KLATEN, suaramerdeka.com – Dinas Kesehatan Klaten siap membantu pengurusan izin operasional Rumah Sakit (RS) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (RS IPHI) Milik Yayasan Jamaah Haji Kecamatan Pedan. Pada 21 Februari lalu, operasional RS tersebut dihentikan karena belum mengantongi izin.

Padahal RS tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun dan mempunyai pasien yang cukup banyak. Sejak diberikan surat penghentian operasional, RS diberikan waktu hingga pekan ini untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya RS tak boleh melayani pasien sebelum mengurus izin operasional.

”Pengelola sudah kami minta sudah segera mengurus izinnya, saat ini mereka baru mengantoni izin pendirian RS saja. Kami siap memfasilitasi pengurusan izin tersebut. Saya harap pekan ini, sudah mulai diurus,” kata Kepala Dinkes Klaten dr Ronny Roekmito MKes di kantornya, Senin (3/3).

Izin pendirian RS diterbitkan Bupati, tapi belum mendapat izin operasional sementara dari Bupati jadi seharusnya tak boleh
beroperasi. Pengobatan pasien rawat jalan yang biasa dilayani di RS IPHI, untuk sementara waktu bisa dialihkan ke RS atau puskesmas terdekat, sehingga pelayanan masyarakat tak terganggu.

Ronny menambahkan, sesuai prosedur, pendirian RS harus mengantongi izin pendirian RS dan izin operasional sementara. Untuk RS kelas C dan D, izin diterbitkan oleh Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Setelah itu baru bisa beroperasi. Tahap berikutnya, pengelola mengurus izin operasional RS dan penentuan kelas RS.

”Khusus RS tipe C dan D, izinnya cukup dari bupati hanya perlu memberikan pemberitahuan ke Provinsi dan ada semacam rekomendasi. Sebenarnya prosesnya mudah, namun aturan yang harus dipenuhi memang cukup ketat terutama masalah kecukupan SDM di RS tersebut,” tegas Ronny.

Sumber: suaramerdeka.com

LENSAINDONESIA.COM: Berbagai bidang layanan untuk masyarakat terus digencarkan Pemprov Jawa Timur. Salah satu fokus yang kini terus dikembangkan adalah bidang kesehatan. Berkaitan itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo terus mendalami hubungan kerjasama dengan negara Jepang melalui Yayasan Kobe International Medical Alliance (Kobe IMA).

Kerjasama meliputi berbagai hal. Diantaranya transfer ilmu kedokteran melalui pertukaran tenaga medis, pengadaan alat kesehatan penyakit dalam dan peralatan medis lainnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan mutu para tenaga medis dan rumah sakit yang ada di Jatim. Soekarwo berharap pasien di Indonesia, khususnya Jatim yang membutuhkan operasi transplantasi nantinya tak perlu ke luar negeri, karena segera akan bisa dilayani di Surabaya,

SENTUL – Tim dokter gabungan yang melakukan operasi transplantasi hati Muhammad Sayid Hafidz (7) di Rumah Sakit Pertamedika Sentul City, Jawa Barat, mengadakan acara pemotongan tumpeng. Acara tumpengan yang digelar hari ini itu sebagai syukuran karena berhasil melakukan operasi pencangkokan hati Hafidz dengan donor ayahnya sendiri, Sugeng Kartika.

Tim dokter gabungan ini berasal dari RS Pertamedika, RSUD dr. Soetomo Surabaya, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS Hasan Sadikin Bandung. Tim ini dibantu oleh ahli transplantasi hati dari Jepang, Profesor Koichi Tanaka yang sudah 2500 kali melakukan operasi cangkok hati.

“Ini salah satu keberhasilan anak bangsa. Kami berharap kami bisa sembuhkan Hafidz dan juga penderita liver lainnya,” ujar Presiden Direktur PT. Pertamedika Sentul DR Dany Amrul Ichdan siang tadi.

Menurut Dany, angka kematian akibat penyakit liver dan jantung yang meningkat saat ini menggugah rumah sakitnya untuk menyediakan pelayanan unggulan berupa pusat hati dan jantung (Liver dan Cardiac Center). Sementara tim dokter untuk pencangkokan hati Hafidz, kata dia, sudah disiapkan sejak September 2013 lalu.

Setelah mempersiapkan segala kelengkapan dan pemeriksaan untuk Hafidz, tim dokter yang disebutnya sebagai Dream Team itu baru bisa melaksanakan operasi pada 24 Februari. Proses operasinya berlangsung selama 13 jam.

“Kami sempat ragu karena rumah sakit ini baru dibangun. Tapi kami yakin sekali bisa melakukannya, sehingga kami putuskan lakukan operasi itu. Ada mukjizat di balik operasi ini bersama dream team kami untuk Hafidz,” sambungnya.

Dalam syukuran ini, tidak semua anggota tim dokter hadir. Hanya dokter dari RS Pertamedika saja yang hadir serta beberapa dokter tamu. Termasuk salah satunya Dr. Tjhang Supardjo, SpBD (hepatobilier), yang ahli dalam pengobatan liver. Ia salah satu dokter Indonesia yang sudah 70 kali melakukan operasi cangkok hati.

