manajemenrumahsakit.net :: Desakan kepada pemerintah daerah untuk menindak lanjuti kinerja manajemen rumah sakit milik pemerintah Kota Sukabumi ini dikatakan
17 Dec2014
16 Dec2014
Kesimpulan Seminar Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal
Seminar Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal ini menghasilkan beberapa kesimpulan untuk kebijakan pemerintah ke depan, diantaranya:
- Dalam era JKN, system pembayaran kapitasi dan claim INA-CBG saat ini mempunyai risiko negatif dimana akan memperbesar kesenjangan geografis. Tanpa adanya kegiatan investasi yang signifikan untuk membangun fasilitas dan mengembangkan SDM kesehatan, daerah-daerah tertinggal kemungkinan besar akan semakin tertinggal dibanding daerah yang sudah maju;
- Program pengiriman tenaga kesehatan secara perorangan ke daerah-daerah tertinggal yang saat ini dilakukan, merupakan program yang sulit dipertanggung-jawabkan efektifitasnya. Program pengembangan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal sebaiknya dilakukan secara kelompok (team) dengan susunan yang interprofesi. Sebagai catatan: di berbagai daerah tertinggal sulit mencari PNS karena memang tidak ada yang bersedia bertugas di tempat sulit sampai pensiun.
- Daerah tertinggal membutuhkan tidak hanya biaya operasional, namun juga biaya investasi untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan SDM. Di era JKN saat ini biaya investasi disediakan oleh pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah yang mampu sesuai dengan UU. BPJS tidak mempunyai tugas menyediakan dana investasi.
- Pengiriman SDM Kesehatan pelayanan primer yang dilakukan ke daerah tertinggal secara kelompok dapat terdiri dari dokter, perawat, bidan, sampai ke ahli manajemen pelayanan primer/obat.
- Pengiriman SDM Kesehatan pelayanan kesehatan rujukan ke daerah tertinggal secara kelompok dapat tersusun oleh berbagai spesialis sesuai kebutuhan, tenaga manajemen rumahsakit/pelayanan kesehatan, tenaga ahli rekam medik dan sebagainya.
- Hubungan kerja diharapkan menggunakan model kontrak, antara pemerintah daerah/pemerintah pusat dengan pihak ketiga (sebagai kontraktor) yang mampu menyediakan tenaga kesehatan.
- Sistem kontrak dilakukan dengan dasar tata hukum keuangan Negara. Dengan system kontrak ini diharapkan anggaran dapat digunakan secara efektif, efisien, dan mempunyai penyerapan tinggi.
- Sumber pendanaan: Dana investasi dan operasional untuk daerah tertinggal diharapkan berasal dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah daerah, dan dana operasional dari BPJS (dana kompensasi) untuk layanan primer. Dana kompensasi BPJS sudah diatur dengan UU dan regulasi di bawahnya, namun belum pernah dipergunakan pada tahun 2014. Saat ini dana kompensasi belum dipastikan dapat digunakan untuk pelayanan sekunder dan tersier. Akan dilakukan pertemuan di Jakarta dalam waktu dekat untuk membahas dana kompensasi BPJS bagi pelayanan sekunder dan tertier;
- Diperlukan kegiatan untuk pengembangan kemampuan pihak ketiga (kontraktor-kontraktor) penyedia tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil. Pihak ketiga ini bekerja berdasarkan tata-aturan kontrak namun berdasarkan semangat kemitraan (partnership). Contoh model ini adalah Sister Hospital NTT.
- Kontraktor yang berasaskan kemitraan ini dapat berupa Yayasan (lembaga nonprofit) seperti Pencerah Nusantara, Perguruan Tinggi seperti FK UGM ataupun Konsorsium RS-RS besar (pengalaman Sister Hospital NTT) yang didukung oleh jaringan alumnusnya, dan lembaga-lembaga kontraktor tenaga berbentuk PT (for-profit). Preferensi kontrak harapannya diberikan ke lembaga non-profit.
Materi dan reportase seminar yang telah diselenggarakan kemarin dapat anda simak pada link berikut.
16 Dec2014
RS Murni Teguh Luncurkan Program Bayi Tabung
manajemenrumahsakit.net :: Medan .Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital Medan meluncurkan program bayi tabung untuk masyarakat. Program yang dilakukan itu, memenuhi keinginan masyarakat yang belum mempunyai keturunan.
“Pada bulan Februari mendatang program bayi tabung sudah bisa dilaksanakan oleh Rumah Sakit Murni Teguh kepada ibu rumah tangga berusia 35 tahun keatas,” ujar Direktur Utama RS Murni Teguh dr Mutiara MKT didampingi dr Jong Kai kepada wartawan usai meresmikan gedung baru di Jalan Timor, Jumat (12/12).
