manajemenrumahsakit.net :: SOLO – Di ulang tahunnya yang ke-65 RSUD Dr Moewardi Surakarta mendapatkan penghargaan Lulus Akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tingkat Paripurna bintang lima periode 11 November 2014 – 10 November 2017.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan di gedung Nusa Indah rumah sakit setempat, Sabtu (10/1) oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan, Sri Henni Setiawati, kepada Direktur RSDU Dr Moewardi Basuki Sutarjo yang disaksikan Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Heru Sudjatmoko, dan seluruh Civitas Hospitalia.

Basuki Sutarjo menyatakan, penghargaan yang diterima rumah sakitnya makin mempertebal keyakinan untuk lolos dalam survei yang digelar tim monitoring dari Amerika Serikatuntuk diajukan dalam Internasional Join Commission International (JCI) pada Maret-April mendatang. “Bila penghargaan JCI bisa diraih, maka RSUD Dr Moewardi menjadi salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan penduduk di dunia,” ucapnya optimistis.

Basuki menyatakan, rumah sakit yang dipimpinnya kini memiliki 1.959 pegawai, yang terdiri atas 30 dokter, 86 dokter spesialis, dengan 808 kamar ini berusaha terus mengembangkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kesetian kepada pelanggan. Namun demikian, pihak rumah sakit masih kekurangan tempat tidur rawat inap khusus kelas III sebanyak 254 buah.

“Kami berharap Pemprov Jateng menganggarkan dana untuk pembangunan kamar kelas III dan ruang parkir. Hingga kini RSUD menampung pasien tidak hanya wilayah Jateng, tetapi juga pasien dari Jatim bagian barat dan DIY bagian Timur,” katanya. (Budi Sarmun S/CN34/SM Network)

Sumber: suaramerdeka.com

manajemenrumahsakit.net :: Denpasar – Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Bali, dr Gede Bagus Darmayasa, mengaku kewalahan menangani pasien yang meningkat signifikan setelah dihentikannya layanan jemput pasien dan kunjungan rutin ke berbagai puskesmas.

“Jika sebelumnya pasien yang berkunjung maksimal 90 orang per hari, mulai awal Januari ini rata-rata menjadi sekitar 150 pasien,” katanya di Denpasar, Minggu.

RSJ yang berlokasi di Kabupaten Bangli itu tidak memungkinkan lagi melakukan layanan jemput pasien dan layanan keliling sejak pemberlakuan UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

UU tentang Kesehatan Jiwa mengharuskan pelayanan kesehatan dilakukan secara terintegrasi, khususnya untuk pasien gangguan jiwa yang telah mengantongi kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasien rawat jalan RSJ Bangli, ujar dia, harus melakukan perawatan berjenjang. Yakni, mulai dari puskesmas, jika tidak memungkinkan di puskesmas pasien harus ke rumah sakit di tingkat kabupaten/kota.

“Dari RSUD barulah naik ke RSJ atau masyarakat bisa langsung ke RSJ,” ucapnya.

Meskipun mengaku kewalahan, dr Bagus mengatakan tidak akan melakukan penambahan tenaga medis.

“Kami mengoptimalkan tenaga yang sudah ada. Kalau sebelumnya pasien yang datang itu biasanya sudah dapat terlayani maksimal hingga pukul 12.00 Wita, sekarang waktunya juga menjadi bertambah,” katanya.

Ia menambahkan, pasien gangguan kejiwaan yang berobat ke RSJ itu datang dari berbagai kabupaten/kota di Bali.

Walaupun dihadapkan dengan peningkatan kunjungan pasien, ia berpandangan dengan sistem layanan yang baru ini pihaknya cukup terbantu dari sisi kemudahan melakukan tabulasi kondisi pasien.