“Operasi transplantasi ini tidak mengenal batasan umur pasien. Itu tergantung dari kondisi tubuhnya juga. Ada yang bayi 2,5 bulan pernah dioperasi, ada yang lansia 80 tahun. Jadi kita lihat saja perkembangannya. Semoga operasi ini bisa membawa kesembuhan untuk Hafidz,” kata Dr. Tjhang.(flo/jpnn)

Sumber: msn.com

WATAMPONE, FAJAR — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Bone, tidak akan menerima lagi lulusan akademi kebidanan maupun perawat. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Pasalnya, perawat dan bidan sudah menumpuk di rumah sakit tipe B ini.

Kepala Sub Bagian Humas, Hukum dan Promosi, RSUD Tenriawaru Bone, Ramli, menegaskan, untuk saat ini pihaknya sudah tidak lagi menerima jurusan keperawatan dan kebidanan. Jumlah perawat dan kebidanan baik honorer maupun yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengabdi di rumah sakit ini sudah mencapai 800 orang lebih.

Menurut Ramli, untuk perawat dan bidan yang berstatus honorer di RSUD Tenriawaru, jumlahnya sudah mencapai 312 orang ditambah honorer jurusan lain yang jumlahnya secara total mencapai 526 orang. “Bupati Bone juga telah mengeluarkan instruksi untuk tidak lagi menerima honorer,” paparnya.

Kondisi ini juga, sebut Ramli, membuat anggaran gaji untuk para honorer di membengkak. Dari 526 orang honorer, pihak rumah sakit harus mengeluarkan anggaran Rp3.4 miliar pertahun untuk menggaji para honorernya. Apalagi, sebutnya, gaji untuk honorer tidak dianggarkan dalam APBD, melainkan murni dari pendapatan asli rumah sakit.

“Untuk gaji honorer tidak dianggarkan melalui APBD. Sehingga, pembayarannya murni dari hasil pendapatan RSUD,” kata Ramli, kemarin. (m02/kas)

Sumber: fajar.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — RSUD Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat, telah menyiapkan ruangan khusus bagi calon anggota legislatif (caleg) yang depresi pascaPileg 9 April mendatang. Selain ruangan khusus, rumah sakit pemerintah ini juga telah menyiagakan dokter ahli jiwa.

Direktur Utama RSUD Bayu Asih Purwakarta, Agung Darwis, mengatakan, langkah ini merupakan inisiatif dari rumah sakit sendiri. Pasalnya, jumlah caleg yang menyalonkan dengan kuota yang akan jadi jauh lebih banyak. Saat pelaksanaan tes kesehatan dan kejiwaan saja, ada 570 caleg. Sedangkan, kuota untuk anggota DPRD Kabupaten Purwakarta hanya 45 orang.

“Jadi, potensi caleg depresinya jauh lebih besar,” ujar Agung, kepada Republika, Ahad (2/3).

Apalagi, merujuk pada pengalaman Pileg 2009 lalu, ada sejumlah caleg yang mengalami depresi. Meskipun, depresi yang mereka derita tidak terlalu akut.

Karena itu, sudah seharusnya RSUD menyiapkan kamar dan dokter khusus bagi para caleg ini. Dari berbagai ruangan yang ada, kamar khusus itu akan tersedia di antaranya di Ruang Dahlia, Melati, dan Anggrek.

Ruangan yang disediakan tersebut, akan disesuaikan dengan kemampuan finansial dari caleg yang bersangkutan.

Pasalnya, pada Pileg 9 April mendatang, para kontenstannya tak hanya dari kalangan atas. Melainkan ada juga dari kalangan bawah yang mencoba peruntungan terjun ke dunia politik.

Akan tetapi, jika pascapencoblosan nanti ada caleg yang depresi, tentunya RSUD akan melindungi identitas mereka. Supaya, pengobatan mereka bisa berjalan dengan maksimal. Tapa, harus takut ketahuan oleh publik.

“Kami juga akan menjaga nama baik keluarga caleg tersebut,” ujarnya.

Untuk pengobatannya, lanjut Agung, ada dua pola. Yakni, pola rawat jalan. Yakni untuk depresi yang ringan. Serta pola rawat inap, bagi caleg yang menderita depresi akut.

Sumber: republika.co.id

Kadinkes: Struktur Organisasi Tidak Tercantum RSUD Waru
WARU

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, masih banyak rumah sakit (RS) swasta di Ibu Kota yang belum mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Dien, dari 152 RS swasta di Jakarta, hanya 81 RS yang sudah mengikuti program BPJS. Sementara 71 rumah sakit lainnya menolak untuk bergabung dalam program pemerintah pusat tersebut.

“Alasan mereka karena tidak cocok dengan sistem pembayaran Indonesian Case Based Groups (INA CBGs) yang diterapkan di BPJS,” ujar dia di Balai Kota, Senin (3/3).

Meski masih banyak RS swasta yang menolak ikut BPJS, kata Dien, pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap tak terganggu. Sebab, masih ada 340 puskesmas serta 88 klinik kesehatan yang menerima pasien BPJS. Jumlah itu, menurut Dien, masih sanggup untuk melayani seluruh warga Jakarta.

Dien juga mengatakan, Jakarta adalah provinsi dengan jumlah tempat layanan kesehatan terbanyak yang telah ikut dalam program BPJS. Ke depan, kata dia, tugas pemerintah adalah melakukan upaya preventif agar tidak semua warga harus ke rumah sakit. Sehingga, pelayanan di puskesmas sebagai layanan kesehatan primer masyarakat harus diperkuat.

“Kalau di luar negeri itu rumah sakit sepi. Karena upaya preventifnya jalan. Itu yang akan kita galakkan,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id