Master Plan BLUD RSUD dr. Ben Mboi

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur

Ruteng, 3 – 4 Mei 2017

Pendahuluan

Implementasi JKN yang telah dilaksanakan lebih dari 2 tahun ini belum dapat dinikmati secara merata terutama oleh masyarakat Indonesia bagian timur.  Untuk itu pemerintah mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan dengan rumah sakit rujukan di berbagai wilayah.  Sistem rujukan berjenjang yang telah diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan No 390/2014 dan No 391/2014 diharapkan dapat mengatasi ketimpangan layanan kesehatan.  Berdasarkan keputusan Gubernur, sejak tahun 2016 BLUD RSUD dr. Ben Mboi ditetapkan sebagai RS Rujukan Regional bagi Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Ngada.

Menjadi rumah sakit rujukan artinya menjadi tumpuan harapan bagi kabupaten sekitar untuk menangani kasus yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten-kabupaten tersebut karena keterbatasan sumber daya.  Untuk mempersiapkan BLUD RSUD dr. Ben Mboi menjadi rumah sakit rujukan regional maka diperlukan upaya meningkatkan kompetensi yang direncanakan melalui Master Plan BLUD RSUD dr. Ben Mboi.  Selama beberapa bulan ini tim  BLUD RSUD dr. Ben Mboi bekerja sama dengan tim PKMK FK UGM melakukan serangkaian diskusi intensif untuk perencanaan menuju rumah sakit rujukan regional yang hasilnya dibahas pada 3 dan 4 Mei 2017.  Pada pertemuan 4 Mei 2017, Bupati Kabupaten Manggarai beserta jajarannya berkenan mengikuti dan memberikan masukan demi terlaksananya perencanaan rumah sakit rujukan regional BLUD RSUD dr. Ben Mboi.

BLUD RSUD dr. Ben Mboi Menuju Rumah Sakit Rujukan Regional

Penyusunan Master Plan BLUD RSUD dr. Ben Mboi bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi lingkungan dan tahapan apa saja yang perlu dilakukan oleh BLUD RSUD dr. Ben Mboi untuk memenuhi standar sebagai RS Rujukan Regional dalam lima tahun kedepan.  Naskah Akademik akan disusun pada bagian akhir sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan Master Plan ini dalam dokumen resmi daerah sehingga dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Manggarai.

Untuk mencapai rumah sakit rujukan regional, BLUD RSUD dr. Ben Mboi harus melalui beberapa tahapan.  Pada tahap pertama selama 5 tahun ini rumah sakit akan fokus pada pengembangan layanan unggulan ibu dan anak secara terintegrasi, menambah jenis fasilitas medis lain yaitu hemodialisis dan PICU, memperkuat jejaring rujukan dengan puskesmas dan rumah sakit di 3 kabupaten dengan mengembangkan MoU dan manual-manual rujukan, serta  persiapan menambah jenis layanan medis spesialistik baru periode di lima tahun berikutnya, yaitu spesialis saraf, jantung, dan paru, Kemudian pada tahap 5 tahun selanjutnya rumah sakit akan memenuhi layanan spesialis lainnya untuk memenuhi standar layanan Kelas B.  Selanjutnya pada tahap – tahap berikutnya BLUD RSUD dr. Ben Mboi akan memenuhi layanan sub spesialis dan menuju rumah sakit pendidikan untuk memenuhi kriteria sebagai rumah sakit rujukan regional.

Berbagai program akan dilaksanakan untuk mendukung layanan unggulan dan tercapainya BLUD RSUD dr. Ben Mboi  sebagai rumah sakit rujukan regional.  Dari aspek SDM diantaranya dengan pendidikan profesi, pelatihan profesi, manajemen, dan staf, serta perekrutan tenaga terkait.  Dari aspek peralatan kesehatan dengan membeli peralatan baru untuk memenuhi standar akreditasi dan mendukung layanan unggulan dan layanan baru, serta peremajaan peralatan yang sudah rusak.  Kemudian dari aspek fisik adalah dengan menyusun master plan fisik dan detailed engineering design, penataan ulang zona pelayanan, program ruang, dan fasade.  Dari aspek lain yaitu teknologi informasi dengan memperkuat tata kelola SIM RS, mengembangkan SIM RS untuk kebutuhan manajemen dan pelayanan pasien, serta dukungan terhadap layanan rujukan.  Program lain yang tidak kalah pentingya adalah dari aspek keuangan yaitu dengan memperkuat kapasitas manajemen keuangan baik secara sistem dan SDM serta mulai menyusun tarif layanan rujukan.

