Sumedang (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan di Sumedang, Senin.

Seusai meninjau industri makanan khas setempat, tahu Sumedang, Presiden Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono melanjutkan perjalanan menuju RSUD Sumedang yang terletak di Jalan Palasari Sumedang.

Di RSUD itu, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, memperoleh nomor antrean ke-250 di loket pendaftaran pasien untuk BPJS kesehatan.

Pada kesempatan itu Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan layanan kesehatan. “Kita tingkatkan terus layanan kesehatan bagi rakyat.”

Kepala Negara kemudian berkeliling RSUD untuk melihat fasilitas dan pelayanan di tempat itu. Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan para pegawai RSUD dan beberapa pasien yang tengah dirawat atau mengantre untuk memperoleh perawatan.

Di rumah sakit itu dapat dijumpai sejumlah penjelasan terkait BPJS kesehatan untuk memudahkan para pasien.

Turut dalam kunjungan Presiden kali ini antara lain adalah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh.

Pada awal Januari 2014, Presiden Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono juga meninjau kesiapan pelaksanaan BPJS bidang kesehatan di Surabaya, tepatnya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pucang Sewu dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo.

Presiden Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sumedang, Majalengka dan Kuningan) serta Jawa Tengah selama empat hari, 2-5 Febuari.

Presiden beserta rombongan yang menggunakan jalan darat memperoleh sambutan meriah dari warga yang tinggal di sepanjang jalan yang dilalui oleh rombongan presiden.

Ribuan warga masyarakat dan anak sekolah turun ke jalan-jalan untuk menyambut rombongan presiden sekalipun di beberapa lokasi terjadi hujan gerimis.

Pada hari kedua kunjungan kerjanya, Presiden bermalam di Kuningan, Jawa Barat, sebelum kemudian melakukan sejumlah kunjungan di Kuningan dan bertolak menuju Pekalongan, Jawa Tengah.

Sumber: antaranews.com

JAKARTA – Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar menilai kasus tewasnya seorang pasien dari kalangan tidak mampu atas nama Suparman bin Sariun alias Mbah Edi (63), karena dibuang oleh pegawai RSUD dr Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) Bandar Lampung merupakan bukti tidak berjalan baiknya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dikatakan permasalahan pelayanan RS sering terkait erat dengan biaya, termasuk kematian Mbah Edi mungkin dipicu oleh kemiskinan yang dialaminya. Namun, peristiwa itu tak seharusnya terjadi bila JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPJS) yang dicanangkan Prsiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) per 1 Januari 2014 lalu telah dipersiapkan dengan baik.

“Kasus ini tak seharusnya terjadi BPJS disiapkan dengan baik dan pemerintah menjamin seluruh biaya kesehatan orang miskin di Indonesia. Namun saat ini JKN yang dioperasionalkan oleh BPJS Kesehatan sering menemui kendala dalam hal biaya dimana nilai kapitasi,” kata Timboel, Senin (3/2).

Mimimnya nilai kapitasi layanan BPJS untuk Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau PPK tingkat I seperti Puskesmas, klinik, dokter dan nilai INA CBGs untuk PPK tingkat lanjutan seperti Rumah Sakit, katanya, menyebabkan pihak RS sering memberikan pelayanan kesehatan apa adanya. Karena itu kematian Mbah Edi tak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah pusat saat ini.

“Pemerintah terus menjalankan politik kesehatan yang tidak berpihak kepada rakyat miskin. Kematian Mbah Edi merupakan “kado” bagi Pemerintah dan BPJS Kesehatan yang sudah sebulan beroperasi, yang tidak juga menunjukkan peningkatan pelayanan kepada rakyat miskin,” tegasnya.

Kematian Mbah Edi, lanjut Timboel, harus menjadi evalusi khusus pemerintah untuk serius menangani kesehatan rakyat miskin dan segera menambah biaya kapitasi dan Ina CBGs serta menaikkan anggaran untuk rakyat miskin dan menambah jumlah orang miskin yang di-cover. Jika tidak dievaluasi, maka akan semakin banyak kasus seperti Mba Edi yang akan terjadi.

“Tidak saja dalam koteks pembunuhan langsung tetapi pembiaran RS kepada rakyat miskin yang tidak dilayani dengan baik karena alasan biaya yang akan menyebabkan kematian pasien merupakan kasus yang sama dengan kasus Mba Edi,” jelas Timboel.

Ditambahkan, pihaknya mendesak kepolisian di Bandar Lampung menindak para pelaku yang pembunuhan Mbah Edi, dan mengusut secara tuntas tidak hanya terhadap para pegawai tapi juga jajaran direksi RS. Sebab, hal itu tergolong pembunuhan berencana dan bersama-sama yang dikenakan Pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (Fat/jpnn)

Sumber: jpnn.com

Kasus kematian ibu dan bayi pasca kelahiran di Jawa Tengah masih tergolong tinggi, bahkan untuk di kawasan asia, Indonesia menduduki angka tertinggi dibanding dengan negara-negara lainnya.

