Robertus A. Koit, ST, MKes

Hasil monev SH dari aspek manajemen disajikan oleh Robertus A. Koit, ST, MKes yang membahas mengenai administrasi umum, administrasi keuangan, fasilitas untuk tim mitra, capacity building, pengembangan sistem PONEK, kinerja sistem PONEK, optimalisasi pelayanan, quality improvement, kondisi infrastruktur, AMP di RSUD, AMP di tingkat kabupaten, dan rekomendasi kepada Pemda.

Dilihat dari berbagai poin tersebut semua RSUD sudah melaksanakan rekomendasi dari mitra berkenaan tentang penataan ruang, SDM, fasilitas, obat, peralatan, dan budaya kerja, walaupun belum sempurna.  Untuk administrasi umum, fasilitas untuk tim mitra dan keuangan di RSUD tidak ada masalah walaupun masih ada pembayaran yang tidak tepat waktu.  Capacity building sudah berjalan dengan baik di semua RSUD dan sudah melibatkan staf puskesmas PONEK maupun Non PONEK dalam bentuk magang di RSUD.  Pengembangan sistem PONEK sudah berjalan baik walaupun ada beberapa RSUD yang masih mengalami kendalam dalam penerapan SOP dan formularium obat.

Kinerja sistem PONEK sudah berjalan cukup baik walaupun pada periode ini ada beberapa RSUD yang sempat mengalami kekosongan pelayanan.  Upaya promosi dan sosialisasi terus dilakukan oleh semua RSUD kepada pihak terkait untuk keberlangsungan program ini.  Kegiatan QI belum maksimal dalam pelaksanaannya dan pemanfaat VSAT di semua RSUD sudah tidak berjalan lagi dan sementara dibackup dengan koneksi Speedy.  Sebagian besar RSUD sudah melakukan AMP internal secara rutin namun hanya 1 RSUD yang belum melakukan AMP.  Untuk AMP kabupaten masih mengandalkan dana dari AIPMNH.

Beberapa saran yang dapai dilakukan antara lain menjadwalkan evaluasi QI, SOP, formularium obat, dan lainnya, menjamin rekomendasi AMP dengan kerja sama lintas sektor, dan membantu advokasi exit strategy ke provinsi dan pusat.

dr. Irene Davidz, Sp. A

Hasil dari aspek klinis neonatal dipaparkan oleh dr. Irene Davidz, Sp. A yang membahas mengenai kinerja manajemen dan kinerja klinis.  Secara umum kinerja manajemen dilihat dari sisi standar input menunjukkan peralatan sudah cukup lengkap, namun sebagian RSUD belum memiliki area cuci inkubator dan area laktasi.  Selain itu perlu memperhatikan pencegahan infeksi dan perlu kedisiplinan perilaku petugas untuk pelaksanaan hal tersebut.  Dari sisi standar pengelolaan menunjukkan sudah adanya SOP dan rekam medis yang sudah rapi.  Namun masih perlu memberikan pelatihan dan magang bagi staf,  perlu adanya penyelia langsung, dan melakukan analisa beban kerja.  Pengaturan sistem kerja masih perlu diperbaiki, analisa kualitas pelayanan belum dilakukan, dan manajemen pemeliharaan belum berjalan dengan baik.

Penilaian secara paralel dan restrospektif menunjukkan masih ada rekam medik yang belum lengkap walaupun sudah rapi.  Rekam medik yang lengkap hanya diisi oleh PPDS.  Pemeliharaan alat laboratorium masih kurang dan monitoring masih perlu ditingkatkan.  Untuk kematian neonatus jumlah absolut tertinggi RSUD Ruteng sebesar 73 dan terendah Lewoleba 18 yang disebabkan karena asfiksia, sepsis, dan BBLR.  Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain dengan memberdayakan dokter umum sebagai asisten dan bukan sebagai ban serep dengan diberi reward yang semestinya untuk mengurangi beban kerja dokter spesialis, SOP untuk disiplin mengisi catatan medik dan inform consent, dan manajemen perawatan alat.

dr. Danu Marioto Teguh SpOG-K

dr. Danu Marioto Teguh SpOG-K memaparkan hasil aspek klinis maternal yang memonitor kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan, permasalahan yang dihadapi, evaluasi kinerja dan kinerja selanjutnya.  Pada monev X ini menunjukkan adanya penurunan hasil dibandingkan monev sebelumnya.  Secara detail beberapa RSUD yang meningkat hasilnya yaitu RSUD Ende dan RSUD Waikabubak, sedangkan RSUD yang mengalami penurunan hasil adalah RSUD Ruteng, RSUD Kefamenanu, RSUD Soe, RSUD Lewoleba, RSUD Larantuka, dan RSUD Bajawa.  Sedangkan yang menunjukkan hasil tetap adalah RSUD Waingapu.

Saran yang dapat dilakukan antara lain perbaikan infrastuktur, pembuatan kebijakan yang mendukung pelayanan, persediaan logistik yang memadai, ketersediaan SDM sesuai keahlian, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.  Kesemuanya itu dengan dukungan dana dari APBN, APBD, dan AIPMNH.

Dr. Atik Triratnawati, MA

Hasil monev aspek kualitatif yang disampaikan oleh Dr. Atik Triratnawati, MA menemukan berbagai temuan.  Namun secara umum terdapat peningkatan di segala bidang termasuk kemampuan SDM.  Beberapa temuan yang sifatnya memberi pengaruh positif maupun yang penuh hambatan diantaranya kebersihan rumah sakit jika dilakukan oleh petugas outsourching hasilnya lebih bersih, petugas kesehatan sekarang sudah lebih ramah, dan rujukan AMP dari kabupaten tetangga meningkat seperti di Kabupaten Bajawa.   Sedangkan beberapa temuan yang dianggap sebagai hal yang kurang positif seperti adanya pinjam meminjam infus dan obat antar pasien di RSUD Lembata karena prosedur pembelian obat melalui e katalog, dimana prosedur pembelian melalui e katalog memerlukan kunjungan lapangan dari distributor obat, sehingga rumah sakit yang memesan obat  dalam jumlah sedikit mesti menunggu antrian kunjungan lapangan yang tentunya membutuhkan dana kunjungan yang tidak sedikit, adanya kejenuhan SDM di RSUD Ende sehingga perlu mengundang motivator dari luar untuk melakukan pelatihan, di RSUD Kefamenanu selama 4 bulan dokter Mitra A tidak mengirim residen karena RSAB Harapan Kita sebagai mitra A sudah tidak menjalin kerja sama dengan Universitas Padjajaran sehingga tidak dapat melanjutkan kemitraan dengan RSUD Kefamenanu, finger print presensi hasilnya tidak dapat dicetak, pelaksanaan SOP yang belum maksimal.

Selain itu perilaku petugas kesehatan saat merujuk bukannya duduk di sebelah pasien namun malah duduk di dekat driver ambulance.  Hal lain yang cukup mengejutkan adalah ketidakdisiplinan dokter dalam menulis resep yang menggunakan simbol-simbol, hal ini membuat kesulitan untuk menterjemahkan maksud obat yang diresepkan.  Serta masih ada sikap iri antar staf dari sisi kompensasi.  Masih terjadi kekurangan air sehingga runag-ruang sangat bau.  Setelah program SH PML berakhir, ada beberapa rumah sakit yang sudah siap mandiri, namun ada pula rumah sakit yang belum dapat mandiri.  Mereka menyatakan siap mandiri  +/- 10 tahun mendatang.  Selain itu jika ingin melanjutkan program kemitraan sendiri, ada yang memilih untuk ganti mitra karena pertimbangan biaya (mencari rumah sakit mitra yang lebih dekat).  Selain itu RSUD lebih respek jika monev dilakukan oleh orang luar NTT.   Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah banyak RSUD yang belum siap karena mereka mengharapkan program lanjutan (Permata).

