KARANGANYAR – Pemkab Karanganyar mempunyai ide untuk mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karanganyar menjadi rumah sakit (RS) wisata kesehatan. Pemkab menargetkan, dalam dua tahun, konsep RS wisata terealisasi.
“Jadi rumah sakit dikonsep dari semula tempat merawat orang sakit, menjadi tempat rekreasi kesehatan,’’ kata Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Dengan konsep wisata, semua fasilitas tambahan di rumah sakit bisa digunakan oleh semua pasien maupun pembesuk, tanpa membedakan kelas.
Bengkulu – Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus Bengkulu memastikan, gedung rawat inap yang dibangun 2018 lalu akan mulai beroperasi atau melayani pasien pada awal tahun 2020 mendatang.
Hal ini diketahui saat anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak ke RSUD M Yunus, Rabu siang (18/12). Para anggota dewan ini juga melihat progres pembangunan gedung rawat inap yang baru.
KUKAR – Awal bulan ini adalah waktu yang membanggakan untuk RSUD Parikesit Kutai Kartanegara (Kukar) provinsi Kalimantan Timur.
Pasalnya, Rumah Sakit Umum Daerah ini mendapatkan akreditasi bintang lima dari Badan Akreditasi Rumah Sakit.
Akreditasi bintang lima disebut juga dengan akreditasi paripurna.
Ini adalah level tertinggi akreditasi yang diberikan kepada Rumah Sakit.
Direktur RSUD Parikesit dr. Martina Yulianti, Sp.PD menjelaskan bahwa akreditasi bintang lima atau paripurna ini adalah prestasi karena kerja keras seluruh jajaran RSUD Parikesit dalam mewujudkan RSUD yang berkualitas.
Kulon Progo – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengharapkan pemerintah pusat dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang Bandara Internasional Yogyakarta yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas di Kulon Progo, Senin, mengatakan, rencana awal, Bandara Internasional Yogyakarta ditargetkan beroperasi penuh pada akhir Desember ini, tapi sampai saat ini baru ada 15 penerbangan yang terbang dari bandara ini.
“Ini berarti pemindahan penerbangan dari Bandara Adisutipto Yogyakarta ke Bandara Internasional Yogyakarta dilakukan pada awal 2020,” kata Hemas.
Jayapura, Jubi – Tim Survei Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS Kementerian Kesehatan RI selama lima hari ke depan akan melakukan penilaian terhadap Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jayapura, Papua. Penilaian itu akan mengukur apakah RSUD Jayapura memenuhi Standart Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS.
Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura, Aloysius Giyai mengatakan penilaian akreditasi SNARS terhadap RSUD Jayapura akan berlangsung 16-20 Desember 2019. Menurutnya, penilaian akreditasi yang diikuti RSUD Jayapura itu adalah akreditasi versi edisi 1.
“Kalau sudah edisi 1 berarti sudah standar nasional, yang mana indikator yang akan dinilai lebih banyak lagi. Misalnya, program nasional, indikator penyelengaraan pendidikan di rumah sakit dan beberapa item lain,” kata Giyai di Jayapura, Senin (16/12/2019).
SERANG – Sejak grand launching pada 3 Desember 2019, RSUD Kota Serang yang berada di Kampung Baru, Kecamatan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang masih sepi pasien. Tampaknya masyarakat cenderung memilih Puskesmas untuk berobat atau cek kesehatan.
Diduga sepinya RSUD Kota Serang karena belum bisa melayani peserta BPJS kesehatan. RSUD Kota Serang hingga pukul 12.00 WIB terlihat sepi. Hanya beberapa pegawai saja yang terlihat di sana. Pasien sendiri hanya ada tiga orang saja.
SUMEDANG– RSUD Kabupaten Sumedang dan rumah sakit lainnya di Kabupaten Sumedang menjadi bagian dari pilot project dari program BPJS model pembayaran Global Budget.
Nota kesepahaman telah ditandatangani antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan pihak BPJS di RSUD Kabupaten Sumedang, Senin (16/12/2019).
Selain RSUD Kabupaten, ada dua rumah sakit lainnya yang ikut dalam Global Budget tersebut, yaitu RS Pakuwon dan RS Mitra.
Pada Sabtu (14/12/2019), Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah secara resmi meluncurkan provinsi NTB sebagai destinasi wisata medis (medical tourism). Gubernur percaya bahwa keindahan wisata yang ditawarkan NTB ditambah dengan keunggulan layanan kesehatan akan menarik banyak wisatawan untuk melakukan wisata medis ke provinsi yang dipimpinnya. Keunggulan utama yang ditawarkan adalah dalam bidang radioterapi karena saat ini RSUD NTB telah dilengkapi CT Scan Simulator yang belum pernah dimiliki oleh rumah sakit lain di Indonesia. Selain itu peralatan radioterapi yang ada telah diperbaharui mengikuti versi terbaru yang ada di pasaran. Selain di bidang radioterapi, wisata medis NTB juga mengunggulkan layanan cuci darah dan baby spa yang disediakan oleh beberapa rumah sakit swasta yang turut bekerja sama dengan RSUD NTB sebagai bagian dari wisata medis ini. NTB juga telah memiliki penanganan gawat darurat yang terdepan melalui Mataram Emergency Medical Service (MEMS) serta sistem rujukan yang dibantu oleh Elang Lintas Indonesia (ELI) dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menerbangkan pasien ke rumah sakit yang ada di Surabaya, Jakarta, maupun Singapura.
