manajemenrumahsakit.net – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini, Selasa 9 September 2014, meresmikan Pusat Kesehatan Ibu dan Anak (PKIA) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kiara. SBY mengungkapkan, pusat kesehatan ini merupakan impian RSCM, impian para dokter, dan impian semua orang di Indonesia.

“PKIA Kiara, yang artinya teguh, resmi saya buka,” kata Presiden. SBY mengatakan bahwa PKIA ini bisa menjadi salah representatif dan berkualitas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah bagi masyarakat.

Pembangunan kesehatan, menurut SBY, merupakan pembangunan dan proses jangka panjang. Untuk itulah, proses perbaikan itu harus terus dilanjutkan.

“Setiap pemimpin pasti akan berbuat yang terbaik bagi rakyatnya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” katanya.

SBY menambahkan, ia sudah tahu perkembangan pelayanan kesehatan dari masa ke masa selama 10 tahun kebelakang. Dia juga mengaku telah mempunyai infografik mengenai peningkatan rumah sakit, puskesmas, apotik, dan jumlah tenaga medis di seluruh Indonesia.

Presiden melanjutkan, perkembangan ini tidak lepas dari baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat baik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sementara itu, Direktur Utama RSCM, Cheresna Heriawan Soejono, mengungkapkan walaupun gedung RSCM terlihat megah, namun sebagian besar melayani pasien melalui Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 93,25 persen.

PKIA ini, menurut Cheresna, terdiri dari 12 lantai dan dibangun sejak 2006 lalu. Tahap

manajemenrumahsakit.net :: GARUT,FOKUSJabar.com : Gabungan

manajemenrumahsakit.net – Medan .Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan merawat pasien diduga terinfeksi virus ebola, NN (57), warga Tanjung Morawa, Deliserdang. Korban sempat dirawat inap di RSUD Lubuk Pakam.

“NN rujukan dari RSUD Lubuk Pakam, masuk ke RSUP H Adam Malik, Minggu (7/9) pukul 04.00 WIB dini hari. Pasien ini pulang dari Afrika pada 27 Agustus,” kata Kabag Humas RSUP HAM Medan, Sairi M Saragih, di Medan, Senin (8/9).

Hasil pemeriksaan saat ini, dikatakan Sairi, pasien yang bekerja selama empat tahun di Nigeria itu mengidap penyakit malari berat, infeksi paru, dan kesadaran terganggu. Pasien ini tidak bisa dikatakan terkena suspek ebola, namun tidak boleh mengabaikan virus ebola.

“Hasil positifnya saat ini malaria berat, infeksi paru dan kesadaran terganggu sehingga penyakit yang dideritanya sekarang mengganggu organ-organ seperti otak, hati dan ginjal. Itu hasilnya diberitahu oleh dokter penyakit dalam yang menangani pasien,” katanya.

Ia menyebutkan, dari hasil itu juga ada gangguan fungsi hati dan gangguan fungsi ginjal meningkat, kemudian HB 8,8 rendah, dan hasil foto tidak memberatkan bagian paru. Sairi menjelaskan, pihak medis telah melakukan pemeriksaan pasien, yakni, foto thorax, pemeriksaan laboratorium berupa darah lengkap, plasmodium dan nasal swab.

Petugas tim investigasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Romaida Aritonang SKM menyebutkan, korban susfek telah diobservasi pihak RSUP HAM di ruang VIP isolasi.

“Pasien sudah diberikan obat. Keadaan pasien dipantau lewat monitor yang terpasang di ruang perawat. Hasil yang didapat dari laboratorium, HB 8,8, eritrosit 2,72, leukocyt 10,88, trombosit 37, ureum 227, 10, kretinin 5,33, SGOT 129 dan SGPT 47. Hasil diagnosa pasien mengidap positif malaria celebral ,” kata Romaida.

