At the special meeting of the Mineral County Commissioners on April 23, Denyse Traeder of the Mineral Community Hospital made a presentation on the hospital’s Frontier Medicine Better Health Partnership. According to Traeder, the partnership was formed by MCH as a response to the changing nature of health care in the country.

“The Innovations Program (another name for the Frontier Medicine Better Health Partnership) was formed by the legislature to look at new and innovative ways to look at health care,” Traeder said.

According to Traeder, employees at the hospital wrote in “many cool things” in the grant and the hospital won the nationwide grant out of over 9,000 hospitals that applied.

“Health care as we know it isn’t sustainable,” Traeder said. “If health care had risen by the same percentage as food we would be paying $108 for a pound of oranges. So we know that it’s outrageous and if this was happening with food there would be a huge outcry. But because we all need healthcare we aren’t really seeing as much of a pushback so we are here trying to tackle some of these issues.”

The Frontier Medicine Better Health Partnership was created for Critical Access Hospitals, hospitals with less than 25 beds, as a response to the changing nature of health care in the nation.

“It’s a grass root effort created by critical access hospitals for critical access hospitals,” Traeder said.

Traeder added that the partnership was created to “give small, critical access hospitals a voice” by teaming them all together and creating a nationwide partnership.

“We have been funded for three years and we have the possibility of continuing for seven years if we show the cost-cutting we think we can show,” Traeder said.

Twenty-five hospitals in the state have already teamed up with MCH in the partnership and according to Traeder the number will only increase with time.

“We believe that we will have closer to all 48 (critical access hospitals in Montana) join,” Traeder said. “They are very excited about this because it gives them quite a bit to work with within their communities.”

Traeder, who has been “running and writing grants in the county for a long time,” said that there are several primary areas of focus of focus in the partnership including developing a larger workforce and improving the efficiency of systems in critical access hospitals.

“It’s all about the patients,” Traeder said. “That is what we really want to focus on.”

One aspect of the partnership is training military veterans to be able to transition from service directly into fields in health care. According to Traeder that transition has been hard in the past due to military training not carrying over and counting in the private sector.

“When they get stateside they can actually get a job immediately,” Traeder said. “We have a 20 percent unemployment rate among our veterans right now and one of the major problems is once they get home the nation doesn’t accept their training.”

Another aspect of the partnership is developing better communication and transportation protocols in critical access hospitals.

“One of the things we have identified is that we are using rotor transportation at a very high rate when ground transportation would be appropriate,” Traeder said. “Each time a rotary comes out to pick up a patient it is about $15,000 and sometimes as much as $30,000.”

In order to combat those costs the partnership is looking at improving ground transportation in critical access hospitals in order to have staff available to ride in an ambulance with a patient to give support to the patient that would otherwise require a helicopter for transportation.

Source: vp-mi.com

Manajemen Rumah Sakit ------------------------------------------------- Laporan----Liputan 

–Editor: Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM,. M.Kes ([email protected])

1. Liputan Seminar Tahunan VI Pateint Safety Kongres XII PERSI –
2. Liputan Seminar Harapan Direktur terhadap Perilaku Dokter Spesialis dan Dokter di RS Puri Indah —dalam Konteks Sistem Kontrak Kerja –
3. Liputan Khusus 20 Tahun MMR UGM dan Forum MUTU IHQN VIII –
4. Liputan Khusus dari BANGKOK –
5. Capacity Building untuk tim dari P2K3 Undana dan RSUD Prof. Yohannes Kupang

–

Contact Person:

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Ns. Tri Yuni Rahmanto, MPH

Email : [email protected]

Phone : +62 812 276 433 2

SLEMAN, suaramerdeka.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman menargetkan realisasi kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai tahun depan. Saat ini, pihak pengelola masih merintis sejumlah upaya untuk mencapai sasaran tersebut.

