TENGGARONG, Poskota Kaltim. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit di Tenggarong Seberang bakal menggelar soft opening pada 29 Maret 2014 mendatang. Fasilitas di rumah sakit megah ini, nantinya akan

Sungai Raya (Antara Kalbar) – Rumah Sakit Lanud Supadio bersiap untuk naik tingkat menjadi rumah sakit tingkat tiga yang nantinya diperkirakan akan menjadi terbesar ketiga di Kalbar setelah RSUD Soedarso dan RS Santo Antonius.

“Saat ini rumah sakit Lanud Supadio sedang dalam tahap pengembangan, bisa dilihat sendiri, cukup banyak proses pembangunan yang dilakukan,” kata Kepala Rumah Sakit Lanud Supadio, dr. Hendro Yulieanto, MS, SpAn, SpKp di Sungai Raya, Rabu.

Dia menjelaskan, saat ini pembangunan rumah sakit Lanud Supadio tersebut sedang dalam tahap pertama, mencakup pembangunan Poli Klinik dan UGD yang akan ditempatkan pada lantai satu bangunan baru rumah sakit tersebut.

Sementara itu, lanjutnya, pada lantai kedua akan digunakan untuk ruang rawat inap pasien baik umum maupun khusus untuk anggota Lanud.

“Namun, jika ditanyakan kapan pembangunan gedung baru rumah sakit itu selesai di bangun, saya sendiri juga tidak tahu persis. Mengingat proyek pembangunannya dilakukan langsung oleh Mabes TNI AU, maka kita hanya bisa berharap pembangunannya bisa cepat rampung,” tuturnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan memaksimalkan proses pelayanan kesehatan pada bangunan lama, meski daya tampung pasien masih sangat minim.

“Sejauh ini kita memang tidak ada kendala dalam pelayanan kesehatan kepada pasien, baik pasien umum maupun khusus anggota TNI AU. Namun, karena daya tampung ruang perawatan memang terbatas, maka dalam menerima pasien tentu kita juga tidak bisa menerima banyak tapi tetap kita upayakan untuk maksimal,” katanya.

Hendro menambahkan, karena rumah sakit Lanud Supadio dibangun khusus untung anggota TNI AU, jelas penanganan untuk pasien umum sedikit berbeda. Karena rumah sakit tersebut bukan berada pada koordinasi dengan Menkes, melainkan Menhan.

Meski demikian, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tugas pokok TNI, rumah sakit Lanud masih menerima pasien dari masyarakat umum, terutama yang berada di sekitar Lanud, kata dia lagi.

“Makanya, rumah sakit Lanud Supadio tetap mengutamakan anggota TNI dan keluarganya, bahkan itu sudah ditetapkan dalam aturan komando,” kata Hendro. (RDO/N005)

Sumber: antarakalbar.com

Grand Launching RS Pupuk Kaltim Ramania Siaga

SAMARINDA

BANDAR LAMPUNG (Lampost.Co): Beberapa keluarga pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) mengeluhkan kondisi minimnya obat-obatan yang ada di RSUDAM. Namun, pihak rumah sakit beranggapan obat pasien peserta BPJS tidak berkurang dan masih tersedia.

Untuk kondisi saat ini, obat-obatan bagi peserta BPJS kesehatan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional yang berlaku sejak 2014. Demikian diungkapkan Elitha M Utari, Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik RSUDAM di kantornya, Bandar Lampung, Rabu (26/3).

Udin (45), warga Sukabumi, yang merawat ayahnya yang terserang hipertensi mengungkapkan bahwa ayahnya harus membeli obat di luar RSUDAM, karena ketersediaan obat yang tidak ada di RSUDAM.

PANGKALPINANG, BANGKA POS — Kabag Humas Rumah sakit Bhakti Wara Pangkalpinang Melly (38) mengungkapkan pihak BPJS Babel masih mencicil pembayaran klaim pada bulan Januari dan Februari. Pada bulan Januari pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) baru membayar setengah klaim sebesar Rp 113 juta dan dilunasi pada bulan Februari sebesar Rp 115 juta.

