We hear all the time that Seattle is a great place to get sick because our hospitals are so good, but the latest Consumer Reports study calls that into question, giving Seattle’s hospitals low marks for safety.

So which is it?

The top-3 regional hospitals that US News and World Reports put on its list couldn’t even crack the top-10 in Consumer Reports review of Washington hospitals. According to the statistics Consumer Reports used, UW Medical Center only managed to be the 13th safest hospital in Washington, and it only received a score of 55 out of 100 when it comes to safety.

Northwest Hospital was ranked 17th; Harborview was 26th; Virginia Mason 27th; Swedish 31st; all hospitals that routinely get high marks from patients and national organizations for their quality of care.

But here is the criteria the publication used: It looked at whether ICU patients got infections from catheters, whether patients had to be re-admitted, whether new drugs were explained to patients and if they have electronic records.

Not exactly a complete list of hospital safety criteria, but Dr. John Santa who helped compile the list for Consumer Reports said the list is meant to highlight that hospitals make mistakes and the public needs to be aware of that.

“Most of us go to hospitals in order to get better,” he said. “We don’t really think that we could get worse. Sad to say, hundreds of thousands of Americans are injured in hospitals every year.”

This study, however, did not look at those injury numbers in making its rankings. “One of the country’s experts on hospital safety suspects that deaths from hospital care may be the third leading cause of death in the country,” Dr. Santa said. But yet again, hospital deaths were not included in the ranking criteria.

The average safety score for the nation’s hospitals was 49 out of 100.

The safest hospital in Washington, according to Consumer Reports, is Olympic Medical Center in Port Angeles.

Source: mynorthwest.com

PATIENTS had to wait up to two days on a trolley before a bed became available at Prince Charles Hospital in Merthyr.

Source: walesonline.co.uk

MAGELANG – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berencana membuat sistem informasi ketersediaan tempat tidur di setiap wilayah yang mudah di akses oleh masyarakat. Hal itu untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak rumah sakit dengan masyarakat yang membutuhkan perawatan.

Kepala Bidang Pelayanan Promosi Kesehatan Dinkes Provinsi Jateng, Padang Tranggono, mengatakan hal itu dalam acara Dialog Pendapat Umum tentang tentang peningkatan derajat kesehatan masyarakat Jateng melalui program Jamkesmas dan Jamkesda, di Magelang belum lama ini.

“Kita sedang memikirkan sistem informasi ini agar tidak ada miss komunikasi dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari rumah sakit,” ungkapnya.

Dengan adanya sistem informasi tersebut, imbuh Padang, kasus seperti bayi Dera di Jakarta kemungkinan tidak akan terulang lagi. Namun demikian, pihaknya belum dapat merinci bagaimana sistem yang akan dibuat. Karena, saat ini masih dalam tahap wacana.

“Kasus bayi Dera saya pikir karena ada miss komunikasi. Jadi kita tidak ingin hal itu terjadi lagi,” paparnya.

Padang menyebutkan, di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini tersedia sebanyak 27.000 tempat tidur, tersebar 71 rumah sakit yang diperuntukkan untuk pasien miskin.

Sementara itu, terkait program Jamkesda, Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri saat ini sudah mengajukan nota kesepahaman dengan Provinsi Jateng. Nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk pembagian anggaran antara Pemkab Magelang dengan Pemprov Jateng.

“Tahun ini kami sudah ajukan ke provinsi untuk pembagian anggaran 60 persen dari Pemkab dan 40 persen dari Provinsi,” ungkap Kabid Kemitraan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Amman MKes.

Namun, imbuhnya, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi. Untuk nota kesepahaman tersebut, Dinkes Kabupaten Magelang akan menunjuk rumah sakit yang secara geografis dekat seperti RS Kariadi Semarang dan RS Sardjito Yogyakarta.

Sumber: regional.kompas.com

CIREBON – Kasihan nasib Raden Mukhtar, warga Kampung Mandalangan RT 001 RW 002, Kel. Kasepuhan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon ini sudah 18 hari tertahan di rumah sakit karena belum dapat melunasi biaya perawatan. Pasien penderita kanker paru paru ini berharap pihak RS Mitra Plumbon memberikan kebijakan lain yang dapat meringankan pasien. Mengingat sudah banyak biaya yang dikeluarkan saat masih perawatan. Kini Mukhtar dan keluarganya semakin gelisah kapan bisa pulang, sebelum kekurangan tunggakan sebesar 17 juta itu, bisa terbayar lunas ke pihak RS Mitra plumbon.

