KUPANG – Lippo Group akan mendirikan empat buah rumah sakit (RS) berstandar internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dua RS akan dibangun di daratan Flores yakni di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende, sementara dua RS lainnya di daratan Pulau Timor yakni di Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

“Rencana itu kalau tidak ada halangan, bulan Desember 2013 ini keempat rumah sakit yang standarnya dengan Rumah sakit Siloam di Jakarta akan kami bangun. Bahkan untuk Maumere akan dipercepat pembangunannya, karena lahannya sudah disiapkan tinggal pembangnannya saja,” kata CEO Lippo Group, James T. Riady, kepada wartawan usai bertemu Gubernur NTT, Frans Lebun Raya, di Kupang, Sabtu (15/6) siang.

James Riady, mengatakan, pihak Lipo Group sangat serius membantu pemerintah daerah NTT dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kendatipun dari waktu ke waktu pemerintah terus membenahi standar pelayanan kesehatan yang selama ini masih belum memuaskan kepada masyarakat banyak.

James Riady menjelaskan, Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi harus punya sebuah rumah sakit dengan standar pelayanan lebih baik dan tidak hanya mengandalkan rumah sakit pemerintah yang sudah ada seperti saat ini.

Sedangkan di Soe, Kabupaten TTS, untuk mengcover pelayanan empat kabupaten yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka.

Sementara untuk Maumere, kata James Riadi, akan mengcover pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata.

Sedangkan di Ende untuk melayani masyarakat di Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat.

Dari sisi geografis, penunjukkan Kabupaten Ende untuk mewakili wilayah Flores bagian barat tidak tepat. Terlalu jauh bagi warga Manggarai untuk berobat ke Ende. Idealnya, satu dibangun di Kabupaten Manggarai Timur, jika ingin melayani masyarakat di Bajawa, Nagekeo, Manggarai, dan Manggarai Barat.

“Saya sudah berkunjung ke empat daerah itu pada tahun 2012 lalu. Saya sudah melihat peluang apa yang bisa diberikan Lippo Group dalam membantu pemerintah dan masyarakat di daerah itu. Saat ini pelayanan kesehatan menjadi harapan masyarakat NTT,” kata James Riady.

James Riady, menjamin, meskipun rumah sakit yang didirikan nanti dengan standar pelayanan internasional, namun tidak akan memberatkan beban masyarakat, lantaran manajemen memahami kondisi kehidupan masyarakat NTT saat ini.

“Misi kita adalah memberikan perlayanan kepada masyarakat, bukan hanya profit yang dikejar. Karena itu, biaya tentu akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak membebani masyarakat NTT yang menderita sakit,” kata James Riady.

James Riady, menambahkan, dengan dibangunnya empat rumah sakit tersebut, maka dengan sendirinya akan membuka lapangan kerja untuk putra putri NTT untuk ikut membantu melayani masyarakat NTT. Dengan sendiri akan mengurangi angkah pengangguran di daerah ini, tambah James Riadi.

Sumber: suarapembaruan.com

Seminar Advokasi Badan Layanan Umum Daerah

Hotel Aston Kuta, Bali, tanggal 14 Juni 2013

Pengantar

Saat ini berbagai lembaga pelayanan publik mendapat tekanan untuk lebih meningkatkan kinerja dan mutu pelayanannya, namun tetap dalam koridor efisiensi anggaran pemerintah. Tekanan ini berasal dari berbagai sumber, internal maupun eksternal RSUD. Tekanan eksternal berupa regulasi dan tuntutan masyarakat agar RSUD meningkatkan mutu pelayanannya. Tekanan internal berupa keinginan SDM untuk dapat bekerja dengan lebih baik dalan suasana kerja yang profesional dan pendapatan yang lebih baik. Tuntutan ini dapat dipenuhi dengan memotong alur birokrasi yang bersifat non value added activities pada sistem manajemen rumah sakit, sehingga mencegah terjadinya delay pelayanan atau pemborosan sumber daya yang tidak perlu.