“Sesuai undang-undang, per 1 Januari 2014 seluruh penduduk harus tercover jaminan sosial. Kami kejar target itu karena 60 persen pasien merupakan peserta Askes dan jaminan kesehatan,” kata Direktur RSUD Sleman, Joko Hastaryo kepada wartawan, Rabu (1/5).

Mengacu UU no 42/2012, setidaknya ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi rumah sakit sebelum menjalin kerjasama dengan BPJS. Salah satunya mengenai pemenuhan syarat kelas. Sampai awal tahun ini, RSUD Sleman baru memiliki 168 tempat tidur. Padahal, rumah sakit kelas B disyaratkan memiliki 200 unit tempat tidur.

“Tapi sekarang syarat itu sudah kami penuhi. Sejak awal Februari, fasilitas tempat tidur sudah ditambah jadi 214 unit,” ujarnya.

Namun demikian, masih ada kendala lain yakni menyangkut ketersediaan layanan spesialis penyakit jantung, dan ortopedi (bedah tulang). RSUD Sleman belum memiliki dua unit layanan tersebut. Selama ini, pasien ditangani dokter bagian lain atau dirujuk ke rumah sakit yang memiliki spesialisasi tersebut.

Mengatasi kendala ini, RSUD Sleman telah mengirimkan salah satu dokter umum untuk mengikuti pendidikan ortopedi. Namun penanganan khusus penyakit jantung masih dilakukan sebatas bekerjasama dengan RS Sarjito. Paling tidak satu minggu sekali, dokter spesialis jantung RS Sarjito berpraktik di RSUD Sleman.

Upaya lain terkait rencana kerjasama dengan BPJS adalah perbaruan akreditasi. Saat ini, baru 16 dari 23 layanan kesehatan di RSUD Sleman memiliki akreditasi. Beberapa unit layanan yang belum terakreditasi antara lain bedah tulang, jantung, patologi anatomi, dan sterilisasi sentral.

Tahun depan ditargetkan semua pelayanan mencapai angka kredit sesuai yang ditentukan. “Hal ini jadi salah satu fokus kami. Apalagi sistem penilaian akan berbeda, nantinya diawali implementasi standar dulu baru kemudian evaluasi dokumen,” terang Joko.

RSUD Sleman juga sedang menggenjot peningkatan layanan bagi masyarakat miskin. Pasalnya, syarat kerjasama dengan BPJS adalah rumah sakit harus menyediakan fasilitas layak untuk pasien tidak mampu. Salah satu upayanya adalah menambah fasilitas tempat tidur di ruang kelas III yang saat ini jumlahnya baru 55 persen.

Sumber: suaramerdeka.com

JAKARTA. Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang cukup kinclong di kuartal I 2013. Salah satu penyumbang besarnya adalah bisnis rumah sakit, dengan pendapatan yang melejit 45% dari setahun lalu.

Pendapatan LPKR tumbuh 26%, dari Rp 1,17 triliun di triwulan I 2012, menjadi Rp 1,47 triliun. Lalu laba bersihnya juga meningkat 23% menjadi Rp 252 miliar, dari Rp 205 miliar setahun lalu.

Corporate Communications LPKR Danang Kemayan Jati mengatakan, kinerja ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh konsumsi dalam negeri. Dus, LPKR mencatat percepatan pertumbuhan pendapatan bisnis rumah sakit, penjualan perumahan, dan peningkatan produktivitas.

Menurutnya, semua divisi usaha LPKR memberikan hasil yang memuaskan di kuartal pertama ini. Bahkan, pendapatan divisi usaha rumah sakit melejit 45% menjadi Rp 584 miliar. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan rata-rata dari pasien rawat jalan dan rawat inap. Selain itu ada juga peningkatan kontribusi pendapatan dari rumah sakit-rumah sakit baru yang telah dibuka di Manado, Makassar, Bali, dan Palembang.

Sementara, pendapatan dari divisi usaha Residential & Urban Development naik 13% menjadi Rp 620 miliar,dari Rp 547 miliar setahun lalu.

