manajemenrumahsakit.net :: [BEKASI] Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, membangun gedung rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jalan Mayor Oking, Bekasi Timur. Anggaran yang disediakan dalam APBD 2015 ini sebesar Rp 102 miliar membangun gedung 8 lantai untuk melayani pasien tidak mampu.

“Gedung RSUD sudah dianggarkan dalam APBD murni tahun 2015 sebesar Rp 102 miliar,” ungkap Kepala Dinas Bangunan dan Pemukiman Kota Bekasi, Dadang Ginanjar, Selasa (6/1).

Dia mengatakan, sejak awal sudah direncanakan pembangunan gedung dengan 10 lantai namun setelah dilakukan kajian, kontur tanah hanya mampu untuk pembangunan 8 lantai. Mengingat, lokasi pembangunan gedung RSUD berada di pinggir Kali Bekasi.

“Target kita, pembangunan gedung selesai pada akhir tahun 2015 atau paling lambat Maret 2016,” kata Dadang.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan dengan adanya gedung baru ini, akan ada penambahan fasilitas kesehatan bagi warga tidak mampu.

“Semua pasien yang masuk nantinya dibiayai pemerintah dan memang diperuntukan untuk warga tidak mampu,” kata Rahmat.

Dia mengatakan, gedung untuk memfasilitasi warga yang mempunyai sejumlah jaminan kesehatan. Di antaranya, mereka yang memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.

Saat ini, RSUD Kota Bekasi sudah memiliki dua gedung yakni gedung lama dan satu gedung 8 lantai, lokasinya persis di samping gedung RSUD yang lama, di Jalan Pramuka, Bekasi Selatan.

Penambahan gedung baru 8 lantai berikutnya untuk menampung banyaknya warga yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pembangunan gedung RSUD baru 8 lantai, akan dibangun pula fasilitas pendukung berupa jembatan penghubung.

Nantinya, kedua bangunan RSUD Kota Bekasi terhubung dengan jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar jembatan 7 meter melintasi di atas Kali Bekasi.

Pengerjaan pembangunan jembatan ini menyerap anggaran sebesar Rp10 miliar yang telah dialokasikan dari APBD 2014.

Selain itu, Pemerintah Kota semakin memperhatikan warganya dengan pembangunan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

“Kita juga akan membangun gedung Puskesmas yang tersebar di 10 titik dengan anggaran Rp 29 miliar,” kata Dadang.

Pemkot Bekasi juga akan meningkatkan fasilitas Puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit tipe D.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan, berharap pemerintah daerah segera menambah jumlah Puskesmas agar pelayanan kesehatan tidak hanya difokuskan di RSUD Kota Bekasi saja.

“Saya minta agar Puskesmas ditambah jumlahnya, minimal satu Puskesmas ada di setiap kelurahan agar tidak tersentralistik ke RSUD. Cakupan pelayanan kesehatan bagi warga yang jauh dari pusat kota bisa lebih terlayani,” kata Ronny.

Dia mengatakan, DPRD mendukung pembangunan gedung baru tersebut untuk melayani pasien kelas 3 karena pada kenyataannya warga Kota Bekasi yang kurang mampu justru sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. [160/N-6]

Sumber: beritasatu.com

manajemenrumahsakit.net :: MEDAN – Manajemen RSUD Dr Pirngadi Medan menyiapkan tim untuk melaksanakan akredtasi rumah sakit. Dengan dibentuknya tim tersebut, jelas Kasubag Hukum dan Humas RS Pirngadi Edison Perangin-angin SH MARS, maka akan ditentukan target mana yang akan dilaksanakan. “Mengenai target mana yang akan dicapai, ini ditentukan ketua tim akreditasi yang akan melakukan rapat hari ini (Kamis),” kata Edison, Rabu (7/1/2015) di ruang kerjanya.

Sebelumnya, ujarnya, sistim akreditasi rumah sakit berdasarkan type dimana rumah sakit Pirngadi bertype B sejak tiga tahun lalu. Namun, sejak diberlakukannya sistim Join Commited Internasional (JCI) maka sistim akreditasi memiliki 4 jenjang. Untuk akreditasi sendiri dilaksanakan setiap tiga tahun sesuai UU RS Nomor 44 Tahun 2009.  “Mengacu kepada UU RS itu, kita menndaklanjutinya dengan membentuk tim dan diharapkan tahun ini, rumah sakit Pirngadi sudah terakreditasi dengan mengundang Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dari Jakarta untuk melakukan penilaian,” terang Edison.

