Reportase

Workshop Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB)

Fakultas Kedokteran UGM dan RS Sardjito-RS Soeradji Tirtonegoro-RS Akademik UGM

RS Sardjito Yogyakarta, 2 -3 September 2014

Pada Selasa dan Rabu, 2-3 September 2014 telah berlangsung workshop penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bersama dan terintegrasi antara Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan 3 RS yang digunakan untuk lahan pendidikan yaitu Rumah Sakit Akademik UGM, Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro, Klaten Jawa Tengah.

Pada hari pertama, dalam sambutannya Direktur Utama RS Sardjito, dr. Syafak Hanung, Sp.A memaparkan bahwa penyusunan RSB bersama yang nantinya disebut dengan RSB terintegrasi ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas international dengan sudah terakreditasinya RS. Sardjito oleh Joint Commision International (JCI) sebagai Rumah Sakit Pendidikan bertaraf internasional sehingga perlu peningkatan yang terus-menerus akan kualitas lahan pendidikan dengan RSB terintegrasi antara Fakultas Kedokteran UGM dengan RS Sardjito dan 2 Rumah Sakit utama yang lain yaitu RS Soeradji Tirtonegoro dan RS Akademik UGM, disamping kebutuhan akan lulusan pendidikan kedokteran dan rumpun kesehatan yang lain yang harus terus meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu.

Lebih jauh dalam sambutannya, Rektor Universitas Gajah Mada, Prof.Dr.Pratikno, M.Soc.Sc menyambut sangat baik terselenggaranya workshop ini, seperti sebuah magic word yang sering beliau dengungkan “Apa yang kita lakukan harus menjadi rujukan kemajuan bangsa”. Bahkan secara gamblang beliau sampaikan bahwa gagasan RSB Terintegrasi yang kemudian membentuk Academic Health Centre ini sejalan dengan gagasan “Biomedical Enginering” atau terintegrasinya kegiatan di salah satu kawasan UGM antara Fakultas Teknik-Fakultas Kedokteran (dan serumpun) – Rumah Sakit Sardjito yang disebut dengan “segitiga emas” oleh Rektor UGM ini.

Sebagai Tim Pengembangan Integrasi, dr. Endro Basuki, SpB melaporkan bahwa RSB terintegrasi adalah perwujudan atau manifesto  dari Academic Health Sistem (AHC) ini nantinya diharapkan akan memberi manfaat bagi meningkatnya kualitas pelayanan dengan tidak meninggalkan faktor “pasien safety” dan juga kepastian keamanan pemberi pelayanan yang kemudian sampai pada tujuan akhir yaitu kesejahteraan bersama.

Workshop diawali oleh pemaparan materi konsultan, Yassierli, S.T, M.T, PhD dan Dr. Ir. Budhi Prihartanto, DEA dengan “sharing of experience” ketika menjadi konsultan dalam penyusunan RSB Kementrian Kesehatan berikut kendala-kendala yang dihadapi, kemudian lebih lanjut dipaparkan tentang tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi RSB.  RSB seharusnya bukanlah sebuah dokumen belaka tetapi harus terimplementasi dalam kegiatan sebuah lembaga. Disampaikan pula, inti dari RSB adalah “transformasion” yang berarti sebuah lembaga atau organisasi yang benar-benar mengimplementasikan RSB akan mengalami perubahan atau sebuah lembaga/organisai harus berani bertranformasi untuk bisa mengimplementasikan RSB.

Sebagai awal dari penyusunan AHC, konsultan memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh enam  kelompok yang anggotanya terdiri dari  FK, RS Sardito, RS Soeradji Tirtonegoro dan RS Akademik UGM. Tugas  tersebut adalah : sebutkan alasannya, mengapa AHC harus dibentuk. Tulislah harapan dan kekhawatiran jika AHC telah terbentuk. Tulislah lima  tantangan strategis dalam mewujudkan harapan dan kekhawatiran tersebut. Jawaban atas tugas itulah yang menurut para konsultan akan menjawab apakah ada keinginan yang kuat dari setiap lembaga untuk menyusun RSB Terintegrasi atau membentuk AHC.

Tugas selanjutnya adalah setiap lembaga harus menjawab pertanyaan : apa yang diharapkan dari lembaga yang lain dan apa yang ditawarkan kepada lembaga yang lain, yang menurut konsultan akan menjawab apakah masing-masing lembaga bisa melakukan “take and give” sehingga terbentuk saling ketergantungan yang akan menjadi landasan kuat sebuah RSB Terintegrasi.

Pada hari ke-2 hadir dekanat FK UGM dan jajaran direksi 3 RS yang akan menyusun Renstra Terintegrasi. Acara diawali dengan presentasi dari ke 4 lembaga tentang hal yang diharapkan dan apa yang ditawarkan dalam integrasi tersebut.

Dari hasil kajian konsultan terhadap presentasi tersebut maka dihasilkan simpulan bahwa bentuk yang diinginkan adalah Academic Health System (AHS)yang lebih luas dan komprehensif dari AHC, kemudian terdapat empat  komponen yang bisa dintegrasikan, antara lain: pendidikan, layanan unggulan, layanan rujukan dan penelitian. Ke4 komponen tersebut kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok rencana strategis yang lebih operasional untuk lima  tahun yang akan datang. Diskusi dilakukan dengan brainstorming yang dipimpin langsung oleh konsultan dan dihasilkan pokok-pokok rencana strategis bersama dan terintegrasi 2015 – 2019.

