SINGAPARNA

Aceh – Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Simeulue, Aceh, memerlukan dokter spesialis anestesi karena dokter yang semula bertugas di sana dipindahkan ke tempat lain.

“Dokter anestesi ini dibutuhkan karena mendukung penanganan bedah, kalau dokter spesialis bedah sudah ada,” kata Hasrul Edyar, Wakil Bupati Simeulue.

Begitu pula spesialis telinga hidung dan tenggorokan (THT) serta mata, dibutuhkan yang permanen. Selama ini, dua dokter itu secara berkala berkunjung ke Pulau Simeulue namun tak ditempatkan permanen. Selain dokter bedah, spesialis yang sudah ada seperti spesialis anak dan penyakit dalam.

Kelengkapan dokter spesialis di RSUD dibutuhkan untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal yang terjangkau. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak 1999. Kabupaten Simeulue memiliki delapan kecamatan dengan 135 gampong atau desa yang dihuni sekitar 82 ribuan jiwa.

Jarak tempuh Pulau Simeulue dengan daratan Sumatra mencapai 12 jam perjalanan laut. Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh, berada di Samudra Hindia, sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra. (IZN – pdpersi.co.id)

Sumber: pdpersi.co.id

JAKARTA (Suara Karya):Para pengungsi korban erupsi Gunung Kelud dari Kecamatan Ngantang dan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang ditampung di Kota Batu, mulai terserang penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas.

Koordinator kesehatan pengungsi di GOR Ganesha Kota Batu dr Santoso Budiarjo, Minggu, mengatakan, selama tiga hari, Jumat-Minggu (14-16/2) sudah ratusan pengungsi yang berobat ke Posko Kesehatan dan rata-rata menderita infeksi saluran pernafasan bagian atas (ISPA).

“Penyebab ISPA yang diderita para pengungsi rata-rata akibat tebaran abu vulkanik Gunung Kelud. Sampai sejauh ini kondisi penderita ISPA masih cukup bagus karena langsung mendapatkan perawatan, sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit,” ujarnya.

Ia memperkirakan jumlah pengungsi yang terkena ISPA namun belum berobat ke Posko Kesehatan masih banyak, karena yang bersangkutan menganggapnya sebagai hal sepele. Oleh karena itu, koordinator di setiap posko titik pengungsian harus terus melakukan koordinasi dan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan.

Koordinator tersebut, lanjutnya, yang harus aktif melakukan pemantauan dan penyisiran terhadap kondisi pengungsi. Jika ditemukan warga dengan gejala ISPA, harus segera diperiksakan ke posko.

Santoso mengemukakan secara umum kondisi pengungsi di sejumlah titik penampungan di Kota Batu cukup baik. Hanya serangan penyakit seperti flu, batuk atau ISPA yang sering dikeluhkan para pengungsi.

“Kami berupaya agar para pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal agar kondisinya tetap terjaga, termasuk balita, anak-anak, lansia maupun bayi. Tidak hanya pelayanan kesehatan, kebutuhan lainnya juga kami upayakan terpenuhi, khususnya air bersih dan keperluan bayi, baik makanan, susu, pampers maupun pakaian,” katanya, menambahkan.

Jumlah posko di Kota Batu terus bertambah seiring semakin banyaknya pengungsi yang sebelumnya ditempatkan di lokasi sementara dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman.

Kalau sebelumnya hanya berada di pusat kota, seperti di GOR Ganesha, Kantor Kelurahan Sisir, Pesanggrahan dan Ngaglik serta beberapa gedung sekolah, sekarang sampai masuk ke Kecamatan Junrejo dan Bumiaji, bahkan hingga Karangploso.

Sementara pengungsi di penampungan sejumlah lokasi di Kecamatan Pujon juga banyak yang dipindahkan karena penghuninya melebihi kapasitas. Sejumlah gedung sekolah dijadikan posko pengungsian.

