Sindonews.com – Rumah sakit yang telah menelantarkan pasiennya hingga meninggal dunia dinilai telah melanggar etika kedokteran. Karena, dokter memiliki tugas yang mulia untuk memberikan pertolongan kepada pasien.

Mantan Direktur Utama PT Askes Orie Andari Sutadji mengatakan, jika RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, terbukti telah menelantarkan pasiennya yang bernama Andre Safa Gunawan (10) hingga meninggal dunia, maka itu merupakan kesalahan fatal dalam dunia kedokteran.

“Tindakan darurat pasien apapun, ada uang atau tidak (ada uang) harus ditolong. Itu sesuai etika kedokteran, medis internasional, dan aturan
pemerintah,” kata Orie kepada wartawan di Depok, Selasa (11/3/2014).

Dia juga menjelaskan, penolakan pasien miskin oleh rumah sakit terjadi, karena lambatnya proses pembayaran dari pemerintah ke RS. RS takut pemerintah tidak akan membayar tagihan itu.

“Bahkan tagihan rumah sakit yang sudah lama biasanya juga sangat lambat dibayarkan oleh pemerintah. Maka terjadilah penolakan-penolakan oleh rumah sakit,” ujarnya.

Untuk menghindari kasus penolakan pasien, kata dia, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi sistem pembayaran untuk RS. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengkajian ulang mengenai kebijakan pengelompokan penyakit, obat, tarif, dan penentuan premi dari masyarakat.

Sumber: sindonews.com

Bisnis.com, JAKARTA– Menyambut ulang tahunnya ke-25, RS Mitra Keluarga berkomitmet untuk menjadi penyedia layanan kesehatan komunitas terkemuka di Indonesia, dengan konsep One-stop Health Service Center dan Patient Centered.

“Menginjak usia 25 tahun ini, kami terus berkiprah sebagai penyedia layanan kesehatan terbaik, dengan konsep One-stop Health Service Center dan Patient Centered,” kata Rustiyan Oen, Chief Executive Officer RS Mitra Keluarga, di Jakarta, Rabu (12/3/2014).

Dia menuturkan tujuan dari konsep tersebut adalah untuk memberikan kemudahan dan kelengkapan bagi pasien ketika berobat.

Saat ini, lanjutnya, RS Mitra Keluarga telah menjadi institusi kesehatan di Indonesia yang konprehensif, dengan layanan unggulan seperti bedah saraf, kesuburan, pusat jantung, kesehatan kaki pada anak, klinik payudara, dan lainnya.

Dia menjelaskan setiap tahunnya rumah sakit tersebut melayani sebanyak 1,7 juta pasien, dan 25.000 tindakan operasi yang dilakukan tenaga profesional dan kompeten. Jumlah dokter ahlinya mencapai 850 orang dari berbagai bidang spesialisasi, 6.000 karyawan medis dan nonmedis yang tersebar di 10 cabang RS Mitra Keluarga.

Rustiyan mengatakan kesepuluh cabang rumah sakit tersebut, adalah RS Mitra Keluarga Kelapa, Kemayoran, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cibubur, Cikarang, Depok, Surabaya, Waru, dan Tegal.

Sumber: industri.bisnis.com

Merdeka.com – Klinik Fertilitas Sekar Moewardi Solo, Jawa Tengah, berhasil melakukan program bayi tabung kembar. Sejak 2010 hingga kini, klinik milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Moewardi tersebut sudah melayani 14 pasien program bayi tabung. Dari jumlah tersebut 3 di antaranya berhasil.

Salah satu anggota tim dokter program bayi tabung, dr Eriana Melinawati, Sp.OG (K) mengatakan dari ketiga pasien tersebut hanya 1 yang sukses hingga melahirkan.

“Dua di antaranya mengalami keguguran, dan satu pasien telah melahirkan bayi kembar pada Nopember 2013 lalu,” ujar Eriana kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/3).

Menurut dr Eriana, bayi tabung berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tersebut, lahir dari pasangan suami istri yang telah menikah selama enam tahun dan belum memiliki keturunan. “Ibu dari bayi tabung tersebut mengalami pembengkakan pada saluran sel telur,” ujarnya.

Eriana mengatakan, tingkat keberhasilan bayi tabung memang masih kecil. Di tingkat internasional program bayi tabung yang berhasil hanya 30 hingga 35 persen.

Lebih lanjut Eriana menerangkan, untuk mengikuti program bayi tabung atau teknologi dibantu dengan cara IVF (In Vitro Fertilization) membutuhkan biaya cukup besar yakni antara Rp 50 juta hingga Rp 60 juta untuk sekali masa siklus.

