MENCARI RS RUJUKAN NASIONAL DI ERA JKN

Putu Eka Andayani

Secara umum, sistem rujukan dalam pelayanan dikenal sebagai suatu mekanisme dimana jika sebuah fasilitas kesehatan tidak memiliki sumber daya (SDM, peralatan) untuk menangani suatu kasus, maka pasien akan dikirim ke fasilitas kesehatan lain yang lebih canggih. www.kebijakankesehatanindonesia.net merilis bahwa Sistem Kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material[1]. Menurut Sistem Kesehatan Nasional, rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung-jawab secara timbal balik, baik horisontal dan vertikal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan[2]. Dengan demikian, dapat dikatakan sistem ini menghendaki adanya suatu pengaturan pola kedatangan pasien ke fasilitas kesehatan, yang dimulai dengan datang ke fasilitas paling sederhana (pelayanan kesehatan primer).

Pada era berlakunya JKN, BPJS telah mengeluarkan pula buku Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang. Definisi yang digunakan mengacu pada definisi SKN di atas. Pola rujukan yang diatur sebagaimana gambar berikut[3].

Menurut alur di atas, jika bukan kasus emergency, maka pasien yang merupakan peserta BPJS harus mengunjungi fasilitas kesehatan primer terlebih dahulu. Jika fasilitas kesehatan primer (Puskesmas, RS Kelas D) tidak mampu menangani, maka pasien dapat dirujuk ke RS yang lebih tinggi kelasnya. Dengan demikian, implementasi JKN mengatur bahwa rujukan berjenjang adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Jika dilaksanakan dengan benar, maka ini akan membuat jumlah pasien di RS rujukan tertinggi menajdi berkurang secara kuantitas, namun tingkat kesulitannya meningkat.

Permenkes No. 1 Tahun 2012 mengatur jenis-jenis rujukan, yaitu rujukan nasional, rujukan provinsi, rujukan regional antar-kabupaten serta rujukan kepulauan. Sistem ini memang dikecualikan bagi pasien yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan primer atau dalam kasus kegawatdaruratan. Sistem ini juga menguntungkan bagi masyarakat, khususnya kelas menengah ke atas, karena sifat portabilitasnya.

Hal yang masih menjadi pertanyaan adalah definisi rujukan nasional: apakah ditentukan oleh geografis (berada di Ibukota Negara), atau ada kriteria lain yang dapat digunakan (misalnya rujukan pelayanan kesehatan tertentu)? Bagaimana konsekuensi sebagai RS Rujukan Nasional? Bagimana proses bisnisnya? Apa saja indikatornya?

Berbagai pertanyaan tersebut dibahas pada rangkaian diskusi ilmiah yang melibatkan manajemen dan klinisi dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, RS Akademik UGM serta RS Prof. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Diskusi yang diinisiasi oleh PKMK FK UGM ini bertujuan untuk membahas pusat-pusat rujukan nasional, provinsi dan antar-kabupaten dan merumuskan definisi baru yang lebih sesuai dengan proses bisnis dan indikatornya.

SKN tahun 2009 telah mengatur adanya rujukan berjenjang. Menurut SKN, ada dua jenis rujukan yaitu rujukan medis dan rujukan kesehatan. Rujukan medis berkaitan dengan pengobatan dan pemulihan (pengiriman pasien, specimen, transfer pengetahuan). Rujukan kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (sarana, teknologi dan operasional). Namun tidak mudah mengembangkan RS rujukan medis maupun kesehatan. Manajemen RS perlu mendukung sistem tersebut dengan infrastruktur dan sistem yang baik.

Kita bisa belajar dari Mayo Clinic yang merupakan pusat rujukan tidak saja bagi RS-RS di USA melainkan juga di negara lain. Di Mayo Clinic, sudah ada infrastruktur yang memungkinkan bagi RS faskes lain untuk berkomunikasi jarak jauh dengan para ahli (hingga sub/super spesialis) yang ada di Mayo Clinic. Sebelum merujuk pasien, sudah ada sistem yang mampu memastikan bahwa begitu tiba di Mayo Clinic, satu tim klinis sudah siap menangani pasien, demikian juga dengan fasilitas pendukung (akomodasi dan sebagainya). Juga ada infrastruktur untuk continuing education bagi para dokter dan dokter spesialis di RS perujuk, sehingga mereka juga bisa meng-update pengetahuan dan informasi klinis. Terlihat bahwa dari hubungan ini bukan hanya komunikasi mengenai pasien yang ditransfer melainkan juga perkembangan pengetahuan klinis, dimana Mayo Clinic berperan sebagai sumber rujukan referensi bagi profesional (dan institusi) kesehatan lainnya.

