BREBESNEWS.CO

BENGKALIS – Beberapa bulan terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis, menjadi salah satu satker yang paling banyak mendapat sorotan. Mulai dari pelayanan yang dinilai semakin menurun, seringnya putus obat-obatan hingga soal banyaknya alat kesehatan yang rusak.

Rencana menjadikan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga belum kesampaian hingga hari ini. Padahal, dengam berubah menjadi BLUD, RSUD akan lebih mandiri, karena bisa mengelola keuangan sendiri, tanpa harus menunggu pengesahan anggaran atau lainnya.

“Saya rasa BLUD itu solusi terbaik, makanya kita berharap Pemerintah segera menjadikan RSUD menjadi BLUD. Dengan BLUD tak ada lagi istilah rumah sakit kehabisan stok obat atau menunggu ketuk palu baru tender beli obat, rumah sakit bisa langsung beli sesuai ketentuan BLUD itu sendiri,”ujar Ketua DPD Partai Demokrat Bengkalis, Dr. H Sulaiman Zakaria Belum lama ini.

Mantan Sekda Kabupaten Bengkalis tersebut mengaku sering mendengar keluhan terkait putusnya obat-obatan di RSUD, banyaknya alat kesehatan yang rusak dan lainnya. Kondisi seperti itu tidak akan terjadi kalau kewenangan pengelolaan itu berada di tangan manajamen RSUD.

Menjawab soal menurunnya kwalitas pelayanan RSUD, kata pria yang akrab disapa Leman ini mengatakan, dirinya tidak ingin campur tangan terlalu jauh terkait keberadaan RSUD. Hanya saja, ketika dirinya masih menjabat Sekda, saat itu Pemkab Bengkalis pernah mendatangkan konsultan ke RSUD, untuk melatih bagaimana mmberikan layanan yang baik kepada pasien maupun para pengunjung.

“Ya waktu itu tujuan kita semata-mata bagaimana memberikan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Kalau sekarang bagaimana, apakah menurun atau semakin baik, terus terang saya kurang tau itu,” ujar pria yang sering sapa Leman.

Sebelumnya Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Sofyan S.PdI juga mendesak manajemen RSUD untuk secepatnya membentu BLUD. Sofyan juga berharap RSUD terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Banyak persoalan yang kita temukan saat kita melakukan sidak ke RSUD beberapa waktu lalu. Ya mulai dari pelayanan, banyaknya alat kesehatan yang rusak dan berbagai persoalan lain. RSUD memang harus di evaluasi total, agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat sekaligus memuaskan masyarakat,” ujar Sofyan. (ias)

Sumber: riauheadline.com

JAKARTA– Meskipun tidak diwajibkan seperti fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah, faskes swasta diharapkan bisa bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian, saat ini yang masih menjadi kendala sebagian RS swasta belum bergabung dengan BPJS Kesehatan adalah karena kurang memahami sistem JKN dan BPJS itu sendiri.

Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kamar Dagang Industri (Kadin), James Riady, mengatakan pihak swasta sangat mendukung dan memiliki peranan penting dalam menyukseskan program JKN ini. Hanya saja, menurut James, sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Pasalnya belum semua faskes, khususnya swasta yang memahami sistem baru ini dan masih ragu untuk bergabung.

“Kendalanya lebih banyak karena ketakutan RS, lantaran kurang paham tentang BPJS kesehatan. Selain itu, tidak ada dinamisme di dalam rumah sakit untuk bisa meresponi sistem baru,” kata James, di sela-sela acara diskusi implementasi BPJS Kesehatan, yang diselenggarakan Kadin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (5/2) pagi ini.

Saat ini tercatat sebanyak 1750 RS yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, di mana 919 diantaranya adalah swasta, dan 641 milik pemerintah. Total seluruh RS di Indonesia sekitar 2200.

Sebanyak 17 RS Siloam di bawah payung Lippo Group sendiri direncanakan ke depan akan bergabung dengan BPJS Kesehatan. Walaupun tidak diwajibkan, RS swasta secara bertahap akan menjadi mitra BPJS lantaran seluruh rakyat pada 2019 nanti menjadi peserta BPJS.

James mengatakan, hadirnya BPJS Kesehatan merupakan terobosan dan kemajuan dalam pembangunan bangsa. Selain memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, sistem ini juga membawa keuntungan bagi RS swasta.