Selanjutnya dari  pokok-pokok renstra tersebut kemudian disepakati terdapat  tujuh  tantangan strategis, antara lain :

1. Mewujudkan koordinasi untuk menciptakan layanan tersier unggulan yang berbeda di tiap AHS.
2. Peningkatan kemampuan pelayanan dan riset translasional pada layanan tersier.
3. Pendidikan yang exelence dengan memperhatikan ketersediaan SDM, sarana prasarana dan kasus.
4. Membangun sistem rujukan berjenjang yang efektif dengan melakukan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan PPK 1 dan PPK 2.
5. Membangun sinergisitas dalam riset.
6. Menyiapkan integrasi secara kelembagaan pada system informasi dan layanan pendidikan.
7. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Dalam kesempatan yang sama, dirancang pula visi, misi dan rencana struktur organisasi dari AHS ini dengan membentuk semacam “governing board” yang nantinya akan menaungi empat  lembaga dalam AHS tersebut. Workshop diakhiri dengan penyusunan sasaran strategis yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, meliputi ;

1. Workshop penyusunan roadmap layanan tersier unggulan.
2. Workshop penyusunan roadmap penelitian bersama.
3. Penyelesaian roadmap AHS.
4. Pembentukan tim integrasi dan aspek legal dengan SK tim integrasi.
5. Pembentukan BAKORDIK, BAKORLIT maupun BAKORYAN.
6. Presentasi hasil kerja ke DIrektorat  Jenderal BUK Kementrian Kesehatan.
7. Sinergi dan penyatuan fungsi serta proses bisnis AHS.

Workshop ditutup dengan kesan dari masing-masing lembaga AHS terkait dengan hasil selama dua  hari dan gambaran kegiatan pada masa yang akan datang setelah workshop ini.

KERANGKA ACUAN

 

 

WORKSHOP TINDAK LANJUT DAN RENCANA KERJA

 

 

“UNIT PENGIRIMAN RESIDEN”

Bali, 3 September 2014

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG

Kegiatan ini telah dilakukan sejak 16 April 2014. Setelah melalui rangkaian kegiatan dengan pendekatan blended learning, kunjungan lapangan secara regional, dan kunjungan lapangan ke setiap RS Mitra A/FK Mitra A, maka sesuai TOR awal, kegiatan ini akan diakhiri dengan suatu workshop. Workshop ini bertujuan untuk menindaklanjuti kesepakatan yang tercapai sebelumnya serta menyusun rencana kerja operasional “Unit Pengiriman Residen” serta mengidentifikasi peluang-peluang dalam membantu mengatasi kelangkaan dan maldistribusi dokter spesialis di Indonesia.

TUJUAN

• Mendapatkan gambaran kemajuan dan tindak lanjut dari hasil blended learning dan atau kunjungan lembaga
• Mendapatkan gambaran tentang rencana kerja “Unit Pengiriman Residen” masing-masing
• Mengidentifikasi peluang-peluang “Unit Pengiriman Residen” dalam membantu mengatasi kelangkaan dan maldistribusi dokter spesialis.

PESERTA

Peserta terdiri dari:

• Tim SH RSCM – FKUI (3 orang)
• Tim SH RSHK – FK Unpad (3 orang)
• Tim SH RSUP dr. Kariadi – FK Undip(3 orang)
• Tim SH RSS – FK UGM (3 orang)
• Tim SH RS Panti Rapih – RSU dr. Moewardi – FK UNS (3 orang)
• Tim SH RSDS – FK Unair (3 orang)
• Tim SH RSSA – FKUB (3 orang)
• Tim SH RSUP Sanglah – FK Unud (3 orang)
• Tim SH RSWS – FK Unhas (3 orang)
• Dinas Kesehatan Provinsi NTT (2 orang)
• Kementerian Kesehatan RI
• AIPMNH
• PKMK FK UGM
• Donor Agency (World Bank; USAID; WHO; dll)

NARA SUMBER

• Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI
• Pemda Provinsi Kalimantan Timur
• Arsada
• Donor Agency

WAKTU DAN TEMPAT

Tempat : Bali, Hotel Sun Island Kuta

Waktu   : 3 September  2014 (08.30 – 15.00 WITA)

AGENDA

 

 

 

Jam	Materi	Nara Sumber
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitya
08.30 – 09.00	Laporan Proses Blended Learning Pengantar Workshop & Pembukaan	DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
09.00 – 10.00	Laporan Tindak Lanjut dan Rencana Kerja “Unit Pengiriman Residen” Tim RSS & FK UGM Tim RSSA & FKUB Tim RSUP dr. Kariadi & FK Undip Tim RSCM & FKUI	Team Leader/Ketua “Unit Pengiriman Residen” Tim RSS & FK UGM Tim RSSA & FKUB Tim RSUP dr. Kariadi & FK Undip Tim RSCM & FKUI Moderator: PKMK FK UGM
10.00 – 10.30	Rehat
10.30 – 11.15	Laporan Tindak Lanjut dan Rencana Kerja “Unit Pengiriman Residen” Tim RSWS & FK Unhas Tim RSUP Sanglah & FK Unud Tim RSU dr. Moewardi, FK UNS & RS Panti Rapih	Team Leader/Ketua “Unit Pengiriman Residen”: Tim RSWS & FK Unhas Tim RSUP Sanglah & FK Unud Tim RSU dr. Moewardi, FK UNS & RS Panti Rapih Moderator: PKMK FK UGM
11.15 – 12.00	Perkembangan Pemikiran terhadap Pembentukan “Unit Pengiriman Residen” Tim RSDS & FK Unair Tim RSHK & FK Unpad	Team Leader: Tim RSDS & FK Unair Tim RSHK & FK Unpad Moderator: PKMK FK UGM
12.00 – 13.00	Ishoma
13.00 – 14.30	Identifikasi Peluang-peluang “Unit Pengiriman Residen” dalam membantu mengatasi kelangkaan dan maldistribusi dokter spesialis	Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes Pemda Provinsi Kalimantan Timur Ketua Arsada AIPMNH Moderator: PKMK FK UGM
14.30 – 15.00	Kesimpulan dan Penutupan	Diskusi Akhir ResidenProf. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

 

 

 

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini berasal dari AIPMNH kecuali peserta dari donor agency (World Bank; USAID; WHO; dll).