Sedangkan pendapatan dari Townships meningkat 11% menjadi Rp 383 miliar. Demikian pula pendapatan dari Large Scale Integrated Developments yang naik 17% menjadi Rp 237 miliar, terutama dengan meningkatnya pengakuan pendapatan dari Kemang Village dan The St. Moritz.

Pendapatan dari divisi Commercial yang terdiri dari Retail Malls & Hotels, tumbuh 25% dibanding kuartal I tahun lalu menjadi Rp 143 miliar.

Terakhir, unit usaha Asset Management mencatat pertumbuhan 21% menjadi Rp 130 miliar. Ini karena peningkatan fee yang diperoleh sebagai bagian dari peningkatan dana kelolaan dua produk REIT yang disponsori LPKR.

Di luar itu, pendapatan recurring LPKR terus meningkat dan memberikan kontribusi 58% dari total pendapatan.

Presiden Direktur LPKR, Ketut Budi Wijaya mengatakan, kinerja keuangan dan operasional di kuartal pertama ini merefleksikan pembangunan yang berkelanjutan dari proyek-proyek di divisi usaha hospitals dan residensial. Siloam Hospitals saat ini mengoperasikan 12 rumah sakit dan 6 rumah sakit sedang dalam tahap konstruksi. “Kami berharap 4 sampai 5 rumah sakit baru akan dibuka tahun ini,”ujar Ketut Budi Wijaya.

Ketut menambahkan, bisnis Residential/Township LPKR juga makin mantap. “Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, aktivitas pembangunan mal-mal juga berjalan dengan baik, sejalan dengan usaha kami untuk mengembangkan sektor ritel moderen dan konsumen di seluruh pelosok tanah air,” tambahnya.

Sumber: http://investasi.kontan.co.id

Jakarta, PKMK. Developer real estate besar di Indonesia memiliki potensi berlomba masuk bisnis rumah sakit. Sebab, dari sisi potensi pasar ataupun tingkat pengembalian investasi, bisnis rumah sakit bisa lebih menguntungkan daripada bisnis real estate, ungkap Budi Santoso, pengamat properti (2/5/2013). Budi menjelaskan, orang sakit pasti tidak akan menunda berobat. Terlebih lagi kalangan menengah ke atas. Berbeda dengan masalah kesehatan, kalangan ini masih mungkin menunda pembelian apartemen, rumah, ataupun properti yang lain. “Kalau terletak di lokasi berkembang dan di daerah dengan pendapatan tinggi, bisnis rumah sakit bisa balik modal dalam lima sampai tujuh tahun,” kata penulis puluhan buku real estate tersebut. Bisnis real estate dan rumah sakit sama-sama berjangka panjang. Namun bisnis rumah sakit lebih bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Bila kawasan real estate perumahan seluas 10 hektar dikembangkan intensif, maka bisa selesai dalam setahun. Namun satu kawasan rumah sakit bisadapat terus memberikan pendapatan dalam waktu 10 tahun ataupun lebih.

Dari segi manajemen real estate, rumah sakit lebih mengalirkan pendapatan. Sebab, pendapatan dari pasien bisa disebut murni masuk ke manajemen rumah sakit. Sementara, kawasan real estate dibebani oleh kewajiban mengembalikan sebagian keuntungan ke warga seperti dalam bentuk layanan kebersihan dan keamanan lingkungan. Hal yang dilakukan PT Lippo Karawaci bisa menjadi contoh menarik. Developer tersebut terus berekspansi membangun rumah sakit ke seluruh Indonesia. Di Balikpapan, Kalimantan, Lippo Karawaci telah membangun Rumah Sakit Siloam. “Padahal, Lippo Karawaci belum membangun kawasan real estate di Kalimantan. Beda dengan Agung Podomoro Land,” Budi menambahkan. Saat ini, Grup Ciputra juga tengah membangun rumah sakit. Ini disebabkan adanya potensi pasar yang menarik. Ada sebuah simbiosis antara kawasan real estate menengah ke atas dengan rumah sakit. “Warga terbantu dengan adanya rumah sakit dan rumah sakit bisnisnya berjalan,” ujar Budi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus peran peradilan dalam pembuatan akta kelahiran anak yang melampaui satu tahun.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, mengatakan penyelenggaraan akta kelahiran atau status kependudukan memang tanggung jawab pemerintahan.