“Di sisi lain, kami berharap teman-teman kabupaten/kota untuk sama-sama peduli pada pasien gangguan jiwa,” ujarnya. (KR-LHS)

Sumber: antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: Mamuju

manajemenrumahsakit.net :: SOLO – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Moewardi Surakarta, hendak mengajukan permohonan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk bisa menggunakan lahan di kompleks Balai Besar Rehabilitasi Sosial dan Bina Daksa (BBRSBD) Prof Dr Soeharso Surakarta.

Persetujuan hibah dari Kemensos akan menjadi pijakan bagi pihak rumah sakit untuk membangun ruang parkir sekligus kamar rawat pasien, dan perkantoran.

Hal itu dikatakan, Direktur RSUD Dr Moewardi, Basuki Sutarjo menjawab pertanyaan suaramerdeka.com terkait penyediaan satuan ruang parkir.

“Alternatif yang akan kami lakukan untuk membangun ruang parkir adalah dengan memohon hibah lahan di BBRSBD Prof Dr Soeharso Surakarta (belakang RSUD) lewat Kemensos, apakah nanti sifatnya hibah atau tukar guling, tapi kami akan berupaya ke sana,” terang basuki.

RSUD juga sudah meminta izin kepada Pemprov Jateng, atas rencana ini kepada Wakil Gubernur (Wagub) Heru Sudjatmoko saat menghadiri peringatan HUT ke-65 RSUD Dr Moewardi.

Basuki memaparkan, bila alternatif permohonan hibah ini bisa direalisasikan, RSUD akan mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp 80 miliar ke pusat dan pemprov untuk membiayai pembangunan gedung 10 lantai untuk menampung parkir kendaraan roda dua-empat dan kantor. Selain itu, di gedung yang sama juga bisa dibangun kamar pasien kelas III dengan kapasitas 254 tempat tidur.

“Persoalan kekurangan parkir dan tempat tidur bagi pasien kelas III bisa terselesaikan setelah bangunan 10 lantai ini bisa terwujud,” katanya.

Sementara berdasarkan kajian, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Surakarta 2013, menyebut dalam sehari jumlah mobil yang diparkirkan sebanyak 267 kendaraan, sepeda motor 1.128 kendaraan.

Belakangan jumlah ini membengkak karena banyak keluarga pasien atau pembesuk memarkirkan kendaraanya di jalur lambat dan gang kampung di sekitar rumah sakit.

Sumber: suaramerdeka.com

manajemenrumahsakit.net :: Tebing tinggi – Peresmian Rumah Sakit Umum PT. Sri Pamela Medika Nusantara di jalan Sudirman Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sukses dan Rumah Sakit ini Louncing ke persertaan JKN-BPJS Kesehatan. Endang Hidarwati Direktur BPJS mengatakan kepada wartawan BNO Sabtu 10/01.

Rumah Sakit PTPN III sudah ada pada jaman dahulu dan memberi atensi yang luar biasa dan sekarang berdiri sendiri menjadi PT. Sri Pamela Medika Nusantara serta menjadi mitra BPJS Kesehatan ujarnya.

Direktur Keuangan PTPN III Irwan Palawi juga menyampaikan Rumah Sakit Swasta dikelola sendiri dan dahulu Rumah Sakit ini unit usaha PTPN III dan sekarang berdiri sendiri tentunya berusaha sendiri serta focus pada usahanya tandas Irwan Palawi.

Dr. Hj. Nina Direktur Rumah Sakit tersebut mengatakan kita harus bekerja disegala lini di bidang kesehatan lagi pula Rumah Sakit ini berdiri sendiri atau mandiri kata Dr. Hj. Nina mengakhiri pembicaraan. (WR)

Sumber: buananusantaraonline.com

manajemenrumahsakit.net :: Mamuju (ANTARA Sulbar) – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat berharap agar rumah sakit umum daerah (RSUD) Provinsi Sulbar dapat menjadi rumah sakit rujukan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan

“Pengelolaan rumah sakit Sulbar mestinya kedepan dapat visioner dengan menjadikan rumah sakit Sulbar sebagai rumah sakit rujukan memberikan pelayanan medis secara maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Sabtu.

