Banyak analis mengatakan jumlah korban tewas dalam pemboman di Boston bisa lebih banyak jika insiden itu terjadi di kota lain.

BOSTON— Pemboman pada Marathon Boston menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari 170 orang. Namun banyak analis yang mengatakan bahwa jumlah korban tewas bisa lebih banyak lagi jika insiden itu terjadi di kota yang berbeda.

Rumah sakit berkualitas tinggi dan perencanaan yang baik di Boston dipuji karena telah menyelamatkan banyak nyawa.

Ketika korban pemboman dibawa ke Departemen Gawat Darurat Pusat Medis Tufts, petugas medis telah siap sedia.

“Tim manajemen darurat kami telah bersiap bahkan sebelum ada bom,” ujar Dr. Brien Barnewolt, kepala pengobatan gawat darurat. Tufts selalu siaga untuk Senin Marathon setiap tahun.

Tufts terkenal di seluruh dunia. Tempat ini memiliki sertifikat untuk mengobati luka-luka yang paling gawat. Pusat trauma anak dan dewasa di lantai satu hanya dua menit dari tempat pemboman jika dicapai oleh kendaraan. Bahkan enam rumah sakit ternama yang merawat pasien-pasien dari pemboman berada dalam radius 3,5 kilometer dari garis finish Marathon. Dan jika menyangkut trauma atau luka, waktu akan menyelamatkan nyawa.

“Adanya rumah-rumah sakit di sini yang dapat mendistribusikan pasien pada wilayah keahlian masing-masing dan melakukan perawatan definitif dan stabilisasi segera telah menyelamatkan nyawa. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Saya yakin ini juga telah menyelamatkan kaki banyak orang,” jelas Dr. Barnewolt.

Selain itu, banyak rumah sakit di Boston yang memiliki bagian pelatihan yang mereplikasi skenario trauma.

Fakultas Kedokteran Tufts University memiliki keahlian klinis dan pusat simulasi tempat mahasiswa dan tim trauma berlatih. VOA merupakan stasiun televisi pertama yang diizinkan masuk sejak pembukaannya empat tahun lalu.

Dalam berlatih, pasiennya adalah boneka dengan kontrol jarak jauh yang dapat mengedipkan mata dan menangis. Tim tersebut harus mencari tahu apa yang salah dengannya dan mengobatinya. Para instruktur menonton dari belakang cermin dua arah, yang memungkinkan mereka menilai tim tersebut.

“Kami berlatih dan ketika kami kira telah menguasai semuanya, kami berlatih lagi,” jelas Dr. Horacio Hojman.

Dr. Hojman mengatakan bahwa hal itu meningkatkan efisiensi.

“Ketika kami menerima pasien, semuanya bekerja seperti jam. Tidak ada yang berbicara. Kami tidak perlu berbicara,” jelasnya.

Tim tersebut tahu di mana mereka harus berdiri. Mereka paham apa gerakan berikutnya, dan hal tersebut sangat membantu para pasien, seperti yang terjadi pada pekan lalu. Petunjuk tangan menandakan bahwa seluruh tim bekerja di departemen gawat darurat.

“Sulit untuk memahami situasi, namun dalam peristiwa seperti ini, kita janya harus bekerja,” kenang seorang anggota tim trauma.

Program simulasi tidak menyertakan skenario untuk luka-luka karena bom. Setelah minggu lalu, rumah sakit perlu menambahkannya.

Sumber: voaindonesia.com

Medicare started doing something differently in October 2012, as part of the new health care law. It began tethering some of hospitals’ payments to patient satisfaction rankings.

All of the sudden, hospitals could get bonuses if their patients gave them a positive review; clean rooms and attentive nurses became relevant to providers’ bottom lines. Hospitals began making big investments in making their patients happier.

While that might improve patient rankings, a new study suggests it will not improve quality of care: There is little relationship between patient satisfaction and the quality of care they receive.

A team of Johns Hopkins University researchers looked at how 31 large hospitals scored on patient satisfaction and compared that to how well these same institutions scored on safety measures. These included measures such as whether a catheter was removed within two days of surgery or a prophylactic antibiotic was delivered one hour prior to the procedure.

