Padang – Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, terus meningkatkan sarana dan prasarana berbagai rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah setempat.

“Untuk meningkatkan sarana prasarana itu dilaksanakan melalui satu program pengadaan pada Tahun Anggaran 2013 dan didanai dengan APBD Padang tahun berjalan,” kata Wali Kota Padang Fauzi Bahar di Padang, Selasa.

Berbagai rumah sakit yang dikelola oleh pemkot setempat itu, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Paru-Paru.

Dana APBD yang dialokasikan untuk pelaksanaan program pengadaan dan peningkatan RSUD, RSJ Daerah, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Paru-Paru pada 2013 mencapai Rp4,88 miliar.

Anggaran tersebut, katanya, akan digunakan untuk membiayai delapan kegiatan dalam program pengadaan dan peningkatan itu, yang dilaksanakan oleh masing-masing manajemen rumah sakit itu.

Kegiatan yang dilaksanakan itu, katanya, meliputi pengadaan obat-obatan rumah sakit dengan anggaran Rp332,2 juta, pengadaan mebeler rumah sakit Rp119,74 juta, dan pengadaan peralatan rumah tangga untuk dapur ruang pasien, “laundry”, dan ruang tunggu RSUD Rp16,29 juta.

Selain itu, pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit dengan dana Rp1,66 miliar, penyediaan bahan laboratorium rumah sakit Rp284,77 juta, dan pengadaan peralatan bengkel kesehatan Rp39,93 juta.

Kegiatan lainnya, rehabilitasi gedung rumah sakit dan ruangan haemodialisa dengan dana Rp437,7 juta dan pengadaan sarana prasarana berupa peralatan ruang ICU dan IGD Rp1,99 miliar.

Jika dibandingkan dengan alokasi dana program itu pada 2012, katanya, anggaran pada 2013 mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp4,43 miliar menjadi Rp4,88 miliar.

Naiknya alokasi anggaran itu, katanya, antara lain karena jumlah kegiatan bertambah, yakni dari sebelumnya enam kegiatan pada 2012 menjadi delapan pada 2013. (*/hen/jno)

Sumber: antarasumbar.com

Nadeem was presiding over a meeting of teaching hospitals’ principals and medical superintendents to devise a strategy on how to launch the PCMS. The meeting was called on the instruction of caretaker Chief Minister Najam Sethi.

He said the system would improve the performance of teaching hospitals as well as provide better treatment facilities to the patients.

“Various aspects of the PCMS were considered in the meeting. The health secretary asked to identify the hospital departments regarding which feedback would be sought from patients and attendants. He also directed that a standardised questionnaire be prepared for this purpose,” said a spokesperson of Health Department.

“The questionnaire will be prepared in light of the recommendations of senior professors, medical superintendents and principals,” he added.

The spokesman said that in the meeting it had been decided that Prof Dr Faisal Masood, the King Edward Medical University vice chancellor and other senior professors would submit their proposals to the health secretary in light of which a standardised questionnaire would be devised. Experts from the Punjab Information Technology Board would extend technical assistance for evolving the system of addressing public complaints, the spokesman said.

“Secretary Nadeem said that the public complaints management system would improve the efficiency of government hospitals, the quality of service, would act as a check on misappropriation of medicines and keeping medical equipment and machines operational due to which the confidence of people would increase in government hospitals,” he added.

Prof Faisal Masood, Prof Zameer Ahmad of Allama Iqbal Medical College, Jinnah Hospital Medical Superintendent Fazalur Rehman, Prof Muhammad Umar, Dr Rashid Maqbool of the Allied Hospital Faisalabad, Sir Ganga Ram Hospital Medical Superintendent Ijaz Ahmad Sheikh, Mayo Hospital Medical Superintendent Zahid Pervaiz, Punjab Information Technology Board Director General Waqar Qureshi, Punjab Health Sector Reforms Programme Director Farasat Iqbal and other officers attended the meeting.

Source: tribune.com

CIREBON-Tekad Direktur RSUD Waled, Dr J Suwanta untuk memajukan RSUD Waled, Kabupaten Cirebon rupanya tak main-main. Ia hampir setiap hari mengontrol kinerja pegawai dan pelayanan RSUD terhadap pasien. Wajar saja kalau RSUD milik Pemerintah Kabupaten Cirebon ini terus mendulang berbagai penghargaan dari luar akibat tingginya penilaian positif dan kepercaaan masyarakat terhadap rumah sait yang satu ini.

Seperti penghargaan sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) terbaik pertama tingkat Propinsi Jawa Barat dari Kementrian Kesehatan RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD kepada Direktur RSUD Waled dr. J Suwanta Sinarya, di Jakarta.

“RSSIB merupakan salah satu program di Kementerian Kesehatan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sedang penilain RSSIB terbaik hanya di tingkatan propinsi dan tidak ada penilaian ditingkat nasional. Hal tersebut karena masing-masing propinsi memiliki klasifikasi yang berbeda-beda, sehingga tidak ada RSSIB tingkat nasional. Ya prestasi ini diraih setelah selama empat tahun melakukan pembenahan, baik penambahan peralatan maupun juga peningkatan kualitas SDM,” ungkap Suwanta.