Dr. dr. Dwi Handono, MKes

Setelah pemaparan hasil monev SH maka dilanjutkan dengan pemaparan refleksi program SH yang sudah berjalan.  Refleksi program SH ini disajikan oleh Dr. dr. Dwi Handono, MKes, drg. Puti Aulia Rahma, MPH, dr. Hanevi Djasri, MARS, dan dr. Sitti Noor Zaenab, MKes.  Dari sisi pengiriman dokter spesialis atau residen senior yang dipaparkan oleh Dr. dr. Dwi Handono, MKes menggambarkan bahwa terkadang terjadi keterlambatan pergantian antar periodenya sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan pelayanan, misalnya di RSUD Bajawa pernah terjadi kekosongan sampai 2 minggu dikarenakan jadwal transportasi yang kurang mendukung, keberadaan residen dari RS Mitra juga sangat membantu secara fisik ditandai dengan penataan ruang ICU, kebidanan dan perawatan bayi sehingga lebih memenuhi standar pelayanan PONEK.  Selain itu, kinerja sistem PONEK juga berhasil ditingkatkan seperti membaiknya response time. Dengan adanya pelayanan PONEK 24 jam ini maka jumlah rujukan pun semakin meningkat.

drg. Puti Aulia Rahma, MPH

Kemudian drg. Puti Aulia Rahma, MPH memaparkan mengenai peningkatan keterampilan teknis staf di rumah sakit dan pelatihan tim tenaga di puskesmas dengan  melakukan transfer of knowledge dari RS Mitra ke RS MItra B.  Budaya kerja di rumah sakit dapat ditingkatkan rasa disiplin, tanggung jawab, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada pasien.  Selain itu staf puskesmas perlu dilibatkan dalam kegiatan capacity building.  Kegiatan pengiriman pendidikan dokter spesialis dilakukan dengan tujuan menyediakan tenaga spesialis 4 tahun ke depan untuk kemandirian rumah sakit.  Dokter yang masih menjalani pendidikan direncanakan kembali pada rentang tahun 2015 – 2017.  Komitmen Pemda diperlukan untuk mendukung pendidikan dokter spesialis.

dr. Sitti Noor Zaenab, MKes

Perbaikan sistem rujukan berbasis manual rujukan maternal – neonatal disampaikan oleh dr. Sitti Noor Zaenab, MKes yang memaparkan mengenai konsep pendampingan dengan model Plan (2012) – Do (2013) – Check (2014) – Action (2014), dan tindak lanjut hasil evaluasi serta perbaikan (2015).  Metode pendampingan dengan tatap muka di awal, teleconference setiap 2 bulan, dan monev lapangan setiap 3 bulan.  Prinsip manual rujukan ini mengintegrasikan 5 sistem yaitu sistem manajemen, sistem pelayanan klinis, sistem pembiayaan, sistem informasi dan komunikasi, serta sistem transportasi.  Hasil dari monev 2014 ini menunjukkan ada 10 kabupaten mendapatkan 3 bintang (90.9%) dan 1 kabupaten hanya mendapat 2 bintang (9.1%) yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara.  Dalam proses perbaikan ke tingkat yang lebih tinggi pasti akan muncul masalah yang tidak akan ada habisnya.

Refleksi mengenai jumlah kematian ibu dipaparkan oleh dr. Hanevi Djasri, MARS yang menggambarkan bahwa banyaknya kematian ibu dan bayi di rumah sakit karena adanya sistem rujukan ke rumah sakit.  Jumlah kematian ibu dan bayi sebenarnya tidak drastis karena adanya “shifting”.  Namun trend nya menurun dimana ada perbaikan mutu layanan di rumah sakit.  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Program SH membawa dampak positif bagi RS, Puskesmas, Dinkes, Pemda, dan masyarakat.  Pelayanan PONEK 24 jam di RSUD dapat berjalan karena dukungan tenaga ahli dari RS mitra dan didukung penyediaan alkes, obat-obatan, pembangunan gedung, maupun penataan ruang yang memadai.  Namun di sisi lain kegiatan SH belum serta merta menurunkan kematian ibu dan bayi karena adanya peningkatan rujukan ke RSUD peserta SH, rujukan yang tiba ke RSUD dalam keadaan terlambat, maupun kapasitas tenaga kesehatan juga kurang memadai padahal sudah diberi pelatihan.   Saran yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan kualitas antara lain Sistem PONEK 24 jam harus dipertahankan dengan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan, obat, dan ruangan yang memadai, dan perlu adanya peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan agar kematian yang bisa dicegah dapat ditangani dengan baik.

drg. Puti Aulia Rahma, MPH

Laporan pelaksanaan monev SH dan PML X ini dipaparkan oleh drg. Puti Aulia Rahma, MPH.  Monev X dilaksanakan pada 3 – 11 November 2014 dengan didukung oleh POGI dan IDAI Kupang sebagai evaluator aspek klinis dan tim monev HOGSI Malang sebagai pendamping, Dinkes Provinsi NTT sebagai evaluator aspek manajemen dan tim PKMK FK UGM sebagai pendamping, serta tim kualitatif PKMK FK UGM sebagai evaluator aspek kualitatif.

Secara umum pelayanan klinis di RSUD masih perlu ditingkatkan baik dari ketrampilan tenaga maupun mutu pelayanan, dukungan dari pemda dan manajemen rumah sakit dalam hal mutasi SDM, aspek manajerial mengalami peningkatan walaupun masih perlu perbaikan, budaya kerja semakin membaik namun ada SDM di beberapa RSUD yang mengalami penurunan motivasi, budaya di masyarakat masih mempengaruhi pembuatan keputusan rujukan ibu hamil, dan sistem rujukan masih perlu perbaikan.

Kepala Dinas Provinsi NTT, dr. Stefanus Bria Seran, MPH

Kepala Dinas Provinsi NTT, dr. Stefanus Bria Seran, MPH menyajikan review keberhasilan revolusi KIA di NTT dimana indikator keberhasilan revolusi KIA NTT antara lain jumlah fasilitas kesehatan yang memadai, jumlah ibu hamil yang melahirkan di fasilitas kesehatan, pembuatan payung hukum, pelayanan KB paska persalinan, serta penurunan kematian ibu dan bayi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  Selain itu tenaga kesehatan harus mencukupi agar revolusi KIA dapat berhasil.  Regulasi yang memayungi dan sistem pemantauan dengan sistem 2H2 Center juga sebagai pendukung keberhasilan revolusi KIA.