Terutama semakin tingginya demand side atau permintaan karena kemampuan warga untuk membeli jasa RS semakin baik. Hal ini meningkatkan pangsa pasar RS. Hanya saja, kata James, yang menjadi persoalan sekarang adalah suplay side atau ketersediaan baik dari kuantitas maupun kualitasnya masih kurang. Mulai dari fasilitas, tempat tidur, tenaga kesehatan (nakes), dan layanannya.

Faktor ketersediaan ini perlu dipersiapkan mulai sekarang, terutama untuk menghadapi persaingan pada. ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 mendatang, di mana pasar Indonesia terbuka luas untuk asing, dan sebaliknya. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi RS swasta, di mana selain melayani peserta JKN, juga perlu mempersiapkan diri untuk melayani yang komersial kelas atas bagi level internasional.

Hingga saat ini dari sisi kuantitas, rasio jumlah faskes, tempat tidur dan juga nakes belum cukup memadai bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kalau pun cukup, distribusinya tidak merata di seluruh pelosok. Dari sisi kualitas, sudah ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih kurang untuk ke depan. Misalnya belum semua faskes memenuhi akreditasi baik regional maupun internasional.

Indonesia, kata James, punya waktu dua tahun lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi moment kompetisi di 2015. Pasalnya AEC merupakan moment penting terhadap perkembangan ekonomi dunia, di mana saat itu dengan Rp2 triliun Produk Domestik Bruto dan lebih dari 100 juta konsumen kelas menengah ke atas menjadikan pasar Asean adalah yang terbesar ketiga di dunia.

“Justru persaingan sektor kesehatan kita dimulai tahun 2015. Ini moment penting karena Indonesia sendiri adalah salah satu negara dalam posisi terbaik karena pertumbuhan ekonominya terbesar di Asean,” kata James. (D-13/SP)

Sumber: investor.co.id

JAKARTA– Hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia menjadi sebuah bukti nyata bahwa Indonesia terus melakukan terobosan dan kemajuan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady. Menurut dia, sistem kesehatan yang full coverage seperti BPJS kesehatan sangat dibutuhkan di Indonesia.

James menilai setiap orang berhak mendapatkan fasilitas kesehatan terbaik, jika mereka sudah sehat maka mereka akan sejahtera karena kesehatan merupakan bagian dari sebuah kehidupan. “Hadirnya BPJS kesehatan merupakan salah satu bentuk pekerjaan besar yang dilakukan pemerintah, hal inilah yang harus didukung pihak swasta,” ujar dia dalam acara ” Diskusi BPJS Kesehatan” di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (5/2).

James mengatakan, peran swasta adalah mendukung implementasi BPJS, salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah keterlibatan rumah sakit swasta menjadi jejaring BPJS kesehatan.

Saat ini baru 900 rumah sakit yang bergabung menjadi jejaring BPJS kesehatan dari total 4000 rumah sakit yang ada di Indonesia.

Menurut James, rumah sakit swasta perlu diberikan sosialisasi lebih dalam lagi mengenai apa itu BPJS kesehatan karena baru sebagian besar rumah sakit swasta yang mengerti BPJS kesehatan. “Rumah sakit swasta di daerah kebanyakan belum mengetahui BPJS kesehatan, inilah yang harus ditingkatkan sosialisasinya,” ujar dia

James mengatakan kualitas pelayanan kesehatan pun harus ditingkatkan karena BPJS kesehatan tidak akan berarti tanpa kualitas pelayanan kesehatan yang hebat.

Kualitas kesehatan yang hebat terlihat dari pelayanan tenaga kesehatan yang ramah serta alat alat kesehatan yang modern serta didukung dengan teknologi kesehatan seperti radiologi.

James mengatakan kebutuhan akan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut dia Indonesia membutuhkan setidaknya US$ 1 triliun untuk sektor kesehatan maka dari itu dengan adanya BPJS kesehatan semua aspek harus benar benar sempurna mulai dari tenaga, rumah sakit, alat-alat kesehatan serta obat-obatan.

James menjelaskan BPJS kesehatan secara tidak langsung akan meningkatkan demand side khususnya jumlah pasien maka dari itu supply side-nya harus ditingkatkan terutama jumlah tempat tidur dan tenaga kesehatan.