Ia mengatakan, DPRD Sulbar akan berjuang bersama pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk rumah sakit Sulbar agar maksimal melayani masyarakat.

“Akan dialokasikan anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit Sulbar dan itu untuk semakin membuat kualitas pelayanan di rumah sakit Sulbar semakin memadai,” katanya.

Menurut dia, konsistensi DPRD Sulbar berjuang untuk perbaikan pengelolaan rumah sakit Sulbar adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp24 miliar dari total Rp1,4 triliun APBD Sulbar untuk rumah sakit Sulbar.

“Sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit umum daerah Provinsi mesti dibenahi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, dan anggaran APBD akan dialokasikan untuk program itu,” katanya.

Ia mengatakan, selain peningkatan sarana dan prasarana RSUD Sulbar yang pengelolaannya sampai saat ini masih dianggap buruk juga butuh pembenahan manajemen apalagi di rumah sakit tersebut tidak memiliki pemimpin defenitif.

“Perlu dibenahi RSUD Sulbar yang seperti anak ayam kehilangan induk setelah kepala rumah sakit tersebut diproses hukum karena dugaan kasus korupsi,” katanya.

Menurut dia, butuh pemimpin di rumah sakit tersebut yang bisa menjalankan kepemimpinan yang baik, memberikan pelayanan medis secara maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kekosongan jabatan di RSUD Sulbar perlu diisi dengan pejabat yang memahami manajemen pengelolaan rumah sakit berlatar belakang ahli manajemen dan paham pengelolaan rumah sakit agar lebih maksimal melayani masalah kesehatan masyarakat yang tentu tidak pula hilang fungsi sosial dan keahliannya di bidang kesehatan,” ujarnya.

Menurut dia, kekosongan jabatan di RSUD Sulbar jangan dibiarkan berlarut larut karena akan mengganggu pelayanan kesehatan.
FC Kuen

Sumber: antarasulsel.com

manajemenrumahsakit.net :: PLYMOUTH — Sebuah rumah sakit di Plymouth mengeluarkan kebijakan yang melarang pengiriman Pizza Hut ke fasilitasnya.

Pelarangan dilakukan dalam upaya meningkatkan pola makan sehat di lingkungan rumah sakit.

Rumah Sakit Derriford di Plymouth mengatakan, pengiriman makanan seperti Pizza tak dianjurkan dilakukan ke rumah sakit. Mereka telah membuat kesepakatan dengan gerai Pizza Hut terdekat. Pizza Hut sendiri belum menanggapi berita tersebut.

BBC News, Kamis (8/1) melaporkan dalam sebuah artikel rumah sakit yang mengatakan tengah berkomitmen meningkatkan pola makan sehat. Mereka ingin mempertahankan komitmen untuk meningkatkan pilihan makan sehat bagi staf, pasien, dan pengunjung rumah sakit.

“Sebagai bagian dari pekerjaan kami terkait kebersihan dan kontrol makanan, pengunjung rumah sakit tak dianjurkan membawa makanan dari luar,” ungkap pernyataan rumah sakit tersebut.

Sumber: republika.co.id

manajemenrumahsakit.net :: [BEKASI] Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, membangun gedung rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jalan Mayor Oking, Bekasi Timur. Anggaran yang disediakan dalam APBD 2015 ini sebesar Rp 102 miliar membangun gedung 8 lantai untuk melayani pasien tidak mampu.

“Gedung RSUD sudah dianggarkan dalam APBD murni tahun 2015 sebesar Rp 102 miliar,” ungkap Kepala Dinas Bangunan dan Pemukiman Kota Bekasi, Dadang Ginanjar, Selasa (6/1).

Dia mengatakan, sejak awal sudah direncanakan pembangunan gedung dengan 10 lantai namun setelah dilakukan kajian, kontur tanah hanya mampu untuk pembangunan 8 lantai. Mengingat, lokasi pembangunan gedung RSUD berada di pinggir Kali Bekasi.