Drs. Jack Amfotis, MSi, Sekda Kab. TTU memberikan tanggapan

Bila dilihat data jumlah persalinan di fasilitas kesehatan dari 2008 sampai dengan  Oktober 2014 terdapat trend yang meningkat dari 43.84 % menjadi 86.65%.  Penurunan jumlah kematian ibu dari 300 kasus menjadi 123 kasus, sedangkan jumlah kematian bayi juga terdapat penurunan  dari 1,274 kasus menjadi 1,050 kasus.  Puskesmas juga diberdayakan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi sesuai dengan metode, sasaran, frekuensi, pelaku, dan biaya.  Selain itu kerjasama Pemerintah Daerah dan para ahli diperlukan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Dengan adanya program SH dan PML membawa dampak yang cukup signifikan bagi 11 RSUD yang dapat diwakili dengan data penerimaan rumah sakit seperti RSUD Ruteng dari 3 Milyar menjadi 22 Milyar, RSUD Ende dari 4 Milyar menjadi 23 Milyar, ataupun RSUD TC Hillers Maumere dari 11 Milyar menjadi 34 Milyar.  Secara umum, pendapatan kesebelas RSUD tersebut meningkat 2x lipat setelah adanya program SH dan PML.

Para Peserta Pertemuan

Sesi panel selanjutnya dipaparkan oleh dr. Hanevi Djasri, MARS yang lebih memfokuskan pada pekerjaan monev selama ini dan bagaimana monev paska selesainya pekerjaan AIPMNH.  Program SH NTT tujuannya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta menyelenggarakan PONEK 24 jam dengan mengirimkan residen ke rumah sakit mitra B dan juga program PPDS dengan mengirimkan dokter untuk belajar tingkat lanjut.

Selama ini peran PKMK FK UGM pada Monev SH dengan melakukan monev mingguan, bulanan, dan triwulanan dengan kunjungan lapangan.  Pembiayaan berasal dari AIPMNH sebesar Rp. 200 juta / tahun / rumah sakit  dan Rp. 200 juta / tahun / rumah sakit  untuk biaya sosialisasi.  Mekanisme Dinas Kesehatan dalam Monev Ponek 24 jam adalah memastikan monev internal tetap berjalan dengan logbook harian dan laporan bulanan, memastikan berjalannya SOP pencatatan dan pelaporan rumah sakit serta sistem database rumah sakit, dan melakukan monev eksternal rumah sakit.

Lokakarya Evaluasi Akhir

Program Sister Hospital dan Performance Management and

Leadership Rumah Sakit di Provinsi NTT

4 Desember 2014

Hari 1 – Hari 2

Oleh: Elisabeth Listyani

Pembukaan

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD sebagai team leader PKMK FK UGM, dr. Stefanus Bria Seran, MPH sebagai Kepala Dinas Provinsi NTT, Dr. Louis Simpson sebagai Direktur AIPMNH NTT, dan Lea Suganda sebagai perwakilan DFAT

Program Sister Hospital dan Performance Management and Leadership yang telah berlangsung selama 4 tahun ini menunjukkan banyak capaian yang sudah diperoleh.  Saat ini monev sudah memasuki periode ke 10 dimana kegiatan monev sudah dilakukan pada November 2014.  Dan pada 4-5 Desember 2014 ini dilakukan lokakarya hasil akhir kegiatan Monev X di Denpasar, Bali.

Lokakarya hasil akhir ini dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD sebagai team leader PKMK FK UGM, dr. Stefanus Bria Seran, MPH sebagai Kepala Dinas Provinsi NTT, Dr. Louis Simpson sebagai Direktur AIPMNH NTT, dan Lea Suganda sebagai perwakilan DFAT.  Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD menyampaikan bahwa pertemuan lokakarya akhir ini akan lebih banyak menggali potensi – potensi pada fase berikutnya untuk memperkuat kemitraan dengan mengurangi bantuan dari AUSAID dan berusaha mandiri.  Selain itu pertemuan ini membahas exit strategy untuk KIA, bedah, dan poin penting lainnya.  Hal ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk menekan angka kematian ibu dan anak.

Dr. Stefanus Bria Seran, MPH menyatakan bahwa kegiatan Monev NTT ini merupakan bantuan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah dan dilakukan secara link and match dengan adanya pengiriman spesialis medis, mengembangkan sistem, dan menata manajemen.  Selain itu keberhasilan program ini juga didukung oleh pemerintah daerah dan diharapkan 10 -15 tahun mendatang kondisi kesehatan di NTT semakin maju.

Silakan klik informasi dibawah ini untuk membaca lebih lanjut.

Peran Dinkes Provinsi Dalam Monev : Apakah Dapat Dikembangkan Paska AIPMNH Para Peserta Pertemuan	Review Keberhasilan Revolusi KIA NTT Kepala Dinas Provinsi NTT, dr. Stefanus Bria Seran, MPH	Laporan Pelaksanaan Monev X SH dan PML   drg. Puti Aulia Rahma, MPH
Hasil Monev SH November 2014 dari Aspek Manajemen, Aspek Klinis Neonatal, Aspek Klinis Maternal, Aspek Kualitatif, dan Refleksi Sister Hospital Robertus A. Koit, ST, MKes	Hasil Monev dan Refleksi PML Derty Koroh, SKM, MPH	Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan Melalui Pengalokasian Kelas Khusus Untuk Bidan dan Perawat Bagi Nakes dan Calon Nakes Kabupaten Sumba Timur dr. Mateus Kito, Sp.B
Exit Strategy Program SH dan PML di Provinsi NTT Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

National Health Care Anti-Fraud Association (NHCAA) Annual Training Conference (ATC)

Oleh:
Puti Aulia Rahma, drg, MPH
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

PENGANTAR

National Health Care Anti-Fraud Association (NHCAA) Annual Training Conference (ATC) adalah forum anti fraud layanan kesehatan skala nasional yang diselenggarakan tahunan. Kali ini acara berlokasi di Hyatt Regency Hotel, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Konferensi ini menghadirkan pembicara-pembicara dari berbagai institusi yang berpengalaman dalam upaya pemberantasan fraud layanan kesehatan.

Pelatihan ini terbagi dalam empat acara besar yaitu pre-conference, concurrent workshop, networking events, dan anti-fraud expo. Dalam acara pre-conference kita akan mendapatkan informasi dan berdiskusi lebih dalam tentang strategi anti-fraud layanan kesehatan. Pada acara concurrent workshop, kita dapat mengikuti lebih dari 70 topik yang dikelompokkan dalam 8 track, yaitu:

1. Clinical Issues for the Health Care Fraud Investigator
2. Detecting and Investigating Dental Fraud
3. Fraud Schemes and Investigative Skills
4. Fraud in the Medicaid Program
5. Pharmacy & Part D Fraud
6. Legal, Management & Compliance
7. Life, Disability & Workers’ Compensation
8. Anti-Fraud Technology Solutions

Pada kunjungan kali ini kami memilih topik-topik dari 6 track yang kami nilai pada saat ini paling diperlukan di Indonesia, yaitu track 1, 2, 3, 4, 6 dan 8.

Pada konferensi ini kita juga akan mengikuti networking events dan anti-fraud expo. Dalam acara networking events, kita dapat membangun jejaring dengan lembaga-lembaga anti-fraud layanan kesehatan. Sedangkan dalam anti-fraud expo kita dapat melihat terobosan-terobosan terbaru dalam strategi pemberantasan fraud layanan kesehatan. Anti-fraud expo ini dihadiri oleh total 57 peserta pameran yang terutama terdiri dari: lembaga asuransi, konsultan kesehatan dan perusahaan teknologi.

Reportase akan memuat ringkasan isi dari setiap acara yang kami ikuti beserta dengan power-point (bila disediakan oleh panitia), foto dan analisa keterkaitannya dengan konteks Indonesia.