Tak hanya itu, pengharagaan lainnya pun kerap diterima Rumah Sakit ini. Belum lama ini saja RSUD Waled membuka kerja sama penyuluhan di bidang hukum perdata dan lainnya dengan pihak Kejasaan. Bahkan guna meningkatkan profesionalisme profesi dokter, RSUD Waled pun membuka peresmian penggunaan gedung Pendidikan Profesi Dokter (P3D) yang bekerja sama dengan Universitas Swadaya Gunungjati (Unswagati) Cirebon. Pada kesempatan tersebut hadir Wakil Menteri Kesehatan RI, Kepala Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Muspida Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon, Rektor dan Dekan Unswagati beserta jajarannya, unsur Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, kepala dinas intansi terkait serta sejumlah undangan dan staf direksi dan karyawan /karyawati RSUD Waled.

Menurut Direktur RSUD Waled, Dr. Suwanta, dengan diresmikannya penggunaan gedung P3D di RSUD Waled berarti penambahan khasanah perlengkapan rumah sakit Waled dan sebagai rumah sakit perbatasan sudah seyogyanya dilengkapi dengan sarana dan prasana yang memadai sehingga rumah sakit tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasiennya.

Sedang menurut Dekan Fakultas Kedokteran Unswagati Cirebon, Dr. Affandi, kerja sama antara Fakultas Kedokteran Unswagati dengan RSUD Waled merupakan suatu perwujudan nyata dari kurikulum Fakultas Kedokteran Unswagati dalam rangka menciptakan dokter-dokter yang profesional, berdedikasi tinggi, berpendidikan, serta beragama sehingga pada akhirnya dapat mengabdikan darma bhaktinya kepada masyarakat luas.

“Ya semua yang kami lakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja pegawai dan pelayanan di rumah sakit ini. Karena yang kami inginkan adalah sebuah kemajuan bukan kemunduran dan masyarakat diharapkan bisa merasa bangga dengan apa yang sudah diberikan oleh rumah sakit, itu misi kami, intinya profesionaisme pegawai, pelayanan dan kenyamanan pasien,” ujar Suwanta lagi.

Sumber: pikiran-rakyat.com

Jakarta – Indonesia menempatkan diri sebagai teladan dalam pengendalian Hepatitis, khususnya Hepatitis B di kawasan Asia Tenggara yang merupakan wilayah endemis Hepatitis B.

Peranan Indonesia antara lain sebagai salah satu negara penanda tangan “Melbourne Statement on Prevention of Perinatal Transmission of Hepatitis B” pada tanggal 7 Desember 2010 yang merupakan tindak lanjut dari Resolusi 63.18.

Selain itu, Indonesia bersama Brasil menjadi pemrakarsa keluarnya Resolusi tentang Hepatitis Virus pada Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-63 tahun 2010 dan berhasil menerbitkan Resolusi 63.18 yang menyatakan bahwa Hepatitis virus menjadi salah satu agenda prioritas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama menjelaskan, keluarnya resolusi tersebut membuat seluruh negara di dunia dan masyarakat dunia akan memberikan perhatian serius pada Pengendalian Hepatitis melalui gerakan pemerintah bersama masyarakat.

“Kita mulai melaksanakan Imunisasi Hepatitis B yang diawali dengan pilot project imunisasi pada bayi yang dilakukan selama 10 tahun dari tahun 1987–1997 dari Pulau Lombok, selanjutnya dikembangkan di provinsi-provinsi lain, dan sejak bulan April 1997 imunisasi Hepatitis B masuk dalam program imunisasi nasional,” paparnya di Jakarta, kemarin.

Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007 menunjukkan prevalensi Hepatitis B sebesar 9,4 persen atau satu dari 10 penduduk Indonesia pernah terinfeksi Hepatitis B. Tjandra menilai, prevalensi hepatitis di Indonesia mencapai 9,4 persen atau sekitar 23 juta orang cukup mengkhawatirkan, padahal sebenarnya hepatitis dapat dicegah.

“Hepatitis ini sebenarnya dapat dicegah. Hepatitis A, misalnya, lebih pada masalah kebersihan sehingga perlu untuk menjaga kebersihan, makanan dan lain-lain. Hepatitis B dapat dicegah dengan imunisasi, sedangkan hepatitis C dicegah dengan perilaku yang baik, tidak ada pertukaran jarum suntik misalnya,” paparnya.

Untuk hepatitis A yang relatif tidak berbahaya, kata Tjandra, telah beberapa kali terjadi kejadian luar biasa (KLB).  Biasanya sumber penularan merupakan rumah makan atau restoran yang kurang bisa menjaga kebersihan makanan. “Penyuluhan kepada masyarakat tetap memegang peranan utama dalam penanggulangan hepatitis ke masyarakat selain kegiatan surveilans yang kami lakukan,” kata Tjandra.

Selain Hepatitis B, Hepatitis A dan C juga perlu mendapat perhatian masyarakat. Hal ini mengingat untuk Hepatitis C sampai saat ini belum tersedia vaksinnya sehingga upaya pencegahan melalui promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menghindari perilaku berisiko, serta penapisan darah donor menjadi hal yang utama.

Sumber: pdpersi.co.id

Jakarta – Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat edaran kepada Dinas Kesehatan di seluruh daerah dan rumah sakit (RS) pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) yang mungkin ditemukan.

Surat edaran itu disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait munculnya kasus flu burung jenis baru H7N9 yang menyerang beberapa provinsi di China. Virus tersebut belum diketahui secara pasti asal penularannya.

Namun, jumlah kasusnya terus berkembang. Pemerintah China kemarin melaporkan ada 22 orang warganya yang terkena virus flu burung jenis baru tersebut. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan kasus tersebut telah merenggut nyawa enam orang di China.