Pertanyaan yang masih harus didiskusikan lebih lanjut adalah apakah RS Rujukan Nasional yang dimaksud oleh JKN dan Permenkes meliputi juga hal-hal seperti tersebut di atas? Apakah proses bisnis dan indikator RS Rujukan Nasional akan menuju pemenuhan aspke-aspek tersebut? Apakah penghitungan tarif paket INA-CBGs akan mengakomodir kebutuhan pengembangan RS Rujukan Nasional? (pea)

file presentasi Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

[1] http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/597-memahami-sistem-kesehatan.html diakses pada 9 Juni 2014

[2] Sistem Kesehatan Nasional, Departemen Kesehatan RI, 2009

[3] Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Surabaya (Antara Jatim) – Jajaran manajemen Rumah Sakit Husada Utama (RSHU) Surabaya, Jawa Timur, membagikan kiat sehat kepada wartawan dalam kunjungan ke Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Biro Jawa Timur untuk merayakan tahun ke-8 RSHU.

“Kami ingin lebih dekat lagi mengenal bagaimana kerja dari seorang insan pers itu seperti apa, karena itu tema HUT ke-8 adalah Peduli Kesehatan Bersama dengan Insan Pers,” kata Chief Operational Officer RSHU Surabaya, dr Rudi Herdisampurno DFM, di Surabaya, Senin.

Didampingi rombongan tim RSHU, ia mengatakan kunjungan ke beberapa media yang ada di Surabaya itu juga untuk memberikan pengetahuan tambahan bagaimana cara hidup sehat bagi seorang wartawan.

“Kami juga memberikan kiat hidup sehat dan juga tata cara mencuci tangan yang bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Antara Jawa Timur Akhmad Munir mengaku senang dengan adanya kunjungan redaksi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Husada Utama.

“Kami merasa tersanjung dengan adanya kunjungan ini dan berterima kasih bisa mengunjungi kantor Antara Biro Jawa Timur ini,” katanya.

Ia mengatakan kerja seorang wartawan itu memang tidak begitu berbeda dengan dokter yakni tidak terbatas waktu dan seringkali pola makan yang tidak teratur.

“Oleh karena itu, kedatangan manajemen rumah sakit ini sangat membantu kami untuk memberikan pencerahan terkait dengan pola hidup yang sehat wartawan itu seperti apa, terlebih banyak di antara rekan wartawan yang mempunyai kebiasaan merokok,” katanya.

Menanggapi pola hidup yang seperti itu, dr Indro Harianto SpPD yang turut hadir dalam rombongan mengatakan, kehidupan wartawan itu hampir sama dengan dokter, mulai dari waktu kerja yang tidak menentu sampai dengan pola makan yang tidak teratur.

“Oleh karena itu, untuk menjaga kondisi tetap sehat salah satunya yaitu dengan menjaga pola makan. Misalnya, jika makan pagi banyak mengonsumsi daging, maka pada makan siang dan makan malam sebaiknya diimbangi dengan makan buah-buahan yang banyak mengandung serat,” katanya.

Selain itu, kata dia, kalau memiliki kebiasan merokok bisa dikurangi dengan melihat lokasi dan waktu ingin merokok.

“Misalnya sebisa mungkin mengurangi dan menghindari kebiasaan merokok di ruangan yang berpendingin udara karena hal tersebut tidak bagus,” katanya.

Pihaknya juga memberikan kiat tentang lima langkah hidup sehat yang bisa diterapkan untuk menjaga kebugaran tubuh yaitu langkah pertama dengan tetap bergerak baik itu dengan cara berjalan kaki maupun melakukan aktivitas yang lainnya seperti bercocok tanam.

Langkah kedua dengan selalu berpikir dan terus berpikir untuk menjaga kegiatan otak salah satunya dengan cara mengisi teka-teki silang saat senggang.

Langkah ketiga adalah menjaga silahturahmi karena ada pepatah yang mengatakan jika menjaga silahturahmi itu bisa memperpanjang usia.

Langkah keempat adalah menjaga pola makan karena pola makan merupakan salah satu tahapan penting menjaga kesehatan seseorang.

Langkah terakhir yaitu tetap berdoa supaya mendapatkan ketenangan hati dalam menjalani aktivitas sehari-hari. (*)

Sumber: antarajatim.com

BONTANG

KOTA (RIAUPOS.CO) – Tingkat penderita penyakit jantung dewasa ini semakin meningkat, untuk dapat mengantisipasinya dan meminimalisir, Rumah Sakit (RS) Awal Bros Pekanbaru, menggelar Trans Radial Intervensi Workshop yang ditujukan untuk kalangan medis, khususnya para dokter spesialis penyakit jantung.