Dari sisi eksternal dan internal rumah sakit, dukungan dan komitmen stakeholder menjadi faktor utama dalam pelaksanaan BLUD. Manajemen RSUD perlu secara intensif melakukan sosialisasi kepada stakeholders eksternal dan internal, serta membentuk kelompok kerja yang akan bertanggung jawab terhadap penyusunan masing-masing dokumen persyaratan administratif BLUD, yaitu Rencana Strategis Bisnis, Standar Pelayanan Minimal, Pola Tata Kelola, dan Laporan Keuangan Pokok. Untuk stakeholders ekternal diharapkan adanya komunikasi dua arah dengan manajemen RS untuk mewujudkan BLUD sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan pada lembaga pelayanan publik khususnya rumah sakit, merupakan salah satu aktivitas penunjang (bukan aktivitas utama) karena tidak berhubungan langsung dengan proses terapi maupun rehabilitasi pasien. Meskipun bukan aktivitas utama namun seringkali menghabiskan sumber daya (tenaga, waktu, dan sumber daya lain) yang tidak sedikit untuk melaksanakannya. Permendagri 61/2007 tentang PPK BLUD dibuat untuk memberikan kesempatan kepada lembaga pelayanan publik – termasuk rumah sakit – untuk mengurangi prosedur birokrasi yang terkait dengan keuangan, dalam koridor transparansi dan auditable. Hakekat dari Permendagri ini adalah reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara yang mendorong institusi pelayanan publik meningkatkan kinerjanya.

Permendagri ini mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah, yaitu institusi di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada rumah sakit pengelolaan keuangan adalah salah satu aktivitas pendukung yang prosedur-prosedurnya dapat diefisienkan sehingga institusi pelayanan publik dapat fokus pada aktivitas utamanya. Permendagri 61/2007 ini memberikan peluang bagi lembaga pelayanan publik untuk lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan, sehingga aturan-aturan yang bersifat terlalu birokratis dan berpotensi memperpanjang alur pelayanan dapat dikurangi. Dengan fleksibilitas ini diharapkan lembaga pelayanan publik dapat meningkatkan daya saingnya terhadap lembaga swasta sejenis. Bagi rumah sakit daerah, fleksibilitas yang diberikan pada BLUD sangat signifikan untuk memperbaiki proses pelayanan kepada masyarakat.

Implikasi dari peraturan perundangan terkait dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan ini sangat terasa bagi institusi pelayanan kesehatan. Dengan fleksibilitas tersebut RS tidak lagi harus menunggu proses pembahasan anggaran di DPR/DPRD yang dapat memakan waktu berbulan-bulan, hanya untuk sekedar membeli persediaan obat atau mengganti alat yang rusak. Secara hukum, UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menetapkan bahwa rumah sakit pemerintah harus dikelola secara BLUD. Ini mengindikasikan bahwa para wakil rakyat di pusat pun telah memahami dengan baik bahwa BLUD akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang dihasilkan lembaga publik untuk masyarakat.

Tujuan

Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai BLUD Rumah sakit umum daerah kepada stakeholders internal.

Narasumber :

1. SubDit BLUD, Direktorat Jendral Keuangan Daerah
2. Kepala Dinkes Provinsi NTT
3. PKMK FK UGM

Peserta:

• 7 peserta dari masing-masing Kabupaten yang terdiri dari:
  1. Kepala Daerah/Sekretaris daerah
  2. Ketua DPRD/ Ketua Komisi Kesehatan
  3. Bappeda
  4. Dinas Pendapatan dan Pegeloaan Keuangan dan Aset Daerah
  5. Inspektorat Daerah
  6. Bagian Hukum Pemerintah Dearah
  7. Direktur RSUD
• AIPMNH
• PKMK UGM

Jadwal Seminar

Unduh Materi Seminar Silahkan ,  untuk reportasenya

JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan mempertimbangkan usulan pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT). Menurut Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat KemenPAN-RB, Jaka Sutisna pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara menjadi UPT merupakan kebijakan Polri dalam meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata, profesional, dan proporsional.