“Kami bahkan sedang memikirkan untuk mengirimkan surat edaran kedua guna  lebih meningkatkan kewaspadaan, misalnya untuk pasien dengan pneumonia berat dan tidak tahu penyebabnya,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, ada beberapa virus flu burung jenis H7 yang pernah menyerang manusia yaitu H7N2, H7N3, H7N5, dan H7N7.  Untuk virus H7N2 dan H7N3 yang menyerang manusia biasanya keluhannya ringan seperti infeksi pernafasan dan gangguan pada mata. Sedangkan virus H7N7, tingkat kematian penderitanya relatif kecil.

“Kasus H7N9 itu berbeda dengan jenis flu burung yang lain. H5N1 menimbulkan kematian yang besar pada unggas dan penularan pada manusia terjadi setelah itu. Namun untuk H7N9 kasusnya berawal pada manusia terlebih dulu, kemudian pada unggas. Ini fenomena baru, sedang diteliti kenapa muncul di manusia dulu, baru pada unggas,” kata Tjandra.

WHO menemukan virus H7N9 tersebut pada burung merpati di Shanghai, sehingga pemerintah China menutup pasar unggas di kota itu.  Pemerintah China masih meneliti cara penularan virus tersebut.  “Tapi mereka sudah melaporkan kepada WHO dan menyerahkan contoh virusnya,” ucapnya.

Menurut Tjandra, penanganan pada penderita flu burung jenis H7N9 bisa dengan memberikan oseltamivir. Oseltamivir adalah obat antivirus yang memperlambat penyebaran flu burung. Di Indonesia, oseltamivir dijual dengan merek dagang Tamiflu.

“Pemeriksaan laboratorium menunjukkan oseltamivir dan zanamivir yang biasa kita gunakan, virus H7N9 tidak menunjukkan resistensi terhadap obat-obat tersebut, sehingga bisa digunakan. Tapi untuk efektivitas, secara umum belum bisa kita katakan sekarang karena pasiennya baru sedikit dan baru terjadi beberapa bulan ini,” tuturnya.

Sumber: pdpersi.co.id

Jakarta : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kembali menggelar rapat pimpinan BUMN. Kali ini berlangsung di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta.

Pada kesempatan ini, Dahlan menyatakan keinginan adanya rumah sakit yang memiliki 1.000 tempat tidur. Hal tersebut diharapkan bisa terwujud pada rumah sakit milik BUMN di Jakarta.

“Seandainya seribu itu tidak satu bangunan, tapi beberapa RS dijumlahkan jadi 1.000, kami koordinasi dengan RS BUMN. Bagaimana RS BUMN apakah bisa memiliki sampai 1.000 tempat tidur dan ternyata bisa,” ujar Dahlan, Selasa (9/4/2013).

Pembangunan rumah sakit dengan 1.000 kamar merupakan konsep dari dr Fathema Djann. Dalam disertasinya, dr Fathema menilai untuk menciptakan pelayanan yang murah di rumah sakit yakni minimal 1 rumah sakit memiliki 1.000 kamar tidur. Dahlan kemudian mengaku tertarik akan konsep tersebut dan berencana menerapkannya.

Dr Fathema sendiri mengatakan konsep tersebut juga untuk mengantisipasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), di mana nantinya pembayaran rumah sakit dilakukan dalam satu paket.

Selain itu konsep 1.000 tempat tidur juga bisa mempercepat layanan rumah sakit ke pasien yang ingin melakukan perawatan.”Konsep 1.000 tempat tidur bisa diterapkan ditempat lain,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Dahlan juga mengaku kagum dengan manajemen RSPP. Rumah sakit ini dinilai memiliki perencanaan yang baik, seperti penyediaan alat-alat medis yang diperlukan pasien RSPP.

“Saya suprise RSPP punya perencanaan yang begitu hebat, karena lengkap dari kepemilikan dan kepengelolaan (alat),” kata Dahlan.

Rapat pimpinan tersebut digelar setiap Selasa pagi pukul 07.00 WIB. Kali ini, tepat pukul 8.30 WIB, rapat internal Kementerian yang digelar di RSPP berakhir.

Hadir pada acara ini perwakilan dari 6 rumah sakit BUMN yakni 3 rumah sakit milik Pertamina, 2 rumah sakit milik PT Pelindo II dan sebuah rumah sakit milik PT Pelni.

Sumber: bisnis.liputan6.com

Pertanyaan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal:

Kendala dalam penyusunan SPM UPTD Pasar karena belum ada contohnya (belum ada Pasar yang sudah menjadi BLUD). Bagaimana standarnya pelayanan minimalnya?
Jawab:

Harus ada yang memulai membuat SPM Pasar. Yang penting adalah mengikuti prinsip penyusunan SPM.
Langkah penyusunan SPM:

1. Menciptakan lingkungan yang menyadari perlunya mengukur kinerja
2. Penyusunan indikator
3. Penerapan indikator
4. Review
5. Evaluasi dan ongoing monitoring

Pertanyaan yang terkait dengan Kewenangan BLUD Penuh dan Bertahap:

Untuk status BLUD Bertahap, apa saja yang tidak boleh dilakukan?
Jawab:

Permendagri 61/2007, Pasal 27:

1. Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
2. Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.