Mengenai  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, sebut Edison dalam Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, kemudian pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Dijelaskannya lagi,  pengertian akreditasi rumah sakit diantaranya merupakan pengakuan yang diberikan kepada rumah sakit oleh Pemerintah melalui badan yang berwenang yaitu KARS, karena rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan.

Adapun penilaian yang dilakukan KARS nantinya, jelas Edison lagi ada 4 yaitu tentang kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien, kelompok standar manajemen, sasaran keselamatan pasien dan sasaran milenium development goals sperti penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah menilai ada beberapa hal bagi rumah sakit Pirngadi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pertama untuk meningkatkan status perlu evaluasi SDM.  “Dari sisi manajemen harus benar-benar profesional. Dirut tidak boleh memposisikan diri sebagai kepala dinas yang dilayani tetapi dia seorang pelayan. Harus melakukan pemeriksaan setiap hari keruangan-ruangan pelayanan,” harapnya.

Selain itu, menurut politisi PAN ini, direktur rumah sakit Pirngadi harus membuat terobosan dengan cepat, jangan lebih kepada orientasi proyek. ‘Bagaimana melayani masyarakat itu yang paling penting. Sarana dan prasarana harus membuat orang nyaman seperti penataan parkir, penataan bangunan yang tidak terkesan kumuh. Jangan live service saja, diluar tampak bagus,” tukas Bahrumsyah. (Mt/Man)

Sumber: matatelinga.com

manajemenrumahsakit.net :: Sorong, Jubi – Per 1 Januari 2015 lalu Rumah Sakit Angkatan Laut (RS. AL) dr. R. Oetojo Sorong, Papua Barat siap menerima pasien peserta BPJS yang akan melakukan pengobatan ke Rumah Sakit tersebut, yang terletak di Jln. Ahmad Yani Klademak 3 Kota Sorong, Papua Barat.

“Per satu Januari kemarin sudah kami menerima pelayanan BPJS,” kata kepala Rumah sakit Angkatan Laut (RS.AL) dr. R. Oetojo Sorong dr. Yendri Januardi, SP.B, Mayor pelaut, kepada awak media di Sorong Rabu, (7/1) setelah membuka pelayanan bagi pasien yang terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan.

Dirinya Menegaskan meskipun Rumah sakit Angkatan Laut merupakan Rumah sakit pemerintah yang khusus melayani pasien kalangan Anggota TNI Angkatan Laut dan TNI, namun pihaknya diwajibkan juga menerima pasien dari masyarakat umum atau sipil.

Hal ini menepis asumsi RS. AL dr. R. Oetojo Sorong merupakan RS dengan biaya pengobatan tinggi. Dr. Yendri Januardi mempersilahkan masyarakat sipil yang terdaftar sebagai peserta BPJS untuk tidak ragu-ragu berobat ke RS. Angkatan Laut dr. R. Oetojo Sorong. “Kalau ada yang memungut biaya saya pecat nanti,” katanya dengan nada tegas.

Ini juga merupakan bentuk kerjasama antara pihak RS AL dan BPJS, yaitu setiap rumah sakit pemerintah diwajibkan menerapkan program BPJS.

Lanjut dokter berpangkat Mayor Pelaut itu, dirinya mengharapkan kepada masyarakat untuk mengurus kartu peserta BPJS demi memudahkan mereka ketika berobat di setiap rumah sakit yang telah terdaftar sebagai RS rujukan BPJS kesehatan oleh pemerintah.

Sementara kepala BPJS Sorong, Marthen Krey kepada Jubi mengatakan kesepakatan kerjasama dengan RS. AL dr. r. Oetojo Sorong sebagai bentuk perhatian Pemerintah dan BPJS dengan tujuan menumbuhkan masyarakata Indonesia yang sehat. Untuk itu, BPJS Sorong akan memperbaiki administrasi yang pernah dilakukan bersama pihak RS. AL Sorong. “Tinggal kita perbaiki tertib adminsitrasinya saja itu saja,” jelasnya. (Ness Makuba)

Sumber: tabloidjubi.com

manajemenrumahsakit.net :: GAZA – Relawan asal Indonesia yang menetap di Gaza, Abdillah Onim mengabarkan bahwa Kementrian Palestina sudah tidak mampu memberikan makanan kepada para pasien di rumah sakit. Hal ini dia dapatkan setelah mengikuti rapat dengan Kementrian Kesehatan Palestina di Gaza.

Dalam pesan yang disampaikan kepada redaksi muslimdaily pada hari Selasa (6/1/15), Abdillah Onim mengatakan bahwa kementrian kesehatan Palestina meminta perhatian dan dukungan berbagai pihak terutama lembaga-lembaga kemanusian untuk memberikan bantuan kesehatan ke Gaza.