Karena adanya perbedaan waktu – Dallas 11 jam lebih lambat dari WIB – maka reportase akan dapat diakses dengan jadwal sebagai berikut;

1. Reportase Hari I: Selasa, 18 November 2014 malam waktu Dallas atau Rabu, 19 November 2014 jam 16:00 WIB
2. Reportase Hari II: Rabu, 19 November 2014 malam waktu Dallas atau Kamis, 20 November 2014 jam 16:00 WIB
3. Reportase Hari III: Kamis, 20 November 2014 malam waktu Dallas atau Jumat, 21 November 2014 jam 16:00 WIB

REPORTASE

Silahkan diklik pada setiap judul sesi dibawah ini untuk membaca reportase berdasarkan sesi atau silahkan klik pada menu sebelah kanan untuk mengikuti reportase berdasarkan track

Video pengantar hari I: 3 menit

Video pengantar hari II: 3 menit

(Video pengantar)

Reporter: Putu Eka Andayani

Pintu masuk RSUD Ruteng kadang kala dipenuhi kendaraan umum yang mencari penumpang secara tidak tertib. Dok: PEA/PKMK FK UGM

Program Sister Hospital dan Performance Management and Leadership yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Provinsi NTT dengan AIPMNH, sembilan RS besar dan sebelas RSUD di NTT telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun. Untuk memantau kemajuan program, monitoring dan evaluasi dilakukan dua kali setiap tahunnya oleh tim  Monitoring dan Evaluasi (M&E) yang terdiri dari PKMK FK UGM, Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran (P2K3) FK Undana, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, POGI dan IDAI. Tim ini dianggap cukup independen karena tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pendampingan sehari-hari di sebelas RSUD di NTT.

RSUD Ruteng adalah salah satu RS di NTT yang dimonitor dan dievaluasi. Dalam program SH-PML ini, RSUD Ruteng bermitra dengan RSCM. Meskipun Program Sister Hospital di NTT sudah dimulai sejak 2011, namun RSUD Ruteng baru terlibat dalam program ini sejak 2012. Meskipun demikian, banyak manfaat yang telah didapat oleh RSUD Ruteng khususnya, dan masyarakat Manggarai pada umumnya dengan adanya program SH-PML ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur RSUD Ruteng, dr. Dupe Nababan dan staf pada saat tim berkunjung ke RS ini.

Obat-obatan emergency dan berbagai BHP Medis selalu tersedia di ruang Maternal dan Perinatal. Dok: PEA/PKMK FK UGM

Kabupaten Manggarai terletak di Pulau Flores bagian barat. Awalnya kabupaten ini memiliki luas ebih dari 20 ribu Km². Kabupaten ini kemudian mengalami pemekaran dimana daerah yang sebelah barat menjadi Kabupaten Manggarai Barat dengan Ibu Kota Labuan Bajo dan sebelah timur menjadi Kabupaten Manggarai Timur dengan Ibu Kota Borong. Kabupaten induk sendiri menjadi Manggarai Raya dengan Ibu Kota Ruteng, berpenduduk sekitar 500 ribu jiwa dengan luas wilayah yang tersisa sebesar urang lebih 7.000 Km². Namun demikian, kabupaten beriklim sejuk ini menyimpan potensi pertanian dan pariwisata yang luar biasa, dengan luasnya hamparan sawah bertingkat (terasering) maupun yang berbentuk seperti sarang laba-laba (spider field).

Namun demikian, bandara Frans Sales Lega hanya melayani 1-2 kali penerbangan per hari ke arah Kota Kupang. Jika dibandingkan dengan Labuan Bajo, Ruteng memiliki aksesibilitas yang kecil dari arah luar provinsi. Hal ini sedikit banyak menjadi kendala bagi RSUD Ruteng untuk menarik tenaga kesehatan profesional dari kota-kota besar dari Jawa dan Sulawesi untuk bekerja dan menetap di kota ini. Itulah sebabnya, hasil M&E menunjukkan RS ini masih memiliki kendala dalam berperan sebagai RS PONEK dan rujukan untuk wlayah-wilayah sekitarnya.

Taman RSUD Ruteng terpelihara dan rapi. Dok: PEA/PKMK FK UGM

Dari aspek pelayanan dan rujukan maternal dan perinatal, beberapa hal di RS ini sudah cukup bagus, antara lain SOP sudah diperbaharui dan dijalankan, kerjasama tim yang baik antara dokter dan perawat, serta peralatan yang cukup terpelihara. Namun demikian, dari aspek pengendalian infeksi, RS ini masih perlu melakukan perbaikan. Salah satu kendalanya adalah karena kurangnya tenaga sehingga pencucian peralatan seperti inkubator tidak bisa dilakukan sesuai jadwal yang seharusnya. Selain itu, kurangnya tenaga dokter jaga juga menjadi masalah serius.

Berbeda dengan M&E di RSUD lain, di RSUD Ruteng, Bupati Manggarai Raya, Bapak Christian Rotok turut hadir dalam acara pemaparan hasil M&E di RSUD Ruteng bersama dengan Ketua DPRD (Kornelis Madur), Kepala Bapeda, dan berbagai perangkat Pemda lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dari hasil M&E agar dapat digunakan untuk membenahi pelayanan kesehatan di RSUD Ruteng. Ini menunjukkan komitmen kepala daerah dan DPRD yang sangat tinggi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memberikan dukungan pada upaya perbaikan RSUD Ruteng.

Dalam hal ketenagakerjaan, Christian mengaku sudah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di RSUD Ruteng. Salah satu rekomendasi dari tim M&E untuk memenuhi kebutuhan khususnya dokter jaga di layanan PONEK adalah dengan memotivasi para dokter puskesmas agar menimba pengalaman sebagai tenaga medis di RS, serta membuat regulasi yang mendukung agar para dokter puskesmas yang berstatus PNS maupun dokter PTT bisa secara bergiliran bertugas di RS dalam periode tertentu. (pea)

Foto bersama Bupati Manggarai Raya (belakang, ke-6 dari kiri). Dok: PEA/PKMK FK UGM

Foto bersama sebagian tim M&E dengan Direktur RSUD Ruteng (baju hitam) setelah penyerahan cendera mata berupa peci tradisional Manggarai oleh direktur kepada tim. Dok: PEA/PKMK FK UGM

Lokakarya ”Best Practice” Program AIPMNH: ”Warisan Kemitraan”

3-4 November 2014
Reporter: Putu Eka Andayani

Reportase

Suasana di ruang pameran poster

Setelah program Sister Hospital-Performance Management and Leadership berjalan selama lebih dari tiga tahun, beberapa output dan dampak terhadap masyarakat mulai terlihat. Laporan menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan bayi mulai menurun, meskipun angka kematian bayi masih fluktuatif. Tentu saja banyak pelajaran yang dapat diambil dari program ini, yang dapat ditiru dan direplikasi di daerah lain. Untuk itu, AIPMNH berinisiatif menyelenggarakan lokakarya Best Practice agar pihak-pihak yang terlibat dalam program SH-PML dapat berbagi pengalaman kepada regulator, provider pelayanan kesehatan dan pihak lain di  kabupaten-kabupaten di luar daerah binaan AIPMNH. Selain sharing mengenai pegalaman menjalankan programSH-PML, lokakarya ini juga menjadi ajang bagi sharing pengalaman pelaksanaan program-program  lainnya.