“Dengan tidak adanya kewajiban membuat ketetapan tentang akta kelahirannya maka otomatis akan memperpendek birokrasi dan memperpendek proses. Artinya masyarakat bisa lebih cepat dan mudah karena memang itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan itu,” ujar Ridwan kepada wartawan di MA, Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Atas putusan MK tersebut, lanjut Ridwan, dinas kependudukan dan catatan sipil harus kerja lebih ekstra dan lebih teliti. Untuk itu, Ridwan menyarankan ada kerja sama antara dinas tersebut dengan rumah sakit, klinik, atau bidan terkait pendataan anak yang baru lahir.

“Sehingga nanti ketika anak itu lahir jangan sampai mereka keluar dari rumah sakit belum ada status berupa akta. Artinya berikan kewenangan juga kepada rumah sakit atau klinik untuk menerbitkan kepengurusan akta kepada catatan sipil,” kata bekas Ketua Pengadilan Negeri Palembang itu.

Dikatakan Ridwan, jumlah anak yang belum memilikia akta kelahiran berkisar 30 ribu. Hal itu disebabkan bukan hanya karena orang tuanya tidak mampu dari segi biaya namun juga tidak memiliki akses.

“Oleh karena itu kenapa harus dijemput bola, yang artinya catatan sipil harus menjemput bola, jangan biarkan merek yang datang, bagaimana catatan sipil yang datang seperti halnya pengadilan negeri sidang keliling,” tukas alumnus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Sebelumnya, MK mengabulkan pengujian Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait proses pengurusan akta kelahiran yang melampaui satu tahun.

Sumber: http://www.tribunnews.com

SENTOLO – Pemkab Kulonprogo menargetkan Rumah Sakit Tipe D bisa beroperasi awal 2014. Pembangunan dilakukan menggunakan tanah kas desa di Desa Banguncipto, Sentolo.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan pembangunan RS Sentolo terus berjalan. Saat ini proses pembebasan lahan, sedangkan pembangunan fisik ditargetkan selesai Desember 2013.“Kemudian awal Januari 2014 mulai beroperasi meski belum sempurna,” kata Hasto, kemarin (29/4).Hasto menjelaskan, pembangunan tahap pertama menggunakan lahan 6.500 meter persegi. Pemkab juga berencana membangun Autis Center dengan lahan 6.000 meter persegi.“Nanti izin gubernur dengan kompensasi. Kami tidak menggunakan tanah warga karena tanah kas desa sudah mencukupi,” kata Hasto.RS tersebut mengantisipasi banyaknya pasien di RSUD Wates yang tidak dapat ditampung karena tempat tidur terbatas. Akan dilengkapi 100 tempat tidur dan diarahkan sebagai RS tanpa kelas.Hal ini untuk mengantisipasi pelaksanaan aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistemnya, setiap pasien yang dirawat mendapatkan layanan kelas I namun dengan biaya perawatan sama seperti harga kelas III.“Dengan aturan ini semua pasien diperlakukan sama oleh tenaga medis, tidak ada yang diprioritaskan,” kata Hasto.Bupati Hasto mengatakan RS tersebut akan dikembangkan menjadi pusat pengobatan kanker. Karena pelayanan kanker di DIJ tidak cukup memadahi, diharapkan mampu melayani pasien dari DIJ maupun Jateng.“Tenaga medis akan dioptimalkan dari RS dan puskesmas di Kulonprogo,” katanya.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Kulonprogo Agus Langgeng Basuki mengatakan, anggaran tahap pertama Rp 6 miliar dari APBD Kulonprogo. Sedangkan, anggaran yang dibutuhkan Rp 20 miliar dari APBD Provinsi.“Pembangunan secara bertahap. Kementerian Kesehatan juga akan memberi bantuan Rp 10 miliar dalam bentuk perawatan medis untuk mendukung beroperasinya RS tersebut,” kata Agus. (asa/iwa)

Sumber: http://www.radarjogja.co.id

Earlier today, the hospital announced it would bring in a strategy for dealing with violent patients after nurses threatened to strike following weeks of escalating emergency room violence.

