSUD Tarakan, Jakarta Pusat dan RS khusus Narkoba di Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Kemarin Tarakan lulus menjadi rumah sakit tipe A. Selain Tarakan, satu rumah sakit khusus narkoba tipenya udah A. Yang empat ini sekarang dalam pembinaan untuk kita jadikan tipe A,” ujar Dien kepada wartawan, Selasa (25/2).

Status tipe A tersebut, lanjut Dien, sudah memiliki peralatan lengkap serta telah mencapai strata tiga dan tidak boleh memberikan rujukan kepada pasien. “Kalau tipe A kapasitasnya bisa strata tiga. Strata tiga itu tidak boleh lagi merujuk, apapun penyakitnya, harus dilayani di situ. Tidak boleh lagi dirujuk ke rumah sakit lain,” kata dia.

Dien menambahkan untuk mencapai rumah sakit tipe A tersebut yaitu dengan membenahi standar operasional prosedural, kelengkapan alat, maupun sumber daya manusia. “Secara bertahap akan kita benahi. Mungkin setelah ini Pasar Rebo yang akan lebih dulu,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov DKI memiliki enam rumah sakit. Empat rumah sakit lain yang belum mendapatkan kelas tipe A yakni RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur; RSUD Koja, Jakarta Utara; RSUD Cengkareng, Jakarta Barat; dan RSUD Budi Asih, Cawang, Jakarta Timur. [has]

Sumber: lintas.me

Jakarta – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meningkatkan layanan kesehatan bagi warga Jakarta membuahkan hasil. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat telah dinyatakan lulus menjadi rumah sakit tipe A.

Dengan begitu, Kota Jakarta telah mempunyai dua rumah sakit tipe A, yakni RSUD Tarakan dan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan kelulusan RSUD Tarakan menjadi rumah sakit tipe A menjadi kabar gembira, bukan hanya bagi Pemprov DKI, tetapi juga bagi warga Jakarta.

BPJS Info – Bandarlampung. Pihak rumah sakit di Kota Bandarlampung Provinsi Lampung berharap pemerintah pusat segera mengkaji penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial agar dapat lebih maksimal, sehingga benar-benar membantu masyarakat luas seperti tujuan semula.

“Kami siap melayani pasien yang menggunakan BPJS, namun ketentuan program ini berbeda dengan jaminan kesehatan yang sudah-sudah,” ujar Kepala Bagian Pelayanan Medis RSUD dr A Dadi Tjokrodipo, Taufik, di Bandarlampung, Senin (24/2).

Menurut dia, pihak rumah sakit tetap milik Pemkot Bandarlampung ini siap untuk melayani seluruh pasien dengan pengguna program tersebut.

“Program BPJS lebih pada penggunaan obat-obatan generik karena berdasarkan aturannya, pelayanan dengan menyediakan pembelian obat di luar itu tidak diperkenankan,” ujarnya pula.

Dia menyatakan, bagi pasien yang menginginkan mendapatkan obat di luar generik tidak dapat dilayani kecuali pasien tidak menggunakan fasilitas program tersebut.

“Ya, kami akan siap saja melayani pasien, yang pasti pelayanan maksimal menjadi salah satu prioritas utama, jadi apa pun kendalanya kami siap,” ujar dia lagi.

Sejumlah pasien peserta BPJS, Yanti mengaku sangat terganggu dengan pelayanan program tersebut.

“Pelayanan BPJS relatif lebih rumit birokrasinya bahkan rasanya masih mudah program jaminan kesehatan lain, seperti Jamkesda maupun jamsostek serta lainnya,” kata dia.

Ia berharap pemerintah dapat mengkaji penyelenggaraan program tersebut, sehingga benar-benar bisa membantu rakyat kecil.

Sumber: Antara

SEMARANG – Lebih dari lima rumah sakit di Semarang belum menyetorkan data klaim peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masa bulan Januari. Klaim itu seharusnya disampaikan maksimal tanggal 10 Februari.

