manajemenrumahsakit.net :: Jakarta
Manajemen RS dr Oen Enggan Beri Kompensasi
manajemenrumahsakit.net :: SOLO – Manajemen rumah sakit (RS) dr Oen, Solo, enggan mengabulkan permintaan kompensasi senilai Rp 2,1 miliar yang diajukan warga RW 21 Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres.
Pekerjakan Dokter Asing Tanpa Izin, Rumah Sakit Bisa Kena Sanksi
manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menegaskan sejauh ini belum pernah mengeluarkan izin bagi dokter asing untuk bekerja di Indonesia. Jika ditemukan pelanggaran, bukan cuma dokter yang bersangkutan yang terancam sanksi tapi juga rumah sakit yang mempekerjakannya.
“Rumah sakit yang mempekerjakan, kena juga. Ancamannya bisa denda, dan kalau melakukan pelanggaran dokter penanggung jawabnya juga kena,” kata Ketua KKI, Prof Dr dr Bambang Supriyatno, SpA(K) dalam temu media di Gedung KKI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015).
Untuk saat ini, Prof Bambang menyebut izin memberikan pelayanan bagi dokter asing hanya diberikan untuk beberapa kondisi. Pertama, dalam rangka alih teknologi, kedua dalam rangka bakti sosial, dan ketiga dalam rangka bersekolah di Indonesia.
Izin untuk tiga keperluan tersebut dikeluarkan oleh KKI, sedangkan penempatannya diatur oleh Kementerian Kesehatan. Menyambut era MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), Prof Bambang menyebut akan ada kesepakatan bilateral dengan sejumlah negara yang hingga kini masih terus dibahas.
“Untuk MEA harus ada aturan tersendiri. Saat ini kita sedang susun, finalisasinya sekitar dua bulan lagi di Singapura,” terang Prof Bambang.
Yang jelas, Prof Bambang menegaskan bahwa hingga saat ini KKI belum pernah mengeluarkan izin bagi dokter asing untuk bekerja di Indonesia. Jika ada dokter asing memberikan pelayanan hingga berbulan-bulan, dipastikan praktiknya ilegal dan masyarakat dipersilakan untuk melapor ke KKI.
Sumber: detik.com
Rp 1,5 M Dana Atasi Pasien Ditolak Rumah Sakit
manajemenrumahsakit.net :: Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menganggarkan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk mengatasi permasalahan penolakan rumah sakit terhadap pasien lantaran alasan kamar penuh.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, Afwan Lubis menyatakan dana sebesar Rp1,5 miliar ini dianggarkan untuk membuat jaringan sistem informasi di kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo).
Dana ini, lanjutnya, dianggarkan lantaran menerima banyak keluhan dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lantaran sering ditolak rumah sakit karena tempat tidur atau bed penuh. Jadi dengan adanya sistem informasi ini, tidak ada lagi pasien-pasien yang sampai di suatu umah sakit, ditolak karena penuh. Kemudian ditolak lagi di rumah sakit lainnya, karena juga penuh.
“Dengan sistem informasi ini, saat pasien sampai di rumah sakit A, sudah tampak rumah sakit mana yang sesuai dengan diagnosa penyakit dan bisa menerima pasien. Jadi informasi sudah tertata, sehingga pasien tidak perlu seperti dibola-bola lagi,” ujarnya, Selasa (19/5).
Kehadiran sistem ini, kata Afwan, diharapkan dapat membantu masyarakat, apalagi untuk pasien-pasien untuk penyakit akut sehingga bisa terlayani dengan cepat. Selain langsung ke rumah sakit, imbuhnya, nantinya pasien juga bisa langsung menghubungi call center yang dikelola Dinkes Sumut untuk mengetahui ketersediaan bed rumah sakit yang dituju.
“Rencana ini, sekarang masih dalam tahap evaluasi. belum dilelangkan. Mungkin bulan depan lelang sudah dijalankan. Kalau berjalan sesuai rencana, mudah-mudahan bulan Oktober atau November jaringan sudah bisa dijalankan,” kata dia.
Terkait pengadaan jaringan sistem informasi ini, jelas Afwan, Dinkes sudah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan rumah sakit yang akan dibuatkan jaringannya. Memang diakuinya, pada awalnya belum semua rumah sakit bisa menjalankan sistem informasi ini, tapi penambahan jaringan akan terus dilakukan secara bertahap.
Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum (RSU) Murni Teguh Medan, Jong Khai menuturkan belum tersedianya sistem informasi yang terkoneksi dalam jaringan provider BPJS Kesehatan, menyebabkan banyak pasien diantar saja dengan ambulance ke IGD (instalasi gawat darurat) rumah sakit. Pada hal bed atau ventilator sudah penuh.
“Ini merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai rumah sakit provider BPJS Kesehatan. Di mana di RSU Murni Teguh, kunjungan gawat darurat rata-rata 29,3 pasien/hari,” jelas dia.