Lokakarya yang berlangsung di Hotel Aston Kupang selama dua hari (3-4 November 2014) ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi NTT, Ir. Wayan Darmawa. Wayan menyampaikan bahwa 14 kabupaten – 11 diantaranya menjadi mitra Sister Hospital – harus menunjukkan perbedaan dengan delapan kabupaten lain di NTT yang tidak atau belum menjadi daerah binaan AIPMNH. Perbaikan yang telah terjadi terutama dari sisi manajemen perencanaan, yang meliputi perbaikan perencanaan, keuangan, pelaksanaan dan evaluasi.

Suasana di ruang pameran poster

Program yang berhasil dengan baik patut diangkat ke level nasional agar dapat ditiru oleh daerah lain yang mengalami masalah yang sama. Dr. Gita Maya Koemara Sakti Soepono, MHA, Direktur Bina Kesehatan Ibu yang mewakili Dirjen Bina Gizi KIA Kementerian Kesehatan dalam sambutannya mengatakan bahwa tahun 2004-2006 juga pernah ada program P4K yang berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan menyentuh masalah dari hulu ke hilir sehingga dinasionalisasi.

Agar format acara lebih menarik, salah satu sesi disajikan dalam bentuk talk-show. Pada sesi ini, Faisal Djalal bertindak sebagai pemandu acara. Talkshow ini menghadirkan narasumber: Lusia Adinda Dua Nurak, SPd, MM (Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT), Drs. Yoseph Ansar Rera (Bupati Sikka), Dr. Rukmono Siswihanto, SpOG(K) dari RSUP Sardjito, Joria Parmin, SST, MKeb (Penanggung jawab 2H2 Kab. Flores Timur) dan Yosepha Sita (pengelola rumah tunggu di Wolowaru, Kabupaten Ende).

Kepala Bappeda Provinsi NTT, Ir. Wayan Darmawa

dr. Rukmono mengatakan kelemahan pada petugas kesehatan adalah kurangnya  teamwork dan komunikasi. Pengalaman saat pertama mengirim dokter untuk melakukan pelayanan, menunjukkan bahwa ternyata dokter (klinis) saja tidak cukup. Perlu kemampuan manajemen termasuk untuk advokasi ke para penyandang dana. Saat ini tim mengembangkan kemampuan untuk melakukan telekonferensi agar komunikasi – dalam hal ini antara tim SH-PML di RSUP dr. Sardjito dengan tim di RSUD Bajawa – bisa terjalin terus menerus.

Seluruh upaya tersebut tidak akan optimal jika tidak didukung oleh kepala daerah. Yoseph Ansar Rera menyusun regulasi yang diperlukan untuk mendukung gerakan ASI eksklusif, yang akan meningkatkan ketahanan bayi terhadap penyakit. Komitmen pemerintah Kabupaten Sikka juga ditunjukkan dengan meningkatkan anggaran untuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Pada kesempatan ini, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya berkesempatan hadir untuk memberikan sambutan. Frans berharap program seperti yang dilakukan oleh AIPMNH ini bisa direplikasi di kabupaten lain dan meminta seluruh kepala daerah memberikan dukungannya. Hal ini karena program Sister Hospital sebagai contoh, telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. (pea)

Para peserta Lokakarya Best Practice AIPMNH	Tarian Tradisional NTT memeriahkan pembukaan
Para pemusik mengiringi tarian tradisional	Para narasumber di sesi talk-show
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya	Direktur Kesehatan DFAT (The Australian Department of Foreign Affairs), John Leigh
Penyerahan piagam penghargaan oleh gubernur kepada para achievers bidang kesehatan di NTT	Foto bersama Gubernur NTT

Menyongsong HKN ke 50 dan Perubahan Sistem Pelayanan Kesehatan Sebagai Dampak Dari Pelaksanaan UU RI No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN

15 Oktober 2015 – 18 Oktober 2015

Hari 1 :: Hari 2 :: Hari 3 :: Hari 4

Paripurna 11 : Patient Centered Care Dalam Akreditasi Versi 2012

Hari terakhir pada Seminar Nasional XIII PERSI, Seminar Tahunan VIII Patient Safety dan Hospital Expo XXVII membahas topik mengenai patient centered.  Pada sesi ini, dr. Djoni Darmadjaya, SpB, MARS bertindak sebagai moderator. Sementara, narasumber sesi ini terdiri atas: dr. Nico A. Lumenta, K. Nefro, MM, MH.Kes (KARS) dan dr. Djoti Atmodjo, SpA, MARS (KARS).  Untuk narasumber lain yaitu Prof. Dr. Hardyanto Soebono, dr, Sp KK (K) dan Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF, SH, LLM (Ketua Konsil Kedokteran) berhalangan hadir namun inti dari bahan yang akan disampaikan oleh kedua narasumber tersebut dipaparkan dalam pembahasan narasumber lainnya, sehingga peserta tetap mendapatkan pemaparan yang lengkap.

Dr. Nico A. Lumenta menyoroti mengenai kolaborasi interprofesional dalam asuhan pasien pada standar akreditasi baru yaitu akreditasi versi 2012 dimana pelayanan berfokus pada pasien (Patient Centered Care).  Hal ini tentunya membutuhkan kolaborasi interprofesional dan kompetensi interprofesional.  Pada model tradisional, dokter menjadi pusat pelayanan dan nakes berada di sekeliling sehingga patient safety tidak terjamin.  Terdapat dua kubu yaitu dokter vs pasien sehingga dapat terjadi potensi konflik yang tinggi.   Sedangkan dengan konsep PCC yang menjadi pusat pelayanan adalah pasien dan keluarga.  Nakes diposisikan di sekeliling pasien dan menjadi partner dari pasien.  Hal ini berbeda jauh dengan model tradisional dan nakes harus mempunyai kompetensi yang baik dan melakukan tugas mandiri.  Dengan konsep PCC ini pasien dengan dokter dan nakes menjadi satu kubu dan potensi terjadinya konflik menjadi rendah.

Konsep PCC dilihat dari sisi pasien akan lebih memberikan martabat dan respek (menghormati dan menghargai) terhadap pasien, berbagi informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan dapat berkolaborasi.  Sedangkan dari sisi nakes, dengan konsep PCP ini terdapat hubungan interdisiplin, interprofesional (kolaborasi dan pendidikan), kompetensi, dan DPJP sebagai clinical leader. Beberapa elemen dalam praktek kolaborasi diantaranya tanggung jawab, akuntabel, koordinasi, komunikasi, kerja sama, asertif, otonomi, serta percaya dan respek.  Kompetensi interprofesional meliputi beberapa ranah kompetensi.  Ranah kompetensi pertama adalah nilai atau etika dalam praktek interprofesional yang meliputi kerja sama nakes dari berbagai profesi lainnya.  Ranah kompetensi kedua adalah peran atau tanggung jawab dimana mengkomunikasikan secara jelas peran dan tanggung jawab nakes kepada pasien.  Ranah kompetensi ketiga adalah komunikasi interprofesional dimana mengkomunikasikan secara konsisten pentingnya kerja sama.  Serta ranah kompetensi keempat adalah kerja sama tim dimana kerja sama ini akan mencerminkan kinerja individu dan tim.