Jaka menjelaskan dengan berubahnya stasus menjadi UPT maka tidak hanya personal Polri dan keluarganya yang bisa menikmati layanan kesehatan dari Rumah Sakit Bhayangkara, tapi juga masyarakat secara keseluruhan.

“Perlunya penetapan status rumah sakit menjadi UPT agar dalam pengembangannya dapat menjadi organisasi badan layanan umum pemerintah yang mampu menerapkan tata kelola keuangan secara mandiri,” terang Jaka dalam keterang persnya, Sabtu (15/6).

Data KemenPAN-RB menyebutkan, Rumkit Bhayangkara Polri yang ada saat ini sejumlah 45 Rumkit. Yang telah menjadi UPT sebanyak 35 Rumkit. Sedangkan yang diusulkan menjadi UPT ada tujuh Rumkit.

“Yang belum diusulkan ada tiga Rumkit karena belum mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan,” ucapnya.

Dijelaskan Jaka, Rumkit Bhayangkara yang diusulkan menjadi UPT ada yang sudah beroperasi sejak 2001, dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan non APBN. “Pada dasarnya kami tidak keberatan dalam pembentukan Rumkit Bhayangkara menjadi UPT, karena Rumkit sudah beroperasi, anggaran dan SDM pun sudah ada,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Arthur Tampi mengatakan, pengajuan usulan tersebut semata-mata sebagai penunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Polri. “Kalau sudah jadi UPT, SOP pelaksanaan tugas teknis operasional tersebut jadi jelas,” katanya.

Sumber: jpnn.com

BANDUNG – Rumah sakit asal Malaysia semakin memperluas pasar dengan berupaya menjaring pasien dari Indonesia. Mereka mengklaim tak kalah kualitas dari Singapura yang cenderung lebih kerap dirujuk WNI dalam urusan pengobatan medis atas penyakitnya.

Kemarin, Pantai Hospitals dan Gleneagles Hospitals membuka kantor representatifnya yang kesebelas di Indonesia di Bandung. Mereka menargetkan ada pertumbuhan 10 persen kunjungan per tahunnya.

“Tahun lalu, 400 ribu warga Indonesia pergi ke Malaysia untuk berobat. Dari jumlah tersebut, baru 40 ribu yang datang ke kami. Jumlah ini diharapkan bisa meningkat,” jelas CEO Malaysia Operations, Pantai Holdings Berhad, Aminuddin Dawam.

Aminuddin menyatakan pihaknya tak hendak berkompetisi dengan RS lokal di Indonesia. Pasalnya, tak sedikit pula WN Malaysia yang berobat ke luar negeri. Pihaknya hanya sebatas menawarkan pilihan termasuk dari sisi biaya pengobatan dengan keunggulan di antaranya bedah jantung, kanker, dan syaraf itu.

“Ada alternatif yang tersedia. Termasuk perbandingan dari biaya di RS Singapura ke Malaysia, bisa 2 kali lipat lebih murah. Diharapkan sebagai option,” katanya.

“Biayanya bisa jatuh 50 persen lebih murah dibanding Singapura,” imbuh Bambang Warsono, Pimpinan Pusat Layanan Informasi di Bandung.

Menurut Aminuddin, pangsa pasar di Pulau Jawa menjadi salah satu fokus garapannya memperbanyak jumlah kunjungan pasiennya. Berdasarkan data kunjungan, pasien dari Sumatera karena relatif dekat terutama Riau lebih mendominasi melakukan pengobatan hingga 80 persen.

Bambang Warsono optimis pihaknya dapat meraih pasar di Kota Kembang. Di antaranya, Bandung terus bertumbuh di industri jasa dan kreatif serta memiliki populasi yang terus meningkat. “Tak ketinggalan, akses kemudahan transportasi. penerbangan Bandung-Malaysia yang semakin ramai,” jelasnya.