Pertanyaan yang terkait dengan Pendapatan BLUD:

Sebelum BLUD, pendapatan UPTD Pasar harus disetor seluruhnya ke kas daerah. Setelah BLUD, pendapatan dari sewa kios harus disetor dalam waktu 1×24 jam karena dianggap PAD sedangkan pendapatan lain boleh dikelola langsung. Pendapatan dari sewa kios digunakan untuk membayar utang ke World Bank yang dulu digunakan untuk investasi membangun pasar. Mana sebenarnya pendapatan yang dikatakan PAD dan mana yang bukan?
Jawab:

Semua pendapatan pasar tidak perlu disetor, namun tetap dilaporkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Utang pada World Bank dibayar dari pajak, bukan dari pendapatan BLUD. Pasar adalah alat pemerintah untuk melayani masyarakat, bukan untuk membayar utang. Penghematan APBD akibat dari efisiensi BLUD yang digunakan untuk membayar pajak, bukan pendapatan BLUD.

Pertanyaan yang terkait dengan Sistem dan Pengelolaan Keuangan BLUD:

Apakah sistem keuangan BLUD harus dibuat dalam 2 bentuk yaitu SAK dan SAP?
Jawab:

BLUD perlu menyusun SAK, karena BLUD dikelola dengan prinsip bisnis. SAP perlu dibuat untuk keperluan konsolidasi dengan Pemda. Jadi BLUD perlu membuat kedua-duanya. Seharusnya BLUD hanya membuat SAK sesuai dengan Permendagri 61/2007 dan PPKD yang menyusun SAP. Namun kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai BLUD membuat PPKD sering terlambat merespon kebutuhan BLUD dalam hal konsolidasi laporan keuangan. Oleh karena itu, BLUD yang bersangkutan membantu dengan cara menyusun SAP juga disamping membuat SAK sesuai kewajibannya.

Pertanyaan yang terkait dengan RKA, RBA dan Ambang Batas:

1. Pada RBA terdapat ambang batas. Apakah DPA juga ada ambang batas?
Jawab:

Baik RBA maupun DPA sama-sama memiliki ambang batas.

2. Sudah ditetapkan sebagai BLUD sejak Nov. 2011 dan baru menyusun RBA untuk anggaran tahun 2013. Namun diharuskan juga untuk membuat RKA. Bagaimana pertanggungjawabannya?
Jawab:

RBA dibuat dengan prinsip accrual basis sedangkan RKA dibuat dengan prinsip cash basis. Jadi pasti keduanya memiliki angka yang berbeda. Pertanggungjawabannya juga beda. Yang jelas BLUD hanya harus membuat RBA.

3.Awalnya PPKAD dan Bagian Hukum hanya memberi ambang batas 5% pada RBA, namun kemudian pada peraturan kepala daerah ditetapkan sebesar 10%. Karena tingkat inflasi berubah-ubah, apakah diperbolehkan mengubah peraturan kepala daerah tersebut agar BLUD tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat?
Jawab:

Ambang batas memang bisa berubah sesuai dengan tingkat inflasi. Oleh karena itu, tidak boleh ada Perda mengenai Ambang Batas. Demikian juga dengan peraturan kepala daerah, sebaiknya tidak mengatur persentasenya (angkanya), namun mengatur mengenai persetujuan oleh kepala daerah, dimana persetujuan ini dicantumkan dalam DPA dan RBA. Ambang batas dihitung dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi selama dua tahun terakhir dan antara anggaran dengan prognosa tahun berjalan.

Pertanyaan yang terkait dengan Dewan Pengawas:

1. Pemendagri 61 tidak mengatur tentang honorarium Dewan Pengawas, namun di Permenkeu aturan ini ada. RS memiliki Dewan Pembina Teknis dan Dewan Pengawas yang honorariumnya diatur melalui peraturan kepala daerah. Apakah ini bisa?

Jawab:

Permendagri 61/2007 mengatur tentang honorarium Dewan Pengawas sbb:

Pasal 50 Ayat (1):

Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 50 Ayat (3):

Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 52:

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

1. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
2. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
3. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

2. Apa yang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas?

Jawab:

Pasal 44 Permendagri 61/2007: Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Dewan Pengawas (Pasal 44 Ayat (2)):

1. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
2. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
3. melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja BLUD;
4. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
5. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
6. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Tugas tersebut harus dilaporkan oleh Dewas kepada Kepala Daerah minimal setahun sekali, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

3. Ada Dewan Penyantun atau Dewan Pembina (yang kini disebut Tim Pembina) yang memasukkan unsur legislatif. Ini diakui salah, namun tidak bisa diubah karena sudah terlanjur berjalan selama beberapa tahun, sehingga kemudian dibiayai dengan menggunakan biaya umum.

Jawab:

Harus segera diubah sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menyalahi peraturan.

4. SK Dewan Pengawas sudah ditandatangani, namun kemudian dalam perjalanannya mengalami perubahan. Saat pengangkatan menjadi Dewas dilakukan berdasarkan nama, bukan lagi jabatan. Lalu ada salah satu anggota yang dimutasi, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan kriteria Permendagri untuk jadi Dewan Pegawas. RS hanya bisa pasif karena semua keputusan ada di Pemda. Bagaimana menyikapi ini?

Jawab:

Permendagri 61/2007 Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan bahwa anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:

1. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
2. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
3. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Jika berdasarkan nama, menjadi tidak tepat dan tidak ada dasar hukumnya.