Dukungan Pemerintah Daerah 

Seperti yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Manggarai, Deno Kamelus, SH, MH, bahwa rumah sakit sebagai sebuah sistem sehingga rumah sakit diharapkan memberikan pelayanan kesehatan yang baik.  Rumah sakit mempunyai karakteristik tersendiri dan perkembangannya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.  Dalam hal tersebut pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan untuk kebutuhan masyarakat dan memastikan pembiayaannya agar institusi tersebut dapat berkelanjutan.

Sarana dan pra sarana rumah sakit memiliki karakteristik khusus, seperti instalasi listrik, tata udara, air, gas medik, dan lain-lain yang perlu diperhatikan secara khusus.  Sumber daya manusia di rumah sakit juga perlu mendapat perhatian dengan adanya berbagai jenis SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan.  Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan pengaduan dan evaluasi kinerja rumah sakit sehingga mutu layanan dapat ditingkatkan.  Terkait hal tersebut akreditasi juga harus dilakukan sesuai jadwal.  Dalam hal ini membutuhkan komitmen manajerial yang solid.  Bupati mengharapkan agar asosiasi rumah sakit dapat mendampingi BLUD RSUD dr. Ben Mboi menuju rumah sakit rujukan regional dan kelas B.  Selain itu Bupati mengarahkan agar BLUD RSUD dr. Ben Mboi bekerja secara Fokus – Terukur – Tuntas untuk memprioritaskan program – program yang telah direncanakan selama 5 tahun mendatang terkait dengan rujukan regional dan kelas B.  Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sebagai pemilik rumah sakit akan mendukung BLUD RSUD dr. Ben Mboi dari sisi pembinaan dan pembiayaan agar dapat mewujudkan rumah sakit rujukan regional bagi Flores bagian barat.

Penutup

Perencanaan BLUD RSUD dr. Ben Mboi menuju rumah sakit rujukan regional membutuhkan dukungan dari pihak eksternal dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Pusat dalam bentuk kebijakan, alokasi sumber daya, maupun pendanaan.  Selain itu dibutuhkan pula dukungan dari pihak internal rumah sakit yaitu berupa komitmen bersama agar dapat mewujudkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.

(Oleh : Elisabeth Listyani)

LAMPUNG TENGAH – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Demang Sepulau Raya (DSR) Lampung Tengah (Lamteng) tahun ini akan menambah fasilitas kesehatannya. Adalah hemodialisa (HD) atau cuci darah untuk pasien gangguan fungsi ginjal.

Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat Lamteng dalam mengobati penyakit ginjalnya. Hal itu diungkapkan Direktur RSUD DSR dr Hasril Syahdu. Ia mengatakan, tempat dan alat cuci darah (hemodialisa/HD) yang nantinya ada di RSUD DSR merupakan yang terbanyak dan terbesar di Lampung Tengah.

“Saat ini peralatan untuk cuci darah masih sangat terbatas di Lampung Tengah ini, hanya ada di satu rumah sakit saja. Oleh sebab itu, RSUD DSR sebagai rumah sakit milik pemerintah, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal kesehatan.

Tahun ini atau paling lambat pada Agustus 2017 RSUD DSR sudah memiliki alat dan tempat untuk melakukan cuci darah,” ujar Hasril saat dikonfirmasi via ponselnya, Hebatnya lagi, kata Hasril, pengadaan untuk alat cuci darah yang rencananya berjumlah 30 unit tersebut, tidak mengganggu uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sebagai rumah sakit pelat merah kita bisa melayani seluruh masyarakat dengan lengkapnya fasilitas. Alhamdullilah tiga bulan saya menjabat Direktur di RSUD DSR ini bisa memberikan terobosan yang bisa membangkitkan marwah rumah sakit yang selama ini redup.

Kita ingin ke depan RSUD DSR menjadi rumah sakit milik pemerintah dengan standar peralatan yang paling lengkap di Lampung Tengah,” jelas Hasril yang mengaku apa yang dikerjakan dan terobosan yang dilakukan di RSUD DSR mendapatkan arahan dan restu dari Bupati Lamteng Mustafa itu.