Langkah lain yang telah dilakukan, lanjutnya, pihaknya telah melakukan wawancara dengan kontak serumah. “Termasuk dengan istri, lima orang anak, menanti satu dan cucu 1 orang,” terangnya.

Dia menambahkan, spesimen darah dan swab nasal telah dikirim ke Litbangkes, Senin (8/9). “Belum ada penambahan kasus, terutama kontak serumah yang mempunyai gejala klinis seperti pasien,” sebutnya. ( zahendra)

Sumber: medanbisnisdaily.com

manajemenrumahsakit.net :: SYDNEY -Sejumlah rumah sakit di Sydney, Australia, dalam waktu dekat akan menerapkan penggunaan printer tiga dimensi (3D) guna membantu para dokter dalam mengoperasi para pasien penderita penyakit jantung.

Meskipun teknologi printer 3D semakin popular saat ini, namun sejauh ini belum pernah dimanfaatkan untuk membantu diagnosa dan penanganan pasien RS di Australia.

Replika jantung pasien berukuran sebenarnya akan diprint sehingga memberi gambaran nyata bagi para dokter, dan memberi mereka berbagai pilihan berbeda sebelum menjalankan operasi.

Menurut Dr James Otton dari Victor Chang Cardiac Research Institute, penerapan teknologi ini dimulai dengan pengambilan gambar kualitas tinggi dari jantung pasien dengan menggunakan CT scans, MRI, dan diubah ke dalam model 3D.

manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Taluk Kuantan hingga saat ini masih terus rampungkan dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan medis instalasi mata dan penunjang medis water treatment di RSUD Teluk Kuantan tahun 2008. Paling cepat pekan depan atau dua pekan lagi berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru untuk dilakukan penuntutan.

Menurut

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Sebagai bentuk apresiasi kepada rumah sakit (RS) vertikal yang menjadi provider Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), enam rumah sakit menerima penghargaan “Hospital Awards The Best Role Model RS Vertikal” dari BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Parameter yang dijadikan kriteria penilaian mencakup sistem pendaftaran, sistem pelayanan terhadap peserta, sistem penagihan klaim, dan sistem penanganan keluhan peserta program JKN.

“Keberhasilan program JKN tidak bisa lepas dari dukungan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan selaku mitra BPJS Kesehatan. Karena itu, perlu ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dalam rangka kendali mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Fachmi Idris di acara pemberian penghargaan

manajemenrumahsakit.net, JAKARTA

manajemenrumahsakit.net :: Wiwiek Endarwati – Klaten, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) RM Soedjarwadi Klaten, Jawa Tengah berusaha menghapus stigma buruk mengenai orang yang mengalami gangguan mental. Salah satunya dengan menggelar pameran hasil-hasil olah tangan para pasiennya.

Puluhan hasil kerajinan pasien dipamerkan di RSJD yang berada di Jalan Ki Pandaranan Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Senin (08/09).

Selain itu turut dipajang foto-foto yang mengisahkan sejarah panjang awal pendirian rumah sakit ini.

Direktur RSJD RM Soedjarwadi Tri Kuncoro mengungkapkan, sebagian besar karya yang dipamerkan merupakan hasil olah tangan pasiennya. Mereka yang dilatih membuat kerajinan ini kebanyakan telah mengalami perkembangan kesembuhan yang relatif baik.

“Keterampilan yang diperoleh dari sini harapannya dapat menjadi bekal untuk kembali diterima pada lingkungan masyarakat,” ungkapnya kepada

Apa yang Baru dari Sister Hospital?
4 September 2014

Reportase

Terkiat dengan kegiatan Sister Hospital di NTT yang melibatkan RS-RS Pendidikan, AIPMNH, Dinkes Provinsi NTT dan PKMK FK UGM, pada 4 September yang lalu telah dilakukan suatu pertemuan untuk meg-update pencapaian kegiatan SH sekaligus mendiskusikan best practices yang dapat diangkat ke level nasional.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT menyampaikan bahwa masyarakat NTT sangat merasakan manfaat dari adanya program SH, dimana pelayanan spesialistik menajdi lebih terjangkau dan lebih cepat. Untuk itu, Dinkes menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang terlibat, khususnya RS Mitra A (RS Pendidikan) yang telah secara konsisten mengirimkan residen dan tim manajemen ke RS Daerah di NTT untuk membantu pelayanan. Bila ada advokasi terus menerus ke Pemda, bukan tidak mungkin kegiatan ini akan dapat berlanjut dengan dukungan dana APBD.