Sebenarnya Mukhtar sudah di injinkan pulang pada 3 Maret 2013 lalu, namun pria yang lahir dari keluarga yang pas-pasan itu, akhirnya tak bisa menjalankan niatnya untuk pulang karena harus melunasi terlebih dahulu seluruh kekurangan biaya perawatan selama di RS Mitra Plumbon. Mukhtar sendiri tercatat merupakan waraga Kota Cirebon dan bekerja sebagai karyawan Badan Pengelola Keraton Kasepuhan.

“Sejaktanggal 15 Februari 2013 sampai dengan sekarang saya masih dirawat di RS MITRA PLUMBON CIREBON, saya sendiri tak pernah membayangkan jika harus tertahan di rumah sakit ini gara-gara masih ada biaya yang belum dapat dilunasi. Padahal biaya yang sudah dikeluarkan cukup besar diluar kemampuan saya dan keluarga. Selama itupun saya juga mendapat banyak bantuan dari Pimpinan dimana saya bekerja, kerabat dan lainnya hingga lebih dari Rp 30 juta hanya untuk obat abatan selama saya dirawat. Kini tinggal Rp 17 jutaan lagi kekurangan biaya tersebut harus dibayar, jika tidak mungkin nasib saya semakin taka menentu untuk kapan bisa pulang ke rumah,” ucapnya sedih.

Mukhtar menjelaskan jika selama ini berbagai cara dan semua prosedur sudah di tempuh agar mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan RI melalui Program Jamkesmas dan Jamkesda, tapi semuanya sampai saat ini belum mendapatkan hasil, terbentur oleh administrasi Kependudukandan RumahSakit, karena pasien Mukhtar merupakan warga Kota Cirebon, sedang rumah sakit dimana Mukhtar dirawat berada di Kabupaten Cirebon.

Untuk itu, Mukhtar berharap bantuan dan uluran tangan untuk dapat meringankan bebannya dan keluarga sehingga Muhktar bisa pulang dan dapat melanjutkan dengan rawat jalan. “Ini no Rekening saya bila Bapak/Ibu/saudara/I berkenan membantu meringankan saya dan keluarga agar bisa keluar dari situasi ini : Bank Mandiri No. 134-00-0677231-2 A/N Bank BRI No. 0107 01 01259053 0 A/N < Rd Kun Isdiatriningsih> dan ini adalah no Kontak yang dapat dihubungi : RS MitraPlumbon( Tempat saya dirawat ) : ( 0231 ) 323100, M Yuski ( Adik saya ): +6285352221281 + 6287822496182,” ucapnya kembali sedih.

Sumber: pikiran-rakyat.com

TEMANGGUNG – Monitoring terakhir Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Temanggung, menunjukkan sedikitnya sebanyak tiga rumah sakit di wilayah ini diketahui kadar amoniak dari limbah yang dihasilkan telah melebihi standar baku mutu 0,1 part per million (ppm).

Tiga rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Gunung Sawo, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, dan RSK Ngesti Waluyo Parakan. Hasil itu merupakan monitoring terakhir BLH Kabupaten Temanggung pada instalasi pengolahan air limbah pada semua rumah sakit di Temanggung tahun 2012.

Dari hasil monitoring diketahui kadar amoniak limbah Rumah Sakit Gunung Sawo sebesar 1,72 ppm, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 1,63 ppm, dan RSK Ngesti Waluyo 0,21 ppm. Kadar amoniak berlebih itu berasal dari detergen dan kurangnya aerasi.

“Tiap enam bulan sekali kita lakukan evaluasi dan monitoring kadar pencemaran di air dan udara, dari limbah padat dan limbah cair menggunakan pemeriksaan laboratorium. Ini karena aerasinya tidak sempurna maka amoniaknya jadi menimbulkan bau menyengat,” kata Kepala BLH Kabupaten Temanggung, Andristi, Rabu (20/3).

Menurutnya aerasi yang tidak sempurna hanya berdampak pada bau menyengat, dan tidak menimbulkan kematian pada mahluk hidup.

Aerasi adalah proses membawa air dan udara dalam kontak yang dekat untuk menghilangkan gas-gas terlarut, seperti karbon dioksida, dan untuk mengoksidasi logam terlarut seperti besi.

“Idealnya aerasi dilakukan selama 24 jam non stop, akan tetapi karena rumah sakit juga berpikir profit oriented, maka aerasi hanya dilakukan pada jam-jam tertentu saja untuk menghemat listrik. Bahkan aerasi dihidupkan saat kita lakukan monitoring saja. Padahal kalau areasinya sempurna tidak akan menimbulkan bau,” imbuhnya.