Berikut isi pesan dari Abdillah Onim:

Assalamu alaikum wrwb saudara ku muslim di Nusantara, saya baru selesai meeting dg direktur utama di Kementrian kesehatan Palestina di Gaza. .Beliau sampaikan bahwa mulai besok tidak ada lagi makanan untuk para pasien di Rumah Sakit khususnya di rumah sakit Syifa Gaza City. Kata beliau,  mulai besok dst belum ada NGO baik lokal maupun asing yg akan memberikan atau mengambil alih bantuan kemanusiaan berupa makanan untuk para pasien. NGO asing yang baru saja menyelesaikan distribusi makanan adalah NGO asal indonesia yaitu RodjaTV & Radio rodja,mereka menanggung makanan bagi pasien selama 20 hari lebih dan akan berakhir besok.  Semoga ada NGO lain khususnya NGO asal Indonesia yang dapat melanjutkan demi pasien, tegas Abo Ahmad, pejabat kementrian kesehatan.
Karena memang hingga krisis yang dialami oleh pihak menkes Gaza seperti krisis BBM,krisis bahan makanan belum ada solusi. Mohon sebarkan semoga berita ini bisa sampai ke menkes RI. Amin. Abdillah Onim di Gaza Palestina

Sumber: muslimdaily.net

manajemenrumahsakit.net :: KBRN, Jakarta: Nama Rumah Sakit Daerah Imanuddin Pangkalan Bun, di Jalan Sutan Syahrir, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, sontak menjadi perhatian publik. Pasalnya, di rumah sakit tersebut, tempat evakuasi jasad korban AirAsia QZ8501 sebelum diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur. Rumah sakit pun menjadi ramai bukan lantaran keberadaan pasien, namun juga awak media, relawan dan tim gabungan dibawah Badan Search and Rescue (SAR) Nasional.

Direktur RSUD Sultan Imanuddin, dr Sayuti Syamsul, memastikan pelayanan di rumah sakit tidak terganggu meskipun kini menjadi lokasi evakuasi jenazah.

“Kita tetap rutin jalan dan tidak ada pengurangan kuantitas. Berjalan seperti biasa, rawat inap, rawat jalan dan kegiatan laboratorium,” kata dr Sayuti Syamsul, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Rabu (7/1/2015).

Seperti dilansir di situs resmi milik RSUD Imanuddin, untuk layanan rawat jalan terdapat 17 poliklinik yaitu klinik penyakit dalam, klinik kesehatan anak, klinik bedah, klinik kebidanan dan kandungan, klinik KIA dan KB, klinik KB, klinik Mata, klinik Psikologi, klinik  mum dan Medical Check Up, klinik Neurologi, klinik Gigi, klinik Gizi, klinik THT, klinik Kesehatan Jiwa, pojok Laktasi, klinik EKG, dan klinik VCT (Voluntary Counseling & Testing).

Adapun pelayanan penunjang diantaranya instalasi Laboratorium Klinik   (24 jam), instalasi Farmasi 24 jam, instalasi Gawat Darurat 24 jam, instalasi  Radiodiagnostik  24 jam, sentra administrasi 24 jam, instalasi bedah sentral  24 jam, ambulance (118)  24 jam, instalasi Gizi dan instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS.

Sekilas tentang RSUD Sultan Imanuddin. Rumah sakit yang sebelumnya memiliki nama RSU  Pangkalan Bun, didirikan sejak jaman penjajahan Belanda dan berlokasi di Kelurahan Raja. . Pada tahun 1979, rumah sakit ini diperluas dan dipindahkan ke lokasi  Jalan Sutan Syahrir No.17, kemudian 18 Maret 1992 Rumah Sakit diresmikan dengan nama RSUD Sultan Imanuddin oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat itu, Bapak Dr. Adyatma, MPH.

Adapun  nama Sultan Imanuddin itu sendiri diambil dari nama salah seorang Sultan yang memerintah di Kesultanan Kutaringin Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah berperan dalam memindahkan Pusat Kerajaan dari Kotawaringin Lama ke Pangkalan Bun.   Organisasi RSUD Sultan Imanuddin berkedudukan sebagai Rumah Sakit Kelas C. (Sgd/HF)

Sumber: rri.co.id

manajemenrumahsakit.net :: SAAT berkunjung ke Rumah Sakit (RS), terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya  mengusahakan tidak mengajak anak-anak di bawah umur 11 tahun dalam kondisi sehat. Perlu juga untuk melakukan cuci tangan sebelum kontak dengan pasien atau setelah kontak dengan pasien.

