Surabaya (Antara Jatim) – Pihak RSUD Bakti Dharma Husada Kota Surabaya membantah telah menghilangkan jasad bayi yang baru dilahirkan prematur oleh pasien bernama Sofiyah di Rumah Sakit Graha Medika Wiyung yang dirujuk ke rumah sakit itu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rahmanita, di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin, menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan informasi seputar jasad bayi yang hilang di RSUD BDH.

“Kami ingin meluruskan bahwa sewaktu pasien dirujuk dari RS Graha Medika ke RS BDH itu tanpa bayi. RSUD BDH tidak pernah menerima pasien bersama jasad bayi. Jadi, bayi yang meninggal itu tidak ada kaitannya dengan rumah sakit milik Pemkot Surabaya itu,” tegas Febria,

didampingi Direktur RSUD Bakti Darma Husada (BDH), Maya Syariah Saleh.

Febria menjelaskan surat rujukan dari RS Graha Medika tersebut hanya bertuliskan nama pasien yang ditandatangani oleh bidan di rumah sakit tersebut.

“Rekam mediknya ada di RS Graha Medika. Jadi, dalam surat rujukan itu hanya ibu Sofiyah. Jenazah bayi tidak disertakan ke RSUD BDH. Yang kita tangani berdasar rujukan, di luar itu tidak kita ketahui,” ujarnya.

Febria menegaskan bahwa pihaknya belum melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Tetapi, Dinkes Kota Surabaya sudah memanggil pihak RS Graha Medika dan RSUD BDH untuk melakukan klarifikasi terkait kasus hilangnya jasad bayi tersebut.

“Pihak RS Graha Medika sedang melakukan investigasi internal atas kasus ini dan sudah melapor ke polisi. Kita tunggu laporan dari kepolisian,” katanya.

Sementara itu, Dirut RSUD BDH Maya Syariah mengatakan pasien bernama Sofiyah yang diketahui warga Putroagung III/19 itu dikirim dari RS Graha Medika Wiyung ke RSUD BDH pada Rabu (22/1) pukul 12.50 WIB.

Pasien tersebut dirujuk ke RSUD BDH karena mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan secara prematur dan RS Graha Medika tidak mampu menanganinya.

Di rumah sakit milik Pemkot Surabaya yang berlokasi di Benowo ini, pasien langsung ditangani dengan dilakukan stabilisasi.

Namun, lanjut dia, karena RSUD BDH kebetulan tidak mempunyai persediaan darah, RSUD BDH lantas merujuk pasien tersebut ke RSUD dr Soetomo.

“Pasien kita kirim ke RSUD dr.Soetomo sekitar pukul 15.00 WIB dalam kondisi stabil. Saat ini, pasien masih dirawat di sana, kondisinya sudah membaik,” ujar Maya. (*)

Sumber: antarajatim.com

ACEH BARAT DAYA– Sebutan Rumah Sakit Regional hanya diperuntukkan jika pelayanan Rumah Sakit sudah baik. Dalam hal ini Pemerintah Aceh tidak ada membangun RS Regional melainkan hanya Revitalisasi dan Relokasi.

Santer isu beredar akhir-akhir ini tentang Rumah Sakit Regional bantuan Pemerintah Jerman, kata Jufri tidaklah benar, karena menurutnya bantuan hanya relokasi karena lokasi saat ini tak bisa dilakukan revitalisasi.

LAMONGAN, KOMPAS.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bangunan fisik Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza, Palestina direncakan selesai Maret 2014. Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Jose Rizal Jurnalis mengatakan instalasi fisik berupa gedung, listrik, pendingin ruangan dan gas sudah selesai.

“Direncanakan Maret kita serahkan ke rakyat Palestina,” ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad (26/1).

Namun, selesainya bangunan fisik belum sepenuhnya membuat RSI di Gaza bisa berjalan. Karena, peralatan medis masih belum banyak. Setelah penyerahan kepada rakyat Palestina, Mer-C akan melakukan kampanye untuk bantuan peralatan medis.

Menurutnya, angka bantuan peralatan medis justru lebih besar ketimbang bantuan pembangunan fisik. “Kalau pembangunan gedung habis Rp 40 miliar, untuk peralatan medis kita butuh Rp 65 miliar,” ujar Jose.

