manajemenrumahsakit.net :: Sampang :

manajemenrumahsakit.net :: Kisaran. Sejumlah rumah sakit (RS) di Kabupaten Asahan sepakat untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Hal ini dibuktikan dengan melakukan penandatangan perjanjian kerja sama pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Selain itu, perjanjian juga ditanda tangani perwakilan kepala perwakilan BPJS, forum masyarakat madani kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir Kabupaten Asahan (Forum Kibbla) dan setalh itu Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc juga membubuhkan tanda tangan, Rabu (1/7) di Aula Hotel Sabty Garden.

“Keterlibatan Pemkab Asahan dalam kegiatan ini merupakan bukti bahwa Bupati Asahan mengetahuinya. Ke depan perjanjian ini dapat diimplementasikan ke masyarakat,” kata Surya saat memberikan sambutannya di hadapan pengelola rumah sakit yang bergabung di perjanjian tersebut.

Surya juga meminta Kepada Dinas Kesehatan untuk terus melakukan evaluasi perjanjian dan hasilnya harus dilaporkan langsung kepada Bupati Asahan, agar rekomendasi evaluasi yang ada dapat selanjutnya diintegrasikan dalam perencanaan program kerja pemerintah daerah Kabupaten Asahan.

“Kita harapkan komitmen pelayanan kepada ibu dan bayi di Asahan dapat berjalan dengan baik dan jumlah kematian ibu dan bayi dapat diturunkan dan tidak ada lagi toleransi terhadap kasus tersebut,” kata Surya.

Adapun rumah sakit yang melakukan kesepakatan yakni, RSUD Abdul Manan Simatupang, RS Setio Husodo, RS Ibu Kartini, RS Namayna, RS PTPN III Sei Dadap, RS Segar Waras, RSU Mega Husada, RSU Wira Husada, RSU Ivan Husada, RSU Methodist Bintang Kasih. Selain itu pihak BPJS dan Forum Kibbla juga terlibat dalam perjanjian.

Dalam melakukan perjanjian program pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal tersebut pihak pendamping program emas secara langsung menyaksikan perjanjian. ( indra sikoembang)

Sumber: medanbisnisdaily.com

manajemenrumahsakit.net :: PAINAN -Puluhan perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.M.Zen Painan menggelar aksi mogok kerja, Kamis (2/7).

Aksi yang digelar pukul 08.00 sampai 11.00 WIB membuat pelayanan medis di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Pesisir Selatan itu lumpuh.

Aksi tersebut merupakan puncak dari penolakan mereka atas kebijakan sepihak dari direksi rumah sakit terhadap jasa pelayanan medis yang diterima jauh menurun dari tahun sebelumnya.

Para perawat ini mengaku, uang jasa pelayanan medis yang diterima hanya Rp 1,5 juta per bulan, sebelumnya bagi mereka yang bertugas di bagian bangsal dan poli bedah menerima sebesar Rp4 juta per bulan.

Mereka meminta agar direksi rumah sakit mementingkan kesejahteraan dengan uang jasa pelayanan medis yang diterima seimbang dengan tugas dan tanggungjawab. Kemudian meminta kejelasan tentang turunnya uang jasa medis tersebut.

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA — Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza membutuhkan biaya untuk kelangsungan operasional. Mer-C dan Rumah Sakit Indonesia menyatakan akan melakukan kampanye biaya operasional bagi kelangsungan rumah sakit tersebut.

manajemenrumahsakit.net :: PURWOREJO

manajemenrumahsakit.net :: KOBA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Suryansyah mengatakan, pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan RSUP dr Cipto Mangunkusumo dan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon yang maju dalam Pilkada 2015.

“Dua rumah sakit itu yang direkomendasikan IDI, kami akan melakukan

manajemenrumahsakit.net :: Medan. Penanganan perkara dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) senilai Rp 36.952.920.000 di Rumah Sakit Haji Medan mengendap. Pasalnya, perkara yang ditangani Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direkrorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) sejak 2014 lalu itu, belum ada kejelasan dalam menetapkan tersangka.

Menurut keterangan yang diperoleh MedanBisnis, Selasa (30/6), proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Haji Medan yang bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut itu, akan di tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Bahkan, Pengguna Anggaran (PA) yang juga pelaksana tugas Direktur RS Haji Medan, dr Diah Retno W Ningtyas sudah dimintai keterangannya. Selain dr Diah Retno W Ningtyas, juga telah dimintai keterangannya terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial L dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial N dan pihak pengadaan alat kesehatan yang berasal dari Jakarta.

Humas Rumah Sakit Haji Medan, Fauzi yang dikonfirmasi MedanBisnis mengaku, penanganan perkara dugaan korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Haji Medan masih dalam pemeriksaan Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut. “Sebelumnya kasus ini sudah diperiksa Kejaksaan, tapi sudah selesai. Saat ini yang sedang berlanjut dari Tipikor Polda Sumut,” ungkap Fauzi yang ditemui di ruang kerjanya.

Dikatakan Fauzi, alat kesehatan yang menjadi objek perkara di foto oleh petugas penyidik Tipikor Polda Sumut. “Sebelumnya pak Yuda (Kasubdit III/Tipikor) menelepon saya, bahwa anggota beliau ada diutusnya untuk melakukan pemeriksaan kasus tersebut. Saya sempat mendampingi petugas yang datang. Mereka memfoto alat kesehatan yang menjadi objek perkara. Cara memfotonya lebih teliti. Hingga kolong alat kesehatan itu pun foto,” terangnya.

Fauzi menegaskan, pihaknya tidak menutup informasi terhadap siapa saja untuk kebaikan rumah sakit tersebut. Dia menyebutkan, AKBP Yuda menyarankan agar pihaknya tidak menggelar temu press, agar penanganan kasus ini berjalan lancar dan tidak karena desakan pemberitaan media. “Bagi kami, tangkap yang bersalah dalam kasus ini (dugaan korupsi alkes RS Haji Medan),” tegasnya.

Terpisah, Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Drs Ahmad Haydar yang dikonfirmasi MedanBisnis menyebutkan, perkara tersebut ditangani kejaksaan. “Yang nangani kejaksaan bro,” jawabnya singkat via pesan singkat kepada MedanBisnis.

Namun saat ditanya tentang pengakuan Kasubdit III/Tipikor AKBP Yuda sebelumnya akan menggelar perkara setelah pulang dari umro, Kombes Pol Drs Ahmad Haydar tidak membalas. (zahendra)

Sumber: medanbisnisdaily.com

Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, Sabtu (26/6/2015), menilai bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis sangat tidak layak, karena sarana dan prasarananya kurang memadai. Selain itu, Menpan juga menyebut RSUD Ciamis sebagai rumah sakit yang kumuh.

manajemenrumahsakit.net :: BANDARLAMPUNG – Ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) harus bersabar. Sebab, uang insentif dari jasa pelayanan periode Mei-Juni 2015 yang harusnya menjadi hak mereka belum juga diberikan. Informasi yang dihimpun Radar Lampung, hingga kini para pegawai rumah sakit pelat merah tersebut belum mendapat kejelasan mengenai kapan insentif itu dibayarkan.

Sudah 142 jenazah korban jatuhnya pesawat Hercules C130 berhasil dievakuasi ke Rumah sakit Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2015).

Dari jumlah tersebut, 59 jenazah di antaranya sudah berhasil teridentifikasi.