“Target kita, pembangunan gedung selesai pada akhir tahun 2015 atau paling lambat Maret 2016,” kata Dadang.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan dengan adanya gedung baru ini, akan ada penambahan fasilitas kesehatan bagi warga tidak mampu.

“Semua pasien yang masuk nantinya dibiayai pemerintah dan memang diperuntukan untuk warga tidak mampu,” kata Rahmat.

Dia mengatakan, gedung untuk memfasilitasi warga yang mempunyai sejumlah jaminan kesehatan. Di antaranya, mereka yang memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.

Saat ini, RSUD Kota Bekasi sudah memiliki dua gedung yakni gedung lama dan satu gedung 8 lantai, lokasinya persis di samping gedung RSUD yang lama, di Jalan Pramuka, Bekasi Selatan.

Penambahan gedung baru 8 lantai berikutnya untuk menampung banyaknya warga yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pembangunan gedung RSUD baru 8 lantai, akan dibangun pula fasilitas pendukung berupa jembatan penghubung.

Nantinya, kedua bangunan RSUD Kota Bekasi terhubung dengan jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar jembatan 7 meter melintasi di atas Kali Bekasi.

Pengerjaan pembangunan jembatan ini menyerap anggaran sebesar Rp10 miliar yang telah dialokasikan dari APBD 2014.

Selain itu, Pemerintah Kota semakin memperhatikan warganya dengan pembangunan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

“Kita juga akan membangun gedung Puskesmas yang tersebar di 10 titik dengan anggaran Rp 29 miliar,” kata Dadang.

Pemkot Bekasi juga akan meningkatkan fasilitas Puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit tipe D.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan, berharap pemerintah daerah segera menambah jumlah Puskesmas agar pelayanan kesehatan tidak hanya difokuskan di RSUD Kota Bekasi saja.

“Saya minta agar Puskesmas ditambah jumlahnya, minimal satu Puskesmas ada di setiap kelurahan agar tidak tersentralistik ke RSUD. Cakupan pelayanan kesehatan bagi warga yang jauh dari pusat kota bisa lebih terlayani,” kata Ronny.

Dia mengatakan, DPRD mendukung pembangunan gedung baru tersebut untuk melayani pasien kelas 3 karena pada kenyataannya warga Kota Bekasi yang kurang mampu justru sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. [160/N-6]

Sumber: beritasatu.com

manajemenrumahsakit.net :: MEDAN – Manajemen RSUD Dr Pirngadi Medan menyiapkan tim untuk melaksanakan akredtasi rumah sakit. Dengan dibentuknya tim tersebut, jelas Kasubag Hukum dan Humas RS Pirngadi Edison Perangin-angin SH MARS, maka akan ditentukan target mana yang akan dilaksanakan. “Mengenai target mana yang akan dicapai, ini ditentukan ketua tim akreditasi yang akan melakukan rapat hari ini (Kamis),” kata Edison, Rabu (7/1/2015) di ruang kerjanya.

Sebelumnya, ujarnya, sistim akreditasi rumah sakit berdasarkan type dimana rumah sakit Pirngadi bertype B sejak tiga tahun lalu. Namun, sejak diberlakukannya sistim Join Commited Internasional (JCI) maka sistim akreditasi memiliki 4 jenjang. Untuk akreditasi sendiri dilaksanakan setiap tiga tahun sesuai UU RS Nomor 44 Tahun 2009.  “Mengacu kepada UU RS itu, kita menndaklanjutinya dengan membentuk tim dan diharapkan tahun ini, rumah sakit Pirngadi sudah terakreditasi dengan mengundang Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dari Jakarta untuk melakukan penilaian,” terang Edison.