“Karena biayanya cukup tinggi, maka dokter tidak hanya memasukkan satu embrio ke dalam rahim tetapi bisa dua dan maksimal tiga,” ucapnya.

Ketua Tim Dokter Prof Dr dr Tedjo Danujo Oepomo menambahkan, di Klinik Sekar Dr Moewardi pasien tak harus membayar biaya di depan, namun bisa dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani pasien.

“Tingkat keberhasilan bayi tabung cukup kecil karena sangat dipengaruhi oleh kualitas sel telur yang dihasilkan, kualitas sperma, serta kondisi rahim. Tak hanya itu, usia ibu juga mempengaruhi tingkat keberhasilan. Kalau bisa tidak lebih dari usia 35 tahun,” paparnya.

Di Klinik Fertilitas Sekar Dr Moewardi Solo, masih kata Tedjo, juga menyediakan fasilitas penyimpanan embrio yang tersisa sehingga jika suatu saat pasien menginginkan anak lagi, bisa digunakan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penyimpanan embrio tersebut sebesar Rp 4 juta per tahun.

Penyimpanan embrio tersebut maksimal bisa mencapai 80 tahun, tetapi umumnya maksimal hanya lima tahun. Meskipun proses bayi tabung, tetapi pasien tetap bisa melahirkan secara normal tidak harus melalui operasi caesar.

“Pasien juga tidak harus beristirat total, justru disarankan untuk menjalani aktivitas hidup seperti biasa. Syarat yang harus dipenuhi pasien sebelum mengikuti program bayi tabung antara lain surat nikah, dan bebas dari HIV/AIDS.” [mtf]

Sumber: merdeka.com

SUKABUMI – Bupati Sukabumi, Sukmawjaya menegaskan pelanyanan RSUD Sekarwangi tidak akan terganggu oleh hutang kemenkes kepada RSUD Sekarwangi sebesar Rp9,1 milyar.

Menurutnya dengan masih tertundanya hutang pembayaran sejak agustus sampai Desember 2013 pihak RSUD masih bisa bekerja seperti biasa.

“RSUD tidak boleh membiarkan pasien dengan alasan hutang jamkesmas belum terbayar. Karena keadaan ini terjadi tak hanya di Sukabumi melainkan hampir disemua rumah sakit,”

CIREBON, (PRLM).- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Jati kesulitan melakukan pengadaan obat, menyusul penolakan sebagian distributor obat terhadap skema harga obat baru yang ditetapkan pemerintah. Pascapemberlakuan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah telah menetapkan harga baru untuk obat.

Menurut Direktur Utama RSUD Gunung Jati Heru Purwanto, sebagian distributor menolak mengirimkan obat-obatan berdasarkan harga baru yang ditetapkan pemerintah. Mereka menolak karena menilai harga baru obat yang ditetapkan pemerintah lebih murah.

Dikatakan Heru, setiap distributor obat memberlakukan harga yang berbeda dan ia tidak hapal besaran masing-masing.

“Sebagian distributor tetap menolak mengirimkan obat karena menilai harga baru yang ditetapkan pemerintah dinilai lebih murah. Makanya kami jadi kesulitan mengadakan persediaan obat,” katanya.

Saat ini, lanjut Heru, pihaknya membatasi pembelian obat tidak lebih dari Rp 200 juta. Heru sangat mengkhawatirkan persediaan obat tak mencukupi, hingga berimbas pada minimnya pelayanan obat bagi pasien asal Kota Cirebon.

Menurut Heru, pihaknya sudah menyampaikan kesulitan tersebut ke DPRD Kota Cirebon. “Selain agar dewan tahu posisi RSUD Gunung Jati, kami juga berharap ada solusi dari masalah ini,” ucapnya.

Heru memastikan, kalau tidak segera diatasi atau ada solusi, masalah tersebut bakal berdampak kepada pelayanan rumah sakit. “Kalau situasi seperti ini, persediaan obat tidak akan bisa mencukupi. Karena bersamaan dengan diberlakukannya program BPJS terjadi kenaikan kunjungan pasien,” jelasnya.

Pemberlakuan program BPJS, lanjutnya, telah menyebabkan peningkatan kunjungan pasien ke rumah sakit. Kenaikan itu diantaranya terjadi pada pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 50%, rawat jalan 40%, dan rawat inap 30%. “Satu sisi terjadi kenaikan kunjungan pasien, namun di sisi lain malah stok obat terbatas,” katanya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon Andi Rianto Lie meminta pemerintah harus bisa menekan distributor obat agar menerima harga baru yang sudah ditetapkan. Pasalnya, jika distributor bersikeras menggunakan harga lama, rumah sakit pasti rugi. Kalau rugi terus menerus, rumah sakit tidak mungkin akan bisa bertahan.