Sumber : suaramerdeka.com

Seminar Advokasi BLUD, 14 Juni 2013

Bali, PKMK. Masih dalam rangkaian program Sister Hospital di Provinsi NTT, pada tanggal 14 Juni 2013 telah berlangsung Seminar Advokasi Badan Layanan Umum Daerah yang diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai kebijakan dan pelaksanaan BLUD di Rumah Sakit Daerah. Seminar ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari anggota DPRD, Kepala Daerah beserta jajarannya yang terkait, Dinas Kesehatan Provinsi, AIPMNH dan DPC serta tim UGM.

Seminar ini dibuka oleh DR. Dr. Hyron Fernandez mewakili Kepala Dinas Kesehatan, yang menyatakan bahwa regulasi tentang BLUD sudah lama ditetapkan namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak RSUD khususnya di NTT yang belum menerapkan PPK BLUD. Hal ini terkait dengan kondisi dimana persepsi  yang masing berbeda-beda mengenai BLUD, padahal BLUD bersifat lec specialis. Hal ini dipertegas oleh Yos Hendra, SE, Ak., MM selaku course director acara ini yang pada pengantarnya menjelaskan bahwa BLUD bagi RS pemerintah merupakan amanat Undang-undang. Salah satu masalah krusial adalah tarif yang oleh pengambil kebijakan di daerah biasanya ditetapkan semurah mugkin padahal biaya pelayanan kesehatan cenderung lebih tinggi untuk menghasilkan mutu yang lebih baik.

Pada sesi peran Dinas Kesehatan dalam Mendukung BLUD di RSUD, DR. Hyron menegaskan bahwa Dinkes harus memfasilitasi pemenuhan syarat-syarat bagi RSUD untuk memenuhi BLUD. Fasilitasi ini dapat berupa meningkatkan SDM, fasilitas, hingga advokasi kepada stakeholder RS. Selain itu, Dinkes Provinsi juga dapat mendukung secara finansial melalui APBD provinsi, APBN dan dukungan dana dari external agencies.

Ada kekhawatiran bahwa jika menjadi BLUD, maka tarifakan dibuat sesuai dengan unit cost yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan tarifsaat ini. Sehingga nantinya akan lebih banyak subsidi yang dibutuhkan dari APBD untuk menutupi biaya operasional BLUD. Mengenai kekhawatiran ini Prof. Laksono Trisnantoro melalui media Skype™ menyampaikan bahwa subsidi ini penting untuk menjaga mutu pelayanan di RS di NTT. Ada dana dari BPJS yang harusnya tetap bisa diakses oleh RS-RS di daerah sulit, namun ada syarat yang harus dipenuhi, misalnya pelayanan harus dilakukan oleh dokter spesialis. Jika RS di daerah sulit tidak memiliki dokter spesialis, maka nantinya tidak akan bisa mengklaim dana BPJS tersebut. Pada akhirnya dana-dana BPJS hanya akan dinikmati oleh RS maju di kota-kota besar yang dokter spesialisnya sudah lengkap.

Dr. Henyo Kerong dari AIPMNH mengamini apa yangtelah disampaikan oleh Prof. Laksono tersebut. Menurut Dr. Henyo, AIPMNH melihat bahwa masalah kesehatan ibu dan anak di NTT termasuk juga masalah gizinya masih perlu mendapat perhatian. Terkait dengan target mendapaian MDGs, AIPMNH menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak, termasuk dengan membenahi sturktur pelayanan di rumah sakit melalui penerapan PPK BLUD.

