JAMBI – Rumah sakit umum daerah raden mataher (RSRM) Jambi tak henti-hentinya mendapat sorotan. Setelah beberapa saat lalu dikritik soal buruknya pelayanan, kini muncul dugaan manipulasi dan mark up tagihan pengelolaan oksigen. Sumber Jambi Independent di RSRM kemarin (16/7) menjelaskan, biasanya tagihan oksigen di rumah sakit itu berkisar antara Rp 80 juta, paling mahal Rp 100 juta. Ada sesekali mencapai Rp 120-an juta. Tapi, dalam empat bulan terakhir, tagihan oksigen membengkak sampai Rp 300 juta. Terakhir, kata sumber, tagihan mencapai Rp 375 juta.

“Padahal, penggunaannya normal saja. Saya yakin pasti ada mark up,” ujar sumber Jambi Independent yang tak mau disebutkan namanya di media.

Ia menduga ada permainan antara manajemen RSUD dengan pihak ketiga selaku pengelola dan penyedia oksigen. “Kita kasihan dengan masyarakat. Mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” ujarnya.

Membengkaknya tagihan oksigen diakui direktur pelayanan RSUD RM Jambi Djarizal. Dikonfirmasi, Djarizal mengatakan naiknya jumlah tagihan bukan lantaran harga oksigen naik, tapi, kata dia, salah satu alat pompa ada yang rusak.

Akibat kerusakan itu, sehingga oksigen bocor. Buntutnya, tekanan berkurang sehingga seolah-olah terpakai. “Makanya secara keseluruhan tagihannya dibayar mahal. Bukan karena ada kenaikan harga atau permainan,” ujarnya.

Ia mengatakan, masalah itu sudah selesai. Sebab, begitu mengetahui ada kerusakan, pihaknya langsung melakukan perbaikan. “Sudah tidak ada masalah. Sudah beres kita perbaiki,” ujarnya.

Terkait dengan kerusakan regulator, ia mengatakan memang ada beberapa ruangan yang belum dipasang regulator. Tapi, saat ini semuanya sudah terpasang. Ia menjamin tidak ada permainan. Apalagi, kata dia, RSUD RM memproduksi sendiri tabung oksigen itu. “Tiap bulan ada sekitar 600 tabung yang kita produksi,” tegasnya.

Usman, sosok yang disebut sebagai rekanan RSRM dalam menyediakan tabung oksigen, belum bisa memberi keterangan. Dihubungi semalam, nomor ponselnya 08526612**** bernada tidak aktif. Dikirimi konfirmasi via SMS tak dibalas.

Sementara, Wakil Gubernur Jambi Fahcrori Umar saat melakukan sidak ke RSUD RM meminta secara khusus manajemen RSUD untuk melakukan pembenahan. Baik secara internal maupun secara pelayanan. Menurutnya, banyak keluhan dari masyarakat harus dijawab oleh pihak manajemen dengan merubah mental dan memperbaiki kinerja. “Layanilah pasien sebaik mungkin,” singkatnya.

Fachrori juga menyoroti soal buruknya pelayanan apotek sehingga banyak mendapat keluahan masyarakat. Menurut Fachrori, memang banyak keluarga pasien yang mengeluhkan panjangnya antrian saat pembelian obat. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang kecewa lantaran untuk membeli obat bisa menunggu sampai satu jam.

“Maklum, masyarakat biasanya ingin cepat. Tidak bisa kita salahkan. Harusnya, pihak rumah sakit harus bisa bebrneah dan melayani masyrakat sebaik mungkin,” ujarnya.

Ke depan, lanjutnya, sedang dikaji untuk penambahan lokasi apotek. Sehingga, masayarakat tidak perlu susah megantri beli obat lagi.

“Begitupun soal fasilitas. Kita sebenarnya sedih ada anggaran yang dicoret. Tapi, mudah-mudahan di APBD murni tahun depan disetujui,” tegasnya.