Meski belum sempurna benar, saat diserahkan nanti, RSI di Gaza sudah bisa mengoperasikan Unit Gawat Darurat (UGD), satu atau dua ruang operasi, 10 tempat tidur dan satu poliklinik. Ia masih membutuhkan perlatan seperti CT scan, instalasi ruang ICU, peralatan laboratorium dan penambahan tempat tidur untuk perawatan.

Mer-C sudah berkomitmen akan terus mendampingi operasional RSI hingga lengkap peralatan medisnya. Di sisi lain, operasional RSI nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat Palestina. Sesuai dengan cita- cita awal, prinsip RSI adalah bantuan dari rakyat Indonesia untuk masyarakat Palestina.

Teknisnya, nanti akan dibentuk kepengurusan rumah sakit yang sepenuhnya diisi orang Palestina. “Syaratnya harus berisi faksi-faksi di sana,” terang dia.

Untuk itu, ia sudah menjalin komunikasi dengan faksi-faksi di Palestina utama di Gaza. Hamas, Fatah dan Jihad Islami sudah menyambut seruan ini. Namun untuk penanggung jawab tetap akan diserahkan kepada otoritas pemerintahan di Gaza.

Untuk mengimbangi, ia juga menjalin komunikasi dengan Duta Besar Palestina di Indonesia yang berafiliasi dengan pemerintahan di Tepi Barat. “Jika mereka tak bisa bersatu secara politik, minimal dalam bidang kesehatan.”

Sementara untuk tenaga kesehatan, dokter dan perawat lokal memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan RSI. Meski secara kuantitas, Jose mengakui jumlah tenaga kesehatan asal Palestina masih kurang. “Di masa damai mencukupi. Kalau masa perang sangat kurang,” pungkas Jose.

Sumber: republika.co.id

RANAHBERITA.COM– Persediaan Vaksin Anti Rabies (VAR) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Lubuk Basung, Kabupaten Agam habis semenjak Januari 2014 sementara kasus gigitan anjing liar di daerah itu sangat tinggi.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Bakhrizal, Kamis(23/01/2014) mengatakan habisnya persediaan ini disebabkan transisi peralihan jaminan kesehatan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Pada 2013 pengadaan VAR ini langsung didatangkan dari pusat ke daerah namun semenjak peralihan jaminan kesehatan ke BPJS pada Januari VAR tersebut belum datang,” kata Bakhrizal.

Untuk mengatasi ini, Bakhrizal meminta kepada keluarga pasien yang positif rabies untuk membeli VAR ke Kota Padang atau Bukittinggi. Setelah itu pihaknya mengusulkan agar pasien meminta bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Agam.

Ia menambahkan, apabila dalam waktu dekat VAR belum datang maka pihaknya akan melakukan pengadaan untuk VAR itu, karena RSUD Lubukbasung memiliki dana sebesar Rp1,3 miliar untuk pengadaan obat pada 2014.

“Dana sebesar Rp1,3 miliar ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam,” katanya. Sementara kasus rabies di Kabupaten Agam sangat tinggi dengan jumlah 15 kasus dan tiga kasus di antaranya positif rabies pada Januari 2014.

Pada 2013 sebanyak 100 kasus dan 24 kasus positif rabies. Pada 2012 sebanyak 27 kasus gigitan anjing dan 24 positif rabies. “Ini data yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam. Berdasarkan data ini, persediaan VAR di RSUD Lubukbasung pada 2014 sebanyak 200 paket, karena VAR diberikan tidak hanya untuk pasien positif rabies, melainkan pasien gigitan anjing liar yang menghilang setelah menggigit,” katanya.

Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam, Arif Restu menambahkan ke-15 kasus pada Januari 2014, tiga di antaranya positif rabies yang tersebar di Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Raya dan lainnya.

Untuk menyikapi penyebaran ini, Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam akan melakukan eliminasi dan vaksinasi di 16 kecamatan se-Kabupaten Agam.

“Kita telah melakukan eliminasi sebanyak 35 ekor anjing liar. Saat melakukan eliminasi kita bekerjasama dengan jorong, tokoh masyarakat dan lainnya,” katanya. (Ant/ed11)

Sumber: ranahberita.com

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan akan membuka latihan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang akan digelar akhir Maret-April 2014 mendatang di Batam, Anambas dan Natuna. Pada kegiatan ini, Indonesia sebagai tuan rumah akan mempamerkan kapal rumah sakit milik TNI AL.