Kegiatan ini sendiri dilaksanakan pada Sabtu (24/5) dan Ahad (25/5), di Awaloeddin Function Hall Lantai A RS Awal Bros, Jalan Sudirman. Dalam kesempatan ini juga, manajemen RS Awal Bros menghadir dokter ahli kepresidenan dari RS Abdi Waluyo Jakarta, Dr dr M Munawar SpJP (K) FIHA FESC FACC sebagai pembicara.

Melalui rilis yang diterima Riau Pos, Ahad (25/5), Direktur RS Awal Bros Dr Roswin Rosnim Djaafar, mengatakan bahwa workshop ini diadakan untuk menambah pengetahuan dan juga meningkatkan skill (kemampuan) dokter spesialis penyakit jantung.

Dijelaskannya, tujuh peserta dari dokter spesialis, serta delapan pasien jantung koroner dalam kasus-kasus serius seperti, oklusi total kronis CTO (tersumbatnya pembuluh darah di cincin mengalami penyumbatan 90 persen), lesi bifurcasi (penyumbatan pembuluh darah dipercabangan), dan multivessel disease (penyempitan di pembuluh darah dengan skala banyak) dikumpulkan.

Medan-andalas Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Januari 2014, dokter merasa khawatir dengan insentifnya, karena tidak mengetahui berapa yang diterima untuk setiap tindakan medis. Karena itu dokter-dokter di Kota Medan menuntut standardisasi dan

CIBITUNG

Sebanyak 19 rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) memberikan pelayanan buruk pada masyarakat miskin. Bahkan, rumah sakit tersebut, pihak rumah sakit meminta uang lebih pada masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan dengan kualitas buruk.

Demikian survei Citizen Report Cards

akarta: BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembentukan BPJS Kesehatan didasari oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan kepada peserta, BPJS Kesehatan terus memperluas jalinan kerjasama dengan berbagai fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Sebelumnya, BPJS Kesehatan telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PP Muhammadiyah di Samarinda pada 23 Mei 2014 lalu. Kerjasama tersebut kemudian dipertegas dengan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan 5 rumah sakit milik Muhammadiyah di RS Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, Minggu (8/6).

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, terdapat 27 rumah sakit dan 50 Klinik milik Muhammadiyah yang tersebar di Jawa Timur, 14 di antaranya sudah lebih dulu bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Rencananya 9 klinik akan bekerjasama dengan bPJS Kesehatan dan untuk tambahan kelima rumah sakit yang siap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah RS Muhammadiyah Lamongan, RS Muhammadiyah Sumberejo, RS Muhammadiyah Ponorogo, dan RS Muhammadiyah Mojokerto, RS Muhammadiyah Surya Melati di Kediri.

PENYIMPANGAN tindakan pengendalian di rumah sakit kian memerburuk wabah MERS yang sudah menginfeksi 60 orang lebih dan menewaskan sedikitnya 10 orang di Uni Emirat Arab (UEA).

Hasil itu sesuai hasil temuan yang diungkap para ahli dari WHO (World Health Organization) saat berkunjung selama lima hari ke negara UEA. Para peneliti WHO mengatakan, sampai saat ini tidak ditemukan bukti penularan virus MERS dari manusia ke manusia di UEA.

?”Meningkatnya kasus MERS baru-baru ini di Abu Dhabi tampaknya sudah disebabkan oleh berbagai faktor, yakni pelanggaran dalam tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi di klinik pelayanan kesehatan serta kurangnya pemeriksaan aktif dan edukasi kepada masyarakat,” kata salah satu peneliti, seperti dilansir Foxnews, Minggu (8/6/2014).

WHO pun menganjurkan Kementerian Kesehatan UEA untuk mengeluarkan langkah-langkah penanganan yang terukur, efektif, dan baru untuk bisa menyembuhkan orang terinfeksi MERS. Harapannya tak lain menimalisir angka kematian akibat infeksi virus MERS maupun mencegah orang terinfeksi.

Virus MERS pertama kali menginfeksi manusia pada 2012, yang menyebabkan pernapasan terganggu dan berakibat fatal. Reaksi virus ini sendiri mirip wabah sindrom pernapasan akut parah (SARS) pada 2003.

Dengan presentase kematian sekira 40 persen, kini virus MERS sudah menjadi keprihatinan banyak negara. Sejauh ini, virus MERS sudah menginfeksi lebih dari 800 orang di seluruh dunia, menewaskan sedikitnya 310 orang yang terinfeksi. Sebagian besar kasus terjadi di Arab Saudi, tetapi kasus infeksi ini sudah menyebar secara sporadis ke negara-negara Timur Tengah, Eropa, Asia, dan Amerika Serikat.

Sumber: dukunsuwuk.blogspot.com