Dalam menerapkan konsep PCC ini juga terdapat beberapa hambatan seperti pasien yang pasif, kurangnya pengetahuan dan pelatihan terhadap nakes, serta budaya organisasi.  Namun dari kesemuanya itu konsep PCC lebih banyak memberikan nilai yang positif bagi pasien dimana pasien dapat lebih patuh untuk mengikuti anjuran dokter dan nakes yang merawat mereka.

Topik selanjutnya yang dibahas adalah integrated notes dalam standar akreditasi versi 2012 yang dipaparkan oleh dr. Djoti Atmojo.  Pola pikir dalam pengembangan akreditasi adalah pengumpulan bukti yang kemudian dijadikan dokumen.  Dari dokumen tersebut akan menghasilkan regulasi.  Dokumen akreditasi rumah sakit di dalamnya terdapat regulasi sebagai dasar pelaksanaan asuhan dan dokumentasi bukti.  Komunikasi antar pemberi asuhan berisi progress note (catatan perkembangan pasien terintegrasi), ringkasan pulang, ringkasan rawat jalan, dan formulir transfer intra hospital dan intern hospital (rujukan).  Progress note ini dilakukan oleh dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya yang menjelaskan kondisi pasien dan terapi yang diberikan atau direncanakan.

Progress note ini berisi informasi mengenai pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan laboratorium, dan hal – hal yang terjadi dalam 24 jam terakhir.   Setelah melakukan pengisian progress note maka selanjutnya perlu dilakukan asessment yang mengintegrasikan dan menganalisa masalah dalam asuhan pasien.   Langkah selanjutnya ialah membuat rencana asuhan dan prgram berdasarkan diagnosa setiap masalah.  Saat ini, penulisan progress note menggunakan model SBAR yang didalamnya menggambarkan situasi gejala yang dialami pasien, riwayat kesehatan pasien, tanda vital, dan cek permintaan perawat terhadap dokter misalnya perlu vicite, pemeriksaan laboratorium radiologi, perubahan obat, pemberian cairan intravena, maupun observasi dan pelaporan.

Paripurna 12 : Motivator

Pada sesi yang paling akhir ini, peserta diberi motivasi yang dapat menggugah semangat untuk memajukan masing-masing rumah sakitnya.  Dr. (HC) Ary Ginanjar Agustian sebagai motivator ulung dan pendiri ESQ mengemukakan bahwa dalam setiap perubahan pasti ada respon.  Perubahan dapat berupa sistem serta budaya dan perilaku yang dapat menimbulkan reaksi bermacam-macam.  Pada penetapan program BPJS tentunya mendapat berbagai reaksi, diantaranya kecemasan oleh pengelola rumah sakit, ketakutan oleh dokter maupun pengelola rumah sakit, ancaman, perasaan bersalah, depresi, bahkan akhirnya berujung pada permusuhan.  Namun ada pula yang bereaksi bahagia yaitu rakyat Indonesia yang akhirnya dapat dijamin kesehatannya oleh pemerintah.  Zona reaksi yang cukup berbahaya adalah depresi dan pada akhirnya dapat mengakhiri operasional rumah sakit.  Namun jika rumah sakit mau menerima malah rumah sakit tersebut akan semakin maju dan semakin bersemangat untuk bereksplorasi.

Salah satu cara untuk mengatasi perubahan adalah dengan menerima perubahan itu sendiri sehingga akan menghasilkan keefektifan.  Empat hal yang menghambat sebuah organisasi untuk berubah menjadi sukses adalah low priority little action, fast start little out, anxiety frustation, dan just a dream.  Lebih lanjut Ary Ginanjar memotivasi para peserta untuk menjadi agent of change not victim of change.  Jika tidak, maka tidak akan bertahan dalam jangka panjang.  Contoh yang diambil adalah kehidupan dan perjuangan ikan salmon di Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik.  Ikan salmon terlahir di sungai di daerah Columbia USA.  Pada tahun pertama mereka pindah ke lautan selama 4 – 7 tahun.  Setelah waktu tersebut ikan salmon harus kembali ke sungai.  Selama perjalanan pulang ikan salmon tidak makan, banyak mati karena luka, letih, maupun dimakan pemangsa.  Namun setelah sampai ke hulu sungai, seekor salmon betina dapat menelurkan 3,000 butir telur baru sebagai generasi baru salmon.

Dari cerita tersebut kita mendapat gambaran bahwa dengan diterapkannya program BPJS terkadang rumah sakit mengalami disharmoni.  Dalam menghadapi perubahan di era BPJS ini, karakter gigih dan rela berkorban harus mendasari kemauan untuk berubah.  Rumah sakit harus disiplin, pantang menyerah, rela berkorban, dan bekerja dalam satu tim untuk menjalankan program BPJS secara optimal.  Selain itu rumah sakit harus mengetahui misi, visi, nilai, dan strategi rumah sakit, bukan hanya sebagai tulisan saja.  Rumah sakit memerlukan hospital corporate culture agar dapat menjadi rumah sakit yang setaraf dengan rumah sakit di Asia Pasific.  Tiga kekuatan yang harus dibentuk adalah kekuatan intelektual (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ).  Ketiga ini yang harus disatukan agar dapat menjadikan rumah sakit Indonesia emas.

Reporter: Elisabeth Listyani

Editor: Widarti

Menyongsong HKN ke 50 dan Perubahan Sistem Pelayanan Kesehatan Sebagai Dampak Dari Pelaksanaan UU RI No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN

15 Oktober 2015 – 18 Oktober 2015

Hari 1 :: Hari 2 :: Hari 3 :: Hari 4

Paripurna 8 : Abuse dan Fraud dalam Pelayanan JKN di RS

Dampak implementasi JKN terhadap provider swasta menjadi topik yang diangkat pada paripurna keempat ini yang dimoderatori oleh de. Hanevi Djasri, MARS dengan narasumber Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, SH (dewan BPJS Kesehatan), dr. Koesmedi Priharto, SpOT, MKes (Dirut RSUD Tarakan jakarta), dr. Mochmmad Syafak Hanung, SpA (Dirut RSUP Dr. Sardjito), dan Dewi Ariyani, SSc, Apt (BPJS Kesehatan).

Prof. Budi Sampurna mengemukakan isu penting yang dihadapi dalam implementasi JKN adalah kualitas layanan dan efisiensi biaya, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pengumpulan iuran dari peserta sektor informal, kepatuhan terhadap regulasi, standar, dan protokol, serta pencegahan fraud dan abuse.  Pada implementasi asuransi sosial dengan premi yang murah dapat menimbulkan pelayanan yang kurang baik bahkan dapat menimbulkan fraud.  Saat ini belum jelas antara fraud dengan tindakan kriminal karena kita tidak sadar kapan kita betul-betul melakukan sebuah kriminal.  Fraud yang umum dilakukan di rumah sakit seperti memperpanjang penggunaan ventilator di ICU ataupun tindakan medis yang tidak relevan.  Pelakunya ada personil rumah sakit itu sendiri pada saat memberi pelayanan (diagnosis) ataupun saat memproses tagihan rumah sakit.

Gerakan mencegah fraud dapat dilakukan dengan memberi informasi secara terbuka, data dikonsolidasi, review pra pembayaran, melakukan audit, dan provider harus turut serta melakukan pencegahan dengan memberi sanksi kepada pelaku.  Rumah sakit harus dapat menginvestigasi dan memberi disiplin kepada pelaku misalnya sampai pada pencabutan SIP.  Masalah fraud dan abuse pada implementasi JKN tidak dapat dibebankan kepada masalah-masalah yang dihadapi karena hal tersebut juga terjadi di banyak negara.