1. Biaya perjalanan (tiket, lumpsum) dibiayai dari dana kontrak PKMK FK UGM
2. Biaya penyelenggaraan dan akomodasi dibiayai dari dana kontrak PKMK-UGM dan AIPMNH

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan Workshop ini. Dalam pelaksanaannya, Kerangka Acuan ini terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

 

 

 

 

Yogyakarta, 07 Agustus 2014

Course Director

DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes

PKMK FK UGM

Pertemuan Pembahasan Remunerasi RSUD di Era JKN

Jakarta, 29 Agustus 2014

Reportase

Pertemuan yang diinisiasi oleh ARSADA Pusat ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan pada bulan Juni lalu di Kantor Kementerian Kesehatan. Untuk mengikuti reportase dari pertemuan yang lalu, silakan klik disini.  Pada saat itu sebuah tim yang menggodog konsep remunerasi untuk RS Pusat memaparkan hasil kajiannya.

Pertemuan yang diselenggarakan di Gedung F, Kementerian Dalam Negeri pada 29 Agustus 2014 ini merupakan rapat pertama yang dibuka oleh Sudaryanto, Kasubdit BLUD yang baru dilantik sehari sebelumnya, yaitu 28 Agustus 2014. Sebelumnya, Sudaryanto menjabat sebagai Kabag Perencanaan di Dirjen Penganggaran Daerah. Dalam menapaki awal karirnya, Sudaryanto ikut terlibat dalam tim yang menyusun Kemendagri No 13/2006. Ia menginginkan agar  suatu ketika BPK dan pengawas lembaga publik lainnya diundang dalam satu pertemuan untuk memperoleh persepsi yang sama mengenai BLUD, termasuk remunerasi yang dapat berlaku pada BLUD tersebut.

Kemudian, pertemuan  dipimpin oleh dr. Heru Ariyadi, MPH (ARSADA Pusat). Menurut dr. Heru, langkah dalam menyusun remunerasi untuk RSUD perlu dimulai dari memetakan apa saja yang terkait dalam remunerasi. Permendagri No 61/2007 dan PP terkait BLUD sudah mengatur bahwa pimpinan dan staf BLUD boleh mendapatkan remunerasi. Hal ini harus diatur secara lebih tegas agar dalam implementasinya tidak ada keraguan. Bagaimanapun juga, pemberian pelayanan publik tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.

Dr. Heru menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Kondisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda. Di kawasan timur Indonesia sangat umum terjadi seorang dokter merangkap jabatan direktur sekaligus pelayanan, sedangkan di Jawa tenaga dokter melimpah.
2. Remunerasi merupakan satu kesatuan antara gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus dan sebagainya. Khusus untuk RS, yang paling krusial adalah topik mengenai jasa pelayanan atau insentifnya. Dalam hal ini ARSADA Pusat meminta bantuan Dr. Hanna Permana, MARS untuk memberikan paparan mengenai filosofi remunerasi.
3. Bicara remunerasi artinya bicara tentang keseluruhan pendapatan, karena jika jasa pelayanan didasarkan pada klaim atau jumlah pasien maka secara logika pemerataan pelayanan  di Indonesia tidak akan tercapai. Misalnya klaim satu RS di kawasan timur dalam satu tahun sama besarnya dengan besarnya klaim satu RS di Pulau Jawa dalam satu bulan. Ini akan menimbulkan ketidakadilan lebih jauh dalam hal pemerataan tenaga kesehatan, karena tidak ada yang berminat ke Indonesia Timur.

Meskipun di daerah sudah ada tunjangan daerah, namun besarnya sangat bervariasi, demikian juga dalam nomenklaturnya. Misalnya ada istilah tunjangan kelangkaan profesi, tunjangan perbaikan penghasilan dan sebagainya.

Menurut Dr. Hanna, remunerasi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada seseorang ketika ia sudah melaksanakan pekerjaannya. Namun di PP 74/2012, sistem remunerasi adalah sistem pengupahan bagi karyawan  yang dituangkan dalam satu artian yang baku dalam suatu perusahaan. Sistem ini harus berbasis pada kinerja. Remunerasi terdiri dari gaji, tunjangan, insentif, honorarium, merit/bonus. Persepsi yang berkembang di daerah saat ini adalah remunerasi merupakan pendapatan sejenis tunjangan, jadi jika sudah mendapat tunjangan tidak lagi mendapatkan remunerasi.

PP No 23/2005 Pasal 36 jelas menyebutkan bahwa pengelola, dewas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi. Permendagri No 61/2007 jelas mengacu pada hal ini. Kemudian yang perlu diatur adalah regulasi remunerasi, antara lain:

• besaran jasa pelayanan yang boleh menjadi remunerasi (insentif). Dalam manlak JKN ada range antara 40-60%, sehingga Kemendagri perlu  mengeluarkan acuan yang jelas, tidak lagi berupa range.
• remunerasi RS khususnya pembagian jasa pelayanan merupakan hak pegawai RS
• RS masih berhak mendapatkan tunjangan dari daerah, TP, TKP, tunjangan fungsional dan sebagainya.

Ada beberapa acuan yang dapat digunakan sebagai alternatif menentukan besaran jasa pelayanan dalam era JKN:

1. rerata nasional: total pendapatan JKN kali 32%
2. normatif: total klaim dikurangi biaya operasional
3. Permenkes No 28/2014 menyebutkan range 30-50%. Jika dalam bentuk range seperti ini, dokter pasti akan meminta angka tertinggi yaitu 50% sedangkan manajemen pasti memilih yg terendah agar masih ada sisa yang bisa digunakan untuk bahan habis pakai dan lainnya.

Untuk itu, Dr. Hanna menyarankan agar Kemendagri mengeluarkan aturan tentang jumlah maksimal yang bisa dikeluarkan sebagai jasa pelayanan.

Prinsip yang harus diingat adalah bahwa warga Indonesia yang berada di wilayah timur berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun para professional kesehatan masih enggan mengisi kekosongan pelayanan di daerah terpencil karena insentif yang juga kecil. Kemendagri mengusulkan adanya klaster-klaster untuk mengelompokkan daerah-daerah dengan karakteristik yang sama.