Jumlah pengungsi dari tiga kecamatan yang terdampak erupsi Genung Kelud, yakni Pujon, Kasembon dan Ngantang, Kabupaten Malang, mencapai lebih dari 25 ribu jiwa.Lokasi pengungsi tersebar di sebagian wilayah Kasembon dan Pare (Kediri), serta Pujon dan Kota Batu.(*/)

Sumber: suarakarya-online.com

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar masih memiliki hutang yang cukup besar ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Menurut Kepala Dinkes Jabar, Alma Lucyati, hutang Dinkes Jabar ke RSHS nilainya mencapai Rp 37 miliar.

”Ya, kami masih banyak hutang. Itu laporan RSHS 2013,” ujar Alma kepada wartawan, Senin (17/2).

Alma menjelaskan, Dinkes Jabar memiliki hutang ke RSHS karena sebelumnya, tak ada sistem rujukan. Jadi, semua berobat ke RSHS. Padahal, harga biaya pengobatan ke RSHS 1.300 kali lebih mahal dari tarif RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).

”Jadi, hutangnya itu dari semua masyarakat Jabar yang berobat ke RSHS pada 2013 kemarin,” katanya.

Padahal, kata dia, seharusnya saat sakit masyarakat memeriksakan diri dulu ke RSUD. Kalau tak bisa ditangani, baru dirujuk ke RSHS. Jadi, sebenarnya yang harus membayar hutang tersebut adalah kabupaten/kota. ”Harusnya ke RSUD, ini kan masyarakat langsung aja ke RSHS. Hutang RS sawsta juga ada, tapi tak sebanyak RSHS,” katanya.

Alma mengatakan, Dinkes Jabar sebenarnya sudah memberikan himbauan ke Pemkab/Pemkot, untuk melunasi hutang tersebut. Tapi, kalau pemerintah daerah tersebut tak memiliki dana bagaimana.

Dinkes Jabar sendiri, kata dia, belum melunasi hutang tersebut karena dana yang ada belum mencukupi. Untuk membantu Jamkesda saja, Dinkes Jabar sudah mengalokasikan Rp 95 miliar. Itu pun, masih kurang karena kebutuhan untuk Jamkesda sebenarnya Rp 425 miliar. ”Mau gimana, uangnya sedikit. Sekarang, mau bayarin hutang, atau asuransi,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Liputan6.com, Malang : Sebanyak 3 rumah sakit lapangan dibuka untuk menangani pengungsi yang butuh layanan kesehatan. Sebab, banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas di Ngantang, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang rusak terdampak letusan Gunung Kelud.

Rumah sakit lapangan itu antara lain 1 di Kasembon dan 2 di Pujon. Setiap rumah sakit lapangan mampu menampung sedikitnya 50 pasien rawat inap.

“Rumah sakit dan puskesmas di wilayah Kasembon, layanan rawat inapnya sudah overload. Jadi butuh rumah sakit lapangan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Mursyidah di posko kesehatan Pujon, Senin (17/2/2014).

Mursyidah menyebutkan di Kasembon ada 1 puskesmas dan sebuah rumah sakit yakni RS Madina. Namun RS ini sudah melayani 1.463 pasien rawat jalan dan 41 pasien rawat inap. Karena itu dibutuhkan tambahan rumah sakit lapangan untuk layanan kesehatan pengungsi.

Secara keseluruhan, dari pengungsi yang tersebar di Kasembon, Pujon dan Kota Batu, tercatat 2.740 orang menjalani rawat jalan, 106 orang rawat inap dan 27 orang harus dirujuk ke rumah sakit. Sebagian besar sakit yang diderita mulai dari iritasi mata, flu, sesak napas dan sejenisnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga mendata sejumlah fasilitas kesehatan yang rusak di Kecamatan Ngantang. Antara lain 2 gedung puskesmas rusak berat, 1 puskesmas rusak ringan, 3 puskesmas pembantu rusak sedang, 3 poliklinik desa rusak berat. Total kerugian akibat kerusakan itu ditaksir mencapai Rp 750 juta. (Ado/Sss)

Sumber: liputan6.com

LENSAINDONESIA.COM: Niat hati ingin membantu orangtua membersihkan material abu vulkanik letusan Gunung Kelud, Satrio Adi Saputro warga Desa Wates malah jatuh dari atap rumahnya.