Mengenai tiga rumah sakit tersebut ujar Andristi, pihaknya terus mengawasi dan akan diberikan teguran serta peringatan. Setiap pengusaha sendiri seharusnya mempunyai kewajiban melaporkan hasil uji labnya setiap enam bulan sekali terkait dokumen lingkungan.

Sumber: suaramerdeka.com

PAMEKASAN — Bayi laki-laki anak dari pasangan suami istri Irsyad (33) dan Busana (25), warga Dusun Gunung, Desa Kaduara Timur, Kecamatan Peragaan, Sumenep, Jawa Timur, tertukar dengan bayi lainnya di RS dr Slamet Martodirjo Pamekasan. Tertukarnya bayi tersebut diketahui setelah bayi dibawa pulang dari rumah sakit, Selasa (19/3/2013) kemarin.

Muhammad Amin, kerabat Irsyad, saat dihubungiKompas.com, Rabu (20/03/2013), menjelaskan, ibu si bayi melahirkan pada Jumat (15/3/2013) melalui operasi caesar karena bidan setempat tidak mampu menanganinya. Bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. Karena kondisinya masih lemah, bayi dirawat di dalam inkubator.

“Hari Senin ibu bayi pulang dari rumah sakit karena dokter sudah mengizinkan. Sementara si bayi masih dirawat di rumah sakit karena kondisinya masih lemah,” ungkap Amin.

Sehari berikutnya, kondisi bayi sudah bisa dibawa pulang. Tanpa banyak bertanya, Irsyad didampingi kerabat lainnya langsung membawa pulang bayi yang disodorkan perawat.

Tiga jam kemudian, ketika saat hendak membersihkan bayi itu, sang ibu kaget bukan main karena bayinya berjenis kelamin perempuan.

“Semuanya heran karena selama tiga hari dirawat di rumah sakit, jenis kelaminnya laki-laki. Ini pasti tertukar dengan bayi orang lain,” imbuh Amin.

Hari itu juga si bayi dikembalikan ke rumah sakit untuk ditukar kembali dengan bayi yang dilahirkan Busana. Amin menceritakan, Irsyad sempat dimarahi perawat karena tidak memeriksa bayinya sebelum membawanya pulang.

“Orangtuanya kan tidak tahu si bayi ditempatkan di sebelah mana. Selain itu, yang menyerahkan si bayi adalah perawatnya. Justru yang disalahkan adalah orangtuanya sendiri,” ungkap Amin.

Ternyata bayi itu tertukar dengan bayi warga Desa Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Keluarga itu juga mengakui bahwa bayinya tertukar dengan bayi lain. Kedua keluarga itu pun saling mengembalikan bayi yang sempat mereka bawa pulang.

Tukar-menukar bayi itu berlangsung lama. Pasalnya, yang di Sampang juga mengaku tidak tahu kalau anaknya tertukar dan sudah dibawa pulang dari rumah sakit.

Kelalaian

Seorang petugas Ruang Neonatal RS dr Slamet Martodirjo, Pamekasan, yang dimintai konfirmasiKompas.com menolak memberi jawaban. “Mohon maaf, kepala ruangannya sekarang sedang sakit. Selain dia, tidak boleh ada yang boleh berkomentar, termasuk humas dan direktur rumah sakit,” kata perawat yang namanya tertutup kerudung merah yang dikenakannya.

Saat dikonfirmasi tentang kejadian itu, Direktur RS dr Slamet Martodirjo, Pamekasan, dr Iri Agus Subaidi, menyatakan tidak menerima laporan tentang adanya bayi yang tertukar. “Saya tidak diberi laporan oleh kepala bagian keperawatan. Justru saya tahu dari wartawan ini,” kata dia dengan nada heran.

Karena itu, pihaknya akan memanggil dan meminta laporan terkait tertukarnya bayi tersebut. Bahkan, pihaknya menilai kasus tersebut merupakan bentuk kelalaian dari perawat. “Nanti akan kita panggil dan jika memang ada kesalahan yang fatal, perawat yang bersangkutan akan ditegur dan akan diberi sanksi,” pungkas dr Iri.

Sumber: regional.kompas.com

Seeking appropriate medical care often tumbles to the bottom of the priority list for many people who struggle with keeping a permanent place to live.

So they put off needed care, ignoring uncontrolled diabetes, kidney problems or a worsening skin infection until the situation becomes acute. And when the problem can’t be eased, they wind up in the emergency department or being admitted to the hospital.

