GARUT, TRIBUN – Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Tri Cahyono Nugroho, mengatakan tidak semua rumah sakit dapat ikut serta dalam program BPJS. Terdapat aturan-aturan tentang standard pelayanan yang harus diberikan kepada peserta BPJS.

Salah satu ketentuan untuk bisa menjadi rumah sakit yang dapat melayani program BPJS, menurut Tri, adalah adanya kelengkapan fasilitas seperti ruangan perawatan yang harus memiliki tiga kelas berbeda.

Terkait dengan prosedur pengajuan menjadi rumah sakit yang bisa melayani peserta BPJS, menurut Tri, caranya adalah dengan mengajukan pada Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat. Setelah itu, kementerian akan melakukan pemeriksaan. Keputusan lolos atau tidaknya, katanya, bergantung dari hasil pemeriksaan.

Selama ini, rumah sakit yang melayanani program BPJS adalah RSUD dr Slamet Garut, RSUD Pameungpeuk, dan RS AD Guntur.

Rumah Sakit yang Layani BPJS Baru Ada Tiga

Di Kabupaten Garut, baru terdapat tiga rumah sakit yang bisa melayani masyarakat yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Tri Cahyono Nugroho, mengatakan tidak semua rumah sakit dapat ikut serta dalam program BPJS. Terdapat aturan-aturan tentang standard pelayanan yang harus diberikan kepada peserta BPJS.

“Sementara, jumlah rumah sakit di Garut juga terbilang masih sedikit dan rumah sakit swasta yang masuk dalam program BPJS juga sedikit karena ada standar pelayanan yang harus dipenuhi,” kata Tri.

Katanya, sudah ada rumah sakit swasta yang mengajukan untuk masuk menjadi anggota BPJS. Namun, setelah dilakukan pemantauan pertama oleh dinasnya, rumas sakit tersebut belum memenuhi standard.

“Makanya kita sarankan untuk memenuhi ketentuan dulu. Jadi, tidak semua rumah sakit dapat bergabung dengan BPJS, khususnya rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta itu ada yang hanya menyediakan ruangan kelas satu, atau bahkan ruangan VIP saja,” katanya.

Sumber: jabar.tribunnews.com

BULUKUMBA, BKM — Sejak satu bulan terakhir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HA Sulthan Dg Radja dipenuhi pasien demam berdarah dengue (DBD). Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak, mulai dari usia 1 tahun, murid Sekolah Dasar (SD) hingga siswa SMP.

Pasien DBD yang dirawat di RS ini bukan hanya warga berdomisili dalam kota Bulukumba. Tapi juga anak dari kecamatan Kindang, Rilau Ale dan UjungloE.

Khusus di perawatan VIP dan VVIP RSUD HA Sulthan Dg Radja, dari 15 kamar yang tersedia, 7 kamar dihuni penderita DBD. Termasuk Amanda Dwi Ramadhani, murid kelas 1 SD negeri 2 terang-terang.

Kuat dugaan, putri H Suaedy Lantara, murid kelas 1 SD ini mendapat gigitan nyamuk di sekolahnya. Apalagi, sepekan sebelumnya anak salah seorang pegawai RSUD Bulukumba, Hj Sumriati Hamkas yang juga murid SDN 2 Terang-terang juga terserang penyakit DBD dan dirawat di rumah sakit selama seminggu.

Pantauan koran ini, sejak Senin pekan lalu, sedikitnya ada 4 orang anak pasien DBD yang masuk pada Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD Bulukumba. Satu orang diantaranya anak umur 1 tahun 6 bulan berasal dari Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang.

Selain itu, pasien DBD yang dirawat di RSUD Bulukumba adalah anak Staf Ahli Bupati Bulukumba Ir Suherman Suyuti.

Bahkan seorang dokter spesial anak RSUD HA Sulthan Dg Radja juga diserang penyakit DBD. Hanya saja sang dokter tidak dirawat di RSUD, melainkan menjalani perawatan di rumahnya.

LHOKSUKON

Oleh : Jimmiriandar

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung berkelas C dengan jumlah 150 tempat tidur, di tahun 2014 berharap ditarget menjadi rumah sakit kelas B dengan jumlah 400 tempat tidur, dan hingga tahun 2018 ingin menjadi rumah sakit kelas dunia.

Demikian diungkapkan Direktur Utama RSUD Kota Bandung Taat Tagore, saat peresmian gedung instansi rawat jalan RSUD Kota Bandung, di Jalan Rumah Sakit Ujung Berung, Sabtu (1/2).

Adapun tahapnya lanjut Taat, yaitu pematangan lahan relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusian di RSUD Kota Bandung ini.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Taufiq Hidayat meminta pemerintah menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Rp 19.500 ke Rp 27 ribu per pasien.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok Ernawati menerangkan, bahwa pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai pembangunan gedung baru di RSUD Depok. Padahal rencana penambahan kapasitas dan kelas RSUD tersebut sudah ada sejak tiga tahun lalu.

