Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama 19 bulan di Indonesia dan hampir 2 tahun di dunia. Selama itu pula negara – negara mengalami pasang surut lonjakan kasus. Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali lonjakan kasus nasional yang menyebabkan rumah sakit kewalahan dan jumlah kematian meningkat. Pada awal pandemi pada Maret 2020, puskesmas dan rumah sakit sempat mengalami kelangkaan APD sehingga menempatkan tenaga kesehatan pada risiko sangat tinggi. Dengan partisipasi dari berbagai stakeholders, kelangkaan APD dapat diatasi, sehingga meskipun tren jumlah kasus meningkat namun perlindungan terhadap nakes sudah jauh lebih baik. Kementerian Kesehatan beberapa kali merevisi buku pedoman penanggulangan pandemi COVID-19 sesuai dengan perkembangan standar WHO yang didasari pada penemuan terbaru dari hasil – hasil penelitian.  

COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan dan kesehatan lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia. Ini membanjiri sistem perawatan kesehatan banyak negara, dan, tentu saja, memengaruhi penyedia layanan kesehatan seperti perawat yang berjuang di garis depan untuk melindungi kehidupan semua orang yang terkena dampak.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwasanya rumah sakit publik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharuskan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLU/D). Pentingnya rumah sakit untuk menjadi BLU/D adalah menitikberatkan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan menjalankan prinsip efisiensi dan produktivitas. Sejalan dengan itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah meng – cover 82% penduduk Indonesia. Hal ini mengartikan bahwasanya sebagian besar pasien yang ditangani rumah sakit pemerintah merupakan pasien dengan JKN.

Jumlah tempat tidur yang ditempati di rumah sakit di Inggris mendekati tingkat yang terlihat sebelum pandemi COVID-19, menurut data baru. NHS England memperingatkan bahwa untuk merawat pasien covid dan non-covid secara terpisah dan untuk memenuhi langkah – langkah pengendalian pencegahan infeksi yang ditingkatkan, kapasitas rumah sakit harus diatur dengan cara baru sebagai akibat dari pandemi.

Nilai, norma, dan keyakinan bersama tentang relevansi keselamatan dalam perawatan kesehatan dapat dijelaskan dalam istilah budaya keselamatan pasien.

Konsep ini tumpang tindih dengan iklim keselamatan pasien, tetapi budaya mewakili nilai, norma, dan keyakinan yang mengakar, sedangkan iklim mengacu pada sikap dan manifestasi budaya yang lebih dangkal.

Personil perawatan kesehatan telah diidentifikasi oleh ACIP sebagai kelompok prioritas untuk vaksinasi COVID-19. Kami melakukan survei pada November – Desember 2020 di dua rumah sakit akademik besar di Philadelphia untuk mengevaluasi niat karyawan rumah sakit untuk divaksinasi.

Hingga 31 Maret 2020, Prancis telah mengumumkan 50.000 pasien serta 3500 kematian. Pandemi COVID-19 unik karena skalanya, kecepatan penyebarannya, kurangnya data ilmiah yang sudah ada sebelumnya, dan pentingnya liputan media.

Hal ini mendorong rumah sakit yang menangani kasus untuk menghadapi banyak tantangan baru yang terkait dengan wabah. Namun, ketahanan sistem kesehatan dalam menanggapi COVID-19 – termasuk di negara – negara berpenghasilan tinggi terbuka untuk dipertanyakan.

Sebagian besar unit gawat darurat di rumah sakit pedesaan mempraktikkan sistem triase tingkat tunggal. Peneliti mengusulkan penambahan triase sekunder, sistem triase 2 tingkat yang dapat meningkatkan kemanjuran departemen. Ini adalah studi pra – pasca – intervensi pusat tunggal yang dilakukan di departemen distrik darurat.

Sumber : freepik.com 

Pemantauan Pasien Jarak Jauh (Remote Patient Monitoring – RPM) dapat mengurangi kunjungan dan lama rawat di rumah sakit, meningkatkan retensi, dan kepatuhan pasien untuk mengikuti jadwal.   COVID-19 berdampak pada peningkatan permintaan pemantauan pasien jarak jauh. Pemantauan Pasien Jarak Jauh merupakan teknologi yang memungkinkan pemantauan ketat terhadap pasien di luar klinik konvensional, dengan perjanjian konsultasi rutin untuk memperoleh hasil klinis yang lebih baik. 

Pandemi COVID-19 telah membuka realita bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia memiliki banyak kerentanan. Meskipun sudah memiliki Hospital Disaster Plan dan bahkan melakukan exercise atau simulasi, ternyata RS masih tidak siap dan rentan terhadap kejadian non alam. Situasi ini dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan yang diberikan pada pasien COVID-19 maupun non COVID-19. Selain ketidaksiapan sistem di RS secara keseluruhan, RS juga mengalami perubahan situasi dimana jumlah kunjungan pasien non COVID-19 menurun drastis, sedangkan pasien COVID-19 meningkat jumlahnya. Dampaknya, RS harus mengatur ulang sumber dayanya, agar idle capacity pada area pelayanan non COVID-19 dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan – kekurangan yang terjadi pada area pelayanan untuk pasien COVID-19. Mobilisasi sumber daya ini berdampak pada peningkatkan kebutuhan spesifik untuk menyelenggarakan layanan COVID-19 dalam kapasitas lebih besar, antara lain kebutuhan SDM khusus, alkes, APD, hingga sarpras berupa ruang perawatan yang harus didesain khusus menggunakan tekanan negatif. Semua ini menimbulkan konsekuensi finansial yang tidak mudah untuk dipenuhi, terutama jika RS mengandalkan pendapatan dari pasien non COVID-19 yang jumlahnya justru menurun secara signifikan. Keseluruhan situasi ini dapat mempengaruhi kemampuan rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan yang bermutu dan aman bagi pasien.