The most recent attack was on Sunday when a man threw pieces of concrete at the waiting room, smashing four windows and terrifying staff and patients.

Monash Health media manager Suzana Talevski said the hospital would implement a protocol mid-year to deal with aggressive and violent patients and visitors, and immediately increase the number of security guards in the department.

ANF Victorian branch assistant secretary Paul Gilbert said it was a very positive response to nurses’ concerns.

“We will be recommending that at this stage they don’t exercise the powers to cease work under the Victorian workplace health and safety laws,” he said.

Dandenong nurses will meet tomorrow afternoon to discuss the new safety measures.

Source: heraldsun.com.au

More than 25,000 people died of cancer in acute-care hospitals in 2011-12

About half of deaths among terminal cancer patients in Canada happen in hospitals, according to a new report.

The Canadian Institute for Health Information looked at end-of-life care for people with cancer across the country, excluding Quebec.

More than 25,000 people — or 45 per cent of all cancer deaths — died in acute-care hospitals in 2011-12, the institute said in its report Tuesday.

“What our study found was a bit of a mismatch between where patients said they wanted to die, which was at home, and where they did spend their last days,” said Kathleen Morris, the group’s director of health system analysis and emerging issues in Toronto.

“Many of the lesson learned from this study extend to anyone at end of life. People are looking for a well co-ordinated system, to have consistent caregivers, to have their pain managed and to be provided with the support they need.”

CIHI said the percentage of cancer patients who die in hospital ranges from 69 per cent in Manitoba to 39 per cent in British Columbia. Differences in the availability and location of palliative care beds in some provinces may be contributing to the variations between provinces in in-hospital beds, the group said.

In Winnipeg, end-of-life patients get dedicated doctors and case workers who oversee care outside of hospitals, said Dr. Michael Hosta of the Winnipeg Regional Health Authority.

“One of the unique aspects to our service is the ability to directly access palliative care beds, bypassing the emergency department,” Hosta said.

Strengthening services outside hospital

About 82 per cent of patients had a documented palliative care diagnosis during their last admission. It’s not known what specific palliative care services people received, or how many may have had access to it at hospices or through home care.

When Teresa Pilarski, 86, died of breast cancer at her daughter’s Toronto-area home on April 12, the family said they wanted to respect the frail woman’s wishes not to treat the cancer and to spend her final days as comfortable as possible in a familiar setting.

Daughter Dorothy Pilarski called the at-home palliative care from myriad professionals an “outstanding” complement to the support of family members and friends.

“She did express a tremendous amount of gratitude and a tremendous amount of affection, and that kept us going,” Dorothy Pilarski said, her voice breaking with emotion.

The experience was so rewarding that the family wants to encourage others to consider the option.

Pilarski’s physician, Dr. Harvey Pasternak, said the goal is to control symptoms with less anxiety to the patient and to their family.

CIHI also reported that 30 per cent of rural residents with cancer had multiple hospital admissions in their last four weeks of life, compared to 20 per cent of the urban residents.

Multiple hospital visits near the end of life can be difficult for individuals and their caregivers, when compared with care received at home, in a nursing home or a hospice, Morris acknowledged.

“Anything that can be done to improve the consistency of care and co-ordination would be very helpful,” she said.

Strengthening services outside the hospital system, such as through family doctors, hospice care or support in the home, are all possibilities, Morris said.

Source: http://www.cbc.ca