UGM mengusulkan agar mengoptimalkan keberadaan residen karena jumlah dokter yang ada di Indonesia meskipun dibagi rata ke seluruh wilayah tetap tdak akan mencukupi. Namun perlu ada aturan yang me-recognize peran residen dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, misalnya memperhitungkan residen sebagai salah satu tenaga kesehatan, bukan sekedar peserta pendidikan.

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa ARSADA Pusat akan membentuk tim kecil yang terdiri dari berbagai unsur untuk menyusun rumusan remunerasi bagi pengelola dan staf BLUD RSUD.  (pea)

“Rapat Koordinasi Pendampingan
Konsultasi Manajemen Penyempurnaan Renstra Bersama”

Reporter: Tri Yuni Rahmanto, SE, S.Kep, Ners.

Telah terselenggara rapat khusus untuk membahas Renstra bersama, pada Senin (25/8/2014) di RS Soeradji. Rapat terkait Renstra ini dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain: RS Soeradji, RS Akademik UGM, PKMK FK UGM, dan RSUP Sardjito. Beberapa hal yang dibahas antara lain, pertama menindaklanjuti pertemuan dengan Kementrian Kesehatan (Dirjen BUK) tentang pembentukan Rencana Stategis Bersama antara FK dan RS jaringan seperti halnya yang sudah dilakukan oleh UI dan RS Cipto Mangunkusumo. Kedua, tim ini akan segera membentuk Renstra Terintegrasi antara FK UGM dengan Rumah Sakit Jaringan (RS. Sardjito – RS. Soeradji Tirtonegoro – RS Akademik UGM)

Mengapa penting? Melalui penyusunan Renstra Bersama ini diharapkan ada saling keterbukaan dalam pengelolaan proses pendidikan tenaga kesehatan yang dilakukan bersama antara FK UGM dengan Rumah Sakit Jaringan, sehingga diperoleh kesamaan tujuan yang pada akhirnya diperoleh kualitas lulusan seperti yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara professional dan proporsional. Dalam mewujudkan hal tersebut,  perlu rumusan visi bersama, sasaran strategis bersama dan peta strategis bersama.

Hasil kesimpulan dan rekomendasi rapat yaitu aAkan diawali dengan dilakukannya pertemuan substansi Renstra Bersama antara Dekanat FK UGM dengan direksi RS. Sardjto-RS. Soeradji Tirtonegoro-RS Akdemik UGM, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, di RS Sardjito, sebagai pertemuan awal para leader dalam rumusan Renstra Terintegrasi. Lalu akan diselenggarakan bimbingan teknis dari dirjen BUK tentang Renstra Terintegrasi pada Selasa-Rabu, 2-3 September 2014 di RS Sardjto yang akan dihadiri oleh FK UGM dan seluruh RS Jaringan dan dihadiri oleh bagian yang terkait dengan pendidikan (BAKORDIK). Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rancangan Renstra Terintegrasi yang akan ditindak lanjuti oleh panitya sehingga diharapkan tersusun dokumen Renstra Terintegrasi paling lambat Oktober 2014 (antisipasi situasi politik yng kemungkinan besar terjadi perubahan kebijakan). PKMK diharapkan dapat menjadi mitra yang dapat memberikan arahan, saran dan masukan yang bertujuan demi sempurnanya Renstra Terintegrasi yang lebih baik.

Daftar nama peserta yang hadir :

1. RS. Soeradji Tirtonegoro :
   • Puspita (Sterring Commitee)
   • Slamet Widodo (Organizing Commitee)
   • Beserta seluruh jajaran Diklit/Diklat
2. RS. Sardjito
   • Win
   • Sutena
3. RS Akademik UGM
   • Nenggih Wahyuni
4. FK UGM
   • dr. Endro Basuki
5. PKMK
   • Elisabeth Listiyani
   • Tri Yuni Rahmanto

Usulan PIC Kegiatan Penyusuan Rentra Terintegrasi

	Steering  Commitee	Organizing Commitee
FK UGM	dr. Ova Emilia	dr. Endro Basuki
RS. Sardjito	Direktur Utama	dr. Ostman Sianipar dr. Widodo
RS. Soeradji Tirtonegoro	Direktur Utama	Puspita Slamet Widodo
RS. Akademik UGM	Direktur Utama	Nenggih Wahyuni
PKMK	Direktur	Putu Eka Andayani

 

 

Penyegaran Manajemen RS BLUD

Ende, 25 Agustus 2014
Reportase

Tanggal 25 Agustus 2014 di Hotel Flores Mandiri, Ende berlangsung sebuah seminar yang ditujukan untuk para direktur dan kepala bagian serta PPKAD RSUD. Seminar ini untuk membangkitkan kembali semangat para pengelola RSUD yang telah berjuang selama kurang lebih 1-3 tahun untuk ditetapkan sebagai BLUD. Hadirnya PPKAD dalam seminar ini menjadi peluang untuk menjelaskan tujuan pelayanan RS, business process-nya dan berbagai hal lain yang membedakannya dengan SKPD “biasa”.

Dulu RS masih bisa menggunakan cara-cara tidak efisien karena dengan sistem pembayaran fee for service, berapapun biayanya tetap akan dibebankan kepada pihak pembayar. Namun sistem BPJS menerapkan prospective payment. Artinya tarif pelayanan di RS sudah ditetapkan berdasarkan paket (prospective payment) sehingga ketidakefisienan yang terjadi di RS akan menjadi kerugian bagi RS itu sendiri.

Di sisi lain, gairah karyawan yang terendah adalah gairah (passion) terhadap uang. Artinya, jika tujuan untuk bekerja adalah uang semata, maka karyawan tersebut masih berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Uang bisa membeli hiburan namun tidak bisa membeli kebahagiaan. Gairah yang lebih tinggi dari uang adalah gairah terhadap tempat kerja. Hal ini dapat dipahami karena tempat kerja yang menyenangkan akan menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. Gairah yang lebih tinggi dari itu adalah ide-ide dan yang tertinggi adalah gairah karena cinta terhadap apa yang dikerjakan.