Abuse dan fraud di rumah sakit, tanggung jawab siapa? Pertanyaan yang cukup menarik untuk dijawab.  dr. Koesmedi Priharto memaparkan bahwa seperti kita ketahui bahwa penentuan tarif CBG’s diambil dari data keuangan.  Namun di lapangan ditemukan bahwa masih banyak tarif BPJS yang dianggap tidak adil oleh rumah sakit.  Misal penentuan tarif bedah orthopedi menjadi rendah dibanding unit cost karena selama ini plat yang dipasang untuk pasein uangnya dipegang oleh dokter dan tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat di rekam medik rumah sakit.

Ketika CGB’s dijalankan timbul beberapa pertanyaan, seperti siapkah institusi menjalankan, siapkah profesi menjalankan, dan siapkah masyarakat menerima sistem tersebut.  Selain itu,  terkait mindset dokter yang harus diubah dengan kesiapan menggunakan obat generik dan mengurangi ALOS serta berkaitan dengan pembiayaan langsung.  Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari 400 data pasien rawat inap ditemukan 40% under code, 7% upcode, dan 3% berpotensial menaikkan tarif.  Dari semuanya ini, kita harus bertanggung jawab terhadap fraud dan abuse.

Peran direktur rumah sakit mencegah fraud dikemukakan oleh dr. Syafak Hanung.  Potensi fraud di rumah sakit dapat dikatakan cukup tinggi.  Kejadian upcoding, phantom billing, infated bills, service unbunding or fragmentation, self referral, type of room charges, key stroke mistake, cancelled services, no medical value, standard of care, dan unnecesary treatment dapat berpotensi terjadinya fraud.  Contoh kasus yang diangkat pada diskusi ini salah satunya adalah pemasangan stent jantung.  Biaya rumah sakit untuk  pemasangan 3 stent dalam 1 kali pemasangan  adalah Rp. 90 juta.  Dengan tarif BPJS untuk satu  kali pemasangan Rp. 46.327..090 dimana tarif BPJS lebih rendah dibanding klaim yang akan diajukan.  Melihat kondisi tersebut maka rumah sakit melakukan pemasangan stent sebanyak tiga  kali dengan pasien dirawat inap setiap bulan sebanyak tiga  kali sehingga nilai klaim dapat lebih tinggi.

Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan adanya kerja profesional dan laporan khusus INA CBG’s.  Selain itu menetapkan komitmen pelayanan dengan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kepuasan pelanggan.  Rumah sakit perlu membangun sistem pencegahan dan penindakan fraud dengan membentuk tim anti fraud, pendidikan anti fraud bagi staf rumah sakit, melakukan program deteksi dan investigasi internal, melakukan program tindakan, pelaporan, dan pengembalian dana, serta melakukan penelitian mengenai potensi fraud di rumah sakit.

Untuk mencegah fraud perlu adanya peran verifikator dalam memverifikasi klaim BPJS.  Hal inilah yang dipaparkan oleh Dewi Ariyani, SSc, Apt.  Sistem CBG’s masih terdapat kelemahan sehingga dapat meningkatkan kasus hospitalisasi yang tidak perlu, readmisi pada kasus biaya tinggi, upcoding, pasien yang sembuh dipulangkan terlebih dulu, fasilitas kesehatan memberi layanan berlebihan di luar paket, dan pemberikan layanan yang kurang baik karena tarif tidak mencukupi.  Disini peran verifikator diperlukan untuk memverifikasi sesuai dengan aplikasi verifikasi, melakukan verifikasi sesuai kaidah INA CBG’s, melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan, menjaga kerahasiaan klaim, memelihara data, dan melakukan pengecekan sampai ke rekam medik jika diperlukan.

Deteksi dini fraud dan and abuse dapat dilakukan dengan mempelajari titik-titik kritis terjadinya inefisiensi, menghitung potensi kerugian biaya, dan melakukan pengecekan.  BPJS sendiri telah membentuk tim anti fraud karena fraud menjadi tanggung jawab bersama.

Paripurna 9 : Kompetisi Rumah Sakit Dalam Dunia Internasional

Persaingan dalam dunia internasional sangatlah ketat sehingga rumah sakit harus siap berkompetisi.  Topik inilah yang dibahas pada sesi yang dimoderatori oleh dr. Adib A. Yahya, MARS dengan narasumber Dr. dr. Hananto Andriantoro, SpJP (K), MARS, FIHA, FICA, FAsCC (Dirut RS Jantung Harapan Kita), Dr. James Riady (Kadin), dr. Ario Djatmiko, SpB (K) Onk, FICS (senior Consultant RS Onkologi), dan Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, SpA (K) (Ketua KKI).

Dr. Hananto Andriantoro memaparkan pengalaman RS Jantung Harapan Kita dalam mencegah pasien Indonesia berobat ke luar negeri.  Rumah sakit menghadapi dilema hubungan antara pasien, dokter, dan rumah sakit itu sendiri.  Contoh kasus yang dapat diangkat seperti pasien mengeluh sakit dada dan menginginkan diberi pelayanan pemeriksaan EKG sampai  lima  kali berurut-turut setiap bulan padahal hal tersebut belum tentu perlu untuk dilakukan.  Di sisi lain, dokter mengijinkan hal tersebut bahkan rumah sakit memfasilitasi.  Keputusan klinis medis harus etis dimana keputusan medis harus ada indikasi medis, berdasar evidence based, ada landasan bio medik, serta harus ada keputusan etik.

Rumah sakit harus memberi edukasi medis baik kepada tenaga medis maupun pasien.  Dokter harus mempunyai knowledge dan hardskill serta soft skill sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan kepada pasien.  Kemampuan medis dan etika yang dimiliki oleh dokter akan menghasilkan keputusan medis yang beretika.  Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan luar negeri, Di RS Harapan Kita membentuk teamwork layanan per spesialisasi, memberikan remunerasi kepada dokter, melakukan master of knowledge, mengembangkan layanan unggulan, bekerja sama dengan center-center di luar negeri, dan publish jurnal hasil kerja sama dengan pihak luar negeri.

Rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang mengutamakan hak pasien, mengutamakan layanan, dan mendidik rumah sakit PPK 1 dan 2 untuk berkontribusi.  Selain itu jika rumah sakit ingin mendapat dokter yang baik maka rumah sakit harus mengubah paradigma setiap dokter, membuat dokter menjadi baik, dan membuat visi misi rumah sakit yang baik.

Peluang dokter asing bekerja di rumah sakit di Indonesia sangatlah mungkin.  Hal tersebut dikemukakan oleh dr. Ario Djatmiko.  Rumah sakit menjadi berbeda karena spirit rumah sakit itu sendiri dan sistem yang dijalankan.  Sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan layanan kesehatan yang memadai.  Beberapa penentuan untuk SDM antara lain kecukupan dokter spesialis, kemampuan SDM, dan yang tidak kalah penting adalah WNI.  Jika persayaratan tersebut tidak terpenuhi maka rumah sakit akan mengambil SDM dari luar negeri.  Untuk itu diperlukan upaya meminimalisasi kekurangan spesialisasi adalah dengan meningkatkan pendidikan tenaga medis WNI, pendistribusian spesialis, maupun program shortcut.