Webinar Scaling up Health Equity and Innovative Solution for UHC in South East Asia
Community of Practice for Health Equity
12 Desember 2019
Webinar masyarakat praktisi health equity kali ini membahas isu ketidaksetaraan kesehatan dalam implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dan Filipina, dimoderatori oleh Senior Equity Initiative Fellow, dr. Tiara Marthias, MPH. Sebagai narasumber dari Indonesia, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD membahas seputar kondisi UHC di Indonesia. Beberapa isu yang saat ini dihadapi oleh Indonesia antara lain defisit dan kesetaraan, fragmentasi sistem kesehatan dan kualitas layanan kesehatan. Defisit diakibatkan sebagian besar oleh kelas menengah dan terdapat perbedaan signifikan antar wilayah geografis dalam hal kualitas layanan. Alokasi pembelanjaan negara untuk kesehatan hanya 5% termasuk untuk orang tidak mampu , sementara lapangan kerja untuk kesehatan sangatlah terbatas, tidak cukup menampung tenaga kesehatan yang baru lulus di setiap tahunnya. GDP Indonesia selalu naik, tetapi pembelanjaan untuk kesehatan tidak meningkat. Di sisi lain, selama beberapa tahun terakhir Indonesia mencapai perbaikan taraf kesehatan seperti meningkatnya angka harapan hidup. Diharapkan, UHC di Indonesia hadir untuk kesetaraan bagi semua dalam akses layanan kesehatan.
Medical Tourism : Angin Segar Dunia Kesehatan dan Pariwisata Indonesia
Pada Sabtu (14/12/2019), Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah secara resmi meluncurkan provinsi NTB sebagai destinasi wisata medis (medical tourism). Gubernur percaya bahwa keindahan wisata yang ditawarkan NTB ditambah dengan keunggulan layanan kesehatan akan menarik banyak wisatawan untuk melakukan wisata medis ke provinsi yang dipimpinnya. Keunggulan utama yang ditawarkan adalah dalam bidang radioterapi karena saat ini RSUD NTB telah dilengkapi CT Scan Simulator yang belum pernah dimiliki oleh rumah sakit lain di Indonesia. Selain itu peralatan radioterapi yang ada telah diperbaharui mengikuti versi terbaru yang ada di pasaran.
Webinar Scaling up Health Equity and Innovative Solution for UHC in South East Asia
Community of Practice for Health Equity
12 Desember 2019
Webinar masyarakat praktisi health equity kali ini membahas isu ketidaksetaraan kesehatan dalam implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dan Filipina, dimoderatori oleh Senior Equity Initiative Fellow, dr. Tiara Marthias, MPH. Sebagai narasumber dari Indonesia, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD membahas seputar kondisi UHC di Indonesia.
Beberapa isu yang saat ini dihadapi oleh Indonesia antara lain defisit dan kesetaraan, fragmentasi sistem kesehatan dan kualitas layanan kesehatan. Defisit diakibatkan sebagian besar oleh kelas menengah dan terdapat perbedaan signifikan antar wilayah geografis dalam hal kualitas layanan. Alokasi pembelanjaan negara untuk kesehatan hanya 5% termasuk untuk orang tidak mampu , sementara lapangan kerja untuk kesehatan sangatlah terbatas, tidak cukup menampung tenaga kesehatan yang baru lulus di setiap tahunnya. GDP Indonesia selalu naik, tetapi pembelanjaan untuk kesehatan tidak meningkat. Di sisi lain, selama beberapa tahun terakhir Indonesia mencapai perbaikan taraf kesehatan seperti meningkatnya angka harapan hidup. Diharapkan, UHC di Indonesia hadir untuk kesetaraan bagi semua dalam akses layanan kesehatan.
Selanjutnya, Beverly Ho, MD, MPH, Senior Equity Initiative Fellow menggambarkan sejarah dan kondisi UHC di Filipina. PhilHealth adalah lembaga UHC yang berperan di Filipina dimana pembiayaanya disuplai oleh pemerintah, sipil, dan firma. Hal yang membedakan dengan Indonesia adalah implementasi UHC di Filipina dilakukan secara bertahap sejak 2000. Filipina memperluas cakupan UHC dalam 3 tahap, dimana cakupan bagi orang miskin semakin lama semakin meningkat. Kurang lebih serupa dengan kondisi di Indonesia, daftar penyakit dengan klaim tertinggi di Filipina, sebagai contoh prosedur cuci darah dan melahirkan adalah kelompok dengan klaim tertinggi.
Piya Hanvoravongchai, MD, M.Sc, Sc.D, Direktur Program The Equity Initiative memberikan tanggapannya terkait ketidaksetaraan pada kasus dua negara tersebut. Menurut Piya, sejauh ini kedua negara telah bergerak ke arah yang benar. Indonesia memiliki cakupan yang lengkap dan komprehensif tetapi berjuang untuk mempertahankan, sedangkan Filipina lebih fokus pada layanan kesehatan primer tetapi sedang memperluas manfaatnya. Tantangan besar UHC bukan hanya pembiayaan, namun juga bagaimana membangun sistem kesehatan yang kuat. Sejak adanya inisiasi UHC, investasi sebagian besar teralihkan ke asuransi kesehatan saja, sementara sistem kesehatan masih kurang dibangun. Selain itu, jangan melupakan isu determinan sosial kesehatan dan investasi dalam penelitian dan pengetahuan. Terakhir, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MBA National CommitteeThe Equity Initiative juga memberikan tanggapannya, bahwa selain pembiayaan kesehatan, hal yang perlu lebih banyak diberi perhatian adalah health outcomes, sehingga dapat membawa kita merefleksikan apa yang telah kita capai selama UHC.