Oleh karena itu, manajer RS harus dapat memahami tipe-tipe karyawan yang bekerja di RS agar dapat menerapkan strategi yang tepat dalam menghadapi/mengelolanya. Antara lain ada tipe pembelajar, pelancong dan dalam setiap organisasi selalu ada 2% yang bertipe teroris.

Hal yang tersulit adalah mengubah budaya organisasi. Contoh paling kecil adalah mengucapkan salam saat berpapasan dengan siapa saja di selasar RS. Hal ini dibuktikan dengan praktek saat narasumber meminta beberapa peserta mempraktekkan cara mengucapkan salam dengan gesture yang telah ditentukan.

Kemudian, umumnya  pasca penetapan menjadi BLUD, masalah yang dihadapi adalah seputar remunerasi. Menurut Dr. Hanna yang disebut dengan remunerasi adalah untuk karyawan organic (PNS maupun non PNS), sedangkan dokter tamu tidak akan mendapat remunerasi. Remunerasi maupun kebutuhan lain RSUD harus dimasukkan dalam RBA. “RBA ini bukan untuk dibahas melainkan untuk disetujui oleh Kepala Daerah dan DPRD”, lanjut dr. Hanna.

Peserta terlihat sangat antusias mengikuti seminar ini berkat keterampilan dr. Hanna dalam menggunakan berbagai joke pada setiap kesempatan. Pada sesi diskusi banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta, antara lain oleh Vincent. Menurutnya, ada semangat baru yang bisa dibawa pulang setelah seminar ini. Namun makin besar unit pasti makin banyak masalah. Termasuk perubahan attitude atau moral dalam pelayanan, mungkinkah diterapkan reward dan punishment, yang tidak melihat pada kualitas? Reward bisa berupa pujian saja.

Terhadap hal ini, Dr. Hanna menanggapi bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Demikian juga dengan organisasi, semakin besar organisasi maka semakin besar pula tantangan dan masalah yang dihadapi. Reward harus dibuat oleh RS berdasarkan accountability system. Contoh yang pernah dilakukan oleh dr. Hanna semasa menjabat sebagai Direktur RSUD Karawang adalah menerapkan sistem penghargaan berupa bintang bagi achiever.  Staf yang mencapai target akan mendapat satu bintang. Jika dalam satu tahun mendapatkan 12 bintang maka akan mendapat reward, misalnya kupon menginap di hotel berbintang, umroh dan sebagainya. Reward tersebut tidak harus berupa benda yang terlihat, bisa juga berupa pujian. Sehingga jangan lelah memuji orang.

Standar untuk mendapat bintang sesuai dengan pencapaian kinerja dalam sistem akuntabilitas. Demikian juga dengan punishment, misalnya jika merokok di lingkungan RS, maka jasa pelayanan dapat dipotong 10%, dan seterusnya. Usahakan menegur karyawan dengan solusi.

Pertanyaan selanjutnya datang dari Dr. Sinaga, Maumere. Ia mengatakan bahwa tahun 2012 RSUD TC Hillers sudah BLUD penuh. Ia bertanya, saat ini akan menjajaki penerimaan pegawai non PNS, bagaimana mekanismenya? RS sedang tahap revisi Perbup khususnya mengenai proporsi (30:50, di Maumere rencananya 40) tahun ini, namun apakah obat dikeluarkan lebih dulu atau nanti saja.

Tanggapan dr. Hanna bahwa peraturan yang harus ada adalah Perbup tentang sistem rekruitmen. Setelah itu, baru RS bisa mengembangkan sistem perekrutan internal.

Kabid Penunjang RSUD Ruteng bertanya tentang jenjang nilai pengadaan barang dan jasa yang dalam Permendagri tidak dituangkan secara detil. Mengenai hal ini, memang Permendagri tidak mengatur detil, melainkan harus dibuat Perkada (peraturan kepala daerahnya). Hal ini dilakukan untuk  memberi kesempatan pada daerah-daerah untuk berkreasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing, sehingga fleksibilitas di satu sisi tidak menimbulkan kekakuan baru disisi lain.

Salah satu hal menarik yang dijelaskan adalah bahwa setiap manusia secara alamiah menyukai comfort zone. Pertanyaan menarik dari peserta adalah bagaimana cara mengeluarkan orang (staf RS) dari comfort zone? Menurut dr. Hanna, buatlah lingkungannya menjadi tidak nyaman. Namun manajemen harus siap dengan kondisi kekacauan yang terjadi sebagai reaksi penolakan dari dipindahkannya seseorang dari zona nyaman tersebut . Zona nyaman terjadi karena rutinitas dan otomatisasi. Zona nyaman yang paling berbahaya adalah saat seseorang mengira apa yang dikerjakannya sudah benar. (pea)

 

Kesimpulan Sementara

Dari hasil kunjungan lapangan ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. RS belum mengimplementasikan PPK-BLUD dengan benar sesuai dengan amanah Permendagri yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal:
   1. Faktor internal: SOP keuangan masih terlalu rigid sehingga RSUD belum bisa sepenuhnya memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD
   2. Faktor eksternal: SIMDA belum bisa memfasilitasi kebutuhan perencanaan BLUD (RBA) dan Peraturan Kepala Daerah yang masih rigid khususnya dalam masalah jenjang nilai pengadaan.
2. Meskipun baru berjalan enam bulan, evaluasi terhadap pencapaian target pada kuartal pertama menunjukkan keberhasilan. Ada dua kemungkinan untuk hal ini, yaitu target ditetapkan terlalu rendah (RS kurang percaya diri saat menyusun perencanaan) atau data yang digunakan untuk memproyeksikan target belum menggambarkan pola yang sesungguhnya (data untuk perencanaan terbatas). Untuk itu, pada perencanaan tahun berikutnya (RBA tahun 2015), beberapa target pencapaian perlu mendapat koreksi.