Kata dia, program itu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tanpa ada masalah tumbuh kembang bayi yang dilakukan tersebut. “Program bayi tabung ini bukan murah namun bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Rumah Sakit Murni Teguh. Asalkan pasien yang menginginkan itu rajin melakukan konseling dan mematuhi aturan dari dokter,” papar Mutiara.
Menurut Mutiara, Rumah Sakit Murni Teguh Memorial terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit yang sudah hadir di Medan sejak 12 Desember lalu.
Karena itu, tujuan lainnya adalah agar Rumah Sakit Murni Teguh dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dari rumah sakit luar negeri. “Jadi semua pasien bisa mendapatkan pelayanan terbaik mulai masuk rumah sakit hingga keluar,” terangnya.
Mutiara juga bangga melihat perkembangan Rumah Sakit Murni Teguh telah menjadi rumah sakit swasta terbesar dan terlengkap pertama yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menurut dia, langkah ini diambil karena manajamen rumah sakit mendukung program pemerintah, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi seluruh aspek masyarakat yang tidak memandang strata sosial.
(khairunnas)
Sumber: medanbisnisdaily.com
16 Dec2014
Upacara peresmian pembangunan basis kedua Rumah Sakit Bach Mai dan Vietnam-Jerman
manajemenrumahsakit.net :: Pada Sabtu pagi (13 Desember), di kota Phu Ly, propinsi Ha Nam, Kementerian Kesehatan Vietnam dan Komite Rakyat propinsi Ha Nam telah mengadakan upacara peresmian pembangunan basis kedua Rumah Sakit Bach Mai dan Runmah Sakit
16 Dec2014
RS Tarutung Jalin Kerja Sama dengan Kemenkes RI
manajemenrumahsakit.net :: Tarutung .Rumah Sakit Swadana Tarutung menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk pemenuhan keberadaan dokter spesialis di rumah sakit milik Pemkab Taput. Kondisi sekarang, rumah Sakit Swadana Tarutung kekurangan dokter spesialis, di samping dokter spesialis yang ada.
Direktur Rumah Sakit Swadana Tarutung dr Ganda Nainggolan, Rabu (11/12), mengatakan, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pasien, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Universitas Udayana Bali.
Dia meminta agar dokter spesialisnya yang akan praktek lapangan ditempatkan di Rumah Sakit Swadana Tarutung.
Namun, kata Nainggolan, pihaknya tidak secara langsung meminta kepada pihak kampus, melainkan melobi dulu ke Kementerian Kesehatan. Hal itu merupakan inisiatif pihak RSU Swadana Tarutung, agar tidak kekurangan dokter spesialis.
Saat ini di RSU Swadana Tarutung, kata Nainggolan, masih kurang beberapa dokter spesialis seperti, dokter spesialis anak, Neurologi, Paru, Mata, Radiologi, Patologi Klinik dan THT.
Saat ini dokter spesialis yang telah ada yakni, dokter spesialis bedah 2 orang, obgyn 2 orang, anastesi 1 orang, penyakit anak dan juga penyakit dalam yang telah menyelesaikan sekolahnya.
“Berdasarkan informasi, saat ini pihak fakultas kedokteran UGM dan Udayana didampingi pihak Kemenkes, sedang turun untuk memantau pelayanan dan fasilitas yang diberikan rumah sakit kepada dokternya yang sedang Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS),” kata Nainggolan.
Nainggolan menjelaskan, agar dokter praktek mau ke RSU Swadana Tarutung, melalui ketentuan dari Bupati Taput, pihaknya telah menaikkan insentif dokter dari Rp 7,5 juta menjadi Rp 10 juta. Demikian juga fasilitas seperti tempat tinggal dan uang makan Rp 1 juta.
“Jadi tidak akan ada kekosongan dokter spesialis di rumah sakit kita ini, mengingat dokter praktek yang tanggal 31 Desember ini akan habis masa tugasnya. Pasti akan digantikan dengan dokter lainnya. Itulah wujud kerja sama kita dengan pihak fakultas kedokteran UGM dan Udayana, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan,” kata Nainggolan. (ck-07)
Sumber: medanbisnisdaily.com
16 Dec2014
Diatur e-katalog, Sejumlah RS Kekurangan Obat
manajemenrumahsakit.net :: Medan – Sejumlah rumah sakit (RS) yang pasokannya obatnya dipenuhi sistem e-katalog, diantaranya di Jawa Tengah, mengalami kelangkaan obat. Obat yang dipesan tidak kunjung datang sehingga kerap memicu konflik antara pihak RS dengan pasien.