RS tidak bisa pasif karena sesuai Pasal 43 Ayat (4), Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan kepala daerah atas usulan pimpinan BLUD.

5. BLUD memiliki asset senilai Rp 30 M dan omset per Oktober 2012 sebesar Rp 21 M. BLUD ini memiliki juga Badan Pengawas sebanyak 4 orang yang terdiri dari Sekda, Inspektorat, Kepala DPPKAD dan Asisten 2. Saat ini ada Tokoh Masyarakat yang memaksa untuk menjadi anggota Dewan Pengawas.

Jawab:

BLUD tidak mengenai istilah Badan Pengawas, melainkan Dewan Pengawas yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah atas usulan pimpinan BLUD. Unsur-unsur yang membentuk Dewan Pengawas diatur oleh Pasal 45 sebagaimana jawaban pada pertanyaan sebelumnya. Jadi Sekda, Inspektorat, Asisten 2 apalagi tokoh masyarakat tidak bisa menjadi Dewan Pengawas.

6. Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebesar 40 : 36 : 15 (sesuai dengan Permendagri) yang langsung dikalikan dengan gaji pokok direktur, karena sistem remunerasi belum berjalan.

Jawab:

Pasal 52 Permendagri 61/2007:

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

1. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
2. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
3. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Jadi apa yang diterapkan tersebut sudah benar, yaitu persentasi honor dikalikan dengan gaji, bukan remunerasi. Gaji merupakan bagian dari remunerasi.

Menurut Pasal 50 Ayat (2) Permendagri 61/2007, Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

7. Sebagai RS Tipe C dengan pendapatan sebesar Rp 26 M, RS ini belum memiliki Badan Pengawas. Bagaimana komposisi Badan Pengawas ini?

Jawab:

BLUD tidak mengenal istilah Badan Pengawas. Yang ada adalah Dewan Pengawas yang komposisinya terdiri dari unsur-unsur:

1. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
2. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
3. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Permendagri 61/2007, Pasal 43, Ayat (3):

Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan No 9/2006, Pasal 4:

Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLU yang memiliki:

1. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.0000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
2. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuhpuluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Jadi RS dengan pendapatan Rp 26M tidak perlu memiliki Dewan Pengawas.

8. Semangat BLUD adalah untuk mengefisienkan anggaran daerah/negara. Namun dengan adanya Dewan Pengawas, BLUD harus menganggarkan dana untuk honor, biaya operasional dan sebagainya. Mengapa bertolak belakang dengan semangat BLUD?

Jawab:

Keberadaan Dewan Pengawas penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam mengawasi/memonitor, mengevaluasi dan membina BLUD agar kewenangan (fleksibilitas) yang telah diberikan pada BLUD benar-benar digunakan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri.

9. Apakah Dewas wajib bagi BLUD?

Jawab:

Sesuai pasal 43 Permendagri 61/2007, hanya BLUD dengan nilai omset atau aset tertentu saja yang dapat (bukan wajib) memiliki Dewan Pengawas.

10. RS belum memiliki Dewas, yang ada adalah Tim Pembina. BPKP menyarankan untuk membentuk Dewas sesuai dengan Permenkeu, yang anggotanya terdiri dari DPKAD dan Sekda. Apakah ada saran dari Subdit BLUD?

Jawab:

Sesuai pasal 43 Permendagri 61/2007, hanya BLUD dengan nilai omset atau aset tertentu saja yang dapat (bukan wajib) memiliki Dewan Pengawas. Jadi kembali pada kebutuhan RS, apakah memerlukan Dewas atau tidak.

Permendagri 61/2007 Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan bahwa anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:

1. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
2. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
3. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Sekda tidak bisa menjadi Dewan Pengawas.

Jangan lupa bahwa anggota Dewas harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada Pasal 45 Ayat (3), yaitu:

1. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
3. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pertanyaan yang terkait dengan Sistem Remunerasi:

1. Apakah ada kewajiban BLUD untuk membuat sistem remunerasi? Seberapa jauh bisa diimplementasikan? Seberapa lama setelah ditetapkan sebagai BLUD?

Jawab:

Yang diatur hanyalah remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD. Namun pola remunerasi ini akan menjadi salah satu faktor pendorong yang penting dalam upaya mengembangkan budaya profesionalisme dikalangan SDM BLUD. Sehingga sistem ini penting untuk diimplementasikan segera setelah BLUD menunjukkan kinerja yang meningkat.

2. Bagaimana jika peraturan kepala daerah mengenai remunerasi belum rampung dibuat?

Jawab:

BLUD jadi tidak punya dasar untuk memberikan remunerasi. Dalam jangka tidak terlalu lama, ini akan menghambat upaya perubahan bidaya organisasi kearah yang lebih profesional sesuai dengan spirit BLUD.

3. Bagaimana seharusnya sistem remunerasi RS?

Jawab:

Berbasis kinerja, dan memperhitungkan juga kekhususan dari kerja yang dilakukan, misalnya faktor risiko, tingkat kesulitan dan sebagainya. Yang terpenting adalah membuat konsensus di internal RS, sehingga rumusan manapun yang digunakan bisa diterapkan dan memuaskan.

Pertanyaan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa:

1. Sebelum BLUD, ada peraturan daerah bahwa pengadaan barang dan jasa boleh dilakukan secara langsung jika nilainya kurang dari Rp 10 juta. Saat itu, ada pembelian senilai Rp 25 juta. Kemudian ada Keppres No 70 yang membolehkan pembelian senilai di atas Rp 200 juta. Bagaimana cara membayar utang dari pembelian sebelumnya yang dilakukan sebelum adanya Kepres No 70 tersebut?