Sumber: jambi-independent.co.id

Jakarta, PKMK. Di Indonesia, produk kesehatan yang beredar secara terbatas cenderung lebih mudah dipasarkan secara online (melalui internet/e-commerce). Sebab, karakter produk tersebut tidak dibutuhkan dengan cepat oleh konsumen. Berbeda dengan itu, untuk mendapatkan produk kesehatan seperti obat dijual bebas (over the counter/OTC) dan obat resep dokter, konsumen pasti lebih memilih membeli langsung ke apotek ataupun gerai lain. Hal tersebut dikatakan oleh Purjono Agus Suhendro, pengamat e-commerce dari Bloomberg Business Week (18/7/2013).

Contoh produk kesehatan terbatas itu antara lain produk multivitamin, obat herbal, dan lain-lain. Produk seperti itu umumnya terbilang mahal. Alhasil, konsumen ataupun pihak penjual menyepakati biaya pengiriman yang lebih kecil daripada harganya. “Kalau obat OTC yang per satuan berharga murah, jarang dibeli online karena ongkos kirimnya lebih besar,” kata pendiri situs Rajalistrik.com itu.

Apakah banyaknya penipuan e-commerce membuat konsumen produk kesehatan cenderung memilih membeli langsung? Ia menjawab, persoalannya bukan semata-mata percaya atau tidak, tetapi apakah produk kesehatan bisa cepat didapatkan oleh konsumen atau tidak. Jika konsumen sedang sakit dan butuh obat, apakah akan berbelanja secara online yang membutuhkan waktu pengiriman sedangkan di dekat rumahnya ada apotek?

Terlepas dari itu, sudah sewajarnya situs e-commerce kesehatan di Indonesia memenuhi standar keamanan transaksi tertentu. Dengan demikian penipuan terhadap konsumen bisa diminimalkan. Angka persentase e-commerce produk kesehatan di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan transaksi konvensionalnya. Sejumlah faktor bisa mempercepat penetrasi e-commerce produk kesehatan di Indonesia. Salah satunya, kelengkapan produk di sebuah situs, harga yang murah termasuk menekan biaya konsumen, dan lain-lain.

Nurkhanifah menggendong bayinya (Foto: Catur/Sindo TV)

PURBALINGGA – Seorang bayi yang baru dilahirkan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menderita hermaprodit atau memiliki kelamin ganda. Orangtua bayi sempat ditolak rumah sakit saat akan memeriksakan anaknya.

Bayi mungil anak pertama pasangan Solikhun dan Nurkhanifah, warga Desa Gondang, Kecamatan Karangreja, itu belum genap sepekan lahir di dunia. Meski alat kelaminnya tidak tumbuh normal, namun bayi tersebut diberi nama seorang laki-laki yakni Muhammad Ikmal Husein.

“Alat kelamin Ikmal memiliki buah zakar namun saluran buang air kecil dan tumbuh tidak normal. Saluran buang air kecil bayi itu justeru bentuknya lebih menyerupai alat kelamin wanita,” ujar Nurkhanifah, Selasa (16/7/2013).

Saat mengandung, Nurkhanifah tidak memiliki keluhan apa pun dan sering memeriksakan kehamilannya ke bidan. Bayinya lahir dengan normal melalui pertolongan bidan desa.

Kedua orangtua bayi sudah berusaha membawa anak semata wayangnya itu ke RSUD Purbalingga agar segera ditangani. Pihak rumah sakit sempat menolaknya dengan alasan dokter sudah pulang. Rumah sakit kemudian menyarankan anaknya dirujuk ke RSUP Sarjito di Yogyakarta agar bisa dioperasi.

“Sudah membawanya ke RSUD Purbalingga, namun sampai di sana ditolak dan dibiarkan saja cuma dipegang-pegang saja. Mereka malah menyarankan untuk rujuk ke rumah sakit di Yogyakarta,” kata Kades Gondang, Rudi Kuswanto.

Harapan anaknya dapat hidup normal kini tampaknya jauh kenyataan. Sebab, mereka tidak memiliki biaya untuk operasi yang mencapai puluhan juta rupiah. Apalagi, anaknya belum tercatat sebagai peserta Jamkesmas untuk biaya pengobatan gratis di rumah sakit.

