Mata adalah aset tubuh kita yang sangat penting. Sebagian orang mengalami gangguan pada mata namun menyambunyikan enggan menggunakan kacamata dan akhirnya menggunakan lensa kontak. Lensa kontak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Lensa kontak berfungsi untuk menambah ketajaman mata dan juga untuk penampilan, khususnya para wanita. Namun apakah mereka memikirkan risiko penggunaan lensa kontak? Pengguna lensa kontak berpotensi terkena bakteri, kuman, dan mikroba lainnya. Namun bukan berarti lensa kontak tidak boleh digunakan. Lensa kontak tetap bisa digunakan akan tetapi berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.

Webinar

E-Prescribing:

 Upaya Mengurangi Medication Error

Pengantar

Masih banyak permasalahan pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat di dunia kedokteran Indonesia. Salah satu masalah pelayanan yang muncul adalah pembuatan resep obat dengan menulis tangan. Hal tersebut sering menimbulkan medication error atau kesalahan dalam pengobatan seperti kesalahan dalam mengartikan resep obat, kesalahan menentukan dosis obat, hingga lama antrian dalam pemesanan obat. Permasalahan itu dapat terjadi di rumah sakit, puskesmas, klinik, serta apotek.

Untuk mengurangi terjadinya medication error, kini telah terdapat sistem komputerisasi penulisan resep obat atau sering disebut dengan istilah e-prescribing. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan medication error yang terjadi pada pembuatan resep obat dapat berkurang, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, akan mampu menarik masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri yang dianggap lebih baik kualitas pelayanan kesehatannya.

Salah satu manfaat dari e-prescribing yaitu lebih efisien waktu dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelayanan resep obat. Masih banyak manfaat dari penerapan e-prescribing, sehingga webinar smart hospital series kali ini akan membahas lebih jauh mengenai e-prescribing yang dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi medication error.

 Tujuan

Webinar ini bertujuan agar peserta:

1. Memahami konsep e-prescribing
2. Memahami manfaat penerapan e-prescribing

Tempat, Waktu, dan Tanggal Pelaksanaan

Webinar ini akan dilaksanakan pada:

Tanggal                 : Kamis, 4 Oktober 2018

Waktu                   : 09.00 – 11.00 WIB

Tempat                 : Ruang Lab Leadeship, FK-KMK UGM

 Link Webinar

Link Webinar : https://attendee.gotowebinar.com/register/6089214534862749441

Webinar ID : 607-754-555

Target Peserta

Target peserta yang dapat mengikuti webinar ini adalah:

1. Direktur rumah sakit
2. Staf pelayanan rumah sakit
3. Staf IT rumah sakit
4. Praktisi IT rumah sakit
5. Mahasiswa

Narasumber

Narasumber webinar ini adalah:

• Pembicara:
  • dr. Rizaldy Pinzon, Sp.S., M.Kes., Dokter Rumah Sakit Bethesda
  • Yustika Novianti, S.Si., Apt., Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
• Pembahas: Dina Sintia Pamela, S.Si., Apt., M.Farm., Kasubdit Manajemen dan Klinikal Farmasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
• Moderator: Anis Fuad, S.Ked., DEA.

Agenda Acara

Informasi dan Pendaftaran

Maria Lelyana

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

Phone: 0274 – 549425

Hp: 08111019077

Email: [email protected]

Reportase

Webinar SMARThealth, involving volunteers in CVD management in rural areas, a longitudinal study of 18000 villagers

21 Agustus 2018

PKMK – Yogya. Webinar dibuka dengan paparan dari Gindo Tampubolon, seorang peneliti di University of Manchester. Gindo menyampaikan hasil penelitiannya dari program SMARThealth. Program ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan layanan jantung di Indonesia. Program yang dilaksanakan di 4 kecamatan di kota Malang ini melihat berapa persen orang Indonesia yang mengalami kejadian kardiovaskular atau stroke dalam 8 – 10 tahun ke depan.

Program SMARThealth dilaksanakan dengan menggandeng para kader posyandu di desa-desa. SMARThealth menyediakan aplikasi berbasis smartphone. Aplikasi ini dapat memfasilitasi berbagai data seperti rekam medis elektronik, data pasien resiko tinggi, data kecacatan/kematian, juga algoritma – algoritma penilaian resiko kardiovaskular pasien. Algortima yang digunakan adalah Framingham Risk Score untuk menilai resiko kejadian kardiovaskular. Penyesuaian di Indonesia dilakukan dengan mengelompokkan pasien dalam 3 warna, yaitu hijau, kuning, merah. Kader posyandu dilatih mengambil darah lalu memasukkan angka profil darah dan lemak ke dalam gawai (smartphone).