Pemantauan terhadap Pencapaian SPM dan Target RSB

RSUD telah melakukan pemantauan terhadap pencapaian SPM secara rutin. Pemantauan terhadap data sampai dengan April 2014 menunjukkan bahwa sebagian indikator SPM telah tercapai, antara lain jenis pelayanan, waktu tunggu pelayanan di IGD, IRJA, IRNA maupun operasi elektif, kejadian infeksi pasca operasi dan transfusi darah, dan berbagai indikator penting lainnya. Namun demikian, masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan karena pencapaiannya masih di bawah standar. Misalnya kemampuan menangani live saving dan sertifikasi untuk petugas di IGD masih kurang dari 90%, belum ada tim penanggulangan bencana, kematian pasien > 48 jam, belum ada tim PONEK terlatih, dan belum semua penulisan resep sesuai formularium. Namun pengamatan terhadap semua instalasi pelayanan menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan diseluruh bagian RS ini masih belum mencapai target.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa alasan ketidakpuasan pasien antara lain pelayanan yang lambat, petugas kurang ramah bahkan terkesan angkuh, ruangan kotorperawat jarang mengontrol kondisi pasien di malam hari, kamar mandi yang jorok, hingga pasien yang diminta untuk bolak balik ke pelayanan, sehingga mengesankan pelayanan yang belum efisien dan belum berorientasi pada pengguna.

RS ini merencanakan penambahan 150-200 TT lagi. Pembangunan kapasitas tambahan ini ditargetkan selesai pad apertengahan tahun depan. Jika dibandingkan dengan proyeksi pengguna pada perencanaan dengan realisasinya, maka nampak bahwa cukup banyak target yang telah melampaui 30% pada kuarter pertama ini. Hal tersebut menimbulkan optimisme bahwa target pelayanan akan tercapai bahkan terlampaui di akhir tahun 2014.

Salah satu perubahan signifikan yang terjadi dibandingkan dengan data sebelumnya adalah proporsi pasien. Tahun lalu pasien umum (fee for service) jumlahnya lebih dari 30%, saat ini proporsinya berkurang menajdi sekitar 25%. Diperkirakan hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat penggunaan RS oleh masyarakat.

Namun sayangnya frekuensi rapat koordinasi internal RS khususnya di level direksi masih kurang. Banyak masukan termasuk dari masyarakat/pasien yang belum ditindaklanjuti karena kurangnya arahan dan supervisi dari atas. Berbagai masalah sistem maupun teknis yang wajar terjadi pada awal pelaksanaan BLUD kurang mendapat perhatian. Hal ini berdampak pada konflik antar-bagian yang terkait. RS masih membutuhkan pihak yang berperan sebagai penengah dalam konflik internal dan yang mengarahkan bagaimana respon RS terhadap berbagai masalah tersebut. Peran ini sebenarnya ada pada direktur RS.

Pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan

Evaluasi ini dilakukan di salah satu RS milik pemerintah. Kunjungan lapangan dilaksanakan pada minggu kedua Agustus 2014. Saat persiapan, seluruh dokumen persyaratan BLUD sudah dipersiapkan dengan baik oleh POKJA RS, demikian juga dengan RBA. Bahkan RSUD juga telah menyiapkan draft beberapa peraturan kepala daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan BLUD, antara lain peraturan tentang pedoman keuangan RS. Namun sebagaimana banyak terjadi di RSUD lain yang telah ditetapkan sebagai BLUD, RSUD ini juga masih menyusun RKA. Alasan yang dikemukakan adalah karena SIMDA masih menuntut entry dilakukan per rekening.

RS merasa memiliki bargaining power yang kecil, karena dari Rp 100M pendapatannya, yang merupakan pendapatan dari jasa pelayanan hanya sebesar Rp 10M atau 10%. Jika suatu saat proporsi pendapatan RS sudah lebih tinggi, misalnya di atas 50% maka RS merasa akan memiliki bargaining power yang lebih besar dan saat itulah RS akan menegosiasi aplikasi SIMDA agar sesuai dengan kebutuhan RS yang BLUD.

Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, sebab proporsi pendapatan RS tidak semata dilihat dari jasa layanan. Sebagai RS pemerintah, maka banyak biaya di RSUD yang memang merupakan kewajiban pemerintah. Contoh Dinas Kesehatan tidak melayani pasien sehingga tidak ada pendapatan. Namun Dinkes tetap menerima gaji, alkasi untuk bahan habis pakai, pemeliharaan dan sebagainya. Dalam hal ini 100% pendapatannya berasal dari APBD. Demikian juga dengan SKPD-SKPD lain yang tidak memiliki pendapatan dari jasa layanan. Dengan demikian, RSUD sebagai salah satu SKPD juga memiliki hak yang sama dengan SKPD lain, ada atau tidak ada pasien gaji PNS, bahan habis pakai, pemeliharaan dan berbagai pengeluaran rutin lainnya merupakan kewajiban pemerintah. Sehingga, yang digunakan sebagai ukuran untuk menghitung proporsi pendapatan RS bukan Rp 100 M melainkan biaya barang dan jasa. Dari Rp 100 M anggaran RS, rinciannya adalah: Rp 50M untuk bahan habis pakai, Rp 30M untuk barang dan jasa, Rp 5M untuk gaji pegawai dan 15M untuk biaya tidak langsung. Dengan demikian, yang digunakan untuk mengukur kemampuan RS dalam memperoleh pendapatan adalah biaya tidak langsung sebesar Rp 30M. Dari jumlah ini, 10M (atau 30% diantaranya) berasal dari pendapatan jasa layanan. Setelah menerapkan PPK-BLUD, diestimasikan biaya ini bisa lebih dihemat menjadi sekitar Rp 25-28M. Dengan demikian, penyamaan mindset diantara pengelola RSUD masih perlu dilakukan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh RS ini masih berbasis SAK. Pemimpin RS harus mencari solusi mengenai masalah ini dengan membuat kesepakatan dengan Bagian Keuangan Pemda. Prinsipnya BLUD adalah untuk mempermudah birokrasi pelayanan pada masyarakat, bukan untuk membuatnya menjadi tambah rumit.