Jawab:

Ditunda sampai kapanpun utang tersebut tetap harus dibayar. Mekanismenya menggunakan mekanisme BLUD, karena aturan keuangan tidak berlaku mundur.

2. Dengan adanya Kepres No 70, pembelian sudah boleh dilakukan secara langsung dengan nilai pengadaan maksimal Rp 200 juta. Bagaimana dengan pengadaan yang sifatnya operasional, misalnya baju dinas? Jumlah perawat lebih dari 750 orang x Rp 250 ribu per baju maka nilainya sudah melebihi pagu sehingga harus tender. Apakah pengadaan ini boleh dikelompokkan per profesi untuk menghindari lelang?

Jawab:

Bisa, dengan cara diadakan sesuai kebutuhan dan bisa dibuktikan bahwa dengan cara tersebut RS menjadi lebih efisien.

Pertanyaan yang terkait dengan Masalah Lainnya:
1. Sebelum ditetapkan sebagai BLUD, ada sejumlah obat yang dibeli dengan dana APBD. Setelah menjadi BLUD, masih ada cukup banyak sisa obat dari pembelian dengan dana APBD tersebut, apakah bisa dijual? Bagaimana payung hukumnya?

Jawab:

Gunakan prinsip efisiensi. Obat yang disimpan terus menerus lama kelamaan akan expired sehingga tidak efisien lagi bagi RSUD. Selain itu ada biaya penyimpanan logistik. Oleh karenanya, tentu saja obat tersebut dijual kepada masyarakat, dalam arti masyarakat mengganti biaya pembeliannya dimana kemudian pendapatan dari penjualan obat ini digunakan untuk pengadaan selanjutnya.

2. RS sudah pernah diperiksa oleh BPK, namun RS lebih paham mengenai BLUD daripada BPK. Lalu RS bisa bertanya kepada siapa?

Jawab:

Bisa bertanya ke RS lain yang lebih dulu BLUD dan menjalankannya secara benar, ke Subdit BLUD melalui email atau telepon, atau sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan.

3. Jumlah masyarakat miskin di daerah ini lebih besar dari kuota, sehingga hanya 60% dari total masyarakat miskin yang ditanggung oleh asuransi. Sisanya yang 40% kebanyakan juga tidak memiliki kartu sehingga ini menjadi piutang di RSUD (dengan nilai total saat ini mencapai Rp 300 juta).

Jawab:

RSUD harus punya kebijakan penghapusan piutang untuk piutang-piutang yang jelas tidak bisa tertagih. Disisi lain, RSUD harus memperkuat upaya advokasi agar masyarakat miskin ditanggung pemerintah/negara, karena itu adalah kewajiban pemerintah, bukan kewajiban RSUD.

4. Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal (KP3M) ditetapkan sebagai BLUD Bertahap, dimana yang di-BLUD-kan hanya fungsi Penguatan Modal. Padahal ada dua kegiatan lain yang secara substansi saling berbeda. Bagaimana tanggapan Subdit BLUD?

Jawab:

Bentuk organisasinya tidak pas.

5. Tadinya ada keraguan Pemda terkait perubahan regulasi tarif dari Perda menjadi Peraturan Kepala Daerah. Namun dengan adanya surat dari Subdit BLUD kepada Gubernur, maka masalah tersebut saat ini sudah selesai, tarif sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Masalah baru yang muncul adalah BLUD tidak diperbolehkan membagi jasa pelayanan kalau belum mendapatkan untung.

Jawab:

BLUD tidak akan pernah untung, dan secara prinsip, BLUD bukan untuk mencari keuntungan. Jadi larangan tersebut tidak ada dasarnya.

6. RS belum memiliki SPI, minta penjelasan lebih lanjut dari Subdit BLUD, bagaimana sebaiknya.

Jawab:

Sama dengan Dewan Pengawas, SPI tidak wajib. Jadi kalau tidak ada, secara peraturan sebenarnya tidak masalah.

7. Di daerah kami ada RS yang mensubsidi Pemda karena sudah surplus. Apakah memang harus seperti itu?

Jawab:

BLUD mengemban fungsi sosial (quasi public goods) dimana sebagian (atau sebagian besar) layanannya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu. Jika BLUD mensubsidi Pemda, sama artinya Pemda memperoleh pendapatan dari orang miskin. Padahal sebalikya, BLUD adalah alat Pemda untuk melayani orang miskin, bukan untuk memperoleh pendapatan dari menjual barang atau jasa kepada orang miskin.

8. Masalah yang masih terjadi di daerah adalah pemahaman DPRD mengenai BLUD yang masih sangat minim.

Jawab:

Perlu sosialisasi secara terus menerus.

9. Siapakah auditor independen BLUD selain inspektorat?

Jawab:

BPK. BLUD tidak perlu mengalokasikan anggaran khusus utuk diaudit, sebab Permendagri 61 menyebutkan bahwa BLUD “bersedia diaudit oleh auditor independen”. Jadi pernyataan “bersedia” ini berarti pasif, jika pemerintah menghendaki maka BLUD bersedia membuka diri (bukan menyediakan anggaran) untuk diaudit. Jika BPK tidak mampu mengaudit BLUD, atau merasa perlu mendatangkan auditor eksternal, maka BPK dapat meminta KAP untuk mengaudit BLUD menggunakan anggaran dari BPK sendiri.