“Kata pihak rumah sakit harus dirujuk ke RS Sarjito di Yogyakarta, tapi taulah karena nggak punya uang untuk biaya operasi. Sebetulnya kasihan kalau tidak dioperasi tapi mau bagaimana lagi,”

Sepasang suami istri itu kini hanya dapat pasrah dengan nasib anaknya. Solikhun yang hanya bekerja sebagai buruh pencari rumput untuk pakan ternak, tak mampu mengumpulkan uang sebesar itu untuk biaya operasi.

Sumber: okezone.com

Jakarta, PKMK. Ratusan ribu pasien di RS ataupun klinik naungan Muhammadiyah terancam tidak terlayani saat Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasi pada awal 2014. Hal itu terjadi jika RS dan klinik itu tetap harus mempunyai badan hukum khusus RS seperti yang ditetapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hal yang menjadi ironi, sebenarnya semua RS dan klinik itu meringankan beban Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Dr. Hj. Atikah M. Zakki, ketua Pimpinan Pusat Aisyah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (15/7/2013).

Berbicara sebagai saksi ahli pemohon uji materi (judicial review) ke sejumlah pasal ataupun ayat dalam undang-undang tersebut, Atikah mengatakan: “Selama ini, sumbangan Muhammadiyah untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan lain-lain sangat bernilai dan itu bisa berakhir hanya karena keharusan punya badan hukum khusus rumah sakit.” RS dan klinik Muhammadiyah sangat membantu warga miskin. Hal ini diakui Pemerintah Indonesia sebagai amal usaha jauh sebelum lahirnya UU tersebut. “RS dan klinik Muhammadiyah bersifat nirlaba, tapi dikelola dengan baik agar tidak merugi. Laba yang diperoleh pun dikembalikan ke pasien,” kata Atikah.

Sejak keharusan mempunyai badan hukum khusus rumah sakit itu muncul, kebingungan melanda pengurus RS dan klinik Muhammadiyah. Keinginan mendirikan klinik baru pun ditolak. Jelang BPJS Kesehatan beroperasi, semua klinik harus melakukan daftar ulang menjadi klinik pratama. 96 rumah sakit harus daftar ulang menjadi RS rujukan. “Sedangkan izin 23 rumah sakit telah berakhir,” ucap Atikah. Dr. Irman Putra Sidin, saksi ahli yang lain dari pemohon, menyatakan bahwa sebenarnya spirit amal usaha RS dan klinik Muhammadiyah sama dengan spirit badan hukum khusus RS tersebut. Pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan keistimewaan status terhadap amal usaha Muhammadiyah. Hal itu telah diberlakukan Pemerintah Indonesia di beberapa kawasan Papua Barat, dengan mengizinkan adanya cara pencoblosan berbeda dalam pemilihan legislatif ataupun eksekutif. “Tidak semua spirit kebenaran yang diusung negara harus berlaku sama. Bila amal usaha yang berusia ratusan tahun diinapkan di penjara karena soal perizinan, tentu sendi-sendi kehidupan sosial terancam,” kata Irman.

dr. Edi Junaedi, saksi ahli dari Pemerintah Indonesia menyatakan masa globalisasi manajemen strategis sangat diperlukan. Sehingga, RS bisa berjalan berkesinambungan dan terhindar dari kerugian. Oleh sebab itu, RS sebaiknya memiliki badan hukum khusus seperti yang diharuskan Pasal 7 UU tentang Rumah Sakit. Badan hukum khusus juga memberikan kepastian hukum terhadap pasien. Tuntutan hukum yang dilakukan pasien bisa lebih mudah. Di samping itu, laba yang diperoleh RS berbadan hukum khusus, lebih cepat dirasakan oleh RS. “Itu berbeda dengan di banyak RS nirlaba. Hal ini ujung-ujungnya menghambat kemajuan RS itu sendiri,” kata Edi. Majelis Hakim Konstitusi di akhir sidang memerintahkan agar pemohon ataupun termohon menyampaikan kesimpulan. Selambatnya 22 Juli 2013 pukul 14.00 WIB. Kesimpulan itu diserahkan ke kepaniteraan.

A hospital which is falling below national standards in patient care “must make urgent improvements”, the Care Quality Commission (CQC) has said.