Saat ini, RSUD telah memiliki peraturan kepala daerah mengenai jenjang nilai pengadaan barang dan jasa. Selain itu, RSUD juga telah membuat SOP penatausahaan keuangan RS. Masalahnya adalah aturan ini justru lebih rigid dan rumit dibandingkan dengan sebelum BLUD. Contoh untuk pembelian  obat-obatan sebesar Rp 2 juta saja SPJ yang harus disiapkan banyak sekali. Dari sini terlihat bahwa penyusunan peraturan kepala daerah dan SOP tersebut masih menggunakan mindset birokrasi yang justru menghambat kecepatan pelayanan. Oleh karena itu, revisi terhadap peraturan dan SOP tersebut mutlak segera dilakukan.

Evaluasi Kinerja RSUD sebagai BLUD

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat UU No. 44/2009, RSUD ini ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah ditetapkan, kedua RS tersebut diberikan fleksibilitas sebagai BLUD penuh. Namun sesuai dengan amanat Permendagri No. 61 Tahun 2007, fleksibilitas yang diberikan harus dibarengi dengan akuntabilitas lembaga, dimana kedua rumahsakit ini harus dapat membuktikan kinerjanya setelah ditetapkan sebagai BLUD. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa RSUD ini merupakan lembaga publik yang dalam operasional maupun pengembangannya sebagian menggunakan dana publik (APBD, APBN) yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, saat ditetapkan sebagai BLUD, RSUD ini telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran kinerja yang dapat dievaluasi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya. Kinerja yang dimaksud meliputi kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat.

Kinerja pelayanan dapat diukur dari pencapaian volume dan mutu pelayanan klinis yang dilakukan di berbagai instalasi, dengan membandingkan antara perencanaan yang terdapat di Rencana Strategis Bisnis dengan pencapaian pada saat dilakukannya evaluasi. Selain itu, kinerja mutu juga dapat diukur dari pencapaian indikator-indikator SPM. Namun sebagai standar minimal, indikator SPM ini berfungsi untuk menjaga agar mutu pelayanan RSUD tidak berada di bawah batas toleransi yang berkaitan dengan keselamatan pasien.

Kinerja keuangan dapat diukur dari pencapaian indikator-indikator keuangan yang telah ditetapkan pada perencanaan (Rencana Strategis Bisnis). Indikator ini tidak selalu berbicara mengenai berapa pendapatan yang bisa diperoleh RS dalam melayani pasien, namun juga berapa penghematan yang berhasil dilakukan melalui proses yang lebih efisien. Selain itu, kinerja keuangan secara teknis juga dapat dilihat dari penerapan Permendagri 61/2007, antara lain penggunaan informasi unit cost pelayanan sebagai dasar penetapan tarif, penggunaan RBA untuk menyusun anggaran dan sebagainya. Jenis ukuran yang akan dievaluasi tergantung pada jenis indikator kinerja keuangan yang ditetapkan pada RSB masing-masing RS.

Kinerja manfaat dapat dilihat antara lain dari jenis-jenis pelayanan yang dikembangkan setelah menerapkan PPK-BLUD, sehingga dengan adanya jenis layanan ini masyarakat tidak perlu mencari pelayanan sejenis ke luar daerah, dan sebagainya. Selain itu, kinerja manfaat juga dapat dilihat dari trend masyarakat miskin yang dapat dilayani di RSUD ini.

Ketiga ukuran kinerja tersebut telah tertuang dalam dokumen persyaratan BLUD khususnya RSB dan SPM, sebagai janji RSUD maupun kepala daerah kepada masyarakat daerah ini untuk meningkatkan pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dengan dilakukannya pengukuran atau evaluasi terhadap pencapaian dari ketiga kelompok kinerja tersebut, maka kedua RSUD akan dapat membuktikan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa ada progress perbaikan kinerja RSUD setelah ditetapkan sebagai BLUD, meskipun mungkin belum semua target tercapai.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja RSUD setelah ditetapkan sebagai BLUD dan membandingkannya dengan perencanaan pada RSB maupun rencana pencapaian SPM.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan evaluasi kinerja dua RS yang melaksanakan BLUD diawali dengan cara penyusunan instrument penilaian oleh tim penilai, peninjauan lapangan, diskusi hasil peninjauan lapangan dan laporan hasil evaluasi

1. Penyusunan instrumen penilaian
   

   Tim menyusun instrument untuk bisa digunakan dalam penilaian kinerja RS BLUD. Penyusunan instrumen berdasarkan kinerja pelayanan, kinerja manfaat dan kinerja keuangan. Kinerja pelayanan dapat dilihat dari masing-masing Rencana Strategis Bisnis RS. Kinerja manfaat dilihat dari SPM dan kinerja keuangan menggunakan dasar Permendagri No. 61/2007 yaitu melihat penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK, tarif berdasarkan unit cost, penganggaran disusun menggunakan RBA dan kinerja keuangan lainnya yang terdapat pada laporan keuangan.

2. Peninjauan lapangan dan diskusi
   

   Peninjauan lapangan diperlukan untuk mengisi atau mencocokkan target kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat yang ada pada perencanaan dengan pencapaian nyata RS, menggunakan instrumen yang telah disusun sebleumnya.Dari hasil peninjauan lapangan, tim melakukan diskusi internal dan dengan pihak RS, mengenai kesenjangan yang ada, serta mendiskusikan alternatif solusi yang dapat diambil untuk perbaikan atau peningkatan kinerja periode berikutnya.

3. Laporan hasil evaluasi
   

   Tim menyusun laporan hasil evaluasi kinerja BLUD disertai dengan rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh RSUD maupun stakeholders-nya.