Intervensi ini dilakukan bersama  Dinas Kesehatan. Skema yang digunakan adalah riset implementasi melibatkan lebih dari 10 ribu orang di Malang. Obat-obatan disediakan bagi masyarakat yang beresiko tinggi atau masuk dalam kelompok warna merah.  

dr Irsyad, SpJP dari Departemen Kardiologi FK-KMK UGM selaku pembahas memaparkan Jakarta Risk Score yang sudah dipublikasikan sejak  2002. Sistem skoring ini merupakan hasil dari Cohort study di Jakarta selama 5 tahun dengan validasi dari tim Framingham Study. Irsyad juga menambahkan bahwa untuk lokasi di desa bisa menggunakan Euro Score untuk algoritma penilaian resiko kardiovaskular.

Anis Fuad selaku pembahas kedua menjelaskan perkembangan sistem informasi manajemen di Indonesia dalam topik kardiovaskular. Dua contoh aplikasi disampaikan Anis Fuad. Pertama adalah aplikasi mobile JKN dari BPJS Kesehatan yang dapat mencatat rekam medis personal. Aplikasi ini dapat mencatat riwayat pemeriksaan pasien. Termasuk hasil dari screening pemeriksaan kesehatan dan mencatat rekomendasi – rekomendasi yang diberikan. Kedua, mengenai pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyakit Tidak Menular (SIM PTM). SIM PTM ini dikembangkan sampai ke Posbindu.

Diskusi berlangsung menarik dan ditutup dengan pesan dari Gindo untuk menulis publikasi ilmiah. Gindo mengingatkan bahwa ada banyak data dan contoh yang dapat digunakan dari Indonesia. Data-data ini dapat dipergunakan dengan baik untuk pengembangan keilmuan kesehatan di Indonesia. Gindo juga terbuka jika ada dari peserta diskusi yang ingin berdiskusi terkait hal ini, di luar seminar.

Reporter: Sudi Indra Jaya

Materi

Rumah sakit syariah adalah salah satu jenis rumah sakit yang berkembang saat ini. Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi lembaga yang menetapkan fatwa mengenai rumah sakit syariah sekaligus mengawasi penerapan fatwa tersebut. Selain itu juga ada organisasi Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) yang menghimpun penyelenggara dan pelaksana sarana kesehatan Islam yang bersifat Independen dan profesional.

Semua penyelenggaraan kegiatan kesehatan di rumah sakit syariah sudah diatur sampai ke akad – akad yang dilakukan di rumah sakit syariah. Akad – akad tersebut meliputi akad rumah sakit dengan tenaga medis dan non medis, rumah sakit dengan pasien, rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, serta rumah sakit dengan pemasok obat. Akad yang digunakan untuk pelaksanaan antara rumah sakit dengan tenaga medis dan non medis serta rumah sakit dengan pasien adalah akad ijarah. Untuk pelaksanaan antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan diantaranya menggunakan akad ijarah, akad ijarah muntahiya bit tamlik, akad mudharabah, dan akad musyarakah mutanaqishah. Sedangkan akad yang digunakan antara rumah sakit dengan pemasok obat adalah akad ba’i dan akad wakalah bil ujrah.

Reportase

 Asia Trek Indonesia

The Equity Initiative

Indonesia

 5 – 12 Agustus 2018

Kegiatan Equity Initiative Programme yang ketiga kali ini dilaksanakan di Indonesia dengan tema Asia Trek Indonesia : Kesehatan dan Kesetaran di Daerah Pedesaan dan Terpencil.  Kali ini kegiatan lebih banyak dilakukan di lapangan dengan mempelajari pendidikan dan kesehatan daerah terpencil.  Para fellow melakukan observasi di lapangan dan berbaur dengan masyarakat dengan merasakan bermalam di rumah penduduk dengan tujuan agar dapat mempelajari isu terkait kasus kesehatan dan pendidikan serta bagaimana masyarakat diberdayakan untuk menghadapi isu tersebut.  Salah satu topik yang dipelajari pada kegiatan lapangan ini adalah tingginya angka kematian neonatal daerah terpencil di Kampung Pasir Panjang, sebuah perkampungan nelayan di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat.    