Pemuda 16 tahun itu langsung dilarikan keluarganya ke Rumah Sakit Lapangan Posko Satgas TNI AL Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud di lapangan sepak bola Kecamatan Wates, Kediri, Jawa Timur.

Saat tiba di Posko Kesehatan, Satrio langsung ditangani tim medis Satgas TNI AL dengan cepat. Akibat terjatuh dari ketinggian sekitar tiga meter, pemuda Kediri tersebut mengalami luka robek di bagian lengan kiri sepanjang 15 cm. Pasien langsung mendapat penanganan operasi bedah minor untuk mejahit luka.

Madiun (ANTARA News) – Jumlah pasien rawat jalan yang memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sogaten Kota Madiun, Jawa Timur, meningkat signifikan pasca letusan Gunung Kelud yang terjadi di Kediri.

“Layanan kesehatan di Rumah Sakit Sogaten naik berkisar antara 20 hingga 30 persen sejak beberapa hari terakhir dibanding biasanya. Rata-rata keluhannya terkait dengan saluran pernapasan,” ujar Kepala Bidang Pelayanan RSUD Sogaten Kota Madiun, Sri Marhaendra, Senin, kepada wartawan.

Menurut dia peningkatan jumlah pasien tersebut mulai terjadi pada hari Sabtu (14/2) lalu setelah Kota Madiun dan wilayah sekitarnya terdampak abu vulkanik letusan Gunung Kelud. Mereka merasakan sesak dan sulit saat bernapas.

“Kami memprediksi, kemungkinan setelah ini selain masalah pernapasan, penyakit mata juga akan menyerang sejumlah warga,” kata Marhaendra.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan masker, topi, dan kaca mata saat beraktivitas di luar rumah. Hal tersebut karena sisa abu vulkanik masih berada di pinggir-pinggir jalan yang akan mudah bercampur dengan udara akibat tertiup angin.

Ia menambahkan guna mengantisipasi peningkatan pasien rawat jalan tersebut, pihaknya telah menyiapkan stok obat yang cukup. Selain itu, tenaga medis yang melayani juga ditambah sesuai kebutuhan.

“Meski demikian, tidak semua gangguan pernapasan disebabkan akibat abu vulkanik Gunung Kelud. Hanya saja, jumlahnya siginifikan setelah bencana erupsi tersebut,” tuturnya.

Sumber: antaranews.com

Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur, baru beberapa hari yang lalu memuntahkan jutaan meter kubik material membuat lebih dari 87 ribu warga di sekitar lereng gunung mengungsi. Beberapa daerah seperti Solo (sekitar 180 Km dari Kediri dengan perjalanan darat) dan Yogyakarta (242 Km) diselimuti abu tebal dari erupsi tersebut. Di beberapa tempat di Yogyakarta, ketebalan abu bisa mencapai 3-5 cm, lebih tebal daripada saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010 lalu.

Tahun 2013 setidaknya ada 21 gunung berapi aktif di Indonesia, yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku hingga Kepulauan Pasifik. Ini menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai ring of fire atau cincin api. Saat ini 19 diantaranya berstatus waspada dan siaga. Gunung yang erupsi dapat mengeluarkan lava pijar, awan panas dan debu vulkanik. Jika hujan turun pasca erupsi, bahaya banjir lahar dingin mengancam.