Seminar ini menjadi semakin hangat ketika memasuki sesi Peran Pemda (yang diharapkan) dalam pelaksanaan BLUD oleh Wisnu Saputro, SE (Subdit BLUD Kementerian Dalam Negeri, Wisnu Saputro, SE). Wisnu menekankan bahwa BLUD harusnya hanya menjadi alat Pemda untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Apa yang ada di RS memang sudah menjadi tugas Pemda. Pelayanan harus bagus namun disisi lain ada regulasi membatasi. Oleh karena itu tugas Pemda untuk memfasilitasi agar SKPD yang menerapkan PPK BLUD (seperti RS) tidak melanggar regulasi yang berlaku umum, yaitu dengan menetapkan SKPD terebut sebagai PPK BLUD. Dengan ditetapkan sebagai PPK BLUD, maka ada perkecualian yang akan diterapkan pada SKPD tersebut, mulai dari pengelolaan kas, utang, piutang, asset/barang, kerjasama, pengadaan barang dan jasa dan sebagainya, semuanya untuk tujuan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kinerja SKPD yang bersangkutan. Yang  mendapat penekanan adalah bahwa pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan boleh dikelola secara langsung tanpa melalui Perpres, sedangkan pendapatan dari jasa layanan boleh dikelola dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pengalaman dari RSUD Ende yang telah menerapkan PPK BLUD sejak 1 Januari 2013 sangat menarik sebab dipaparkan sebagai satu contoh yang sangat dekat dengan kondisi sebagian besar RSUD di NTT. Meskipun baru menerapkan PPK BLUD selama enam bulan, namun RSUD Ende yang mendapat bimbingan dari RS Panti Rapih dan RSUD Panembahan Senopati, Bantul, Yogyakarta, telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerahnya berua peraturan kepala daerah yang dibutuhkan untuk menerapkan aturan tersebut. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh RSUD Ende, antara lain tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan segera setelah RSUD menerapkan PPK BLUD, sebagaimana halnya tuntutan SDM (yang hanya memahami sebagian dari esensi BLUD) terhadap pendapatan mereka. Harapannya adalah subsidi kepada RSUD Ende tidak dihilangkan meskipun sudah BLUD, karena masih diperlukan untuk membenahi pelayanan agar sesuai dengan standar.

Sesi terakhir seminar ini dimanfaatkan untuk mendidentifikasi kesiapan RSUD di NTT dalam menuju penerapan PPK BLUD dan merencanakan langkah selanjutnya. Harapannya setelah mengikuti seminar ini ada langkah yang lebih konkrit dan lebih progressive di daerah-daerah tersebut untuk melaksanakan amanat UU RS ini.

Dengan alasan kamar rumah sakit penuh, Nasrudin (57) warga Jalan Nusa Indah E1, RT 6 RW 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat terpaksa menjalani pengobatan di rumah. Nasrudin diketahui memiliki penyakit tumor di kepala.

Istri Nasrudin, Kusmawati (52), mengatakan bila sebelum sakit suaminya merupakan seorang satpam. Dia pernah dirawat dan menjalani operasi di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat pada April 2013. Namun karena tidak dapat menangani secara khusus, RS merujuk Nasrudin ke RS Dharmais.

“Karena keterbatasan alat, operasi di RS Tarakan tidak sampai total hingga oleh pihak RS Tarakan dirujuk ke RS Dharmais untuk menjalani operasi selanjutnya,” ujar Kusmawati kepada wartawan, Rabu (12/6) malam.

Pihak keluarga, lanjut wanita yang bekerja sebagai penjahit itu menuturkan, pihak RS Dharmais mengatakan kamar tidak ada yang kosong. “Anak saya sudah emapat kali ke rumah sakit, tapi petugas sana bilang, kamar belum ada yang kosong,” ujar dia.

Kini, Nasrudin hanya bisa berbaring lemas di rumahnya. Tubuhnya yang kurus, makin diperparah dengan kondisi penglihatan sudah memudar. Pihak keluarga hanya dapat memberikan obat yang didapat dari klinik.