It can become an expensive – and medically unsatisfying – cycle.

During a survey of Delaware’s homeless last summer, volunteer teams counted 108 people living on the streets who had either been hospitalized or treated at the emergency department in the last year, at an estimated annual cost of almost $5.5 million, about $51,000 per person.

“I think the major challenge is not that people experiencing homelessness don’t access medical care, because they do. It’s that they access expensive medical care like emergency rooms because they don’t have a medical home, said Susan Starrett, executive director of the Homeless Planning Council of Delaware, which helped coordinate the survey.

Several programs across Delaware are trying to help those who struggle with homelessness, lack of social support, chronic illness or other issues take charge of their medical care so they don’t wind up in the hospital or emergency department by default.

The intention is to empower patients to take control of their health using the mobile approach taken by the St. Clare Medical Outreach Van, which provides free primary care services for the uninsured and underinsured, or Christiana Care Health System’s Medical Home Without Walls, which has staff visiting patients where they are – whether it’s a home, shelter or on the streets – and when needed, accompanying them to their medical visits.

That doesn’t mean forcing unwanted decisions upon this vulnerable population, said Dr. Diane Bohner, medical director of the Christiana Care program.

“We don’t set the agenda for patients,” said Bohner, also medical director of Patient and Family Centered Care and resource management at Christiana Care. “They just want to figure out what the patient wants for themselves. One of the things I recognized is that everyone’s need is different. We assess to determine what’s the best intervention strategy.”

Source: delawareonline.com

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh mengaku, malam tadi menerima sepucuk surat dari keluarga Annisa Azwar. Annisa yang merupakan mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (UI) Annisa Azward diketahui meninggal dunia akibat terjatuh dari angkutan kota kota U-10 rute Sunter-Kali Pasir, karena diduga menghindari ancaman kejahatan.

Kemudian, Annisa langsung dibawa ke Rumah Sakit Atmajaya, Pluit, Jakarta Utara. Di sana, Annisa diberi tindakan CT Scan dan dinyatakan harus segera dioperasi dan dirawat di ICU. Parahnya, sudah tau ada korban yang memang butuh perawatan cepat, pihak rumah sakit malah meminta keluarga untuk menyetor uang Rp12 juta terlebih dahulu.

Keluarga yang tidak menyanggupi jumlah uang tersebut kemudian memindahkan Annisa ke Rumah Sakit Koja keesokan harinya. Saat di Rumah Sakit Koja, pihak keluarga juga mengaku ada yang aneh karena Annisa dibiarkan menunggu dua jam di UGD. Setelah dari UGD, Annisa tidak diharuskan operasi dan dimasukkan ke ruang rawat inap biasa, bukan ICU.

Atas adanya kejadian itu, Poempida yang duduk di Komisi Kesehatan DPR itu menghimbau semua Rumah Sakit dapat mendalami Undang-Undang tentang Rumah Sakit, yang jelas-jelas mewajibkan Rumah Sakit untuk menangani pasien, terutama yang dalam keadaan gawat darurat.

“Saya desak Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan sanksi bagi setiap RS yang tidak mengindahkan UU tentang Rumah Sakit tersebut,” kata Poempida dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (19/3/2013).

Penolakan pihak Rumah Sakit terhadap pasien tidak mampu memang kerap terjadi belakangan ini, dari kasus meninggalnya mahasiswi Universitas Indonesia (UI) Anisa Azwar akibat tidak mendapat pertolongan maksimal dari sebuah rumah sakit, dan seorang anak bernama Dera yang mengalami gangguan pernapasan yang mengalami perlakuan serupa.

Sumber: utama.seruu.com

Jakarta: Pemprov DKI akan mengevaluasi kinerja pelayanan rumah sakit terhadap warga Jakarta, khususnya peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Evaluasi dilakukan atas kinerja sejak diluncurkannya Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada November 2012, kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota DKI, Senin 918/3).

Ahok mengatakan, Gubernur DKI, Joko Widodo, akan mengumpulkan beberapa rumah sakit yang sudah menandatangani kontrak kerja sama melalui program KJS. Pertemuan itu tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan KJS, juga mengevaluasi kinerja rumah sakit (RS) dalam melayani pasien KJS.

“Iya, Pak Gubernur mau ketemu beberapa rumah sakit untuk ngomong. Mau dievaluasi,” kata Ahok.