“Jika tangan terlihat kotor, gunakan air mengalir. Namun jika tangan tidak terlihat kotor, gunakan cairan berbasis alkohol,” terang Manager Keperawatan RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Sumarni SKep kepada Joglosemar.

Jika sedang sakit flu misal batuk atau pilek, Sumarni mengimbau sebisa mungkin tidak berkunjung ke rumah sakit. Apabila situasi tidak memungkinkan, pakailah masker saat berkunjung ke rumah sakit. Bagi yang ingin membesuk, perlu menghindari terlalu lama saat berkunjung supaya pasien dapat beristirahat dan meminimalkan terjadinya infeksi.

“Jika pasien tidak diperbolehkan dikunjungi, sebaiknya anda tidak masuk dalam ruangan atau kamar. Ini demi kenyamanan dan keamanan pasien dan pengunjung.  Tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara meningkatkan asupan nutrisi dan makan makanan yang bergizi, “ jelasnya. Dwi Hastuti

Sumber: joglosemar.co

manajemenrumahsakit.net :: PADANG PANJANG, HALUAN — Anggota Komisi IX DPR-RI Dr H Suir Syam Mkes MMR meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar untuk menjadikan pelayanan kesehatan sebagai fokus utama pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Jangan jadikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai tujuan utama RSUD.

“Rumah sakit bu­kan untuk mencapai target penerimaan PAD tetapi tujuan utamanya adalah target kesehatan masyarakat,” kata Suir Syam melalui surat elektronik kemarin.

Menurutnya meski barbagai penghargaan di bidang kesehatan  tingkat nasional sudah diterima provinsi dan kabupaten/kota di Su­ma­tera Barat, namun pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi.

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, pelayanan kesehatan Sumatera Barat, masih berada di kisaran 20 besar.  Rendahnya mutu pelayanan itu disebabkan infrastruktur kesehatan daerah ini  sangat minim. Sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan penanganan di rumah sakit tidak maksimal.

“Tingkat kesehatan masyarakat Sumatera Barat dibandingkan daerah lain di Indonesia, jujur saya katakan masuk urutan 20 besar. Kita ketinggalan di bidang promotif, preventif dan kuratif.  Apalagi bidang rehabilitatif, kita kekurangan peralatan medis dan penunjang. Kita sangat kekurangan dokter spesialis,” katanya.

Mantan Walikota Padang Panjang dua periode ini, juga menyayangkan, banyaknya kepala daerah yang tidak paham tentang tanggung jawabnya terhadap kesehatan masya­rakat. “Malah ada kepala daerah yang me­nganggap rumah sakit sebagai sumber pen­dapatan daerah (PAD-red),” ujar Anggota Komisi yang membidangi tenaga kerja, transimigrasi, kependudukan dan kesehatan ini menyebutkan.

“Sebagai contoh, penyakit  jantung, paru dan ISPA dominan di Sumatera Barat. Sangat sedikit kepala daerah yang mengerti bahwa penyebab utama penyakit  paru, jantung koroner dan ISPA itu adalah rokok. Sehingga mereka masih mengabaikan tertib rokok di daerah mereka,” kata dokter yang sukses di jalur politik tersebut.

Menyinggung jaminan kesehatan yang masih terasa berat bagi sebahagiaan  masya­rakat, Suir Syam memberikan pendapat. Saat ini banyak masyarakat  kurang mampu tidak mendapat BPJS. “Saya sarankan  Jamkesda dan JKMPP dan sejenisnya di Sumbar diteruskan dan dijadikan BPJS dengan premi  biaya Pemda. Nanti secara bertahap preminya itu dialihkan pada masyarakat,” saran Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mengakhiri. (h/one)

Sumber: harianhaluan.com

manajemenrumahsakit.net :: KBRN, Sumenep: Kesadaran masyarakat dikabupaten Sumenep untuk berobat dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum daerah Moh Anwar, dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, Terbukti selama tahun 2014 lalu empat poli dirumah sakit mengalami pengingkatan yang signifikan, masing-masing Poli Bedah, Kebidanan dan Kandungan, Poli Anak, termasuk poli penyakit Dalam.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh Anwar Fitril Akbar mengatakan, dari tahun ketahun pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan agar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyrakat, dan upaya tersebut mendapatkan hasil dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan.

“Empat poli itu mengalami peningkatan, syukur ini berarti ada kepuasan dan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kesehatan,” terangnya Selasa (6/1/2015).

Diantara Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan pelayanan adalah dengan menambah jumlah dokter sepesialis yang dibutuhkan warga, semisal dokter spesialis kandungan yang sebelumnya cuma dua orang, sekarang menjadi 3 orang dokter. Selain itu dokter spesialis penyakit dalam yang sebelumnya 1 orang dokter sekarang ditambah menjadi 2 orang dokter.