Kota Bekasi – ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia) Kota Bekasi hari ini, Kamis, 23 Januari 2014, melakukan audiensi dengan Walikota Bekasi Dr.Rahmat Effendi guna membahas mekanisme pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Kerja Walikota, dan dihadiri Ketua ARSSI Kota Bekasi Dr.Irwan Heriyanto, MARS beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi drg.Anne Nur Candrani Handayani, MARS dan perwakilan Bappeda Kota Bekasi, BPJS Kota Bekasi, RS Swasta di Kota Bekasi.

Kata Walikota Bekasi dalam arahannya, sejauh ini kami belum tahu pasti teknis dan mekanismenya, karena ini program nasional maka di daerah mekanisme pelaksanaan BPJS beserta perangkat teknisnya harus benar-benar siap agar bisa berjalan dengan optimal.

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB – Instruksi Wakil Bupati Berau (wabup) Ahmad Rifai kepada manejemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai, agar mengajukan permohonan penambahan dokter, langsung ditindaklanjuti.

Rabu (22/1/2014), Direktur RSUD Abdul Rivai, Ernawati mendatangi Sekretariat Pemkab Berau untuk mengajukan proposal penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dokter, perawat dan bidan.

“Kita baru sebatas mengajukan proposal, saya minta lima dokter umum, pembukaan ruangan melati sebanyak 14 tempat tidur, 10 bidan dan 15 perawat serta peralatan medis,” kata Ernawati saat dikonfirmasi Tribun Kaltim (Tribunnews.com Network) seusai menemui wabup.

RSUD Abdul Rivai mengajukan anggaran lebih dari Rp 6 miliar untuk pengangkatan dokter, bidan, perawat dan peralatan medis.

Sebelumnya, Wakil Bupati Berau, Ahmad Rifai memang meminta agar manajemen RSUD Abdul Rivai untuk menginventarisir kekurangan yang terdapat di rumah sakit dan mengajukan penambahan ke Pemkab Berau.

Sumber: tribunnews.com

SELATPANJANG, GORIAU.COM – Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua Rumah Sakit di Pekanbaru yaitu RSUD Arifin Ahmad dan Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (RS PMC) untuk pasien asal Kepulauan Meranti yang rujukan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hanya saja, RS PMC tersebut bukanlah prioritas, melainkan cadangan seandainya RSUD Arifin Achmad penuh.

Sebagaimana disampaikan, Muhammad Sardi selaku Kabid Promosi dan Jaminan Kesehatan, didampingi Muhammad Ridwan Kasi Jamkesmas Diskes Kepulauan Meranti, ketika ditemui di kantornya, Kamis (23/1/2014). Menurut M sardi, Diskes sudah menandatangani MoU dengan RSUD Arifin Ahmad dengan RS PMC untuk rujukan pasien yang menggunakan SKTM dari Kepulauan Meranti.

“RS PMC itu sebetulnya cadangan. Kalau RSUD Arifin Achmad penuh ya kita rujuk ke PMC,” kata M Sardi.

Sementara itu, untuk sosialisasi ke masyarakat Meranti, menurut mereka telah dilakukan. Pihak Diskes telah menyampaikan ke masing-masing puskesmas bahwa pasien sudah bisa dirujuk dengan menggunakan SKTM.

Kemudian, agar tidak terjadi overlap, M Sardi menghimbau juga agar pemerintah desa tidak mengeluarkan lagi SKTM bagi masyarakat yang sudah masuk ke Jamkesda, Jamkesmas, atau yang sekarang sudah tergabung dalam BPJS.

“Mengurus SKTM itu kan dari desa ke kecamatan, dan kabupaten ke bagian kesra nya. Nah, kita minta juga pihak desa tidak sembarangan mengeluarkan surat untuk SKTM ini, bagi mereka yang sudah masuk ke Jamkesda dan Jamkesmas ataupun sudah ganti ke BPJS agar tidak diberikan surat untuk mengurus SKTM agar tidak terjadi Overlap,” kata M Sardi lagi.

Untuk diketahui pula, SKTM baru bisa diurus setelah pasien benar-benar ingin berobat dengan ketentuan diberikan tenggang waktu 2 x 24 jam untuk mengurusi administrasi bagi yang ingin dibawa ke rumah sakit umum daerah Meranti, dan 4 x 24 jam untuk mengurus administrasi bagi yang dirujuk ke rumah sakit luar seperti PMC, RSUD Arifin Ahmad, RS di Tanjung Balai Karimun, dan RS di Bengkalis.(zal)

Sumber: goriau.com

SLEMAN