Melly mengatakan pembayaran klaim pada bulan Februari juga baru diberikan sebesar 40 persen dari Rp 640 juta dan sisanya belum diberikan oleh pihak BPJS karena alasan data dari pihak rumah sakit belum lengkap. Menurut peraturan yang telah disepakati, jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim pada rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan BPJS selama 15 hari setelah kelengkapan data diberikan maka pihak rumah sakit berhak mengajukan denda kepada pihak BPJS.

“Seperti pada bulan Januari BPJS baru melunasi pada bulan Februari tetapi kami masih memaklumi karena ini dalam proses pemindahan dari Askes ke BPJS mungkin masih banyak kekurangan.” jelas Melly kepada Bangka Pos, Selasa (25/3).

Melly mengungkapkan jika hal ini terjadi secara terus menerus mereka tidak bisa menjamin kerjasama ini.
“Kami rumah sakit swasta jika terjadi keterlambatan siapa yang mau menggaji karyawan kami.” tegas Melly.
Melly

PT Kaltim Medika Utama (KMU) mendirikan Rumah Sakit Pupuk Kaltim Siaga Ramania, di Jalan Ramania Nomor 3, Samarinda. Rumah sakit ini diresmikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Selasa (25/3) kemarin. Kelebihannya, diklaim memiliki alat kesehatan tercanggih di Kaltim, dan mereka yang pertama memilikinya.

ARIEF KASENG, Samarinda

UNTUK diketahui, PT KMU didirikan 1 Maret 2012 lalu dan merupakan anak perusahaan PT Pupuk Kaltim yang bergerak dalam hal pelayanan kesehatan. Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengatakan, adanya RS PKT Siaga Ramania membuat warga Kaltim punya banyak pilihan bagus untuk berobat.

suarasurabaya.net – Dinas Kesehatan Jawa Timur akan menambah layanan untuk penderita tuberkulosis (TB), di empat rumah sakit.

Empat rumah sakit yang akan menjadi tempat rujukan para penderita TB itu, diantaranya RSUD Dr. Soedono Madiun, dan RS Dungus Madiun, RSUD Jombang, RSUD Gambiran Kediri.

Harsono Kadis Kesehatan Jawa Timur mengatakan, empat rumah sakit itu akan melayani para penderita TB yang masih sangat tinggi di Jawa Timur.

“Rumah sakit-rumah sakit itu akan membantu rumah sakit lainnya, diantaranya RSUD dr Soetomo, RSUD dr Saiful Anwar, dan RS Paru Jember yang sebelumnya sudah menangani para penderita TB di Jawa Timur,” ujar Harsono, Selasa (25/3/2014).

Diharapkan dengan adanya tambahan empat rumah sakit yang akan melayani para penderita TB itu, pasien tidak perlu lagi harus jauh-jauh datang ke Surabaya. Selain itu, pasien akan lebih cepat dapat pelayanan kesehatan dan perawatan yang diperlukan sesuai penyakit yang di derita.

Untuk mendukung operasional dan layanan pada pasien TB, rumah sakit-rumah sakit yang melayani penderita TB akan dapat anggaran khusus dari pusat dan Pemprov Jawa Timur lewat APBN dan APBD.

“Rencananya tahun ini, empat rumah sakit tambahan itu akan dapat bantuan dan segera melayani para penderita TB di wilayah sekitar mereka,” jelas Harsono.

Sampai tahun 2013 lalu, di Jawa Timur ada 42.222 penderita TB yang ditangani di beberapa rumah sakit, puskesmas dan klinik-klinik di Jawa Timur. Dari jumlah itu, hampir 90 persen pasien yang diobati sudah berhasil, tapi ada juga yang belum berhasil karena mereka melepaskan diri dari pengobatan tanpa diketahui sebabnya. (tas/ipg)

Sumber: suarasurabaya.net

INDRAMAYU- Sebanyak 40.000 jiwa war ga Kabupaten Indramayu mendapatkan Kartu Sehat dari Pemkab Indramayu ke ma rin. Kartu tersebut merupakan ja min an bagi warga untuk berobat di delapan ru mah sakit (RS) yang telah ditunjuk be ker jasama.