Pada kesempatan ini ada beberapa kemajuan yang dilaporkan antara lain:

1. Kegiatan Sister Hospital. Ada shifting angka kematian di beberapa RSUD, naun hal ini masih perlu diklarifikasi karena ada yang yang kurang sinkron antara RSUD, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabuapten. Akibat adanya daerah pemekaran, maka pencatatan angka kematian ini belum baik. Oleh karena itu, tugas selanjutnya bagi RS Mitra A adalah memperbaiki manajemen data, memastikan rekomendasi AMP ditindaklanjuti, memastikan ketersediaan data kematian antara RS-Kabupaten, memastikan ketersediaan data lokasi kematian ibu dan bayi, memastikan semua rencana tindak lanjut hasil monev dapat dilaksanakan, sinkronisasi jadwal dan menentukan best practices.
2. Kegiatan Performance Management and Leadership. Fokus kegiatan pada periode ini adalah mengimplementasikan billing system, dimana PKMK telah memiliki software generic-nya dan RSUD tinggal mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kedepannya akan ada pengembangan implementasi dari yang sebelumnya hanya di rawat jalan dan penunjang menjadi berkembang ke rawat inap. Kendala umum yang ditemui adalah kurangnya kapasitas dan jumlah SDM di RSUD.
3. Kegiatan Pengembangan Manual Rujukan. Masih ada kendala antara lain SOP-SOP pendukung perlu disusun dan dipatuhi, perlu refreshing tentang pelayanan klinis di RS maupun puskesmas, membangun sistem informasi dan komunikasi seperti yang telah dilakukan oleh Flores TImur (2H2C), perlu advokasi ke Bupati dan DPRD untuk perbaikan sistem tranpsotrasi  dan sistem pembiayaan yang perlu mendapat dukungan stakeholders. Selanjutnya, kegiatan manual rujukan akan berkembang menjadi menyusun manual rujukan regional. Hal ini sekaligus menjawab masalah mengenai rujukan antar kabupaten dan rujukan baliknya. Selain itu instrumen monitoring juga akan dikembangkan.

Yang terpenting dari pelaksanaan kegiatan ini adalah komitmen dari kepala daerah terhadap pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, di sebuah RSUD masalah sederhana seperti ketersediaan air bersih di RSUD sulit diatasi, meskipun daerah tersebut tidak termasuk yang kekurangan sumber air bersih.

Provinsi NTT sudah memiliki Perda No. 3/2014 yang mengatur tentang rujukan regional. Perda ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun peraturan bersama antar-kepala daerah mengenai pola rujukan, termasuk pembiayaannya.

Dalam diskusi ini, kesepakatan mengenai best practices juga telah tercapai. Topik best practice dapat berdasar tujuan kegiatan Clinical Contracting Out di SH antara lain Pengiriman dokter spesialis, peningkatan keterampilan teknis staf di rumah sakit dan pelatihan tim tenaga di Puskesmas dalam rangka penguatan siste rujukan kesehatan ibu dan anak.

Indikator best practice dalam Clinical Contracting Out (secara umum) misalnya dukungan Pemda  (termasuk penganggaran dana dari APBD (persentase alokasi anggaran)), terselenggara beberapa kali peningkatan kapasitas dan Exit Strategy yang perlu disiapkan sehingga tidak ada keguncangan dalam pelaksanaan program. Topik-topik best practice (kisah dari masing-masing RSUD) bisa meliputi model implementasi manual rujukan, model penilaian/peer review terkait pelaksanaan program SH dan Penggunaan teleconference. Best practice untuk Dinkes Provinsi adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan SH-PML.