Secara garis besar, hasil pengamatan  yang dilakukan dari +/- 1,500 ibu melahirkan tidak semuanya melahirkan di fasilitas kesehatan yang tersedia.  Hal tersebut dapat disebabkan karena mereka lebih nyaman melahirkan di rumah dengan bantuan bidan.  Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa fasilitas polindes yang tersedia di kampung ini dirasa kurang nyaman dengan tidak adanya listrik, air yang memadai, dan ruang yang kurang steril.   Indikator kesehatan ibu menunjukkan bahwa pada Juni 2018 terdapat 1 kematian  ibu melahirkan, hal ini dapat dikatakan angka yang signifikan apabila dibandingkan dengan total jumlah ibu melahirkan.  Indikator kesehatan anak juga menunjukkan bahwa masih terdapat balita malnutrisi dan stunting serta bayi lahir dengan komplikasi.    Hal tersebut diperkuat pula dengan hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan ibu hamil, ibu yang memiliki bayi, bidan, perawat, kader, dukun beranak, dan staf kesehatan di fasilitas kesehatan terkait.

Di sisi lain, sistem kesehatan yang telah terbentuk di Manggarai Barat ini memiliki kekuatan untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan adanya tenaga kesehatan yang berdedikasi dan profesional, kepercayaan dari masyarakat, buku KIA, rumah tunggu, koordinasi antar sektor setiap bulan, audit maternal perinatal, dan kerja sama bidan – dukun beranak.  Sistem rujukan juga telah berjalan, pasien yang akan dirujuk oleh bidan akan diinformasikan terlebih dulu ke puskesmas ataupun rumah sakit yang akan menjadi tempat rujukan.  Rumah sakit akan menangani kasus-kasus dengan penyulit atau komplikasi.  Ada beberapa peluang yang dapat dipergunakan untuk perbaikan seperti fasilitas kesehatan untuk ibu bersalin baik di tingkat primer maupun sekunder terutama kelengkapan peralatan medis di rumah sakit daerah, transportasi untuk merujuk, pemahaman pentingnya asupan makanan dan nutrisi, perencanaan berbasis data untuk penganggaran, implementasi, dan monev, serta partisipasi antar sektor. 

Berbagai program juga dapat dilakukan oleh masyarakat maupun staf kesehatan seperti meningkatkan alokasi dana desa berdasarkan kebutuhan (misalnya untuk listrik polindes dan insentif kader), pencatatan dan pelaporan data, serta  “pertanggungjawaban bersama” terhadap kesehatan ibu dan anak di kabupaten ini baik untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut.  Masalah kesehatan yang ada di kabupaten ini tidak dapat dilihat secara parsial namun perlu dilihat secara komprehensif.    Pada akhirnya untuk menganalisa dan memecahkan masalah kematian neonatal di Manggarai Barat ini membutuhkan analisa dan pemahaman mengenai apa yang terjadi, apa yang memungkinkan pola tersebut terjadi, dan dengan cara apa menciptakan atau mempertahankan struktur yang sudah terbentuk  untuk berinovasi dan bertransformasi ke depannya.  (Elisabeth Listyani).

Sumber :

www.equityinitiative.org

https://manggaraibaratkab.bps.go.id/

Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat

SAMPIT-Pemkab Kotim ke depan kembali berkomitmen menerapkan disiplin ketat terhadap para pengunjung  serta para dokter, tenaga kesehatan dan pekerja di Badan Layanan Umum Daerah (BMUD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dr Murjani Sampit. Selain memperketat jam besuk pasien, pihak manajemen rumah sakit juga diharuskan menindak siapa pun yang ketahuan merokok di lingkungan RSUD.

Hal ini ditegaskan Bupati Kotim Supian Hadi, yang meminta pihak RSUD dr Murjani Sampit, untuk menindak tegas pengunjung dan petugas medis yang kedapatan merokok di rumah sakit.

“Rumah sakit ini merupakan salah satu lokasi area yang di larang untuk merokok, sehingga jika ada pengunjung, terlebih tenaga medis yang merokok saya minta untuk ditindak tegas sesuai sanksi yang berlaku,” imbuhnya akhir pekan tadi.

Supian juga mengatakan, agar  pengunjung yang kedapatan merokok diminta untuk ditandai,  agar tidak diperbolehkan berkunjung ke rumah sakit selama satu hari. Atau lanjutnya, ada  sanksi psikilogis agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatan merokok di rumah sakit. ’Hal ini harus dilakukan dan dipertegas, sehingga aturan ini benar-benar diterapkan,” tegasnya.

Sama halnya untuk petugas medis, menurut Supian kalau tidak salah ada  pemotongan gaji  bagi petugas yang kedapatan merokok di rumah sakit. Dirinya ingin hukuman ini harus diterapkan kembali.