Surabaya, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berlangsung sejak 1 Januari 2014. Hampir sebulan setelah pelaksanaan Menkes Nafsiah Mboi mengkritik antrean pasien di Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSU dr Soetomo Surabaya.

Tadi antrean menumpuk sekali, buat ruang lebih besar. Bisa kita atur, rakyat kita bisa di atur dan tidak perlu desak-desakan. Jangan kalah dengan luar negeri. Kita pasti bisa kok,” kritik Nafsiah saat melakukan kunjungan di RSU dr Soetomo, Rabu (29/1/2014).

Nafsiah juga meminta kepada rumah sakit tipe B dan C agar tidak serta merta merujuk pasien ke rumah sakit tipe A. “Kita harus bedakan pelayanan dengan RS tipe A dengan tipe C. Jangan diombang-ambing pasien. Kita akan buat lebih baik, pasien akan lebih nyaman ditangani satu tim. Kalau ada pasien misalnya dari Pacitan dengan sakit internis, kita tanya, apa tidak ada di sana dokter internis. Kalau ada rujuk kembali,” ungkap Nafsiah saat melakukan dialog dengan dokter di ruang pertemuan RSU dr Soetomo.

Terombang ambingnya pasien selama ini, kata Nafsiah karena tidak adanya komunikasi antar dokter spesialis. Ia berharap dengan adanya komunikasi yang lebih baik bisa menghilangkan anggapan negatif terhadap dokter. “Agar tidak dianggap sebagai profesi cari untung bagi pasien,” ujar dia.

Per tanggal 27 Januari 2014 pukul 17.00 WIB jumlah masyarakat yang mendaftar secara mandiri untuk kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) ke BPJS Kesehatan adalah sebanyak 318.420 peserta. Sementara jumlah peserta peralihan sebanyak 116.122.065 orang.

Untuk menampung lonjakan peserta mandiri, telah beroperasi pendaftaran peserta melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id. Hingga saat ini, peserta yang mendaftar melalui website sebanyak 8.608 peserta.

Pendaftaran BPJS Kesehatan bisa dikatakan sangat mudah. Masyarakat yang ingin mendaftar secara mandiri dapat membawa identitas resmi seperti KTP, KK, serta mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP). Sementara bagi WNA bisa menunjukkan Kartu Izin Tinggal Sementara/Tetap (KITAB/KITAS). Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan terdekat dan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

Sumber: detik.com

TEMPO.CO, Banyuwangi – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Taufiq Hidayat meminta pemerintah menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Rp 19.500 ke Rp 27 ribu per pasien. “Ini juga sesuai usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pusat,” kata dia, Rabu, 29 Januari 2014.

Menurut Taufiq, premi Rp 19.500 mengakibatkan pagu klaim kesehatan rendah. Padahal kenyataannya, banyak pasien yang biaya pengobatannya melebihi pagu JKN. Dia mencontohkan, RSUD Blambangan baru saja menangani pasien penderita gastritis yang biaya pengobatannya mencapai Rp 13 juta, sementara pagu JKN hanya Rp 2,1 juta.

Pada pasien rawat jalan, pagu yang tersedia hanya Rp 130-160 ribu. Pagu itu termasuk biaya radiologi, rontgen, laboratorium, dan obat selama 30 hari. Padahal biaya rontgen mencapai Rp 80 ribu dan laboratorium Rp 35 ribu.

Kecilnya pagu klaim pengobatan juga mempengaruhi jasa pelayanan tenaga medis. RSUD Blambangan menetapkan jasa pelayanan sebesar 30 persen dari pagu. Sedangkan jasa pelayanan dokter sebesar 25-30 persen dari total jasa pelayanan tenaga medis.

Taufiq mencontohkan, pagu JKN operasi caesar ibu hamil mencapai Rp 4,2 juta. Dari jumlah itu, jasa pelayanan dokter spesialis kandungan hanya Rp 300 ribu. Dibandingkan rumah sakit swasta, dokter spesialis akan mendapatkan jasa pelayanan Rp 1,5-2 juta.

Menurut Taufiq, pihaknya masih akan menghitung total kerugiaan yang diderita RSUD Blambangan selama Januari 2014. Namun dia berharap bila ada peningkatan premi, pagu klaim pengobatan dan jasa pelayanan dokter bisa meningkat.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banyuwangi Nurani Anggraini mengatakan seluruh dokter di wilayahnya mendukung program JKN, meski terdapat kekurangan di sana-sini. IDI Banyuwangi akan mengevaluasi dampak program ini terhadap kinerja dokter dan rumah sakit pada triwulan pertama. “Kami akan melihat dulu pelaksanaan JKN dalam tiga bulan ini,” kata dia.

Sumber: tempo.co

Kendati masih dalam penyelidikan kepolisian, Walikota Herman akan memanggil pihak RS.

BANDARLAMPUNG

ARGA MAKMUR