(pea)

Workshop Unit Pengiriman Residen
3 September 2014

Reportase

Banyak hasil kajian sudah membuktikan bahwa Indonesia mengalami kekurangan jumlah dan maldistribusi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Tenaga kesehatan cenderung berkumpul di Jawa dan berbagai kota besar di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Sementara itu banyak kota kecil, daerah perbatasan, daerah terpencil dan kepulauan tidak memiliki tenaga dokter.

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi gap dan mengisi kekosongan tenaga di daerah-daerah, misalnya dengan program wajib kerja sarjana (WKS) bagi dokter spesialis yang baru lulus, yang pendidikannya didanai oleh APBN, pengangkatan dokter spesialis dengan insentif khusus, bahkan dokter terbang di daerah kepulauan. Namun tetap saja masalah tersebut tidak teratasi dengan baik. Padahal, Indonesia akan kesulitan mencapai target MDGs jika tenaga kurang atau terjadi maldistribusi.

Sebenarnya ada hubungan saling membutuhkan antara RS Pendidikan dengan RS Daerah. RS Pendidikan memerlukan lahan tempat praktek bagi residen, sedangkan RS Daerah membutuhkan tenaga dokter yang sudah dapat diakui kompetensinya, dalam hal ini residen senior adalah dokter yang kompetensinya untuk hal-hal tertentu sudah dapat diakui. Disisi lain, jika hanya mengandalkan jumlah lulusan dokter spesialis setiap tahun, kebutuhan seluruh Indonesia tidak akan bisa dipenuhi.

Namun masih ada banyak kendala dalam mengoptimalkan keberadaan residen sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan yang diakui. Masalah tersebut antara lain:

• Aspek legal: residen belum diakui sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai peserta didik. Segala tindakan medis yang dilakukan oleh residen merupakan tanggung jawab DPJP. Masalahnya adalah tidak ada jaminan yang bisa memastikan bahwa DPJP bisa memonitor dan mendampingi setiap saat mana kala residen ditugaskan di RS yang lokasinya ribuan kilometer dari RS Pendidikannya. Jika residen tidak diberi kewenangan medis, maka banyak pasien tidak akan tertolong. Selain itu, jika seluruh tindakan residen dibebankan tanggungjawabnya ke DPJP, maka hal ini akan menjadi temuan dalam audit terhadap DPJP dan berpotensi menimbulkan potensi tuntutan hukum.
• Aspek pembiayaan: karena secara hukum keberadaannya sebagai tenaga kerja tidak diakui, maka secara finansial residen juga tidak boleh menerima insentif. Padahal pada umumnya tindakan dilakukan oleh residen, namun karena tidak berhak menerima insentif maka insentif tersebut diberikan ke DPJP yang tidak selalu mengetahui atau memonitor kegiatan residen dari waktu ke waktu.
• Aspek pengorganisasian: apakah pengelolaan residen ini akan berada di FK atau di RS Pendidikan?

Ketiga hal tersebut merupakan masalah inti yang dibahas pada pertemuan ini, yang diikuti oleh beberapa FK dan RS Pendidikan, ARSADA, PKMK FK UGM dan AIPMNH serta Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Dr. Ariyadi, MPH dari Asosiasi RS Daerah (ARSADA) menyampaikan bahwa seolah-olah RS Daerah sudah memiliki dokter spesialis yang cukup. Namun kondisi aktualnya adalah masih banyak RSD yang tidak memiliki dokter sesuai dengan standar kelas RS. Oleh karena itu, strategi untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis melalui pengiriman residen senior, sister hospital dan telemedicine dianggap tepat untuk kondisi saat ini dan diharapkan mampu menjawab masalah yang ada, sebagaimana ditunjukkan pada program Sister Hospital di NTT.