Inspectors made unannounced visits to Tameside General Hospital in May.

Their resulting report said the hospital was “failing” in patient care and respect, and service provision.

A spokesman for the Tameside Hospital NHS Foundation Trust said the findings were “not a surprise to us, as we had already identified them”.

The CQC document follows two critical reports at the start of July and comes ahead of Tuesday’s publication of the Keogh review into potential failings and death rates at 14 trusts, including Tameside.

The previous reports led to the resignations of the hospital’s chief executive and medical director.

The trust spokesman said it had “had a full clean bill of health from the CQC as recently as February”.

‘Real concern’

The inspections in May reviewed the “care and welfare of service users, respect and involvement and also the assessment and monitoring of service provision”, a CQC spokeswoman said.

Inspectors found patient handovers were taking place in corridors “meaning that privacy was not always respected” and patient documentation was “incomplete, which could lead to a risk of inconsistent care and treatment”.

They also found that while the trust “had systems in place to assess and monitor the quality of service, [inspectors] found that these were not always robust enough to ensure that all risks were identified and effectively managed”.

However, inspectors did find that “outside of office hours… there were sufficient numbers of suitably qualified staff on duty to meet patient needs”.

The CQC’s Malcolm Bower-Brown said the “shortfalls at Tameside are a real concern”.

He said inspectors had “told the trust where changes need to be made to ensure national standards are met [and] we will be monitoring progress carefully to ensure it makes the improvements required”.

‘Specific plans’

He added the CQC would also “await the outcome of the Keogh review and will consider the need for any further regulatory intervention in the light of the review findings”.

The review, which was commissioned by the government to look into patient care after up to 1,200 more deaths were reported at Stafford Hospital between 2005 and 2008 than would have been expected, will set out how 14 NHS trusts should improve their care.

A spokesman for the trust said following its own reviews in April, it had “put in place specific action plans to address any issues that this identified”.

“As the CQC themselves acknowledge, it was largely in response to the concerns the Tameside Board itself had already identified and begun to address that they decided to carry out a further inspection.

“The findings are not a surprise to us, as we had already identified them. Nevertheless, we are obviously concerned to see its revised assessment.

“We are pleased that the CQC confirmed that all issues they specified had already been identified by us and remedial action was in place at the time of their inspection, so we are confident we will be able to address its concerns.”

Source: bbc.co.uk

TANJUNG REDEB – Setelah melakukan pertemuan dengan manajemen Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Jakarta yang siap memberikan pendampingan dan rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, pembangunan gedung rumah sakit baru yang telah beberapa tahun diwacanakan dipastikan terwujud tahun ini.

Bahkan saat ini tim Pemerintah Kabupaten Berau telah melakukan pengukuran lahan yang berada di kawasan perkantoran PT Inhutani, Jalan Bujangga Kecamatan Tanjung Redeb. Hal itu diungkapkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Suparno Kasim, kemarin (12/7).

Dijelaskan Suparno, setelah melakukan pengukuran dan menggambarkan kondisi tofografi lahan, selanjutnya baru diusulkan untuk penyusunan perencanaan. Dengan mendapat gambaran kondisi lahan, maka dapat diperhitungkan dimana titik lokasi gedung utama, maupun gedung-gedung lain sebagai pendukung. Tidak hanya pengukuran, namun pematangan lahan juga akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini. “Kita sudah mendapat kepastian lahan dan sudah diukur. Bertahap kita juga sosialisasikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi rencana pembangunan rumah sakit,” jelasnya.

Terkait status lahan, dikatakan Suparno tidak ada masalah. Terlebih lahan yang sudah sejak lama diwacanakan tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Pihak PT Inhutnai I yang mengelola kawasan yang menjadi satu dengan komplek perkantoran perusahaan perkayuan itu, juga sudah menyatakan persetujuan pendirian rumah sakit. Seiring dengan pengukuran dan pematangan lahan yang siap dilakukan dalam waktu dekat, menurut Suparno kalau pelelangan pelaksanaan perencanaan juga telah siap dilakukan dalam waktu dekat.

