SOREANG – Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya kontrak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Soreang resmi ditandatangani.

Penandatanganan kontrak itu dilakukan oleh Direktur RSUD Soreang dr. Iping Suripto dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung drg. Grace Mediana Purnami,  dengan Direktur PT Pembangunan Perumahan (PP) Anton Satyo Hendriatno.

Bupati Bandung H. Dadang M Naser, yang menyaksikan penandatanganan kontrak dengan sistem Multiyears (Kontrak Tahun Jamak) tersebut, mengungkapkan bahwa pembangunan RSUD Soreang akan menghabiskan anggaran sekira Rp 300 miliar.

“Ditargetkan selesai kurang lebih bulan Oktober 2020 dengan sistem Multiyears. Besar anggaran dengan berbagai subsistem, sebenarnya mencapai Rp. 324 miliar. Namun dalam prosesnya PT PP memenangkan tender senilai Rp. 296 miliar. Setelah disandingkan dengan pengawasan dan perencanaan, bahwa ada konsultan yang terlibat, maka tetap dianggarkan lebih dari Rp. 300 miliar,” ungkap Bupati Dadang Naser didampingi dr. Iping Suripto dan drg. Grace Mediana Purnami.

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin resmi kembali raih akreditasi bintang lima berpredikat Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Senin (20/5/2019).

Pencapaian ini di buktikan dengan dipamerkannya Sertipikat Akreditasi Bintang Lima dari KARS pada apel pagi RSUD Ulin dipimpin oleh Direktur RSUD Ulin dr Hj Suciati, Selasa (21/5/2019).

Sontak pengumuman dari dr Hj Suciati tersebut mendapatkan respon gembira dari segenap keluarga besar RSUD Ulin Banjarmasin.

Dijelaskan dr Hj Suciati, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang solid seluruh keluarga besar RSUD Ulin Banjarmasin setelah lalui tahapan pembinaan dan penilaian oleh KARS.

Pemerintah Pusat pada tahun ini kembali mengucurkan anggaran untuk penambahan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mukomuko Anggaran yang dikucurkan tersebut jumlahnya lumayan fantastik yaitu sebanyak Rp. 31,8 M.

Dengan anggaran dana tersebut RSUD Mukomuko akan membangun 3 gedung baru, yaitu Instalasi farmasi dan gudang farmasi, gedung Intensive Care Unit (ICU) dan gedung rehabilitasi medik. 

Bengkulu Selatan – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018. Salah satu temuan BPK menyebutlan bahwa pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasanuddin Damrah Manna tidak memadai.

DENPASAR – RSUP Sanglah telah melaksanakan simulasi Red Code di Wing Amerta, Jumat (17/5/2019) lalu.

Dr IGB Ken selaku Ketua Komite K3RS membenarkan bahwa simulasi Red Code sudah dilakukan Jumat lalu di Wing Amerta, dan akan dilanjutkan pada tiga blok RSUP Sanglah.

Rencananya simulasi Red Code di tiga blok RSUP Sanglah akan kembali dilaksanakan, namun untuk jadwalnya belum ditentukan.

BONTANG – Layanan rawat jalan RSUD Taman Husada bakal berpindah tempat. Setelah, manajemen rumah sakit mendapat kucuran dana sejumlah Rp 12,5 miliar melalui APBD 2019 dari Pemkot Bontang. Nominal tersebut digunakan untuk peningkatan bangunan sebelumnya.

Plt Direktur RSUD Taman Husada dr I Gusti Made Suhardika mengatakan, layanan rawat jalan nantinya berada di atas tepat bangunan parkir. Tepatnya, pada lantai ketiga dan keempat. Sementara lantai kelima bangunan baru akan ditempati oleh manajemen RSUD Taman Husada.

“Ke depan, semua poli akan berpindah,” kata Gusti.

KLOJEN – Pemerintah Belgia akan memberikan soft loan untuk Universitas Brawijaya (UB) senilai Rp 500 miliar. Rencananya untuk pembelian alat-alat medis.

“Selain untuk RS UB juga buat RS Gigi dan Mulut (RSGM),” jelas Prof Dr Ir Moch Sasmito Djati MS, Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya pada suryamalang.com, Minggu (19/5/2019).

Pinjaman dana ini nantinya akan dikembalikan oleh pemerintah.

Persaingan merebut pasar era digital semakin ketat dan kompetitif, ceruk pasar yang ada semakin sempit karena munculnya banyak pemain baru di dalam industri kesehatan yang terus berkembang. Data nasional pertumbuhan RS publik selama 6 tahun terakhir tidak sepesat pertumbuhan RS privat. Rata – rata pertumbuhan RS publik sebesar 0.4%, karena adanya penurunan jumlah RS Swasta non profit, sedangkan RS privat sebesar 15.3%. Jumlah RS swasta dibandingkan RS pemerintah lebih banyak, dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 7%. Sedangkan pertumbuhan RS pemerintah hanya sebesar 3% (Laksono Trisnantoro, Elizabeth Listyani, sumber : http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/report/ April 2018).

Akreditasi rumah sakit menjadi penting mengingat jumlah rumah sakit yang semakin bertambah di Indonesia dimana jumlah rumah sakit  pada 2012 adalah 2.083 dan mencapai 2.820 (2018) rumah sakit dengan peningkatan rata – rata sebesar 5.2%. Jumlah rumah sakit yang banyak ini pun akan menimbulkan kompetisi rumah sakit untuk dapat memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Program peningkatan mutu yang diharuskan terdiri dari program internal dan eksternal, seperti akreditasi, sertifikasi ISO dan lain – lain. Akreditasi disini berfungsi untuk memberikan standar pelayanan yang harus dicapai rumah sakit. Berdasarkan Permenkes No 12 Tahun 2012, akreditasi merupakan sebuah pengakuan yang diberikan kepada rumah sakit karena telah berupaya meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Hal ini diatur pula dalam Undang – Undang  No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 40 ayat 1, dimana akreditasi merupakan salah satu kewajiban rumah sakit untuk dilakukan setiap minimal satu kali dalam tiga tahun. Program akreditasi rumah sakit di Indonesia telah dimulai sejak 1996 yang merupakan pelaksanaan dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Program ini pun menjadi salah satu topik hangat yang kini sedang diperbincangkan terkait putusnya beberapa kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan beberapa rumah sakit di Indonesia yang belum melaksanakan proses akreditasi.