10. Persepsi kejaksaan dan Tipikor berbeda dimana KSO ini dilihat dari nilai barangnya. Misalnya jika RS akan melakukan KSO untuk layanan CT Scan, harga alat mencapai Rp 4 M sedangkan kewenangan RS hanya sampai dengan maksimal Rp 1 M. Bagaimana ketentuan KSO sebenarnya?

Jawab:

Yang diatur dalam kewenangan tersebut adalah pengadaan barang dan jasa. Contoh dalam kasus KSO CT Scan, RSUD tidak mengadakan (membeli) alat CT Scan. RSUD juga tidak membayar jasa pihak ketiga untuk memberikan layanan CT Scan, sehingga tidak ada pengeluaran berupa pengadaan barang maupun membayar jasa pihak ketiga. Yang ada justru RSUD mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut.

Pertanyaan yang terkait dengan Laporan Keuangan:

1. SKPD A telah ditetapkan menjadi BLUD dan diwajibkan memberikan laporan keuangan secara triwulan ke PPKAD. SKPD B yang lebih dulu ditetapkan sebagai BLUD memberikan laporan setiap bulan ke PPKAD setiap bulan, sehingga SKPD A juga diminta untuk menyerahkan laporan bulanan. Mana yang benar?

Jawab:

Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk triwulanan dan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sesuai dengan Lampiran 5 Permendagri 61/2007.

2. Mekanisme pertanggunggjawaban di PPKAD belum seragam. Ada yang minta SPJ, ada yang cukup dengan surat pertanggungjawaban sedangkan SPJ disimpan di RS. Bagaimana sebenarnya?

Jawab:

Semua bukti pengeluaran diganti dengan selembar kertas SPTJ, sedangkan bukti berupa kuitansi, invoice dan sebagainya disimpan di BLUD yang bersangkutan.

3. Karena tidak semua fungsi di KP3M menjadi BLUD, maka ada masalah dalam kelembagaan, yaitu kesulitan dalam mengkompilasi laporan keuangan. Jadi, bentuk organisasi apa yang tepat? Di tempat lain bentuknya UPTD yang juga menangani koperasi dan UMKM, sedangkan KP3M membawahi pertanian, pasar, dan sebagainya. Saat ini KP3M lebih berfungsi sebagai kasir atau pusat administrasi untuk dana-dana yang ada.

Jawab:

Secara kelembagaan, implementasi BLUD untuk KP3M kurang tepat.

4. Laporan keuangan belum sesuai ketentuan. Kebijakan Kepala Daerah mengenai akuntansi di RS belum dijabarkan oleh Direktur.

Jawab:

Aturan teknis harus dibuat sebagai dasar hukum melakukan tindakan/implementasi BLUD.

Pertanyaan terkait dengan Utang dan Piutang BLUD:

1. Apakah pembayaran utang BLUD yang berupa belanja modal dan jasa pelayanan bisa diakomodir? BLUD ditetapkan pada tahun 2011, namun baru terlaksana tahun 2012. Ada kekurangan pembayaran jasa sehingga BLUD utang pada karyawan. Bisakah hal ini direncanakan dalam RBA untuk dibayarkan tahun depan, sehingga tidak perlu menunggu perubahan?

Jawab:

Tidak ada RBA Perubahan dalam BLUD. Jika ada SILPA tahun sebelumnya yang sudah dimasukkan pada RBA tahun berjalan, seharusnya prediksi surplus ini direncanakan dan digunakan untuk apa di awal tahun berjalan.

2. Terkait hasil audt oleh Pemda, tahun 2011ada utang yang baru dapat dibayar pada bulan Meil 2012. Namun pembayaran ini tidak disahkan karena seharusnya dibayar pada bulan Januari-Februari. Akibatnya, laporan keuangan Pemda dan RS tidak balance. Bagaimana seharusnya?

Jawab:

Utang tetap harus dibayar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mensahkan pembayaran utang tersebut.

Pertanyaan terkait dengan Tarif Layanan BLUD:

1. Retribusi layanan RS ditetapkan dengan Perda, sesuai dengan hasil konsultasi Bagian Hukum ke Kementerian Keuangan. Padahal selama ini diketahui bahwa cukup dengan Peraturan Kepala Daerah, kecuali layanan kelas 3 bisa dengan Perda. Bagaimana menyikapi hal ini?

Jawab:

RS dan BLUD lain tidak mengenal istilah retribusi. Yang ada adalah jasa layanan.

2. Standarisasi harga BLUD, menganut pola SKPD atau membuat sendiri?

Jawab:

Harga BLUD = Tarif Pelayanan.
Sesuai dengan Permendagri 61/2007, Pasal

3. Tarif masih menggunakan Perda tahun 2006. Apakah perlu dilakukan pencabutan Perda sebelum menetapkan pola tarif baru?

Jawab:

Jika telah ditetapkan menjadi BLUD, semua aturan yang tidak sesuai dengan BLUD secara otomatis menjadi gugur atau tidak berlaku, jadi tidak pelru pencabutan peraturan. Dalam memandang aturan mengenai BLUD, kita harus melihat mulai dari UU sampai Permendagri sebagai satu kesatuan, jadi bukan hanya melihat pada Permendagri 61 saja.