Kehadiran jaringan sistem informasi, tentu disambut baik oleh rumah sakit. Terlebih, dalam sistem informasi ini selain memuat jumlah bed, juga dimuat terkait ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia lainnya, seperti ICU (intensif care unit), NICU (neonatal intensive care unit), PICU (pediatric intensive care unit), alat-alat khusus seperti ventilator, dokter ahli dan informasi penting lainnya. (prawira)
Sumber: medanbisnisdaily.com
Wali Kota Mengevaluasi Seluruh Rumah Sakit Di Bekasi
manajemenrumahsakit.net :: Bekasi – Peran serta fungsi rumah sakit di suatu daerah amat sangatlah penting, karena kesehatan diatas segalanya. Jika penduduk di suatu Kota mengalami sakit otomatis prekonomian dan segala aspek lainnya akan roboh seketika. Maka itu, Kota Bekasi saat ini sedang mulai berbenah, dari segi prekonomian, pendidikan maupun kesehatan. Kota berpenduduknya 2 juta lebih ini, sudah seharusnya memiliki fasilitas kesehatan yang sangat layak dan berkualitas. Seperti yang dilakukan Wali Kota Bekasi
Siloam Optimistis Miliki 50 Rumah Sakit Hingga 2017
manajemenrumahsakit.net :: [TANGERANG] PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) optimistis bisa memiliki 50 rumah sakit di 25 kota hingga akhir tahun 2017 mendatang.
Saat ini, Siloam telah mengoperasikan 20 rumah sakit yang tersebar di 15 kota. Kapasitas tempat tidur di Siloam diharapkan akan terus bertambah dari saat ini sebesar 4.400 tempat tidur hingga mencapai 10.000 tempat tidur di tahun 2017.
“Saat ini kita sudah secure 24 lokasi. Dari jumlah itu 12 sudah jalan konstruksinya. Target akuisisi setahun 2 dan masih ada 3 tahun lagi, jadi total bisa tambah 6,” kata Direktur Siloam Anang Prayudi dalam paparan publik di Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang, Selasa (19/5).
Tahun lalu, penambahan rumah sakit diakuinya mengakui ketersendatan yakni hanya 4. Hal itu karena isu perizinan dan pemilu. “Tahun ini kami akan buka 6 rumah sakit, 2 diantaranya akuisisi dan 4 bangun di Yogyakarta, Labuan Bajo, Bau-Bau, dan Jember,” katanya seraya menambahkan wilayah lain yang akan dibuka berada di Bogor, Sorong, Ambon, Lubuk Linggau, Panakukang, Bandung jalan Aceh, Bangka, dan Semarang.
Adapun, untuk membangun 1 rumah sakit dengan 200 kasur dibutuhkan investasi hingga USD 25 juta. Dana tersebut termasuk tanah, bangunan, dan medical equipment. [O-2/L-8]
Sumber: beritasatu.com
RS Modern Ditarget Tuntas Enam Bulan
manajemenrumahsakit.net :: Raha, KP- Pemda Muna mulai melakukan kembali pembangunan Rumah Sakit (RS) modern, yang sempat terhenti pembangunannya ditahun 2014 lalu. Untuk menuntaskan pembangunan gedung berdesign tiga lantai dan dilengkapi dengan lift tersebut, Pemda Muna mendapatkan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 91,6 Miliar. Kemarin, dihadapan masyarakat Muna, Bupati LM Baharuddin melauching pembangunannya dengan menyerahkan perangkat alat kerja ke PT Waskita Karya Tbk, sebagai pemenang tender.
Bupati LM Baharuddin mengatakan, pembangunan RS modern sudah dirintis sejak tahun 2012. Dimana Pemda mengalokasikan anggaran secara bertahap dengan sumber dana APBD Muna. Dana yang telah dialokasikan lewat APBD sebesar Rp 20 Miliar, dengan progres pembangunan ruangan UGD yang telah selesai. Pinjaman dana ke PIP, yang disetujui sebesar Rp 91,6 Miliar.
Dengan tersediannya dana PIP, kata Bupati, pembangunan rumah sakit dengan design tiga lantai dapat selesai dalam waktu enam bulan.
Bandung Bangun RS di Ujungberung Tahun Depan
manajemenrumahsakit.net :: Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal segera membangun rumah sakit baru di kawasan Ujungberung. Hal tersebut setelah Pemkot Bandung memroses pembebasan lahan.
“Kita sudah beli tanah di Ujungberung untuk membangun rumah sakit,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di kawasan Asia Afrika Kota Bandung Selasa (19/5/2015).
Menurut Ridwan Kamil, pendanaan pembangunan rumah sakit itu nantinya akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. “Kemungkinan seperti itu karena Pemprov Jabar sudah menaikkan anggaran kesehatan,” tambahnya
Kota Bandung dituturkan dia sebenarnya telah memiliki rumah sakit lebih dari cukup. Namun demikian rencana pembangunan rumah sakit baru akan difokuskan untuk kalangan menengah ke bawah.
“Kita ini rumah sakitnya tidak hanya didatangi warga Bandung, Tasik, Garut dan lainnya rata-rata ke Bandung dan ini juga sebagai tindak lanjut Gubernur harus mendirikan rumah sakit di kota-kota,” ucap dia.
Ditambahkan dia, bila tak menemui kendala Pemkot Bandung bakal segera memulai groundbreaking rumah sakit di Ujungberung pada tahun 2016.
“Insya Allah tahun depan, sehingga di akhir jabatan saya semuanya sudah ada,” tandas pria yang karib disapa Emil. [ito]
Sumber: inilahkoran.com