Tim Pemerintah Kabupaten Berau menargetkan pelelangan bisa dimulai dua bulan kedepan. Sebagai langkah awal, pemerintah kabupaten telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 5 miliar. “Kita juga terus melengkapi dokumen untuk persiapan lelang. Paling tidak dalam waktu dua bulan ini sudah bisa dilelang,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Berau memang sudah lama merencanakan membangun gedung baru rumah sakit sebagai pengganti RSUD Abdul Rivai yang berlokasi di Jalan Pulau Panjang Tanjung Redeb. Rumah sakit yang saat ini masih berstatus kelas C tersebut tidak lagi bisa dikembangkan, karena keterbatasan lahan dan lokasi yang berada di pemukiman padat penduduk. Sehingga perlu dicarikan lahan pengganti dengan bangunan rumah sakit yang lebih baik.

Bupati Berau Makmur HAPK bersama Wakil Bupati Ahmad Rifai mengharapkan rumah sakit yang dibangun jauh lebih baik dan berkelas. Bahkan untuk mewujudkan rumah sakit berkelas itu, Pemerintah Kabupaten Berau menggandeng manajemen RS PON yang kini memiliki rumah sakit berkelas hotel berbintang enam di Jakarta. Dengan rumah sakit baru ini diharapkan dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Bumi Batiwakkal.

Sumber: beraukab.go.id

Amerika Serikat : Rumah sakit dan pasien sudah layaknya pasangan yang tak bisa dipisahkan. Teknologi pun membantu mempermudah proses komunikasi maupun interaksi antara pihak rumah sakit dan pasien.

Di Amerika Serikat sudah banyak rumah sakit yang menyediakan aplikasi khusus yang bisa diakses melalui perangkat mobile. Seperti Liputan6.com kutip dari Phone Arena, Senin (15/7/2013), RS sudah mulai berlomba untuk menyediakan aplikasi mobile dengan aneka fitur.

Nama besar The Mayo Clinic dan Boston Children’s Hospital berada di antara deretan rumah sakit yang sudah menyediakan aplikasi di lokasi layanannya. Mereka berusaha membuat pasiennya lebih mudah menemukan posisinya di tengah belantara gedung.

Selain itu, RS juga mulai menyediakan kemungkinan membuat janji dengan dokter, melihat hasil laboratorium maupun catatan kesehatan miliknya memakai aplikasi mobile miliknya.

Bahkan, Miami Children’s Hospital menyediakan aplikasi dengan fitur GPS dalam ruangan untuk memandu jalan menuju lokasi tujuan. Aplikasi RS anak ini juga bisa memberikan informasi terkini waktu tunggu dan antrian di layanannya.

Ketersediaan berbagai aplikasi di layanan RS dianggap akan menjadi masa depan bagi dokter dan pasien. Penyedia layanan pembuatan aplikasi maupun pelatihan bagi dokter yang ingin membuat aplikasi sesuai keinginannya.

Sepertinya era ‘meet doctor everywhere‘ akan segera terwujud, jadi kita nantinya bisa berinteraksi dengan doker maupun pihak RS tanpa perlu ke RS. Menarik, ya.

Sumber: liputan6.com

Hershell and Kaylea Watson quickly established a daily routine.

The Crossville couple, who have been staying at the Knoxville Ronald McDonald House, have been regular visitors of the neonatal intensive care unit at East Tennessee Children’s Hospital where their daughter Savannah Grace has been for the past eight weeks.

They arrive midmorning and stay by her side for six hours amid the cries of other babies, the beeps from various lifesaving machines and conversations among other parents and nurses. They return again at 8 p.m., when visiting hours resume, spending more time with their daughter who was born 13 weeks early.

Under a proposed $75 million expansion and renovation project at Children’s Hospital in downtown Knoxville, families like the Watsons would never have to leave their little ones.

“That would be the best thing,” Kaylea Watson said.

“Yeah, to be able to stay,” her husband replied softly.

“Because it’s hard leaving,” she acknowledged.

The plan, which was given the green light by the hospital’s board of directors last month, calls for all private NICU rooms to be in a new five-story building on White Avenue between 21st and 22nd streets, where a paved surface parking lot is currently used for emergency department visits and for staff.