Pemberian Kartu Sehat di la ku – kan bersamaan dengan pe lun – curan kartu tersebut yang di pu – satkan di Puskesmas Ke do ka n – bunder. Kepala Dinas Ke se – hatan ( Dinkes) Kabupaten In – dra mayu Dedi Rohendi meng a – ta kan, Kartu Sehat tersebut me – rupakan kebijakan Bupati Indramayu untuk membantu ma s yarakat miskin mem per – oleh jaminan kesehatan.

Tahapan pelaksanaan prog – ram Kartu Sehat mulai di lak – sanakan sejak Oktober 2013 dengan melakukan validasi data masyarakat miskin yang belum memiliki kartu Jam kes – mas, data tersebut bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan data awal jum – lah masyarakat miskin yang harus divalidasi sebanyak 36.709 jiwa, namun hasil va – lidasi diperoleh data ma sya ra – kat miskin yang berhak men – dapat Kartu Sehat sebanyak 40.000 jiwa. Pada akhir Desesmber 2013 Kartu Sehat sudah dicetak, tetapi belum bisa dibagikan karena data masih perlu divalidasi ulang.

Dedi Rohendi me nam bah – kan, meskipun kartu tersebut belum dibagikan namun ter – hitung tanggal 1 Januari pi – haknya sudah memberikan pe – layanan bagi masyarakat miskin karena kebutuhan pelayanan kesehatan tetap dibutuhkan masyarakat setiap waktu.

BARRU, BKM — Ratusan tenaga medis yang terdiri dari perawat dan bidan yang selama ini bertugas di RSUD Barru, terancam tidak menerima insentif sebesar Rp 350 ribu per bulan. Pemkab berencana meniadakan insentif itu dan menggantinya dengan tunjangan pakasi yang besarannya lebih kecil, yakni Rp 150 ribu per bulan.

Diperkirakan jumlah tenaga perawat di RSUD Barru mencapai sekitar 300 orang lebih. Jumlah tersebut belum masuk bidan yang juga menerima insentif dengan besaran yang hampir sama.

Rencana pengalihan insentif menjadi tunjangan pakasi diakui Direktur RSUD Barru dr Lukman S Wahid. Kabar tersebut juga sudah sampai ke telinga para perawat dan bidan yang bertugas di RS.

“Kami khawatir ini akan sulit diterima oleh para perawat dan bidan. Apalagi selama ini mereka sudah pernah menikmati pembayaran insentif yang jauh lebih tinggi dari tunjangan pakasi yang selama ini diterima,” jelas dr Lukman.

Saat ditemui di depan ruang kerjanya, dr Lukman hendak melakukan pertemuan dengan pihak Dinas DPKD untuk membicarakan tentang rencana pengalihan insentif menjadi tunjangan pakasi. Hal ini penting untuk dibahas dengan instansi yang menjadi leading sektor tentang anggaran.

Kekhawatiran manajemen RS terkait rencana penghapusan pembayaran insentif ini cukup beralasan. Sebab insentif itu jauh lebih tinggi dibanding pakasi.

”Kami mempertimbangkan masalah yang berpotensi timbul, jika sampai terjadi pengalihan dari nilai insentif ke pakasi yang justru mengalami penurunan dari nilai yang sudah diterima selama ini,” terangnya.

Pengakuan serupa diungkapkan Agustina, salah seorang tenaga perawat di salah satu ruang perawatan RSUD Barru. Agustina menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan adanya penggantian istilah dari pembayaran insentif menjadi pakasi. Yang penting nilai pembayaran dari pakasi jauh di atas insentif.

”Tapi kalau pakasi lebih rendah dari insentif, pasti akan menjadi masalah. Namun kami tetap berharap manajemen rumah sakit tetap melobi pemkab agar pembayaran insentif masih seperti sebelumnya. Apalagi kalau insentif itu mengalami peningkatan dari nilai sebelumnya, tentu kita sangat dukung,” tandas Agustina. (udi/rus/b)

Sumber: beritakotamakassar.com

KPU Tak Sediakan TPS Keliling, Pasien Disarankan Mencoblos ke TPS Terdekat

SAMARINDA