PONTIANAK – Gubernur Kalimantam Barat, H Sutarmidji hadir di peringatan hari ulang tahun RSUD Sudarso yang diselenggarakan di halaman RSUD Sudarso, Minggu (24/11) .

Pada kesempatan tersebut ia berharap jajaran RSUD Soedarso harus serius dalam mengurus rumah sakit.

“Saya serius mengubah rumah sakit ini dan saya paham tidak gampang mengurus rumah sakit.”

“Kalau ada perawat yang masih ketus-ketus itu sampaikan ke saya dan dia harus keluar dari RSUD Soedarso, mau dia tenaga ahli apa pun tetap keluar,” tegasnya.

Jakarta — BPJS Kesehatan menunggak pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp21,16 triliun kepada rumah sakit (RS) mitra di seluruh Indonesia per 31 Oktober 2019. Angka itu naik 27 persen dari posisi September 2019, Rp17 triliun.

“Kisaran Rp21 triliun posisi per 31 Oktober,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, Selasa (19/11).

Utang jatuh tempo adalah klaim RS kepada BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, BPJS Kesehatan wajib membayar tagihan RS maksimal 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.

SIDRAP – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Nu’mang, Kabupaten Sidrap, mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Penghargaan diberikan sebagai apresiasi keikutsertaan RSUD Arifin Nu’mang pada Lomba Implementasi Green Hospital Kategori RSUD, RS TNI/Polri, dan RS Kementerian dan lembaga lainnya.

Mulai Senin (25/11/2019), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli akan menghentikan layanan BPJS Kesehatan.

Para pasien akan dialihkan menjadi pasien umum.

“Kami telah mengirimkan surat kepada BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli dengan ultimatum terhitung mulai tanggal 25 November 2019, kami akan stop atau menunda pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS,” ujar Direktur RSUD Gunungsitoli Julianus Dawolo, kepada Kompas.com, di RSUD Gunungsitoli, Kamis (21/11/2019).

TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menyikapi kenaikan iuran atau skema pembiayaan baru BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit berharap dengan kenaikan tersebut kerjasama dengan BPJS semakin lancar.

Harapan tersebut disampaikan Ryan Fitra yang baru saja ditunjuk Bupati Kuansing menjadi Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Teluk Kuantan menggantikan Fahdiansyah yang mengundurkan diri dari jabatannya.

“Tentu dengan naiknya skema pembiayaan BPJS Kesehatan kita berharap kerjasama yang sudah terjalin selama ini bisa semakin lancar,” harap Ryan Fitra, Rabu, 20 November 2019.

ENDE— Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Ende meminta agar pihak RSUD Ende segera mengfungsikan alat cuci darah guna menjawabi kebutuhan masyarakat pasalnya pelayanan cuci darah di RSUD Ende telah terhenti.

Bupati Ende, Drs Djafar Achmad saat membacakan jawaban pemerintah, Kamis (21/11/2019) mengatakan terhadap tanggapan fraksi Demokrat meminta segera mengfungsikan alat cuci darah untuk menjawab kebutuhan masyarakat pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa saat ini RSUD Ende belum mengfungsikan alat cuci darah atau mesin hemodialisa.

RANTAU – Bupati Tapin HM Arifin Arpan dan Ketua DPRD Kabupaten Tapin, H Yamani menghadiri pertemuan dengan manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur (MSI), Selasa (19/11/2019).

PT MSI selaku BUMN yang mendanai pembangunan gedung rumah sakit RS Datu Sanggul yang baru di Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, ingin mengetahui rencana dan kesiapan serta dukungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan DPRD setempat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo Surabaya memperbarui sistem penataan pegawainya. Mulai PNS, pegawai mitra, BLU, konsultan hingga outsourching yang totalnya sebanyak 5.011 pegawai.

Direktur Utama RSUD Dr Soetomo Surabaya Joni Wahyuhadi mengatakan, upaya penataan pegawai dengan menggunakan aplikasi Sistem Kepegawaian Terpadu (Sikedu). Pihaknya berharap aplikasi ini bisa memperlancar dan efisiensi para pegawai dalam pengurusan berkas dan kepentingan lainnya tanpa memangkas pelayanan untuk masyarakat.

Tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dr Harjono Ponorogo mencapai Rp 40,8 Miliar. Hingga kini belum ada tanda-tanda bakal dilunasi. Kondisi ini membuat pihak pengelola rumah sakit pelat merah itu berencana berutang ke bank untuk menutupi dana operasionalnya.

“Masih belum dibayar hingga sekarang. Ada Rp 40,8 Miliar yang ditunggak dan belum dibayar. Itu tunggakan mulai Mei,” kata Direktur RSUD dr Harjono, Made Jaren, Selasa (19/11).

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

Kunjungan itu, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Ir Miky Wenur MAP didampingi Drs Johny Runtuwene (Wakil Ketua) dan Siane Samatara dan Cherly Mantiri, SH selaku Anggota.