Andi mengakui kondisi dilematis yang dihadapi rumah sakit. “Harga obat lama kan memang lebih mahal dibanding harga obat baru yang ditetapkan pemerintah. Kalau rumah sakit pakai harga baru, distributor obat menolak mengirimkan obatnya. Namun kalau menggunakan harga lama, rumah sakit rugi,” ujarnya.

Menurut Andi, solusi yang memungkinkan adalah pemerintah harus menekan distributor obat supaya pengadaan obat di rumah sakit tidak dipersulit.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kota Cirebon Bona Evita menyatakan, harga obat didasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Terkait adanya penolakan distributor obat untuk melakukan pengadaan ke rumah sakit, dia meminta dilaporkan kepada pihaknya.

Dia menegaskan, prinsip sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN), adalah tidak boleh ada pembedaan dalam pelayanan kepada pasien. “Di Kota Cirebon, peserta BPJS mencapai 200 ribu jiwa, diantaranya terdiri dari 102.702 jiwa peserta Jamkesmas, 39.084 jiwa peserta Askes dan 25.565 jiwa peserta Jamsostek, dan lainnya,” katanya. (A-92/A-89)***

Sumber: pikiran-rakyat.com

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Sebanyak 34 rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jawa Barat, terancam bangkrut. Hal ini terjadi akibat belum dibayarnya klaim jaminan kesehatan masyarakat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

“34 RSUD terancam bangkrut yang disebabkan belum cairnya klaim pembayaran jamkesmas dan BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat,” kata Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) Cabang Jabar, Suherman kepada wartawan, Selasa.

Menurut Suherman, operasional RSUD saat ini tidak maksimal, mengingat dana tersebut sangat dibutuhkan yang turut berdampak pada pelayanan, pembayaran obat dan gaji dokter atau petugas medis lainnya.

Ia menambahkan bagaimana bisa RSUD dituntut profesional dalam melayani pasien, sedangkan praktiknya kekurangan biaya.

“Sudah dua bulan terakhir ini belum ada pembayaran, jika kasus ini tetap berlarut-larut maka, akan semakin memberatkan baik rumah sakit daerah maupun swasta yang melayani pasien jamkesmas yang dampaknya progam BPJS menjadi terganggu,” tambahnya.

Di bagian lain, Suherman yang juga menjabat Direktur Utama RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, menyebutkan klaim jamkesmas dan jamkesda yang belum cair dari pusat mencapai Rp 28 miliar, bahkan awalnya mencapai Rp 45 miliar.

Kemudian untuk klaim BPJS pada Januari 2014 mencapai Rp 10 miliar tetapi baru dibayar pemerintah pusat Rp 5 miliar.

“Untuk klaim pada Februari 2014 masih dalam verifikasi, Telatnya pembayaran klaim tersebut saat ini, belum berdampak kepada RSUD R Syamsudin SH, tetapi jika berlarut-larut maka kami yakin pasti akan berdampak,” kata Suherman.

Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumni, Zulkifli, mengakui kondisi demikian berdampak pada RSUD Sekarwangi yang merupakan milik Pemkab Sukabumi.

“Dari informasi yang kami terima klaim jamkesmas yang belum dicairkan oleh pemerintah pusat terhitung sejak Agustus sampai Desember 2013 ditambah klaim JKN sejak Januari 2014,” kata Zulkifli.

Sumber: republika.co.id

Continue Reading No Comments

CIAMIS, (PRLM).- Terkait banyaknya keluhan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, Pemerintah Kabupaten Ciamis segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Hal itu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Herdiat, saat ditemui seusai menghadiri pelantikan kepala desa di Pendopo Kabupaten Ciamis, Rabu (12/3/2014).

Dalam kesempatan itu, diakui juga Herdiat, pihaknya sering mendengar bahkan menyaksikan masih kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit bertipe C tersebut. Bahkan dikatakan dia, berbagai upaya perbaikan pun telah dia lakukan.

Herdiat pun mengaku terkejut saat mendengar informasi ada pasien yang meninggal setelah terjatuh dari belangkar dorong saat hendak dibawa ke ruang rawat inap di rumah sakit tersebut. Namun, Herdiat enggan berspekulasi mengenai penyebab meninggalnya pasien bernama Ari (13) tersebut.

Meski demikian, yang menjadi catatan Herdiat terkait kejadian meninggalnya Ari itu yakni kurangnya kontrol pemeliharaan alat penunjang medis. Pihaknya pun mengaku sudah memanggil dan menegur pihak terkait mengenai hal ini.

Para tenaga medis sepeti dokter dan karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Cengkareng, Jakarta Barat, meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan tambahan insentif. Permintaan itu terkait semakin meningkatnya jumlah pasien yang berobat menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), hingga mereka merasa kewalahan.