When researchers compared these two sets of measures, they found that high scores on patient satisfaction was “not associated with hospital compliance with process-of-care measures.” Hospitals could do well on pleasing patients, but that had nothing to do with how well their doctors and nurses did on safety metrics.

“We applaud the introduction of patient satisfaction as a metric of health care, recognizing that satisfaction measures the important customer service component of a patient’s experience,” the authors write in JAMA Surgery. “However, the use of patient satisfaction as a comprehensive measure of quality to determine hospital reimbursement must be questioned in the absence of other reliable outcome metrics.”

This is not the first research to find little relationship between patient satisfaction and quality outcomes. Some studies have hinted at an inverse relationship, where patients who rated their doctors as the best at communication actually had the least realistic expectations for their care.

This growing body of research questions whether patient satisfaction ought to be a metric that hospitals get paid for. Is there still value to patients’ rating their hospital trip highly, even if it doesn’t necessarily reflect better care.

These authors suggest it’s not. “We caution the use of patient satisfaction as a large component of hospital reimbursement formulas before its contribution to the determination of quality in surgery is better understood,” they write. “At present, little evidence supports its ability to predict the quality of surgical care.”

Source: washingtonpost.com

Jakarta, Rumah sakit harusnya merupakan tempat yang paling aman bagi pasien untuk menjaga kesehatan. Namun yang terjadi di Inggris sungguh ironis. Dua bayi meninggal di rumah sakit akibat terserang bakteri mematikan karena stafnya tidak mencuci tangan.

Jessica Strong baru berumur 11 hari ketika tertular bakteri mematikan yang menyebar di kalangan pasien anak. Akibat kecerobohan ini, sebanyak 6 bayi terinfeksi. Dua bayi di antaranya bahkan meninggal dunia, salah satunya adalah Jessica.

Insiden ini terjadi di rumah sakit mewah bernama University Hospital of North Staffordshire. Pihak rumah sakit sudah mengakui kelalaiannya yang membuat bakteri Serratia marcescens mewabah di bangsal neonatal rumah sakit pada bulan Juni tahun 2012 lalu.

Wabah ini berasal dari seorang bayi yang dipindahkan dari sebuah rumah sakit di Wales. Bayi pertama yang terinfeksi bakteri beserta 3 orang bayi lain tidak menunjukkan gejala, namun Jessica dan seorang bayi lainnya yang belum diberi nama langsung meninggal setelah terinfeksi.

Jessica sebenarnya dilahirkan 3 bulan lebih awal dari yang direncanakan alias lahir prematur. Dia dilahirkan di Rumah Sakit George Eliot, lalu dipindahkan ke University Hospital of North Staffordshire. Awalnya kondisinya membaik, namun tiba-tiba memburuk dan dokter menemukan adanya bakteri dalam waktu 12 jam sebelum bayi mungil ini meninggal.

Walau sudah diberi antibiotik yang kuat, nampaknya penanganan yang diberikan kepada Jessica sudah terlambat sehingga tidak berhasil mengatasi infeksi. Bayi kecil ini juga sempat menjalani 2 kali transfusi darah, namun bakteri sudah terlanjur menyerang organ limpa, paru-paru dan otak.

“Kondisinya sudah samat membaik, staf mencoba mempersiapkannya untuk pulang. Lalu saya mendapat telepon bahwa kondisinya memburuk dan mereka harus meresusitasinya. Saya bergegas kembali ke rumah sakit dan sehari sebelum dia meninggal, saya memintanya untuk dibaptis,” ujar Annette Strong (43 tahun), ibunda Jessica di pengadilan seperti dilansir Daily Mail, Senin (22/4/2013).

Petugas di rumah sakit menjelaskan kepada Annette bahwa infeksi yang dialami puterinya bisa saja menular dari staf ataupun orang tua. Namun Annette meyakini bahwa pihak rumah sakit lah yang harusnya disalahkan. Ibu dengan 2 anak ini segera memanggil pengacara untuk melakukan tindakan hukum.

Bakteri Serratia marcescens memang tidak berbahaya bagi orang sehat, tetapi bisa gawat jika menginfeksi bayi prematur. Menurut literatur, penyebaran bakteri ini di rumah sakit umumnya disebabkan kurangnya higienitas para staf, termasuk dalam perkara mencuci tangan.