Sumber: merdeka.com

PETUNJUK AUDIO STREAMING :

1. Silahkan menggunakan headset / speaker untuk kualitas suara yang lebih baik.
2. Apabila anda mengalami masalah dalam akses audio streaming silahkan anda menghubungi +62 856 431 956 84 (Lilik)

Jakarta, PKMK. Konsep badan hukum khusus RS dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengandung prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. RS harus dikelola profesional demi sumber dana dan sumber pengelolaan. Kompleksitas pengelolaan RS membuat perlunya badan hukum tersendiri. Jadi, ketentuan badan hukum rumah sakit itu tidak lepas dari keinginan Pemerintah Indonesia untuk adanya prinsip-prinsip pengelolaan yang baik di rumah sakit. “Khususnya asas etika dan profesionalisme,” kata Arsil Rusli, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta (12/6/2013).

Keterangan Pemerintah Indonesia dalam sidang uji materi terhadap sejumlah pasal/ayat UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, undang-undang tersebut tidak mengklasifikasikan rumah sakit pemerintah dengan swasta. Namun dikelompokkan berdasarkan kelas pelayanan. badan hukum RS dapat memiliki kapasitas yang menyebabkan subyek hukum bergerak otonom.

Dengan bentuk badan hukum khusus, diharapkan bahwa rumah sakit tidak hanya mengejar laba. Tapi juga mengutamakan fungsi sosial. Sedangkan sanksi yang ditujukan kepada rumah sakit tanpa badan hukum tersendiri, bertujuan menjamin kepastian hukum, keselamatan pasien, dan lain-lain. Pasal 7 UU Rumah Sakit yang mewajibkan adanya badan hukum, tidak bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Dalam masa modern, dunia kedokteran semakin maju. Mengimbangi hal tersebut, RS harus disertai manajemen yang akuntabel.

Sementara, usai sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut, Syafiq Mughni, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat, menyampaikan RS Muhammadiyah dikelola tanpa badan hukum pun, kini manajemennya sudah bagus dan transparan. Bahkan bisa dikatakan, tidak ada kebocoran dana seperti yang banyak terjadi di rumah sakit milik pemerintah.

Jakarta, PKMK. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengharuskan RS untuk memiliki badan hukum khusus ternyata memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud yaitu untuk melindungi RS dari resiko dari kegiatan lain yang dijalankan pemilik rumah sakit, ungkap Ruhut Sitompul, Anggota DPR RI Ruhut Sitompul dalam sidang di Mahkamah Konstitusi di Jakarta (12/6/2013).

Ruhut menyampaikan rumah sakit dapat dikenakan status badan hukum karena punya harta terpisah dan lain-lain. “Jadi, dapat menjadi subyek hukum,” kata Ruhut. Tujuan Pemerintah Indonesia mengharuskan badan hukum rumah sakit itu pun bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat, pasien, dan sumber daya manusia rumah sakit. Selain itu, bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Tanpa badan hukum itu, Pemerintah Indonesia mengkhawatirkan bahwa rumah sakit hanya mencari laba. Persaingan yang sangat tidak sehat pun lahir dari situ, Ruhut mengatakan. Pasal yang mengharuskan adanya badan hukum rumah sakit, tidaklah bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Dan dengan ketentuan itu, asas-asas hukum rumah sakit bagi swasta, dapat ditegakkan. “Sanksi administratif berupa tidak diberi ataupun pencabutan izin, bertujuan memberi rasa aman dan kepastian hukum,” ucap dia.

Pembentukan Undang-undang Rumah Sakit merupakan upaya Negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bila terjadi perubahan paradigma rumah sakit, harus berjalan melalui manajemen yang andal-efektif. “Rumah sakit harus diberdayakan dalam layanan yang lebih bermutu,” ucap Ruhut. PP Muhammadiyah mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal/ayat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Khususnya yang terkait keharusan bagi rumah sakit untuk mempunyai badan hukum rumah sakit. Ketentuan itu dinilai menghambat hak PP Muhammadiyah untuk bergerak dalam amal usaha persyarikatan bidang kesehatan. Akibatnya, rumah sakit Muhammadiyah yang berjumlah 70-an, terancam tidak beroperasi karena tidak diberi perpanjangan izin.