Saat ini, kata Hasril, pihak rumah sakit tengah melakukan persiapan untuk menempatkan ruangan hemodialisa tersebut. Dalam waktu satu bulan ke depan, diperkirakan ruangan untuk HD bisa selesai sehingga proses penempatan alat bisa segera dilakukan.

Ia memastikan, tahun ini RSUD DSR bisa melakukan cuci darah. “Jadi kalau selama ini masyarakat kesulitan jika ingin cuci darah, sekarang bisa dilakukan di RSUD DSR. Semoga ini menjadi bagian penting dalam program 100 hari kerja yang saya canangkan sejak menjabat. Termasuk profesionalisme tenaga medis khususnya dokter spesialis yang beroperasi di sini,” jelasnya.

Selain penambahan fasilitas HD, Hasril dan RSUD DSR nya tengah menyiapkan program pengobatan untuk penderita HIV/AIDS. Bahkan nanti saat diresmikan, Hasil mengatakan, program pengobatan HIV/AIDS ini hanya ada dan satu-satunya di Provinsi Lampung.

“Kita nanti menjadi rumah sakit satu-satunya yang memiliki itu. Kita juga sedang menyekolahkan dokter kita ke BNN untuk menjadi tenaga ahli untuk fasilitas rehabilitas narkoba RSUD DSR. Kita juga akan memiliki ambulan rumah sakit keliling,” tutupnya. (RED)

Sumber: tipikornewsonline.com

DIBUKANYA kran program jaminan kesehatan nasional (JKN) seperti model BPJS-Kesehatan, Jamkrida, Jamkesmas, KIS dan lain sebagainya terus mengalami peningkatan. Dengan bermodal kartu ‘sakti’ itu, masyarakat kini semakin terdorong untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah.

HAL itu berimbas terhadap daya tampung rumah sakit. Hampir seluruh rumah sakit penerima JKN mengalami kelebihan pasien, terutama untuk rawat inap.Membludaknya jumlah kunjungan rumah sakit ini juga diakui Menteri Kesehatan RI, Nila L Moeloek, Minggu (7/5/2017), usai mengunjungi beberapa rumah sakit di Banjarmasin.

Menurut Nila, sejak berjalannya JKN rumah sakit semakin penuh. Itu juga terjadi terhadap rumah sakit di Kalsel yang dikunjunginya. ”Sebenarnya pelayanan di rumah sakit sudah bagus, jika bandingkan dulu. Tapi kelemahan era JKN, orang-orang yang dulu tak punya uang tak punya asuransi enggan berobat, sekarang  92,2 juta jiwa biaya dibayarkan pemerintah, tidak ada rumah sakit yang kosong semua penuh,” ujarnya.

Tak mengherankan, beber dia, di masa sekarang perlu penambahan rumah sakit baru atau juga penambahan kerjasama. Sebab, sekarang belum semua rumah sakit swasta juga bekerjasama dengan JKN. “Sekarang hampir 2.600 rumah sakit kerjasama dengan BPJS, termasuk swasta memang belum semua. Untuk kerjasama dengan rumah sakit swasta tak ada kendala. Baru 3 tahun JKN berjalan sudah 190,26 juta orang yang memanfaatkan fasilitas kesehatan,” paparnya.

Saat berada di Kalsel, Nila menyempatkan berkunjung ke rumah sakit. Guna mengatahui bagaimana layanan kesehatan. Tidak hanya rumah sakit, puskesmas juga turut dikunjungi Nila. ”Sekarang rumah sakit sudah berbentuk badan layanan umum daerah (BLUD) jadi bisa kelola uang sendiri. Jika bisa membuat perencanaan lebih baik lagi. Karena itu akan sangat membantu pelayanan,” tuturnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, HM Muslim menambahkan, penggunaan fasilitas kesehatan BPJS di Kalsel masih didominasi oleh penyakit tak menular. Seperti jantung, hypertensi dan lain sebagainya. ”Ibu Menkes tadi sangat perhatian terhadap penanganan kesehatan di tempat kita. Beliau sangat antusias dengan itu. Dari kunjungan tadi itu yang ditekankan beliau adalah sangat mendukung pelayanan kesehatan yang sudah bagus,” kata Muslim.(jejakrekam)

Penulis  : Wan Marley

Sumber: jejakrekam.com

Kabar mengejutkan datang dari dunia kesehatan. KPK menemukan satu juta klaim fiktif BPJS Kesehatan dari rumah sakit, yang nilainya mencapai Rp2 Trilliun.