Gap antara dokter Indonesia dengan dokter luar negeri sangat tinggi dari sisi kuantitas.  Pelayanan sangat dipengaruhi oleh nilai dari rumah sakit tersebut  saat ini money driven services.  Peran pemerintah dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi spesialisasi.  Selain itu pemerintah perlu bekerja sama dengan bidang industri.  Layanan kesehatan perlu dilihat dari sisi health security, health humanity, dan health economy.  Namun yang menjadi pertanyaan adalah health economy yang ada di Indonesia segera  terwujud.

Dr. James Riady sebagai praktisi dan owner salah satunya di bidang kesehatan, memaparkan Indonesia masih kekurangan dokter dimana distribusinya juga tidak merata.  Kebutuhan akan layanan kesehatan sangatlah besar sedangkan kemampuan layanan kecil.   Sebenarnya dengan tekad untuk melakukan dan pengalaman di berbagai kasus maka seharusnya spesialis akan semakin ahli.   Masalah bukan hanya pada ketersediaan spesialis namun juga pada sistemnya.  Seharusnya dengan sistem yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas spesialis mencapai kurang lebih 30 – 40 %.

Rumah sakit milik grup Lippo sendiri telah membuka banyak rumah sakit di pelosok.  Lokasi terakhir yang dibuka adalah Bau-Bau.  Karakteristik kebutuhan layanan di pelosok lebih pada pelayanan emergency.  Dalam menghadapi berbagai masalah di BPJS maka Rumah sakit milik grup Lippo dapat menggunakan teknologi maupun telemedicine. Konsep kerja sama dengan dokter semakin diperkuat dengan adanya doctor’s first agar kemitraan rumah sakit dengan dokter semakin nyata.

AEC Tahun 2015 dan peran dokter ASEAN di Indonesia dipaparkan oleh Prof. Bambang Supriyatno.  Masyarakat harus terlindungi oleh dokter yang terstandarisasi.  Pada tahun 2015, akan dibuka AEC sehingga tenaga ahli asing dapat masuk ke Indonesia dan tenaga ahli Indonesia dapat keluar untuk bekerja di luar negeri.  Permasalahan yang dihadapi jika ketersediaan spesialis tidak memadai di Indonesia maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak mengambil tenaga ahli dari luar negeri?  Apakah AEC 2015 merupakan ancaman ataukah peluang bagi Indonesia?  Jika siap menghadapi AEC 2015 maka hal ini merupakan kesempatan, namun jika kita tidak siap maka hal ini merupakan ancaman dengan masuknya dokter asing ke Indonesia.

Kebijakan untuk menghadapi AEC 2015 diantaranya dengan memperkuat regulasi domestik.  Hal ini dapat dilakukan dengan pembatasan kuota, dapat berbahasa Indonesia, dapat beradaptasi, mengikuti uji kompetensi, menjadi anggota perhimpunan, bersedia didistribusikan, tidak berbisnis, dan mempunyai STR ahli.  Selain itu dari internal, spesialis Indonesia perlu meningkatkan penguasaan bahasa, teknologi dan informasi, serta visioner.  Menjadi dokter yang baik adalah dokter yang mempunyai kompetensi, memperbarui kemampuan dan mempunyai perilaku baik, mempunyai hubungan baik dengan pasien, jujur, dan berintegritas.  JADILAH TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI.

Paripurna 10 : Implementasi Robotic Surgery dan Telemedicine pada Rumah Sakit di Indonesia

Robotic surgery dan telemedicine saat ini merupakan sesuatu yang sedang mulai diterapkan di dunia kedokteran di Indonesia.  Sesi ini dimoderatori oleh Dr. dr. Hanny Rono Sulistyo, SpOG, MM dengan narasumber dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS (Dirut RS Pusat Otak Nasional), dan dr. Ivan Rizalsini, SpOG (RSB Bunda Jakarta).

dr. Mursyid Bustami memaparkan mengenai pengalaman RS Pusat Otak Nasional dalam menerapkan telemedicine.  Dengan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang harus melayani 230 juta jiwa penduduk Indonesia, distirbusi dokter yang tidak merata, serta sulitnya akses di daerah terpencil,  juga sarana prasarana yang kurang memadai di daerah menjadi masalah yang masih dihadapi Indonesia sampai saat ini.  Untuk mengurai masalah tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan telemedicine yaitu pelayanan kesehatan jarak jauh dengan teknologi informasi untuk menegakkan diagnosis, riset, dan pendidikan berkelanjutan.  Cara yang dapat dilakukan adalah dengan telepon (simpel), robotic surgery (kompleks), maupun video conference.

Manfaat yang didapat dari telemedicine ini adalah meningkatnya kualitas layanan, berkurangnya biaya, berkurangnya ALOS, meningkatnya jaringan pelayanan rujukan (homecare), serta deteksi dini penyakit sehingga dapat menurunkan angka kematian.  Namun di sisi lain hal ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit, membutuhkan jaringan komunikasi yang baik, pelatihan untuk staf, dan aspek mediolegal serta ketidaknyamanan pasien karena tidak tatap muka langsung.  RS Pusat Otak Nasional sudah banyak melakukan telemedicine dengan berbagai rumah sakit di Indonesia untuk membantu dalam melakukan diagnosis maupun tindakan pembedahan.  Dengan penggunaan telemedicine ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk daerah terpencil yang terbatas jumlah tenaga spesialisnya.

Selain penggunaan telemedicine, hal lain yang menjadi topik bahasan adalah penggunaan robot untuk operasi yang disajikan oleh dr. Ivan Rizalsini.  Perkembangan teknik bedah sudah semakin maju dan berkembang, dimulai dari bedah terbuka kemudian laparascopy dan saat ini robotic surgery. Pola kerja  teknologi robotic surgery adalah tangan robot akan mengikuti tangan dokter sehingga dokter lebih cepat untuk beradaptasi terhadap teknologi ini dibanding saat menggunakan teknologi laparascopy.  Dengan teknologi in,i maka presisi akan semakin baik dan membuat pekerjaan semakin mudah.

Negara yang menggunakan robotic technology seperti USA, Eropa, dan negara-negara lain seperti di benua Australia dan Asia yang menggunakan teknologi ini sudah banyak menangani kasus dengan teknologi robotic surgery.  Di Indonesia, teknologi ini baru diterapkan di RS Bunda pada tahun 2012.  Kasus yang sudah ditangani kurang lebih 100 kasus.  Teknologi ini mempunyai nilai yang tinggi terhadap pasien namun biaya yang harus dibebankan sangatlah tinggi bisa mencapai kurang lebih Rp. 90 – 100 juta per tindakan bedah.   Kasus yang banyak ditangani oleh RS Bunda adalah endometriosis.  Dengan menggunakan robotic surgery dapat mengurangi resiko ovum berkurang saat pembedahan.  Hal ini dibandingkan dengan open surgery ataupun laparascopy yang dapat mengurangi ketersediaan ovum sehingga kesuburan wanita dapat berkurang.  Hasil yang dapat diperoleh dari teknologi robotic surgery ini adalah ALOS kurang lebih 2.2 hari, tingkat kenyerian rata-rata 2.3 dari 10, dan pasien dapat pulih dalam 1 – 2 minggu sehingga dapat kembali bekerja.
Reporter: Elisabeth Listyani

Editor: Widarti