Diakui Supian bahwa dirinya juga seorang perokok, namun dirinya tidak pernah merokok saat berkunjung ke rumah sakit, kawasan ikon jelawat, taman kota, dan area umum lainnya yang tidak diperbolehkan merokok. Dirinya ingin memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melanggar aturan.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Murjani Sampit,  dr Deni Muda Perdana menyampaikan, akan memperketat pengawasan dan penerapan aturan tersebut. Terlebih akan ada petugas yang patroli untuk mengingatkan dan menegur pengunjung yang merokok di  rumah sakit.

“Untuk petugas medis tentunya juga akan ada sanksi tegas, hal ini demi kebaikan bersama terlebih terhadap pasien yang sedang sakit,” imbuhnya.

Selain itu dikatakannya, jam besuk akan kembali diatur dan diperketat. Sehingga pengunjung yang datang ke rumah sakit dapat terkontrol dan juga mempermudah layanan medis terhadap pasien. Selain itu penungu pasien juga dibatasi hanya tiga orang, jika lebih maka harus bergantian.

“Saat ini sedang dalam masa sosilisasi, namun sudah mulai diterapkan sehingga pengunjung yang datang lebih disiplin,” terangnya, akhir pekan tadi.

Adapun jadwal besuk di RSUD dr Murjani  yakni pada Senin – Sabtu sejak pukul 10.00 – 12.00 WIB. Dilanjutkan, sore sejak pukul 17.00 – 20.00 WIB. Sementara pada hari libur,  yakni mulai  pagi pukul 10.00 – 12.30 WIB, dan sore sejak 17.00 – 20.30 WIB. 

“Pada pagi memang kami batasi hingga pukul 12.00 WIB. Sebab, setelah itu ada pemeriksaan dokter dan jam istirahat bagi pasien. Begitu juga malam hari. Pukul 20.00 WIB pasien sudah harus istirahat,” terang Deni.

Kemudian lanjutnya, pada hari libur diberikan waktu lebih sekitar 30 menit, jika waktu berkunjung sudah selesai maka petugas ruangan akan menginformasikan kepada pengunjung dan pintu rumah sakit akan ditutup.

Diakui Deni, hal tersebut sebenarnya sudah lama diterapkan. Namun tidak berhasil dan masih banyak pengunjung atau keluarga pasien membesuk di luar jadwal yang ditetapkan. Bahkan ada sejumlah pembesuk yang kerap melawan petugas jika dilarang. Petugas pun menghindari pertengkaran dengan membiarkan pengunjung.

“Kami menerapkan itu demi keselamatan pasien dan pembesuk, agar tidak tertular segala macam penyakit. Juga demi kenyamanan pasien,” ujarnya.

Ketua pengawas  RSUD dr Murjani, Halikinnor juga menyampaikan,  dalam sosialisasi peraturan jam besuk ini, pihaknya akan meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk membantu penjagaan di rumah sakit. Sehingga tidak akan menimbulkan pro kontra terhadap pengunjung terkait peraturan yang diterapkan.

“Beberapa anggota polisi akan ditempatkan di rumah sakit untuk membantu satpam yang ada guna menertibkan dan melaksanakan aturan jam besuk ini,  selama beberapa bulan ke depan,” tandasnya. (dc/gus)

Sumber: prokal.co

PAREPARE – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau keciprat dana segar yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).

DID merupakan kucuran anggaran dari pusat ke Kota Parepare karena berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan. Tiga tahun berturut-turut raih WTP, Parepare dapat gelontoran DID Rp 25 miliar.

Adapun DID yang digelontorkan ke RSUD Andi Makkasau sekitar Rp 2,4 miliar. Awalnya dana tersebut akan digunakan untuk penambahan Pasar Lakessi tetapi dialihkan ke rumah sakit.

“Dana pembangunan tambahan bangunan Pasar Lakessi, selain untuk pembangunan tambahan Kantor Wali Kota Parepare juga akan dialihkan pada RSUD Andi Makkasau sebagai anggaran tambahan belanja,” jelas Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parepare, Zulkarnaen.

Adapun total anggaran pembangunan Pasar Lakessi yang dialihkan yakni Rp 6 miliar. Sebanyak Rp 3,6 miliar untuk penambahan kantor wali Kota Parepare dan sisanya belanja RSUD Andi Makkasau.