Instrumen Evaluasi

1. Instrumen Evaluasi BLUD (umum)
2. Instrumen Evaluasi Pencapaian SPM

Tim  Evaluator

1. Kepala Daerah
2. Sekretaris Daerah
3. PPKD
4. Putu Eka Andayani, SKM MKes (Tenaga Ahli)
5. Yos Hendra, SE, Ak, MM, Sc.Dev. (Tenaga Ahli)

Hasil Peninjauan Lapangan

Pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan

Pemantauan terhadap Pencapaian SPM dan Target RSB

Kesimpulan Sementara

Reportase

PERTEMUAN PENYUSUNAN PEDOMAN REMUNERASI RUMAH SAKIT DAERAH

Jakarta, 18 Juli 2014

reporter: Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM,. M.Kes

Saat ini implementasi JKN telah memasuki bulan ketujuh. Kebijakan mengenai JKN merupakan reformasi pembiayaan kesehatan dari yang sebelumnya berupa sistem fee-for-service menjadi sistem paket. Dengan adanya perubahan ini, banyak masalah timbul dalam pelaksanaan tersebut mulai dari masalah teknis hingga masalah mind-set. Dinamika yang terjadi selanjutnya mendorong ARSADA untuk melakukan inisiatif menyusun sistem remunerasi bagi RSD di era JKN. Dari kegiatan yang telah dilakukan, ada beberapa kesulitan dalam penyusunan  remunerasi tersebut, yaitu dalam hal 1) menentukan sumber dana untuk jasa pelayanan, menentukan persentase alokasi dana, 3) menentukan cara mendistribusikannya, 4) memperhatikan kebijakan yang ada terkait dengan remunerasi

Oleh karena itu, Asosiasi RS Daerah berinisiatif untuk melakukan pertemuan membahas masalah ini,  dengan mengundang pakar dan praktisi, serta pemerintah (Kemenkes dan Kemendagri) yang terkait langsung dengan masalah ini. Pertemuan dilakukan di ruang rapat BUK Kementeria Kesehatan pada Jumat, 18 Juli 2014.

Pertemuan ini dibuka oleh Prof. Dr. Laksono Trisnantoro MSC, PhD yang dihubungi melalui sambungan Skype®. Dalam pembukaannya, Prof. Laksono menyampaikan bahwa ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem remunerasi bagi tenaga kesehatan di RS, yaitu 1) pendapatan bulanan yang dapat menjamin kehidupan yang wajar bagi para tenaga kesehatan, 2) produktivitas tenaga kesehatan dan 3) adanya residen yang dapat berperan sebagai tenaga kesehatan profesional. Remunerasi di RS Daerah tentunya akan berbeda antara RS pendidikan dan non pendidikan, antara RS di kota besar dengan di daerah terpencil. Komponen “SDM” dalam tarif INA-CBGs dapat dijadikan salah satu dasar untuk menentukan formula remunerasi, sehingga yang produktif mendapatkan lebih banyak dibandingkan yang kurang produktif. Intinya, sistem ini harus mampu membuat dokter spesialis betah bekerja dengan giat disuatu RS dengan sistem pembayaran bulanan.

Disadari bahwa pengembangan sistem ini akan menemui banyak tantangan, mulai dari penyusunan hingga implementasinya. Oleh karena itu, Prof. Laksono menyarankan ARSADA untuk mengadopsi teknologi webinar sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan RS-RS daerah di seluruh Indonesia, tanpa biaya yang terlalu besar. Teknologi ini akan memungkinkan ARSADA untuk mengumpulkan data jauh lebih mudah untuk kemudian dianalisis.

Pada pertemuan ini, Tim Remunerasi Dirjen BUK Kementerian Kesehatan yang telah melakukan studi untuk penyusunan pola remunerasi RS vertikal memaparkan bahwa RS vertikal harus memiliki tarif yang berdasarkan unit cost terlebih dahulu. Tarif ini kemudian menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menganalisis kemampuan pendanaan RS ke depan, termasuk untuk sistem remunerasinya.

Ada tiga komponen dalam sistem remunerasi yang diusulkan, yaitu pay-for-position, pay-for-people dan pay-for-performance. Batang tubuh dari sistem ini terdiri dari grade dan kelompok jabatan. Dengan pola ini, seluruh pendapatan RS akan masuk dalam satu pot dan dibagi berdasarkan grading dan kelompok jabatan tersebut. Jadi tidak ada lagi istilah jasa pelayanan, jasa medis, jasa obat dan sebagainya. Remunerasi dibagi berdasarkan grade yang telah ditetapkan tersebut.

Kesulitan yang ditemui pada penetapan pola ini adalah karena tidak seragamnya terminologi yang digunakan oleh RS. Misalnya terminologi profesi, jabatan dan sebagainya. Oleh karena itu, tim ini menyarankan agar ARSADA menginisiasi adanya sebuah “Kamus Profesi” agar ada keseragaman istilah, demikian juga dengan keseragaman jabatan/grade.

Menurut Dr. Hanna Permana, MARS,  remunerasi yang akan dibuat oleh Kemenkes tidak perlu terlalu detil, karena implementasi pola remunerasi akan sangat dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan dan kondisi di daerah. Selain itu, perlu ditetapkan grade yang memperhatikan risiko pekerjaan, jabatan dan aspek-aspek lain. Misalnya harus ada perbedaan antara perawat yang bekerja di ICU dengan yang bertugas di poliklinik. Secara sederhana, kondisi berikut merupakan kondisi yang dapat menerima remunerasi paling tinggi: dokter pemegang pisau, bertugas di critical care, memegang jabatan sebagai ketua komite medik dan menjelang pensiun.

Lebih lanjut Dr. Hanna menyampaikan bahwa banyak RS yang masih salah memahami mengenai struktur organisasi. Direksi dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural. Namun kepala seksi adalah lini, jabatan Kepala Instalasi tidak boleh ada di bawah Kepala Seksi. Namun kenyataannya banya RS menempatkan Kepala Instalasi di bawah Kepala Seksi.

Materi yang dipresentasikan oleh para pembicara dalam pertemuan ini dapat diunggah dengan meng-klik judul materi berikut ini.

Materi Presentasi

Judul materi	Pemateri
Remunerasi pada PPK BLUD	Direktur PDID Kemendagri
Remunerasi berdasarkan Permenkes 625/2010	Tim Remunerasi Kemenkes
Sistem remunerasi RS	Dr Hanna P Subanegara, MARS
	DR. Drs Suranto (PERSI)
Rangkuman	Sekjen ARSADA