Objek korupsi meliputi dana alat kesehatan, dana jaminan kesehatan, infrastruktus rumah sakit, obat-obatan hingga pengadaan lahan rumah sakit. (lihat grafis di bawah).

Adapun potensi kecurangan yang bisa terjadi di rumah sakit meliputi 7 faktor,

1. Kesalahan pengodean
Contoh : Dokter atau rumah sakit salah memberikan suatu kode terhadap diagnosis atau terapi. Penyakit yang diderita pasien A siberi kode 12, padahal seharusnya 10.

2. Service unbundling atau fragmentation
suatu tindakan yang sengaja memberikan pelayanan tidak langsung secara keseluruhan tapi dibuat beberapa kali pelayanan.

3. Phantom Billing
yaitu rumah sakit mengajukan klaim pasien A, padahal pasien tersebut tidak berobat/klaim fiktif.

4. Phantom Procedure
contoh : dalam klaim, pasien tertulis menjalai pemeriksaan CT Scan, padahal pasien tidak melakukan pemindaian tersebut.

5. Perubahan Kelas Rawat Inap

Contoh : Peserta BPJS Kesehatan kelas II tapi disebutkan di kelas III degan alasan kelas II penuh, sementara pasien membutuhkan perawatan segera.

6. Tagihan Berulang
contoh : rumah sakit menagih pasien tertentu yang sebenarnya sudah ditagihkan beberapa waktu sebelumnya.

7. Lama Rawat Inap
contoh : pasien yang dirawat inap selama empat hari, namun pihak rumah sakit membubat klaim rawat inap selama tujuh hari.
Sumber : Laporan Khusus Gatra Edisi Mei 2017 hlm : 18 – 29

Sumber: kontroversinews.com

Loyalitas pasien terhadap sebuah rumah sakit menjadi kunci perkembangan rumah sakit. Kepuasan atas kinerja yang dirasakan dan adanya ikatan emosional berdasarkan pengalaman pasien memunculkan kepercayaan dalam waktu yang panjang.

Direktur Utama (Dirut) RS Tebet dr Esther Poerwantoro, SpPK menjelaskan terbentuknya loyalitas pasien tidak dihasilkan secara instan melainkan melalui kerja keras dalam memberikan layanan terbaik. Menurut Esther, loyalitas pasien terbentuk karena para pasien dilayani dan dirawat oleh para tim dokter secara holistik, komprehensif agar mampu hidup dengan kualitas yang baik. Dengan demikian angka harapan hidup akan lebih tinggi.

“Loyalitas merupakan hasil dari kepuasan pasien dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit. Di RS Tebet hal itu tentunya terlihat dari ikatan yang muncul mulai dari orang tua diteruskan ke anak-anak mereka,” kata Esther dalam rangkaian HUT RS Tebet ke-35, Sabtu (6/5)

Pengalaman dalam pelayanan ini didukung dengan ilmu terbaru yang terus menerus melalui berbagai riset dan pertemuan ilmiah. Selanjutnya, faktor penting lainnya adalah rekam medik yang akurat yang masih tetap tersimpan dengan rapi.

“Penanganan pasien penyakit dalam dilakukan melalui tim dinamis dokter yang sangat professional dalam penanganannya. Setiap ada kasus, maka akan dibahas dalam forum tim dinamis dokter. Kami banyak melakukan pemeriksaan, koordinasi dan kolaborasi untuk mengeksplor dan memastikan sumber penyakitnya. Kita ingin pasien sembuh total dan tuntas,” tegas Esther.

Esther mencontohkan salah satunya Klinik Diabetes Serebrokardiovaskular telah melayani pasien selama 18 tahun. Di antaranya pelayanan penyakit diabetes, stroke, jantung, gagal ginjal.

RS Tebet juga mendapat penghargaan sebagai Rumah Sakit Trauma Center (RSTC) terbaik oleh BPJS Ketenagakerjaan atas peran aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan trauma center. (cr1/JPG)

Sumber: wartaplus.com

SOLO- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mengajak agar tiap rumah sakit bisa menerima komplain dari pasien baik diberikan secara langsung ataupun lewat media massa.