16 Dec2014
Edisi Minggu ini: 16 – 22 Desember 2014
|
Pembaca yang budiman,
15 Dec2014
Rumah Sakit di Australia Sering Tolak Pasien Percobaan Bunuh Dirimanajemenrumahsakit.net :: KBRN, Sydney : Pakar kesehatan mental mengatakan penanganan pasien kasus percobaan bunuh diri di Australia tidak konsisten, dan pasien yang mencari bantuan pengobatan kerap diabaikan dan disalahpahami. Pakar juga prihatin dengan seringnya pasien percobaan bunuh diri dipulangkan lebih awal atau ditolak sama sekali. Hasil kajian terbaru dari Lembaga Amal Kesehatan Mental SANE Australia dan peneliti dari Unievrsitas New England, memantau kondisi warga Australia yang berusaha bunuh diri. Manager pencegahan bunuh diri SANE, Sarah Coker mengatakan setiao orang yang berusaha bunuh diri, diperkirakan akan memicu 20 orang lainnya untuk melakukan bunuh diri juga. Menurut Coker pelaku percobaan bunuh diri tidak selalu mendapatkan perawatan yang sempurna yang dibutuhkannya dan bahkan kembali melakukan bunuh diri setelah menemui pakar kesehatan profesional. “Dan sayangnya laporan semacam ini jarang terdengar, kebanyakan orang menganggap tindakan mereka tidak bisa diterima,’ katanya. Kajian ini juga menemukan 80% pasien yang berusaha melakukan bunuh diri mendapatkan pengalaman negatif ketika dirawat di rumah sakit. Beberapa bahkan mengaku ditolak dibagian Unit Gawat Darurat (UGD) sementara yang lainnya dipulangkan sebelum sepenuhnya pulih. “Kami mendapati ada beberapa pasien yang menceritakan pengalaman sangat tidak menyenangkan ketika mereka dirawat di RS dan banyak dari mereka merasa mereka tidak ditangani secara serius, dan kurang diakui sebagai pasien atau mereka diterima sebagai pasien rawat inap tapu dikeluarkan sebelum waktunya,” katanya. Coker mengatakan perlakuan ini membuat banyak dari pasien kasus percobaan bunuh diri enggan menemui dokter profesional. “Ketika pasien takut dihakimi atau dipandang negatif, mereka akan malas membahas masalah kejiwaan mereka apalagi berobat dan itu sebabnya mengapa penting untuk memutus situasi terkait mitos dan stereotipe dari orang yang berusaha bunuh diri,’ kata Coker. Seorang pasien kasus bunuh diri yang terlibat dalam riset ini, Kristin mengaku dia berjuang keras mengalahkan dorongan untuk bunuh diri selama hidupnya dan telah beberapa kali berusaha untuk mengakhiri hidupnya sejak remaja. Kristin juga mengaku sulit mendapatkan pengobatan. “Depresi terkadang membuat kita sangat merasa tidak sehat, dan karenanya kita mengupayakan bantuan segala hal untuk mendapatkan tindakan yang tepat, tapi kita jika ditolak atau tidak didengarkan atau yang lebi parah adalah tidak mendapat perawatan yang membantu kondisi mental menjadi lebih baik.” “Menemukan bantuan yang layak adalah cara penyembuhan terbaik dan yang paling mungjkin dilakukan untuk membantu kita mengatasi keinginan bunuh diri karenanya ketika kita dirawat di rumah sakit seedaknya dan dikeluarkan cepat mungkin makan itu sangat sulit,” Studi inij merekomendasikan perbaikan mekanisme penerimaan pasien dan prosedur pemulangan warha yang memiliki kecenerungan bunuh diri. Direktur Kesehata Mental di RS Austin Health Melbourne, Professor Richard Newton, mengatakan lama masa tinggal terlalu lama di rumah sakit tidak selalu baik bagi pasien bunuh diri. “Mereka bisa semakin stress dan trauma dan tentu saja bisa semakin meningkatkan rasa keterasingan mereka,” Namun ia berpendapat bahwa jika seorang pasien bunuh diri meninggalkan rumah sakit, penting ada dokter dan perawat yang memberi informasi tentang perawatan lanjutan yang akan membantu mereka menghadapi semua masalah yang telah memicu mereka bunuh diri pertama kali”. (SAS/ABC) Sumber: rri.co.id
|
Tantangan rumah sakit dalam memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu, tidak hanya harus memenuhi kepuasan tetapi bahwa pasien harus terhindar dari harm dan resiko cidera sekecil apapun telah menjadi komitmen semua. Salah satu peran pemerintah untuk melindungi masyarakat dari risiko tersebut adalah dengan mengatur standar RS, salah satunya dalam bentuk 
Pada hari Rabu, tanggal 17 