“Kita akan terus tingkatankan kekurangan tenaga disini karena selama ini selalu harus dirujuk ke Surabaya,” tambahnya.

Rumah Sakit Umum Daerah saat ini juga memiliki dokter spesialis rebilitasi medis serta dokter spesialis penyakit jiwa, yang merupakan satu-satunya di Madura,. Sebab selama ini ketika ada orang yang mengalami gangguan jiwa, kita kesulitan untuk mengobatinya.

“Dari 4 kabupaten, ini baru sumenep yang punya, semoga bisa membatu masyarakat,” harapnya.

Fitril Akbar berharap dukungan dan Masukan dari masarakat, agar kekurangan yang ada pada rumah sakit  secara bertahap bisa terus diperbaiki, demi peningkatan pelayan. (MRK/SAS).

Sumber: rri.co.id

manajemenrumahsakit.net :: MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatamn Syahrul Yasin Limpo mengakui persoalan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji sangat kronis dan kompleks. Diakuinya, memperbaiki kinerja dan pelayanan rumah sakit plat merah tersebut adalah pekerjaan yang sangat berat.

“Ibarat penyakit, apa yang diderita Labuang Baji sudah sangat kronis. Permasalahan yang terjadi di sana sudah sangat kompleks,” sebutnya ketika berdiskusi dengan wartawan menjelang akhir tahun 2014.

Dari semua rumah sakit daerah milik Pemprov Sulsel, kata SYL, RSUD Labuang Baji yang paling parah.

“Kalau Anda tanya soal Labuang Baji langsung saya rasa tidak ada prestastiku,” ungkap Syahrul.

Dia mengaku, RSUD Labuang Baji sangat sulit dikelola karena dari dulu memang sudah seperti itu. Rumah sakit tersebut sudah sangat tertinggal.

“Kita serasa tidak bisa bikin apa-apa di sana karena tidak ada penyangganya. Mulai dari gedungnya yang tidak tertata baik, maupun pelayanannya, semua harus dibenahi,” kata Syahrul.

RSUD Labuang Baji merupakan salah satu rumah sakit yang bersoal karena mendapat penilaian ‘rapor merah’ dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulsel.

Penilaian bagi rumah sakit pelat merah tersebut berdasar hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan rawat inap dan administrasi keuangan (Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Catatan yang paling penting terkait standar pelayanan minimum yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Poin penting lainnya adalah pengelolaan keuangan yang juga belum maksimal.

“Ada delapan masalah pokok yang ditemukan BPK atas pelayanan rawat inap dan administrasi pengelolaan keuangan BLUD,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Makassar, Tri Heriadi, di Kantor BPK Makassar, belum lama ini.

Masalah pokok tersebut, kata Tri, diantaranya standar pelayanan minimal yang belum memadai sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Selain itu, BPK juga menyoroti penggunaan air yang tidak memenuhi kualitas air bersih. Pengelolaan perencanaan terhadap dalam pelayanan rawat inap belum memadai.

Poin lain yang menjadi temuan BPK adalah pelaporan pelaksanaan pelayanan rawat inap belum dilaksanakan secara berkala. Akibatnya, informasi valid terkait indikator kinerja pelayanan rawat inap tidak tersedia.

Pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan BLUD belum didukung standar operasional prosedur memadai juga jadi temuan. Selain itu, ketersediaan SDM yang andal dan kompeten serta penatausahaan pencatatan dan pelaporan belum memadai.

Kondisi RS Labuang Baji disesalkan sejumlah kalangan. Pemprov sebagai pengelola juga diharapkan tidak berlepas diri, karena rumah sakit ini termasuk salah satu pelayanan kesehatan dengan tingkat kunjungan paling tinggi di Sulsel.

“Keliru saya rasa kalau gubernur berlepas diri. Seharusnya tidak begitu. Harus ada solusi,” ujar Abdul Rahman Manaf, pemerhati masalah-masalah sosial.

Menurutnya, Labuang Baji adalah aset besar di sektor kesehatan. Bagaimana pun bobroknya manajemen dan infrastruktur rumah sakit ini, pemprov tidak seharusnya berlepas diri.

Sebaliknya, pemprov harus bertanggung jawab atas segala persoalan yang terjadi di dalam.

“Ini cerminan bahwa di sektor kesehatan masih banyak bengkalai di Sulsel. Kalau Labuang Baji belum bisa diperbaiki, artinya strategi pemprov dalam penanganan kesehatan masih diragukan,” sebut Rahman. (rhm/sya/B)

Sumber: beritakotamakassar.com