Pasalnya, komplain tersebut bisa dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan rumah sakit.

“Saya mengajak manajemen rumah sakit untuk bisa mengubah paradigma bahwa komplain itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Namun bisa diterima dan dicarikan solusi,” terang Kepala Komparteman Public Relation (PR) dan Marketing PERSI, Anjari Umarjianto dalam Seminar Kehumasan, Pencitraan Rumah Sakit Dalam Pengelolaan Complain di Media di RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Sabtu (6/5/2017).

Ada tiga hal perlu dilakukan rumah sakit dalam menangani komplain, yakni handling complain mainset, handling complain system dan handling complain leadership.

Dalam handling complain mainset itu ada empat hal, di mana rumah sakit harus memandang bahwa setiap pasien yang komplain karena memang kesalahan pelayanan rumah sakit.

“Jadi artinya ini salah kita. Sehingga kita mesti melakukan sesuatu, kalau tidak ada yang salah pasti pasien tidak akan complain,” kata dia.

Selanjutnya jika complain itu merupakan motivasi untuk melakukan peningkatan, karena secara tidak langsung itu seorang pasien mengajarkan kekurangan layanan rumah sakit.

Bagi pasien yang complain itu sangat peduli dan perhatian dengan rumah sakit, memang ada yang hanya diam saat mendapatkan pelayanan tidak baik.

Kemudian pasien yang complain itu punya potensi menjadi pasien yang loyal terhadap rumah sakit, syaratnya harus ada solusi dan diberi jalan kaluar.

Handling complain leadership juga harus menjadi perhatian, karena itu bukan cuma bagian humas atau pelanggan tapi ada intervensi dari manajer. Tanpa leadership dari pimpinan, maka tidak bisa menjadikan handling complain.

Bahkan, komunikasi antarkedua pihak juga harus proaktif, dari pihak rumah sakit memberikan informasi dan pasien jangan malu-malu untuk bertanya.

Ketua BPC Perhumasan Solo, Andre Rahmanto mengatakan jika peran humas rumah sakit itu menjadi informasi dan edukasi pasien.

Di mana dengan memudahkan komunikasi customer dengan rumah sakit dan menjali komunikasi dialogia dengan stakeholder. “Harus punya strategi untuk membentuk opini public,” sambungnya.

Sementara itu General Manager Harian Joglosemar, Anas Syahirul menyatakan jika humas harus berhubungan dengan media. Karena punya kemampuan menjangkau dan mempengaruhi khalayak.

“Ini menjadi elemen fundamental dalam menjada nama baik (citra positif) rumah sakit. Bahkan mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk jasa rumah sakit,” pungkasnya.

Ari Welianto

Sumber: joglosemar.co

NTT – Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek melepas 9 peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) di provinsi NTT yang terdiri dari 4 dokter spesialis mandiri dan 5 dokter spesialis tugas belajar.

Keempat orang dokter peserta WKDS mandiri ditempatkan di RSU Soe, terdiri dari 1 orang dokter spesialis obgyn, 1 orang dokter spesialis anastesi, 1 orang dokter spesialis bedah dan 1 orang dokter spesialis penyakit dalam.

Sementara lima peserta WKDS yang lain yang sudah menyelesaikan tugas belajar dikembalikan kepada instansi asal yaitu di RSUD Atambua 1 orang dokter spesialis bedah, RSUD Lewo Lembatta 1 orang dokter spesialis obsgyn, RSUD Ba’a 1 orang dokter spesialis anastesi, RSU DR. T.C.Hillers Maumere 1 orang spesialis obsgyn dan Dinkes Kabupaten Flores Timur 1 orang spesialis anak.

Guna mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan pelayanan kesehatan baik dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan, maupun sumber daya manusia.

Penguatan dari segi fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari optimalisasi rujukan, percepatan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, hingga pengembangan layanan inovasi untuk menjangkau daerah terpencil.

Sedangkan dari segi SDM kesehatan melalui upaya peningkatan kapasitas SDM Kesehatan, sarana dan prasarana penunjang, alokasi beasiswa, bahkan hingga terobosan pengiriman tim Nusantara Sehat dan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), sebagai upaya pemenuhan tenaga kesehatan di daerah.