Ada banyak masalah kesehatan yang dapat timbul dari erupsi gunung berapi. Menurut Prof. dr. Tjandra Yoga Pratama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE seperti yang dikutip oleh laman berita Depkes, pada Jumat 14 Februari yang lalu bahwa secara umum ada dua dampak letusan yang harus diwaspadai, yaitu akibat padatan/debu dan akibat gas. Secara fisik, debu yang nampak halus itu sebenarnya bertekstur tajam seperti kristal. Seringkali debu vulkanik mengandung logam, seperti silica, yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan iritasi mata yang serius. Kandungan gas pada hasil erupsi gunung berapi sangat iritatif pada kulit, mata dan saluran pernapasan. Selain itu, ada juga CO₂ yang mengikat oksigen sehingga bila terhirup akan menyebabkan kematian akibat kekurangan oksigen.

Luasnya area yang terkena dampak erupsi Kelud (termasuk Sinabung dan berbagai lutusan gunung lainnya) menyebabkan banyaknya korban yang juga mengalami gangguan kesehatan. Angka kunjungan pasien di rumah sakit meningkat drastis, menyebabkan antrean panjang dan beban kerja petugas meningkat. Seperti diberitakan di berbagai media, akibat letusan Gunung Kelud minggu lalu, TNI AL mendirikan RS lapangan yang kemudian menjadi rujukan untuk pengungsi Gunung Kelud. Banyak RS yang kemudian juga mengirim relawan berupa tim medis dan berbagai peralatan serta ambulance untuk membantu evakuasi dan pengobatan korban letusan gunung berapi ini.

Belajar dari berbagai bencana, khususnya letusan gunung berapi yang telah banyak terjadi, rumah sakit perlu menyusun sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi bencana dan korban bencana yang datang mencari pertolongan. Secara umum, ada langkah-langkah kesiagaan dini yang dapat dilakukan oleh rumah sakit. Kita bisa belajar dari Filipina, misalnya, yang memiliki 300 gunung berapi dan 22 diantaranya aktif. Kementerian Kesehatan Filipina mengeluarkan inisiatif yang disebut 10 P*, yaitu:

1. Policies (kebijakan)

   
   Ada kebijakan di tingkat nasional berupa Kebijakan Nasional Kegawatdaruratan dan Bencana, sistem alert bagi RS milik kementerian selama terjadinya bencana dan sebagainya. Di level RS, ada staf manajemen bencana RS, response team, pengaturan shift saat bencana.

2. Plans (perencanaan)

   
   Rencana kesiagaan berupa Hospital Emergency Preparedness, Response and Rehabilitation Plan menjadi syarat perijinan bagi semua RS. Rencana ini juga harus masuk dalam Rencana Strategis RS.

3. Protocols, Guidelines and Procedures

   
   Meliputi manual mengoperasikan RS, termasuk alert (peringatan), pelaporan dan komunikasi, Pocket Emergency Tool serta manual dan protokol untuk menangani penyakit-penyakit umum yang dapat terjadi selama fase emergency.

4. People

   
   Pelatihan-pelatihan yang direncanakan, termasuk manajemen dan skill, misalnya BLS, ACLS, pelatihan bedah esensial darurat untuk RS di tingkat daerah dan sebagainya.

5. Promotion and Advocacy

   
   Banyak kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan dan mengadvokasi kesiagaan dini RS terhadap bencana, misalnya pada bulan Desember ada Minggu Darurat Kesehatan, menyusun Kompendium Pesan-pesan Kesehatan, kaji banding keterampilan menangani bencana hingga award.

6. Partnership Building

   
   Sejak tahun 2001 Filipina telah mengembangkan kemitraan antar-RS, yaitu dengan adanya Organization of the health Sector. Tahun 2006 ada klaster Kesehatan yang dibangun, hingga kemudian adanya jejaring dengan RS lain di kawasan Asia (APEC, ASEAN).

7. Physical (Facility Enhancement)

   
   Ini dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan kapabilitas unit-unit yang terkait, misalnya Bangsal Trauma, Unit Luka Bakar dan sebagainya, meningkatkan UTD (Unit Transfusi Darah) dan Laboratorium, hingga membuat ruangan bertekanan negatif di beberapa rumah sakit. Selain itu, juga peningkatan IGD, OK, layanan ambulans, menyediakan area triase dan sebagainya.