University Hospital of North Staffordshire akhirnya mengakui adanya kelalaian klinis atas kematian Jessica. Semenjak kasus yang memakan korban jiwa ini, pihak manajemen segera memulai penataan ulang dan mempekerjakan 3 orang perawat untuk memastikan standar kebersihan rumah sakit menjadi lebih baik.

Sumber: health.detik.com

Rumah sakit yang ruangannya memiliki jendela tertutup diketahui meningkatkan risiko pasien untuk terkena infeksi, ungkap penelitian terbaru. Ilmuwan inggris menggunakan karbon dioksida sebagai gas pelacak ketika melakukan percobaan ini. Mereka mencari tahu apakah infeksi akan menyebar pada rumah sakit dengan kamar yang biasanya berisi hingga 30 tempat tidur dalam satu ruangan.

“Dengan mengukur konsentrasi karbondioksida dalam waktu tertentu, kami bisa melihat kuantitas paparan gas pada masing-masing pasien dan melihat tingkat risiko pada pasien tersebut,” ungkap peneliti Laura Pickin dari University of Leeds, seperti dilansir oleh Health Day News (19/04).

Ketika jendela ruangan terbuka, ventilasi dalam ruangan cukup baik dan risiko infeksi rendah. Namun bahaya infeksi meningkat empat kali lipat ketika jendela tertutup. Hal ini sama bahkan ketika peneliti mencoba pada ruangan yang hanya berisi enam atau delapan tempat tidur.

Dengan ventilasi alami dari jendela, pasien cukup aman dari risiko terinfeksi. Namun hal ini segera berubah ketika jendela ditutup dan diganti dengan pendingin ruangan. Biasanya rumah sakit di Eropa melakukan hal ini ketika musim dingin. Di Indonesia, karena tak ada musim dingin maka ada baiknya jendela tetap terbuka bila memungkinkan untuk menghindari penyebaran infeksi pada pasien.

Sumber: merdeka.com

Jakarta, PKMK. Manajemen Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, sampai saat ini belum memperoleh kejelasan tentang pemindahan bayi Edwin Sihombing (2,5 bulan) dari Rumah Sakit Harapan Bunda (Jakarta Timur). RSCM belum menerima surat rujukan dari manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda. “Sejak Jumat lalu, kami memang mendengar bahwa bayi tersebut dirujuk ke sini. Tapi kami belum mendapat waktu pasti untuk itu,” ujar Wiwin Winarsih, seorang staf hubungan masyarakat RSCM (22/4/2013). Pada prinsipnya RSCM siap merawat bayi tersebut sampai sembuh. “RSCM kan tidak pernah menolak pasien,” Wiwin menambahkan. Lebih jauh ia mengatakan, mungkin saja saat ini perpindahan bayi Edwin ke RSCM masih dalam proses administrasi di Rumah Sakit Harapan Bunda. Termasuk di dalamnya adalah perundingan tentang biaya apa saja yang ditanggung oleh manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda.

Ia lantas meminta agar wartawan situs ini menghubungi direksi rumah sakit buat penjelasan lebih lanjuat. “Silakan mengirimkan dulu surat permintaan wawancara via faksimil.” Berdasarkan pengamatan, sepanjang siang tadi, tidak terlihat ada kesibukan ekstra terkait pemindahan bayi Edwin ke RSCM. Wartawan pun tidak banyak terlihat di rumah sakit besar tersebut. Edwin adalah bayi yang satu jarinya diamputasi setelah dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda. Orang tua Edwin menyatakan bahwa tindakan itu dilakukan tanpa izin keluarga. Akhir pekan lalu, dalam perundingan selama beberapa jam, ada kesepakatan bahwa manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda akan merujuk Edwin ke RSCM; juga menanggung seluruh biaya perawatan.