Bagi RS Dr. Saiful Anwar & FK Unibraw, PPDS yang dikirim adalah yang telah mengikuti ujian nasional sehingga sudah bisa bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, akan baik sekali jika ada perlindungan hukum bagi mereka dalam melakukan tindakan medis, karena secara kompetensi sudah cukup. Pengiriman residen ke daerah yang membutuhkan dirasakan mampu membantu mendekatkan pelayanan spesialis ke masyarakat.

Berdasarkan pengalaman Tim RSUP Dr. Sardjito – FK UGM dan tim RSUP Dr. Kariyadi – FK Undip, pengiriman residen ke NTT tidak saja hanya melibatkan para residen namun juga staf yang lainnya. Sebagai contoh, residen obsgyn, anestesi dan anak yang dikirim ke RS Daerah seringkali tidak dapat bekerja dengan baik jika tidak dibantu oleh perawat bedah. Sementara RS Daerah tidak selalu memiliki perawat bedah terampil. Selain itu, pengelolaan jadwal pengiriman, monitoring dan evaluasi juga memerlukan kapasitas manajerial yang baik, sehingga ada tim manajemen yang membantu mengelola program tersebut. Namun secara khusus FK UGM menyampaikan apresiasinya karena dengan adanya pengiriman residen yang dikelola oleh RSUP Dr. Sardjito, maka sebagian tugas dekanat telah terbantu. Ini sangat memudahkan FK untuk memantau kegiatan dan memberikan support lain yang diperlukan.

Namun ada masalah lain terkait dengan program studi di FK. Sebagaimana dialami oleh RSCM & FK UI, antisipasi terhadap sistem administrasi perlu dilakukan agar kegiatan ini dapat dilakukan secara profesional. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan IT.

Dalam pertemuan ini terungkap juga bahwa ternyata RS-RS Pendidikan memiliki RS jejaring yang sangat banyak. Misalnya RSUP Wahidin memiliki 32 RS jejaring dan RSUP Dr. Sardjito memiliki lebih dari 20 RS jejaring. Bahkan ada RSUP yang memiliki lebih dari 70 RS jejaring. Dengan adanya pengiriman residen ini, peluang bagi residen untuk mengaplikasikan ilmunya menjadi semakin besar. Hal ini secara spesifik dinyatakan oleh RSUP Sangah – FK Unud. Disisi lain, kebutuhan RS Daerah terahdap tenaga residen sangat besar. Namun karena belum ada unit khusus yang mengelolanya, maka terjadi antrian dan inefisiensi manajemen seperti yang terjadi di RSUD Dr. Moewardi. Terkait juga dengan tingginya kebutuhan tenaga residen, RSUP Dr. Soetomo – FK Unair menekankan kembali pentingnya perlindungan hukum bagi residen.

Dari diskusi satu hari penuh tersebut, ada beberapa isu yang masih memerlukan pemikiran mendalam untuk mencari solusi yang tepat:

1. Karena kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka kerjasama dengan AIPMNH, maka perlu dipikirkan keberlangsungan program saat AIPMNH tidak lagi men-support Provinsi NTT.
2. Apakah Unit Pengiriman Residen akan dilembagakan atau tidak, dan apakah istilah yang lebih tepat digunakan karena yang dikirim pada kenyataannya bukan hanya tenaga residen melainkan juga tenaga kesehatan yang lain?
3. Apakah RS-RS Pendidikan saat ini sudah puas dengan yang telah dilakukan dan dicapai? Apakah tidak ingin ada pengembangan lebih lanjut?
4. Apakah RS Mitra sudah benar-benar memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan ini secara profesional alam aspek hukum, logistik, mutu dan dukungan IT?
5. Adanya retensi tenaga kesehatan di RS Daerah terhadap residen dan nakes lain dari RS Pendidikan

(pea)

AGENDA