It also will put the hospital’s surgery services, now on three floors, all on one level.

“These two services we have added to incrementally over the years, but they really are not up to the standard in terms of size and the family orientation that we need to have for those services. So this is really focused on that,” said Rudy McKinley, vice president of hospital operations.

The hospital tapped local architects Barber McMurry as well as Boston-based Shepley Bulfinch to put together a concept plan with the help of physicians, nurses, staff and parents whose children were once patients.

“It was a very engaging process, but also it brought the concept to reality very quickly knowing we could create the kind of environment we wanted. When we saw examples of other facilities that have done something similar at children’s hospitals, it reinforced that very vividly,” McKinley said.

Hospital officials will spend the next several months working to develop a detailed floor-by-floor plan with hopes of breaking ground next summer. A certificate of need request will be filed with the state, though it hasn’t been determined if additional beds will be sought.

The new 245,000 square-foot building will feature more natural lighting, rooftop gardens, a de-stress room for staff and a lounge for parents. It will also have a two-level underground parking garage with 146 spaces and several walkways connecting to the existing hospital.

Funding for the project will come from internal funds, borrowed capital and community fundraising efforts. Carlton Long, vice president of development, said the hospital hopes to raise $15 million in a capital campaign that will begin at the first of the year.

Over the years, the landlocked hospital has gradually moved away from the traditional open-bay layout to a more private, family-friendly setting.

For instance, in 2006 when the seven-story Goodfriend Tower was built, the pediatric intensive care unit went to all private rooms and later 16 private rooms were dedicated for babies specifically born dependent on drugs.

“I think that kind of proved to us how necessary this is because once you put those babies in that isolated situation they really started responding better and their length of stay was cut a little bit,” Long said.

Tracie Savage, staff development specialist at the children’s hospital, said when a baby is taken away from a family, many times the parents haven’t had a chance to bond with that baby.

And while a mother wants to spend time with her baby, there can be many distractions, she said. It takes a lot of equipment to care for a NICU baby and the beds are currently spaced just a few feet apart. If a critical procedure must be done with another baby, other parents may have to be asked to leave.

“There’s just a huge need. It’s going to be great for the families. We know it’s going to offer parents a better experience just having that more private area. It’s pretty much going to look like a nursery at home,” Savage said. “For mom to go into a private room that bonding process can take place the way it should.”

Source: knoxnews.com

Padang—Anggota Ko­misi IV DPRD Sumbar, Mar­lis mengaku kecewa dengan lam­bannya kinerja dari tim penilaian alih status RSUD Kabupaten Solok menjadi Ba­dan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pa­salnya, berdasarkan rapat te­rakhir dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar beberapa wak­tu lalu, Rumah Sakit (Rumkit) tersebut telah naik status jadi BLUD pada Maret lalu.

Namun sayangnya hingga kini hal tersebut masih belum terwujud. Bahkan menurut politisi Hanura tersebut perlu duduk semeja antara tim penilai bersama dengan Dinkes Sum­bar dan DPRD Sumbar untuk memperjelasnya.

“Berdasarkan rapat terakhir di Dinkes, Maret lalu sudah keluar BLUD RSUD Solok ini. Tapi kenapa sampai sekarang sudah masuk bulan Juli, BLUD-nya masih juga belum keluar,” ujar politisi Hanura tersebut di DPRD Sumbar, kemarin.

Dia juga meragukan ke­seriusan dari tim penilai yang hingga kini masih belum mela­porkan hasil lengkap peni­la­ian­nya terhadap RSUD Solok ke Sekdaprov. Akibatnya, pener­bi­tan SK BLUD tersebut molor dan belum terwujud.

Kadinkes Sumbar, Rosnini Savitri menjelaskan, untuk proses status BLUD tersebut sudah dilalui, hanya tinggal menunggu SK keluar. Banyak­nya persyaratan yang belum dilengkapi oleh pihak Rumkit juga menjadi salah satu pe­nyebab lambanya penerbitan SK tersebut.