Sejak 2015 sampai 2017, Kementerian Kesehatan telah berhasil mengirimkan 212 tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat di 42 Puskesmas pada 12 kabupaten/kota.

Selain itu, pada akhir Juli 2017, juga akan mulai ditempatkan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus individu di seluruh Indonesia termasuk di  Provinsi NTT.

Dalam sambutannya, Menkes berpesan secara khusus kepada tenaga kesehatan bahwa saat ini dibutuhkan sebuah pemikiran out of the box mengenai outcome keberhasilan pembangunan kesehatan dengan indikator “jangan sampai banyak masyarakat yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit (karena sakit)”.

“Kita ingin menuju ke arah itu, yakni menjaga masyarakat yang sehat untuk tetap sehat, jangan sampai jatuh sakit, caranya dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif”, tandas Menkes. (kes)

Sumber: jpp.go.id

Kuala Pembuang – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah itu.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Riza Syahputra di Kuala Pembuang, Kamis, mengatakan pada 2017 ini akan mengoperasionalkan instalasi gawat darurat (IGD) yang sudah selesai dibangun.

“Target kita pada Juni 2017 ini, ruang IGD yang sudah selesai dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu akan dioperasionalkan,” katanya.

Tahun ini manajemen RSUD Hanau juga akan mengoperasionalkan ruang baru untuk perawatan pasien kelas III sehingga jumlah ruang perawatan pasien di rumah sakit yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Hanau, yakni Pembuang Hulu menjadi 50 ruangan.

“Kita juga membangun Unit Tranfusi Daerah Rumah Sakit (UTDRS) dengan anggaran sebesar Rp400 juta,” katanya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat RSUD Hanau yang berada di jalan Trans Kalimantan Sampit-Pangkalan Bun akan merenovasi ruang bedah, yang merupakan sarana untuk menangani pasien membutuhkan layanan operasi.

“Ruang bedah yang memadai itu diperlukan, mengingat saat ini pasien yang membutuhkan layanan operasi atau bedah itu di RSUD kian banyak, dan ruang bedah yang direnovasi digadang-gadang bakal menjadi ruang bedah terbaik se-Kalteng,” katanya.

Pada tahun-tahun berikutnya manajemen RSUD Hanau akan memperbesar ruang apotik sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan obat-obatan menjadi lebih nyaman.

Selain membenahi berbagai fasilitas rumah sakit, manajemen RSUD Hanau juga akan berupaya menambah jumlah tenaga medis, khususnya dokter sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat.

Saat ini, RSUD Hanau sudah memiliki lima dokter spesialis yakni spesialis anak, bedah, penyakit dalam, rehab medik dan kandungan, ditambah sepuluh orang dokter umum.

“Kita berharap dengan pembenahan yang dilakukan ini maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin baik,” katanya.

Sumber: antaranews.com

SLEMAN – Sekitar 450 calon siswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) mengikuti tes kesehatan di RS Bhayangkara Polda DIY. Rumah sakit tersebut terbuka bagi instansi lain untuk menggelar tes kesehatan serupa.

Kepala RS Bhayangkara Polda DIY Theresia Lindawati mengatakan, RS Bhayangkara Jogja siap menjalin kerjasama dengan instansi manapun baik pemerintah maupun swasta untuk menggelar tes kesehatan bagi calon rekrutmennya.

Hal itu dikarenakan sarana dan prasarana tes kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut sudah sangat memadai.

“Ini pertama kalinya kami melakukan tes kesehatan dengan STIN. Ada MoU antara Mabes Polri dengan STIN. Kami juga terbuka bagi kalangan lain untuk menjalin kerjasama,” katanya kepada Harianjogja.com, Selasa (2/5/2017).

Proses pemeriksaan atau tes kesehatan calon siswa STIN sendiri digelar pada Senin (1/5/2017) lalu. Selain di lingkungan rumah sakit, peserta tes juga menggunakan sebuah sekolah yang bersebelahan dengan rumah sakit tersebut.

“Ini karena banyaknya peserta tes. Seluruh tim langsung terjun untuk melakukan pemeriksaan,” katanya.

Tes kesehatan yang dilakukan RS Bhayangkara, lanjut Theresia, sudah terstandart. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas hasil tes. “Peralatan kami sudah memadai. Jadi hasil tes juga terstandart,” ujarnya.

Sumber: harianjogja.com