Jakarta, PKMK. Dalam tiga tahun terakhir, angka pengaduan konsumen layanan kesehatan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) rendah. Hanya ada lima sampai tujuh pengaduan per tahunnya. Adapun total angka pengaduan di tahun 2012 sebanyak 602, ungkap Sudaryatmo, Ketua YLKI di Jakarta (22/4/2013). Pihak yang diadukan tersebut bervariasi, ada konsumen ataupun pasien yang mengadukan hal yang berhubungan dengan persoalan medis seperti dokter, rumah sakit, dan lain-lain. Ada pula pengaduan nonmedis seperti soal keamanan lingkungan rumah sakit. Di sini, keluarga pasien mengadu karena kehilangan telepon genggam saat membesuk. Selanjutnya, muncul pula pengaduan terkait nilai tagihan dari rumah sakit. Ada tagihan tentang jasa konsultasi dengan dokter spesialis. Sementara, pasien merasa tidak pernah mendapatkan hal itu. “Ternyata, konsultasi itu dilakukan perawat via telepon dan pasien dikenai biaya tersebut,” ungkap Sudaryatmo.

Satu persoalan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia adalah buruknya komunikasi antara dokter dengan pasien. Meskipun begitu, sekarang di kota besar pasien sudah memiliki keberanian untuk banyak bertanya ke dokter. Sementara dokter, walau tidak diminta sudah lebih banyak menjelaskan hasil diagnosis, alternatif tindakan medis, risiko, dan biayanya. “Dokter sering sudah menginformasikan semua itu dari awal,” tambah Sudaryatmo. Ia mengatakan bahwa rendahnya angka pengaduan konsumen kesehatan disebabkan sejumlah faktor. Beberapa diantaranya yakni kebiasaan mengadu yang rendah; tidak tahu harus mengadu kemana karena tidak semua penyedia jasa kesehatan menyediakan sarana untuk itu; dan baru mengadu jika sudah merasakan penderitaan parah. “Kalau kenyataannya, YLKI meyakini bahwa angka keluhan konsumen lebih banyak daripada yang masuk,” tambahnya. Sebenarnya, saat konsumen tidak mendapatkan informasi lengkap dari dokter ataupun rumah sakit, haknya sudah dilanggar. Juga, saat apoteker sekadar melayani pembelian tanpa menjelaskan tentang obat yang dibeli, hak konsumen sudah dilanggar.

Benoit De Gryse first joined Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) in 2005, working on a mental health project for displaced people after the tsunami in Banda Aceh, Indonesia. He continued to work with MSF on various mental health projects in Indonesia, Haiti, and Brussels, before returning to Indonesia in 2008 as project coordinator of the response to the Sulawesi earthquake.

In 2009, Benoit moved to Pakistan to lead an access to health care project in the northwestern Malakand province. He returned again in February 2010 as MSF country representative in Pakistan, a position he held for a year and a half, overseeing medical projects in Malakand, Swat, Lower Dir, and Karachi Districts and various emergency response projects during the floods in 2010 and 2011. Benoit is currently MSF’s country representative in Afghanistan, where leads a team of 80 international staff and more than 1,200 local colleagues to provide medical assistance to the population in four project locations.

“You’re a brave man, coming here without arms,” the Malik told me halfway through lunch. I wondered why I would need any courage to eat some meat and bread, after all, the Malik—governmental leader of a town or community—had just finished a story to illustrate the concept of Pashtu hospitality.

The story went like this: For one reason or another, the villagers of some forgotten place had set upon an act of revenge against a local person, who fled to the house of one of the elders. Upon arrival at the house, the villagers asked the elder to hand over the wanted man. Facing an angry mob, the old man stated that the villagers would have to kill him first so he could die an honorable man while protecting his “guest.” Not protecting his “guest” would be the ultimate disgrace.

Now I was not in a forgotten place, nor was I wanted for revenge, I was just having lunch in the house of a Malik of Poli Company, about 15 kilometers [about nine miles] away from the project of Ahmed Shah Baba, District 12, east of Kabul City. Today was the first time MSF had its mobile preventive clinic in this village, and since the project coordinator could not come, I had decided to visit the clinic to familiarize myself with this new environment.

Mobile clinics are pretty commonplace for MSF, but for our operations in Afghanistan, it’s a rather new concept. Since the reopening of our mission, MSF has focused solely on working in secondary health services in main cities, which has left us a bit uncomfortable. Knowing the access to health care is more an issue for the more impoverished populations in rurual areas, the launching of the preventive mobile clinics was not only a way to reach these people, but also a test to see how we could work on improving our access to the more rural, and often much more conservative and traditional, areas.