Kendati demikian, pihaknya merasa yakin SK tersebut sudah bisa keluar dalam waktu dekat. Karena saat ini semua hasil penilai juga sudah dilaporkan ke Sekdaprov. Akan tetapi untuk operasionalnya tetap saja di­mulai pada Januari 2014.

“Kita yakin dalam waktu dekat ini, SK-nya sudah keluar. Namun walau SK-nya sudah keluar, tapi pelaksanaan ope­rasi­o­nalnya tetap saja dimulai di awal tahun 2014 mendatang,” ungkap Rosnini Savitri.

Sebaliknya, mimpi ratusan bidan sukarela untuk mem­perjelas statusnya di RSUD Kabupaten Solok hingga kini belum jelas. Sebab pihak rumah sakit belum mempertegas si­kapnya.

Sumber: padangekspres.co.id

Tanah Karo –  Gawat, kalau begini cara kerja instansi pemerintah merekrut Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan dalih dan iming-iming akan diangkat menjadi PNS. Dengan omongan manis berlandaskan pembenahan mekanisme kinerja bawahan serta menuju perubahan terbaik supaya kepala daerah layak menerima usulan tersebut. Namun, usulan tersebut semua menjurus negatif maupun menyalahgunakan wewenang atau jabatan.

Pasalnya, sebanyak 15 orang diangkat menjadi PHL di RSUD Kabanjahe terhitung 15 Februari 2013 lalu. Ke-15 PHL tersebut terindikasi kuat diminta bayaran sebesar Rp 50 juta untuk tahap I semasa Direktur RSUD dr Terry Surbakti dan Rp 30 juta tahap II jabatan direktur dipimpin dr Jasura Pinem MKes.

Masalah ini menjadi bahan gunjingan miring di tengah masyarakat Karo, terlebih bagi keluarga korban (15 PHL). Namun hingga sekarang belum diketahui masa depan mereka sebab janji (surat keterangan) SK direktur dari masa jabatan dr Terry Surbakti sudah dicabut kembali dari tangan PHL.

Sudah jatuh ditimpa tangga lagi, uang puluhan juta sudah kita serahkan, SK awal untuk pegangan dari Direktur RSUD dr Terry saat itupun ditarik serta iming-iming diangkat menjadi PNS belum jelas rimbanya.

“Kalau status tak jelas terus, suatu saat kami akan bergabung dengan keluarga teman-teman senasib sepenangungan mendobrak kebenaran dari orang tak bertangung jawab terhadap masa depan kami,” ungkap sejumlah PHL didampingi orangtua kepada sejumlah wartawan di Kabanjahe.

Terpisah, Plt RSUD Kabanjahe dr Jasura Pinem ketika dikonfirmasi, kemarin, mengatakan, dalam kurun waktu sekitar dua bulan dirinya jadi Plt, tidak ada menerima sepeser pun uang dari PHL, baik melalui orang lain atau langsung dari PHL tersebut.

“Saya sintua dalam pengurus Gereja, juga berani sumpah kalau memang ada saya terima uang dari PHL. Dahulu saat dr Terry Surbakti jadi Direktur Rumah Sakit milik Pemkab ini sempat terdengar soal adanya indikasi uang senilai Rp 50 juta terhadap PHL dengan SK Direktur,”katanya.

Kisruh ringan tersebut sempat terdengar atasan sehingga pencabutan Surat Keterangan dari para PHL terjadi. Sekarang siapa pula orang yang jadi pengkhianat menyebar isu miring itu. “Inilah kita ingin melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja terlebih mengatasi keluhan pasien rumah sakit, malah beredar terima uang pula,” sesal Jhosura Pinem.

Sedangkan, Bupati Tanah Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang dihubungi lewat ponselnya, Kamis (11/7) mengungkapkan persoalan tak sedap di tubuh RSUD Kabanjahe terkait adanya dugaan uang dari PHL setor sebesar Rp 80 juta per orang tersebut, tidak benar.

”Kita harapkan agar semua pihak SKPD jajaran Pemkab Karo supaya jangan menyalahgunakan jabatan maupun wewenang tugas sesuai tupoksi, apalagi menerima imbalan uang memanfaatkan suatu momen tupoksi masing-masing,”katanya.

Sumber: harianandalas.com