Plt Dirut RSUD Andi Makkasau, dr Reny Anggraeny Sari, Minggu (19/8/2018) mengungkapkan, 
anggaran tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi rumah sakit yang saat ini tengah defisit.

Renny menjelaskan, kondisi persediaan obat pada rumah sakit rujukan tersebut masih terbilang normal, meski ada beberapa item yang saat ini mengalami kekosongan. “Tetapi itu tidak menghambat pelayanan,” ujarnya.

Dengan adanya kucuran bantuan dana yang akan diberikan pemkot yang bersumber dari DID, kata Renny, maka akan sangat membatu pihak manajemen RSUD Andi Makkasau.(*)

Sumber: tribunnews.com

BANJARMASIN – Dua alat pembakar limbah medis (Incenerator) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, satu di antaranya sedang menjalani maintenance atau perbaikan. Sementara ini hanya ada satu mesin yang bisa beroperasi.

Peliknya, satu mesin itu hanya cukup membakar sampah medis yang dikelola RSUD Ulin sendiri. Sehingga otomatis tidak bisa menampung sampah medis dari luar rumah sakit.

“Satu mesin beroperasi, sedang satunya sudah semingu tidak bisa dioperasikan. Kalaupun nanti bisa diperbaiki, kami tetap tidak bisa menerima limbah medis dari puskesmas atau rumah sakit swasta luar, sebab masih belum ada izin dari kementerian Lingkungan Hidup (LHK). Tapi pelayanan limbah medis untuk internal rumah sakit tetap berlangusng,” kata Suciati, Direktur RSUD Ulin, Rabu (15/8/2018).

Diakui Suciati, tahun 2017 sempat ada kebijakan lokal menerima limbah medis dari luar, sebab jika tidak diterima maka dikhawatirkan dibuang sembarangan. Namun jika diterima, pihaknya masih belum ada izin dari Kementerian LH.

“Soal limbah medis ini dilematis. Tahun lalu, kami menerima dari luar sebanyak enam atau tujuh perjanjian kontrak dari manajemen rumah sakit seoperti RS Bhayangkara, Tunas Global, dan beberapa sejenisnya, termasuk puskesmas. Tapi kita kita sudah tidak berikan lagi karena izin masih belum punya guna menampung dari luar,” jelasnya.

Sementara ini, RSUD Ulin punya dua incenerator yang lama tahun 2003 kapasitas 50 kilogram dan yang baru tahun 2012 berkapasitas sekitar 150 kilogram.

Sementara, kata Suciati, saat ini RSUD Ulin mengasilkan sampah 300-400 kilogram per hari yang ditampung dan dibakar dua sampai tiga kali.

Suciati pun menyarankan Pemko Banjarmasin menganggarkan incenerator, sehingga bisa menampung limbah medis dari puskesmas.

“Saran saya ke Pak Wali Kota agar bisa buat dan bangun sendiri Incenerator dan sebaiknya dibangun di pinggiran kota,” cetusnya. (lis/wie)

Sumber: tribunnews.com

GUBERNUR DKI Anies Rasyid Baswedan meresmikan dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D yakni RSUD Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan RSUD Cipayung Jakarta Timur, Rabu (15/8/2018).

Anies mengatakan, pembanggunan dua RSUD baru ini sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kualitas layanan medis bagi masyarakat Jakarta.

“Kita menyaksikan bagaimana sebuah fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah siap, perlu gerakan untuk mendorong gaya hidup sehat. Dsri Lurah, Camat sampai Wali Kota harus mendukung gerakan itu. Gaya hidup sehat perlu ditingkatkan disosialisasikan dan dilaksanakan sebagai langkah preventif,” tandas Anies, Rabu (15/8/2018).

“Targetnya, pelayanan medis dapat lebih ditingkatkan lagi. Baik rawat jalan serta rawat inapnya kepada masyarakat,” imbuhnya.

RSUD tersebut, dilengkapi fasilitas rawat inap sebanyak 45 tempat tidur, HCU, ruang isolasi, persalinan, ruang operasi, IGD serta Poliklinik spesialis (penyakit dalam, persalinan, kandungan, anak seeta bedah umum).

Untuk RSUD Kebayoran Lama, dibangun diatas lahan seluas 2.462 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 4.327 meter persegi.

Sedangkan RSUD Cipayung, Jakarta Timur, berdiri diatas lahan seluas 7.093 meter persegi dengan luas bangunan 4.334 meter persegi.

“Ditargetkan dapat meningkatkan layanan medis kepada masyarakat baik rawat jalan maupun rawat inapnya,” tandas Anies.

Sumber: tribunnews.com