While we were setting up the clinic inside the local hospital—a semi-public hospital built for the nomadic population (the Kutchi) residing in this area—we, or more correctly the assistant of the project coordinator, overheard the Malik speaking on his mobile phone advising the person on the other end of the conversation “not to come to the clinic as there were no drugs.” Clearly the Malik had not been fully briefed on the fact that preventive clinics are not curative and therefore require less drugs. The objectives, amongst others, are to provide antenatal and postnatal care to pregnant women, to trace tuberculosis patients, and to screen for malnourished children.

During our briefing, he stopped us and invited us for tea to get to know each other a bit better. He hinted the tea could be taken in a tea shop next to the clinic, or at least this is how I interpreted his pointing of the chin towards to entry gate of the hospital. Two minutes later, however, we stepped into his car, and not into the tea shop, and sped away over the sandy road towards his house a few hundred meters away.

Once inside, with the first tea of many, we engaged in cross-cultural comparisons. The first topic was our age, my age more precisely. While the guests started to fill the room, since word got out that the Malik had a visitor, there was a general consensus that obviously my life so far had been much easier, as my 35 years didn’t show. Looking at the hard lines in the faces of the Afghans around me, I could only agree. Having soft Belgian winters, eating vegetables and fruits whenever I wanted, missing the experience of fighting off Russians (some of them being former Mujahedeen commanders), warlords, and probably some Americans, and never having been displaced from my house leaves no marks compared to the villagers I was now was sharing lunch with.

The other themes of discussion centered around relationships, the wishes of the younger ones to migrate to Europe in search of jobs, religion, and Afghan culture. What struck me most was their previous experience with “NGOs.” A year or so ago, some aid workers had arrived to do some education programs whilst wearing bullet proof vests and being escorted by armed guards. Hence the Malik’s surprise to see MSF teams keeping the “no weapons policy” and accepting invitations to tea.

Carelessness from our side, you might wonder? On the contrary, in rural areas such as these, and at this moment in time, we feel more at ease. Receiving invitations to work in these communities is the best protection possible, as illustrated by the anecdote above. Afghan people judge you not only by what you do, but also by how you do it. Refusing the tea invitation would probably have been a mistake.

Source: doctorswithoutborders.org

Metrotvnews.com: Rumah Sakit yang menolak pasien miskin akan dikenakan sanksi berat. Pasalnya Pemerintah daerah (Pemda) Kota Depok sudah mengucurkan anggaran untuk membantu pasien miskin sebesar Rp18 miliar.

“Saksi tersebut dimaksud ialah berupa sanksi teguran,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Hardiono disela penandatangan memorandum of understanding (MoU) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2013 dengan 32 rumah sakit di Depok.

Dari 32 rumah sakit itu adalah 18 Rumah Sakit berada di Kota Depok, dan 14 Rumah Sakit di luar Depok. Dengan total anggaran sebesar Rp18 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk 280.974 jiwa atau naik dari sebelumnya yang hanya 184.000 jiwa.

“Plafon untuk satu jiwa tetap sama Rp100 juta. Kalau melihat secara nasional jumlah itu kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat, jumlah itu cukup besar. Yang penting sekarang sudah ada perjanjian,” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Hardino usai menyaksikan MoU.”

Kebutuhan masyarakat

Menurut Hardiono, pemilihan 32 RS dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. Ada pun RS luar Depok dipilih karena Depok tidak memiliki RS tipe A. Depok hanya memiliki RS tipe B dan C. “Tipe B pun hanya ada tiga, yakni RS Melia, RS Cinere, dan Centra Medika. Tipe B itu memiliki 2000 tempat tidur,” kata dia.

Hardiono mengatakan, Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) II adalah sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada peserta Jamkesda. Ada tiga pelayanan kesehatan di PPK lanjutan, yaitu: Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) yang terdiri dari sembilan poin.

Diantaranya penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik, Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) yang terdiri dari 11 point salah satunya perawatan intensif ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU, dan pelayanan gawat darurat (emergency).