Mengenai  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, sebut Edison dalam Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, kemudian pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Dijelaskannya lagi,  pengertian akreditasi rumah sakit diantaranya merupakan pengakuan yang diberikan kepada rumah sakit oleh Pemerintah melalui badan yang berwenang yaitu KARS, karena rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan.

Adapun penilaian yang dilakukan KARS nantinya, jelas Edison lagi ada 4 yaitu tentang kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien, kelompok standar manajemen, sasaran keselamatan pasien dan sasaran milenium development goals sperti penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah menilai ada beberapa hal bagi rumah sakit Pirngadi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pertama untuk meningkatkan status perlu evaluasi SDM.  “Dari sisi manajemen harus benar-benar profesional. Dirut tidak boleh memposisikan diri sebagai kepala dinas yang dilayani tetapi dia seorang pelayan. Harus melakukan pemeriksaan setiap hari keruangan-ruangan pelayanan,” harapnya.

Selain itu, menurut politisi PAN ini, direktur rumah sakit Pirngadi harus membuat terobosan dengan cepat, jangan lebih kepada orientasi proyek. ‘Bagaimana melayani masyarakat itu yang paling penting. Sarana dan prasarana harus membuat orang nyaman seperti penataan parkir, penataan bangunan yang tidak terkesan kumuh. Jangan live service saja, diluar tampak bagus,” tukas Bahrumsyah. (Mt/Man)

Sumber: matatelinga.com

manajemenrumahsakit.net :: Sorong, Jubi – Per 1 Januari 2015 lalu Rumah Sakit Angkatan Laut (RS. AL) dr. R. Oetojo Sorong, Papua Barat siap menerima pasien peserta BPJS yang akan melakukan pengobatan ke Rumah Sakit tersebut, yang terletak di Jln. Ahmad Yani Klademak 3 Kota Sorong, Papua Barat.

“Per satu Januari kemarin sudah kami menerima pelayanan BPJS,” kata kepala Rumah sakit Angkatan Laut (RS.AL) dr. R. Oetojo Sorong dr. Yendri Januardi, SP.B, Mayor pelaut, kepada awak media di Sorong Rabu, (7/1) setelah membuka pelayanan bagi pasien yang terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan.

Dirinya Menegaskan meskipun Rumah sakit Angkatan Laut merupakan Rumah sakit pemerintah yang khusus melayani pasien kalangan Anggota TNI Angkatan Laut dan TNI, namun pihaknya diwajibkan juga menerima pasien dari masyarakat umum atau sipil.

Hal ini menepis asumsi RS. AL dr. R. Oetojo Sorong merupakan RS dengan biaya pengobatan tinggi. Dr. Yendri Januardi mempersilahkan masyarakat sipil yang terdaftar sebagai peserta BPJS untuk tidak ragu-ragu berobat ke RS. Angkatan Laut dr. R. Oetojo Sorong. “Kalau ada yang memungut biaya saya pecat nanti,” katanya dengan nada tegas.

Ini juga merupakan bentuk kerjasama antara pihak RS AL dan BPJS, yaitu setiap rumah sakit pemerintah diwajibkan menerapkan program BPJS.

Lanjut dokter berpangkat Mayor Pelaut itu, dirinya mengharapkan kepada masyarakat untuk mengurus kartu peserta BPJS demi memudahkan mereka ketika berobat di setiap rumah sakit yang telah terdaftar sebagai RS rujukan BPJS kesehatan oleh pemerintah.

Sementara kepala BPJS Sorong, Marthen Krey kepada Jubi mengatakan kesepakatan kerjasama dengan RS. AL dr. r. Oetojo Sorong sebagai bentuk perhatian Pemerintah dan BPJS dengan tujuan menumbuhkan masyarakata Indonesia yang sehat. Untuk itu, BPJS Sorong akan memperbaiki administrasi yang pernah dilakukan bersama pihak RS. AL Sorong. “Tinggal kita perbaiki tertib adminsitrasinya saja itu saja,” jelasnya. (Ness Makuba)

Sumber: tabloidjubi.com