COVID-19 telah melanda banyak negara dan salah satu negara pertama yang terkena dampak pandemi adalah Iran; semua industri dan individu telah terkena dampak buruk oleh pandemi. Sistem perawatan kesehatan dan kondisi pasien, khususnya, terganggu karena membatalkan operasi elektif.

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menciptakan transformasi dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Banyak rumah sakit yang gagap dan tidak mampu beradaptasi dengan sistem pembayaran yang baru.

Selama darurat COVID-19, sebagian besar struktur kesehatan di Eropa sudah jenuh atau hampir jenuh ketersediaannya pada minggu-minggu pertama periode pandemi terutama di beberapa wilayah Italia dan Spanyol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan tempat tidur rumah sakit sebelum merebaknya wabah COVID-19 di tingkat regional di Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol.

Rumah sakit di bawah tekanan keuangan mungkin berjuang untuk mempertahankan kualitas dan keselamatan pasien serta memiliki output pasien yang lebih buruk dibandingkan dengan rumah sakit yang memiliki sumber daya yang baik.

Validitas prediktif yang buruk dapat menjelaskan mengapa penelitian sebelumnya tentang hubungan antara keuangan dan kualitas/keamanan tidak jelas.

Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menyampaikan informasi secara luas, memperkenalkan produk dan jasa. Bauran pemasaran yang umum digunakan oleh rumah sakit di Indonesia adalah 7P, yaitu: produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses.

Lingkungan kerja profesional kesehatan penting untuk perawatan pasien yang baik dan mendapat perhatian yang meningkat dalam penelitian ilmiah.

Pemahaman yang jelas dan tidak ambigu tentang lingkungan kerja yang positif, seperti yang dirasakan oleh para profesional kesehatan, sangat penting untuk mendapatkan wawasan objektif yang sistematis ke dalam lingkungan kerja.

Penjabaran respon rumah sakit tentunya terintegrasi di tingkat the Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP) maupun di tingkat regional, nasional dan internasional. Dukungan staf manajemen rumah sakit dan AP-HP diperlukan untuk mengawasi komunikasi dengan banyak aktor, terutama pengambil keputusan administratif dan politik tingkat tinggi.

Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama 19 bulan di Indonesia dan hampir 2 tahun di dunia. Selama itu pula negara – negara mengalami pasang surut lonjakan kasus. Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali lonjakan kasus nasional yang menyebabkan rumah sakit kewalahan dan jumlah kematian meningkat. Pada awal pandemi pada Maret 2020, puskesmas dan rumah sakit sempat mengalami kelangkaan APD sehingga menempatkan tenaga kesehatan pada risiko sangat tinggi. Dengan partisipasi dari berbagai stakeholders, kelangkaan APD dapat diatasi, sehingga meskipun tren jumlah kasus meningkat namun perlindungan terhadap nakes sudah jauh lebih baik. Kementerian Kesehatan beberapa kali merevisi buku pedoman penanggulangan pandemi COVID-19 sesuai dengan perkembangan standar WHO yang didasari pada penemuan terbaru dari hasil – hasil penelitian.  

COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan dan kesehatan lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia. Ini membanjiri sistem perawatan kesehatan banyak negara, dan, tentu saja, memengaruhi penyedia layanan kesehatan seperti perawat yang berjuang di garis depan untuk melindungi kehidupan semua orang yang terkena dampak.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwasanya rumah sakit publik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharuskan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLU/D). Pentingnya rumah sakit untuk menjadi BLU/D adalah menitikberatkan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan menjalankan prinsip efisiensi dan produktivitas. Sejalan dengan itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah meng – cover 82% penduduk Indonesia. Hal ini mengartikan bahwasanya sebagian besar pasien yang ditangani rumah sakit pemerintah merupakan pasien dengan JKN.