“Setiap orang berhak sehat, karena kesehatan adalah asset. Bangsa yang sehat akan menjadi bangsa yang produktif sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Semoga dengan penandatanganan ini, derajat kesehatan yang baik di Kota Depok bisa meningkat. Mari bahu-membahu mewujudkan Depok sehat dan sejahtera, salah satunya dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mulai dari diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat,” ujar Hardiono.

Sumber: metrotvnews.com

DUBLIN — A miscarrying Indian woman who died from blood poisoning in an Irish hospital after being denied an abortion perished because staff bungled her diagnosis and didn’t give her prompt treatment, a jury unanimously ruled Friday in a case that has divided Ireland.

The findings from a two-week coroner’s inquest into the causes of Savita Halappanavar’s Oct. 28 death at University Hospital Galway confirmed what her widower, Praveen, has maintained all along: Hospital staff refused to give his wife an abortion citing the country’s Catholic social policies, waited three days until the 17-week-old fetus had died, then discovered she was in an advanced state of septicemia. She died three-and-a-half days later from organ failure.

At the conclusion of his fact-finding probe the Galway coroner, Dr. Ciaran MacLoughlin, praised Praveen Halappanavar for his courage in protesting publicly against his wife’s medical treatment at the western Ireland hospital, where doctors had refused to perform a termination while the fetus retained a heartbeat. Halappanavar then shook the hands of the six-man, five-woman jury that ruled she died from “medical misadventure,” meaning incompetence in her care.

Outside, he said legal action would continue to try to make particular staff responsible for her death. He said the hospital’s inaction for several days of his wife’s deteriorating health during a drawn-out, painful miscarriage meant she might as well have stayed at home.

“Medicine is all about improving patients’ health and life. And look what they did. She was left there to die. It’s horrendous, barbaric and inhuman the way Savita was treated in that hospital,” said Praveen Halappanavar, speaking on the day that would have been the couple’s fifth wedding anniversary.

“They could have intervened right from day one because they knew the fetus was inviable, so why wait?” he said, adding that the testimony had pinned down system-wide failures but no personal responsibility. “The midwife blames the consultant (doctor), the consultant blames the law. … Somebody has to take ownership when a patient walks into the hospital.”

The case highlighted a two-decade dilemma in Ireland’s abortion law. A 1992 Supreme Court ruling declared that abortions deemed necessary to save a woman’s life must be legal, but successive governments have refused to pass any law to support the ruling, fearful of voter backlash where Catholicism remains the dominant faith. That has left doctors fearful of facing prosecution for murder if they perform terminations in a country whose constitution contains a blanket ban on the practice.

The government of Prime Minister Enda Kenny has pledged it will pass a law, with related medical guidelines, by July that defines when life-saving abortions can be given. But Kenny’s own party is split down the middle, with Catholic conservatives pledging to vote against the measure amid lobbying by church leaders.

MacLoughlin published eight recommendations for the hospital to improve how it records and shares patient information among staff, and monitors the risk of infections and blood poisoning in its patients.

His other recommendation was for Ireland’s Medical Council to publish guidelines defining the exact circumstances when an abortion can be performed to save the life of the woman. These guidelines, long sought by doctors at Ireland’s maternity hospitals, “would remove doubt and fear from the doctor and also reassure the public,” he said.

MacLoughlin didn’t rule on the question of whether an abortion one or two days before the fetus died would have saved Halappanavar’s life. He found instead that staff failed to test her blood sufficiently for signs of poisoning; results which showed signs of that poisoning weren’t consulted for hours or even days; and the hospital’s notes on her file were incomplete, unclear and even had been unprofessionally amended in eight places days or weeks after her death. He said that should never happen again.

During the inquest, the key expert witness, Peter Boylan, former master of a major Dublin maternity hospital, said he was confident that an abortion one or two days before the fetus died would have saved Halappanavar’s life.

He described her case as a deadly Catch-22, because Irish law meant doctors cannot perform a termination “unless the woman looks like she is going to die.” By the time doctors finally reached that conclusion on the day her fetus died, he said, “it was already too late.”

Source: washingtonpost.com