Pertanyaan terkait dengan Belanja BLUD:

RS memperkirakan akan ada surplus sebesar Rp 3 M di akhir tahun ini. Sebagai BLUD Bertahap, apakah boleh digunakan untuk membeli makanan dan minuman pasien untuk bulan Desember tahun ini?
Jawab:

Selama untuk kepentingan pelayanan dan tidak bisa ditunda, maka dana tersebut bisa digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk BLUD Bertahap.

Pertanyaan terkait dengan Pengelolaan Investasi:

Direktur berniat untuk memanfaatkan surplus untuk investasi jangka pendek. Hasil konsultasi ke Bank diketahui bahwa dengan dana sebesar Rp 2 M akan ada bunga sebesar 2,1%. Investasi akan dilakukan untuk tahun anggaran baru. Apakah ada saran dari Subdit BLUD?
Jawab:

Apakah RSUD ini masih membutuhkan subsidi dari pemerintah (pusat dan daerah)? Jika masih, maka tidak ada alasan untuk melakukan investasi seperti itu. Jika akan investasi jangka pendek, gunakan dana yang benar-benar sedang tidak terpakai. Misalnya pada bulan November, surplus yang sudah terkumpul bisa didepositokan selama sebulan karena tidak akan dipakai belanja pada bulan Desember.

Jakarta, PKMK. Penerapan telemedicine di Indonesia terhambat oleh sejumlah faktor. Satu di antaranya adalah biaya penyelenggaran infrastruktur teknologi informasi yang masih mahal. dr. Erik Tapan, MHA, pengamat informatika kedokteran,  mengatakan hal tersebut di Jakarta hari ini. Erik menyampaikan dengan infrastruktur teknologi informasi yang masih mahal, telemedicine Indonesia menjadi tidak feasible untuk dipasarkan. “Bandwidth di Indonesia itu kan terbilang mahal,” kata dia. Kecepatan perkembangan telemedicine di Indonesia, ia mengatakan, akan sejajar dengan harga infrastruktur teknologi informasi. Semakin menurun harga tersebut, semakin cepat pula perkembangan telemedicine.

Erik menambahkan untuk saat ini yang lebih berkembang di Indonesia adalah telemedicine yang tidak memerlukan bandwidth besar. Salah satunya yaitu  layanan yang bersifat konsultatif antara dokter dengan pasien. “Pokoknya, yang berkembang lebih cepat adalah telemedicine yang tidak bersifat real time,” kata Erik. Seperti apa bentuk telemedicine yang ideal di Indonesia saat ini? Erik menjawab, sekarang ada rumah sakit yang menerapkan teleconferencedengan institusi pelayanan kesehatan di luar negeri. Hal yang harus diingat bahwa telemedicine yang baik adalah yang bersifat D to D, bukan D to P. Pada prinsipnya, telemedicine adalah pengobatan jarak jauh menggunakan teknologi. Itu sedari layanan konsultasi, diagnosis, sampai pengobatan. “Termasuk di situ adalah operasi,” jelas Erik.

Tulisan Terkait:

Telemedicine: Harapan baru untuk meningkatkan kapasitas RS daerah terpencil

Telehealth untuk Capacity Building SDM RS

Jakarta, PKMK. Penerapan sistem rekam medis elektronik di rumah sakit seluruh Indonesia sudah lebih berkembang daripada sebelumnya. Meskipun seperti itu, dapat dikatakan bahwa rumah sakit yang menggunakan rekam medis elektronik standar internasional masih sedikit jumlahnya. Dengan demikian, rekam medis elektronik itu belum memungkinkan adanya komunikasi internasional. hal ini diungkapkan Prof. Johan Harlan, Kepala Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma di Jakarta (8/4/2013).

Demi mengatasi hal tersebut, rumah sakit ataupun lembaga kesehatan lain se-Indonesia perlu memperjelas standar rekam medis elektronik yang digunakan. Dalam hal ini, yang perlu diperjelas adalah tipe standar internasional yang hendak digunakan: versi awal atau versi open source yang kini mulai banyak ditawarkan. Saat ini yang menggunakan standar internasional masih sedikit. Sebuah rumah sakit besar di Yogyakarta sudah mulai menggunakan standar internasonal itu. Demikian pula dengan beberapa rumah sakit di Jakarta. “Tetapi, mayoritas mereka membeli software. Bukan mengembangkan sendiri,” ucap Johan lagi.

Kini sistem rekam medis elektronik di Indonesia digunakan untuk keperluan internal sebuah lembaga. Bukan untuk komunikasi antar-lembaga kesehatan. “Kementerian Kesehatan RI mencoba membuat interkoneksi itu. Namun, itu untuk koneksi data yang sudah terakumulasi bagi keperluan Dinas Kesehatan. Jadi, bukan untuk interkoneksi data pasien,” demikian Johan menjelaskan. Selanjutnya, selain memperjelas standar internasional yang akan digunakan, sudah seharusnya lembaga kesehatan di Indonesia selanjutnya mempersiapkan tenaga mumpuni untuk itu. Kemudian standar yang disepakati bersama itu perlu diimplementasikan ke seluruh lingkungan manajemen kesehatan di Indonesia. Dari segi regulasi, sebenarnya tidak ada hambatan berarti bagi Indonesia untuk lebih intensif mengembangkan rekam medis elektronik. Regulasi terbaru menyatakan bahwa, dengan syarat-syarat tertentu, data digital berstatus sama dengan data kertas. Nah, kita tinggal memerjelas definisi syarat-syarat tertentu itu.