Expanding Maternal and Neonatal Survival ( EMAS ), sebuah program kerja sama antara

Jakarta, Aktual.co

GARUT, TRIBUN – Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Tri Cahyono Nugroho, mengatakan tidak semua rumah sakit dapat ikut serta dalam program BPJS. Terdapat aturan-aturan tentang standard pelayanan yang harus diberikan kepada peserta BPJS.

Salah satu ketentuan untuk bisa menjadi rumah sakit yang dapat melayani program BPJS, menurut Tri, adalah adanya kelengkapan fasilitas seperti ruangan perawatan yang harus memiliki tiga kelas berbeda.

Terkait dengan prosedur pengajuan menjadi rumah sakit yang bisa melayani peserta BPJS, menurut Tri, caranya adalah dengan mengajukan pada Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat. Setelah itu, kementerian akan melakukan pemeriksaan. Keputusan lolos atau tidaknya, katanya, bergantung dari hasil pemeriksaan.

Selama ini, rumah sakit yang melayanani program BPJS adalah RSUD dr Slamet Garut, RSUD Pameungpeuk, dan RS AD Guntur.

Rumah Sakit yang Layani BPJS Baru Ada Tiga

Di Kabupaten Garut, baru terdapat tiga rumah sakit yang bisa melayani masyarakat yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Tri Cahyono Nugroho, mengatakan tidak semua rumah sakit dapat ikut serta dalam program BPJS. Terdapat aturan-aturan tentang standard pelayanan yang harus diberikan kepada peserta BPJS.

“Sementara, jumlah rumah sakit di Garut juga terbilang masih sedikit dan rumah sakit swasta yang masuk dalam program BPJS juga sedikit karena ada standar pelayanan yang harus dipenuhi,” kata Tri.

Katanya, sudah ada rumah sakit swasta yang mengajukan untuk masuk menjadi anggota BPJS. Namun, setelah dilakukan pemantauan pertama oleh dinasnya, rumas sakit tersebut belum memenuhi standard.

“Makanya kita sarankan untuk memenuhi ketentuan dulu. Jadi, tidak semua rumah sakit dapat bergabung dengan BPJS, khususnya rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta itu ada yang hanya menyediakan ruangan kelas satu, atau bahkan ruangan VIP saja,” katanya.

Sumber: jabar.tribunnews.com

BULUKUMBA, BKM — Sejak satu bulan terakhir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HA Sulthan Dg Radja dipenuhi pasien demam berdarah dengue (DBD). Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak, mulai dari usia 1 tahun, murid Sekolah Dasar (SD) hingga siswa SMP.

Pasien DBD yang dirawat di RS ini bukan hanya warga berdomisili dalam kota Bulukumba. Tapi juga anak dari kecamatan Kindang, Rilau Ale dan UjungloE.

Khusus di perawatan VIP dan VVIP RSUD HA Sulthan Dg Radja, dari 15 kamar yang tersedia, 7 kamar dihuni penderita DBD. Termasuk Amanda Dwi Ramadhani, murid kelas 1 SD negeri 2 terang-terang.

Kuat dugaan, putri H Suaedy Lantara, murid kelas 1 SD ini mendapat gigitan nyamuk di sekolahnya. Apalagi, sepekan sebelumnya anak salah seorang pegawai RSUD Bulukumba, Hj Sumriati Hamkas yang juga murid SDN 2 Terang-terang juga terserang penyakit DBD dan dirawat di rumah sakit selama seminggu.

Pantauan koran ini, sejak Senin pekan lalu, sedikitnya ada 4 orang anak pasien DBD yang masuk pada Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD Bulukumba. Satu orang diantaranya anak umur 1 tahun 6 bulan berasal dari Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang.

Selain itu, pasien DBD yang dirawat di RSUD Bulukumba adalah anak Staf Ahli Bupati Bulukumba Ir Suherman Suyuti.

Bahkan seorang dokter spesial anak RSUD HA Sulthan Dg Radja juga diserang penyakit DBD. Hanya saja sang dokter tidak dirawat di RSUD, melainkan menjalani perawatan di rumahnya.

LHOKSUKON

Oleh : Jimmiriandar

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung berkelas C dengan jumlah 150 tempat tidur, di tahun 2014 berharap ditarget menjadi rumah sakit kelas B dengan jumlah 400 tempat tidur, dan hingga tahun 2018 ingin menjadi rumah sakit kelas dunia.

Demikian diungkapkan Direktur Utama RSUD Kota Bandung Taat Tagore, saat peresmian gedung instansi rawat jalan RSUD Kota Bandung, di Jalan Rumah Sakit Ujung Berung, Sabtu (1/2).

Adapun tahapnya lanjut Taat, yaitu pematangan lahan relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusian di RSUD Kota Bandung ini.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Taufiq Hidayat meminta pemerintah menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Rp 19.500 ke Rp 27 ribu per pasien.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok Ernawati menerangkan, bahwa pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai pembangunan gedung baru di RSUD Depok. Padahal rencana penambahan kapasitas dan kelas RSUD tersebut sudah ada sejak tiga tahun lalu.