Setelah proses verifikasi, lalu dibayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maksimal 15 hari setelah pengajuan.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Semarang, Fakhrurrozi me

BARRU, BKM — Kesuksesan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Barru dalam melampaui target pendapatan ternyata mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, di sela-sela kunjungan singkatnya ke RSUD tersebut, Sabtu pekan lalu.
Menkes meminta pihak RS setempat untuk mengelolah sendiri keuangan rumah tangganya. Harapan ini disampaikan Menkes usai melakukan penanaman pohon di halaman RSUD Barru.
Permintaan untuk membentuk Badan Layanan Usaha (BLU) dalam mengelolah sistem keuangan secara mandiri, langsung disambut positif Dirut RSUD Barru dr Lukman S Wahid ketika menerima arahan dari Menkes.
Menurut dr Lukman, pihaknya mengapresiasi permintaan Menkes agar RSUD bisa mengatur sendiri pengelolaan keuangannya. “Memang langkah ini banyak positifnya untuk kepentingan pelayanan di rumah sakit,” kata dr Lukman.
Dengan sistem BLU, lanjut dr Lukman. RSUD sudah bisa mandiri dalam mengatur anggaran rumah tangganya. Apalagi selama ini untuk memperoleh anggaran di pemkab tentu memerlukan birokrasi yang cukup panjang.
Sementara ada beberapa hal dari kebutuhan RSUD yang bernilai darurat. Seperti untuk memperbaiki mobil ambulance pada saat dibutuhkan. Tentu kebutuhan akan anggaran operasionalnya tidak bisa menunggu waktu lama.
“Kebutuhan ini cukup vital. Jika dibutuhkan lalu mobil itu tidak ada bahan bakarnya, tidak mungkin menunggu proses anggaran yang cukup lama,” terangnya.
Saran Menkes, kata dr Lukman, sangat wajar untuk dipertimbangkan pemkab. Sebab jika keuangan RS bisa dikelolah sendiri, maka yang ditangani pemkab, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tinggal gaji pegawai saja. Sementara untuk biaya operasional dan pengadaan obat sudah bisa dikelolah secara cepat dan tidak perlu melalui proses birokrasi yang sangat panjang.
“Namun sistem BLU bukan tanpa tantangan, karena akan berimplikasi terhadap kontribusi PAD. Termasuk akan mempengaruhi tingkat penggajian para legislator,” terang dr Lukman. (udi/rus/c)

Sumber: beritakotamakassar.com

Erwin, pasien umur 13 tahun yang di rawat di RSUD Mamuju di kamar Cempaka No 1 akhirjya di rujuk ke Makassar lantaran Pihak RSUD Mamuju dan BPJS tidak mampu memfasilitasi obat ATS 20000 IU (obat Tetanus), inilah bukti betapa buruknya pelayanan di dua instansi tersebut. Orang tua Pasien, Samsuddin dan Lamming yang tinggal di Dusun Buana Kalinding merasa kecewa barat atas pelayanan dari pihak RSUD Mamuju serta BPJS.

Menurut keluarga korban, Bara mengatakan ia dan pihak keluarga merasa sangat kecewa berat dengan pelayanan dari pihak RSUD Mamuju dan BPJS yang telah menelantarkan pasien, dari pihak RSUD Mamuju sendiri hanya melihat pasien tanpa harus melakukan tindakan medis hingga terpaksa kaki dari seluruh pihak keluarga meminta agar segera pasien di rujuk saja ke Makassar demi mendapatkan perawatan yang maksimal sedangkan dari pihak BPJS sendiri tidak dapat membantu pasien miskin dan selama 5 hari di RS kami harus membeli obat di luar RS dengan resep Dokter dengan harga obat yang luar biasa mahalnya bagi seukuran kami selaku rakyat miskin, ucapnya.

Bara menuturkan,

PEKANBARU (RP) – Pasca grand launching, Rabu (22/1) lalu Rumah Sakit (RS) Awal Bros Panam sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat khususnya Pekanbaru dan Riau.