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, juga akan mengetahui apakah ada pasien yang dimintai bayaran sama pihak RS atau diberikan obat non generik dan biaya ditanggung pasien. Karena peserta KJS diupayakan diberikan obat generik secara gratis.

“Sampai saat ini sich belum ada laporan seperti itu. Kan kita belum jalan sepenuhnya. Kalau tidak kita uji coba pada November tahun lalu maka kita tidak bisa melakukan evaluasi kan. Tadinya kami pikir evaluasi KJS bisa dilakukan sekitar Februari, ternyata ada keterlambatan pengesahan APBD. Makanya baru dilakukan sekarang,” ujarnya.

Namun bila ada laporan atau ditemukan bukti ada RS swasta maupun rumah sakit umum daerah (RSUD) yang meminta bayaran baik untuk biaya perawatan maupun obat-obatan, Pemprov DKI akan langsung memberikan sanksi seberat beratnya. Yakni dengan langsung membekukan izin operasionalnya dan melaporkan tindakan tersebut ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJM).

“Kalau ada rumah sakit yang masih tarik biaya, kita akan kenakan sanksi. Bisa saja izin operasionalnya kita bekukan, kita laporkan ke IDI dan laporkan ke organisasi asosiasi rumah sakit swasta. Tapi kita mau tahu dululah, nanti ketahuan rumah sakit mana yang nakal dan yang tidak,” ujarnya.

Menurut dia, biaya obat paten atau non generik tidak boleh dibebankan kepada pasien. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, pemprov akan melibatkan Komite Medis yang tengah digarap Dinas Kesehatan DKI.

Komite Medis akan memutuskan perlu atau tidaknya mengambil tindakan tertentu, termasuk menentukan pemberian obat nongenerik atau generik kepada pasien KJS.

“Tidak boleh dimintakan biaya obat, meskipun itu obat non generik. Makanya kita butuh komite medis untuk memutuskan perlu atau tidak mengambil tindakan tertentu. Kalau memang perlu kita tanggung. Namanya orang tidak mampu, kalau tidak kita tanggung, ya mati dong,” ucapnya

Sumber: metrotvnews.com

Jakarta : Ledakan pasien di beberapa rumah sakit di DKI Jakarta menyusul diluncurkannya fasilitas kesehatan gratis, membuat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) dan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) menyatakan deklarasi bersama.

Menurut Ketua Umum PERSI Dr. dr. Sutoto, M. Kes, deklarasi ini dibuat setelah melihat kenyataan melonjaknya pasien-pasien di berbagai rumah sakit karena semua pasien ingin dilayani, juga tarif yang disesuaikan pemerintah dirasa menjadi penyebab meruginya beberapa rumah sakit.

Bukan hanya itu, menurut Sutoto di beberapa daerah seringkali pelayanan kesehatan dimanfaatkan oleh calon gubernur (cagub) dan calon bupati untuk jualan menjelang pemilihan kepalada daerah.

“Saya kira pelayanan rumah sakit tidak bisa dimasukkan ke dalam area politik. Ada beberapa daerah bahkan dalam pembayaran untuk sistem askes dan alat sangat lambat sehingga mempengaruhi cash flow rumah sakit,”jelas Sutoto.

Sutoto menjelaskan kalau di beberapa daerah terjadi penumpukan utang. Ini menyebabkan rumah sakit kesulitan mendapatkan alat, obat bahkan sekadar membayar pegawai atau jasa profesional.

Untuk itu, diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Persi, Asklin dan YPKKI menyatakan deklarasi bersama yang berisi:

1. Kami mendukung pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS yang dilaksanakan per 1 Januari 2014

2. Mendesak pemerintah menetapkan besaran iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) berdasarkan perhitungan biaya keekonomian yang mendukung akses dan mutu pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien

3. Mendesak presiden mengalokasikan dalam APBN 2014 untuk menjamin 86,4 juta jiwa peserta PBI per jiwa adalah sebesar Rp 22.500 sampai Rp 27.000

4. Pemerintah dan DPR segera merealisasikan UU (Undang-undang) kesehatan yang mengamanatkan anggaran untuk kesehatan minimal sebesar 5 persen dari APBN.

5. Pemerintah segera meralisasikan Teknologi Informasi untuk mendukung penerapan sistem rujukan pelayanan kesehatan Nasional terpadu.

6. Tarif INA CBG’s untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional harus mengikuti harga keekonomian sejak awal pemberlakuannya, serta harus ada penyesuaian tarif INA CBG’s untuk rumah sakit non pemerintah khususnya yang tidak mendapatkan subsidi.

Sumber: health.liputan6.com