“BPJS kesehatan juga harus didukung oleh supply side yang baik, tidak apa apa belum sempurna tapi dengan terus melakukan perbaikan, BPJS kesehatan akan bisa sempurna,” ujarnya. (dho)

Sumber: investor.co.id

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pihak kontraktor pembangunan rumah sakit di Sentolo Kulonprogo, PT Trisna Karya masih berkoordinasi untuk menyelesaikan pembangunan.

Perusahaan tersebut melalui pengawas proyek, Budi Santoso membenarkan jika untuk sementara waktu proyek diberhentikan. Dia berdalih, sampai saat ini kontraktor tidak mampu menalangi proyek ini hingga selesai, sehingga proyek itu diberhentikan.

SAMARINDA

BENGKULU

INILAH.COM, Jakarta – Dinas Kesehatan DKI akan mendorong puskesmas di tingkat kecamatan menjadi rumah sakit (RS) tipe D untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi warga.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/2/2014). Saat ini, kata Dien, kapasitas pelayanan puskesmas di ibu kota sudah dapat disetarakan menjadi RSUD, atau paling tidak RS tipe D.

“Kami mendorong puskesmas kecamatan dan kelurahan untuk menjadi rumah sakit (RS) tipe D,” kata Dien.

Untuk menjadi RS tipe D, lanjut dia, memiliki syarat minimal 40 tempat tidur, ada dokter spesialis, dan pasiennya berjumlah 850 hingga 1.000 per hari. Dalam APBD DKI Jakarta 2014, sejumlah puskesmas yang akan dijadikan puskesmas rawat inap yakni Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, Tanjung Priok, Makasar, dan lainnya.

Menurutnya, Pemprov DKI memiliki 25 puskesmas rawat inap, dan akan ditambah 10 puskesmas lagi. Selain telah melayani rawat inap, tak sedikit puskesmas di Jakarta yang telah menempatkan dokter spesialis serta alat-alat kesehatan terbaru.

“Kalau kapasitas dinaikkan, maka puskesmas akan optimal dalam memberikan pelayanan primer, pasien bisa ditampung, dan masyarakat lebih puas,” ujarnya.

Upaya ini juga untuk mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya yang sebelumnya telah banyak mengubah status puskesmas menjadi RSUD.

Pemprov DKI Jakarta akan menambah sebanyak 10 puskesmas rawat inap tahun ini. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menambahkan, jumlah itu termasuk puskesmas yang direhabilitasi total dan ditingkatkan. [yeh]

Sumber: web.inilah.com

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan membentuk tim untuk menyelidiki kasus pembuangan pasien oleh petugas rumah sakit di Lampung pada 21 Januari lalu.

Pasien lansia dengan nama Suparman (64) diturunkan dari ambulans di gardu kawasan Sukadanaham, Tanjungkarang Barat, Lampung. Warga yang menemukan pasien lansia itu, langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.

Setelah diperiksa, kondisi pasien mengalami penyakit jiwa dan pihak RSUD tidak memiliki dokter jiwa, lalu dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek. Hanya bertahan beberapa jam, nyawa Suparman ini tidak terselamatkan lagi.

“Kami sudah membentuk tim untuk melihat dan menyelidiki kebenaran kasus itu,” kata Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Selasa (4/2/2014).

Dia mengatakan berdasarkan keterangan dari RS, tidak ada yang dibuang namun dirujuk.

“RS tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pasien, baik pasien itu miskin maupun kaya,” katanya.

Dia menegaskan, jika tim yang sudah diterjunkan tersebut, menyatakan bahwa petugas dan RS melakukan kesalahan maka Kemenkes akan memberikan sanksi keras.

Anggota Komisi IX DPR RI Zuber Safawi mengatakan tindakan tersebut diduga disengaja dan terstruktur oleh pejabat yang berkepentingan di lingkungan rumah sakit.

Oleh karena itu, penyidik kepolisian sudah mulai menarget pejabat yang lebih tinggi.

DPR mendukung pengusutan hingga pejabat paling tinggi di RS tersebut. (antara/yus)

Sumber: bisnis.com

Irwan Pastikan Pelayanan Semakin Baik

SAROLANGUN