Saat ini rumah sakit itu membuka layanan tanpa membayar, yaitu Pojok Konsultasi Gratis bagi masyarakat umum atau keluarga pasien yang ingin mengetahui keluhan yang dialami.

Pojok konsultasi gratis ini terdapat di pintu masuk rumah sakit. Dokter dan perawat pun diiapkan untuk dapat memberikan keterangan soal berbagai penyakit yang dikeluhkan masyarakat.

Hal ini dilakukan oleh manajeman rumah sakit karena ingin mewujudkan motto melayani dengan penuh cinta (service with love) kepada semua pasien yang datang berobat.

Direktur RS Awal Bros Panam dr Mutiara Arcan kepada Riau Pos, Selasa (18/2) mengatakan, pojok konsultasi gratis ini dipersembahkan untuk masyarakat umum, dan juga untuk keluarga pasien.

Kabar7, Tangerang – Akibat tidak perduli dengan drainase lingkungan rumah sakit, akibatnya begitu hujan turun air limbah yang ada di drainase rumah sakit sitanala meluap, sehingga berdampak banjir di sbagian rumah sakit yg mencapai ketinggian + 30 cm.

Bukan hanya itu saja, warga RT 01/12 Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasar Kota Tangerang tak luput terkena dampaknya. Karena luapan air tersebut melimpah ke sebagian pemukiman warga dan mengakibatkan banjir setinggi + 30cm. dan dikhawatirkan akan mngakibatkan warga terserang penyakit.

Dalam permasalahan itu, Koordinator LSM GERAM BANTEN Kota Tangerang S Widodo kepada kabar7.com Sabtu (22/2/2014) mengatakan, dengan menampung pengaduan dan aspirasi masyarakat, kami akan melayangkan surat pengaduan ke kementrian kesehatan, untuk menyikapi dan memperbaiki drainase rumah sakit sitanala.

Bahkan LSM GERAM BANTEN akan mendesak oknum rumah sakit yang membiarkan kejadian ini terjadi secara berulang ulang agar ditindak tegas.

Karna jika di biarkan akan berakibat fatal bagi pasien rumah sakit maupun warga sekitar yang berada di sekitar rumah sakit sitanala. Ujar Widodo. (Ariel)

Sumber: kabar7.com

BUTON – Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasarwajo di Kabupaten Buton semakin tidak maksimal. Hal tersebut terjadi karena sejumlah paramedis melakukan aksi mogok dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit kabupaten yang masuk wilayah Sulawesi Tenggara itu.

Mereka mogok karena tidak pernah mendapat insentif dari pemerintah kabupaten. Padahal, beban kerja mereka diklaim cukup tinggi. Padahal, semestinya, insentif itu diberikan karena kami bekerja selama 24 jam. Tapi, kesejahteraan kami diabaikan. Jadi, kami memang sepakat tidak melakukan pelayanan, tutur seorang paramedis RSUD Pasarwajo.

Dengan minimnya perhatian itu, Plt Direktur RSUD Pasarwajo Sumardin malah semakin menekan tenaga medis agar lebih disiplin dalam bertugas. Meski melakukan shif malam, para tenaga medis dituntut untuk berpakaian dinas lengkap. Hanya dokter yang mendapat insentif, sedangkan kami tidak, ujarnya.

Dalam menanggapi keluhan tersebut, Sumardin menyatakan pernah menegur penanggungjawab IGD. Hal tersebut dilakukan saat adanya kunjungan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun di RSUD beberapa hari lalu.

Pada Rabu (19/2) sebagian perawat berusaha mempengaruhi rekannya agar tidak melakukan pelayanan. Tapi, itu hanya berlangsung beberapa jam saja dan hanya enam orang. Jadi, saat itu mereka langsung dipanggil untuk menghadap. Ternyata mereka menuntut insentif, terang Sumardin yang juga Kadis Kesehatan Buton saat dihubungi kemarin (23/2).(cr4/JPNN)

Sumber: msn.com