8. Program Development

   
   Filipina menguatkan Pusat Penanganan Keracunan, meningkatkan respon terhadap darurat lingkungan khususnya kejadian yang melibatkan bahan kimia, menyusun buku assessment fasilitas kesehatan, hingga secara proaktif menggunakan perijinan sebagai strategi untuk memenuhi standar-standar tersebut di RS.

9. Practices

   
   Misalnya dengan mendokumentasikan praktek-praktek terbaik dan mengkompilasinya dalam satu buku, mengelompokkan pendekatan-pendekatan dalam manajemen bencana, mengembangkan kepemimpinan dalam semua situasi darurat. Kegiatan ini akan mempengaruhi perencanaan RS, khususnya rencana pelatihan bagi staf yang terkait dengan tim emergency dan respon, serta membutuhkan koordinasi dengan semua anggota sektor kesehatan (polisi, militer, pemadam kebakaran dan unit-unit terkait lainnya).

10. Peso and Logistics

    
    Mengalokasikan pendanaan untuk aktivitas tanggap darurat bencana kesehatan sesuai kebutuhan. Konsil Koordinasi Bencana Nasional merekomendasikan bahwa fasilitas kesehatan menyisihkan 5% dari anggarannya untuk aktivitas antisipasi bencana.

Berbagai RS di Indonesia kini juga sudah mulai menyadari pentingnya Hospital Disaster Plan dan menyusun HDP sebagai bentuk antisipasi terhadap bencana. Implementasi HDP ini sangat membutuhkan dukungan stakeholder RS, karena pada pelaksanaannya perlu melibatkan berbagai pihak di luar RS agar efektif. Staf RS perlu secara berkala melakukan simulasi bersama pasien maupun masyarakat agar dampak negatif bencana dapat diminimalisir. (pea)

*http://www.preventionweb.net

Metrotvnews.com, Mataram: Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, membangun rumah sakit bertaraf internasional yang terletak di Jalan Majapahit, Kekalik, dengan dana ratusan miliar rupiah.

Rumah sakit bertaraf internasional tersebut bernama Graha Ultima Medika dilengkapi dengan 77 bed (tempat tidur) yang terdiri dari Vip 16 bed, kelas satu 14 bed, kelas dua sembilan bed, kelas tiga 14 bed, ICU/NICU/PICU/HCU 16 bed dan infeksi/non infeksi delapan bed.

Direktur Rumah sakit Graha Ultima Medika Farid Amir di Mataram, Minggu, menjelaskan rumah sakit akan dilengkapi dengan berbagai spesialis seperti spesialis kandungan, anak, bedah tulang, bedah plastik, paru, mata, THT, gigi dan mulut, penyakit dalam dan spesilais jantung serta kulit.

Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mengatakan, pembangunan Rumah Sakit Graha Ultima Medika bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, karena derajat kesehatan masyarakat di daerah ini masih tergolong rendah.

Di samping itu, rumah sakit akan menangani berbagai penyakit oleh doter spesialis sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah atau ke luar negeri.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang diterapkan seperti menggratiskan masyarakat berobat ke Puskesmas dan kini masyarakat juga gratis rawat inap di kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

Masyarakat Kota Mataram kini boleh bangga karena menikmati pelayanan gratis terutama untuk rawat inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram yang dimulai Agustus 2013.

“Sementara pelayanan berobat gratis di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sudah diberlakukan sejak tahun 2012 dan ini dilakukan guna lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan gedung rawat inap kelas III tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi warga miskin, tetapi untuk semua warga Mataram kaya maupun miskin.

Penggeratisan rawat inap di kelas III secara nasional akan dimulai tahun 2014, namun Kota Mataram telah mendahului, sehingga masyarakat semakin sehat dan sejahtera.

Pembangunan ini menjadi wujud komitmen bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Kota Mataram.

“Telah menjadi program prioritas dan utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satu indikatornya adalah peningkatan derajat kesehatan yang berusaha dicapai dengan berbagai program kesehatan,” katanya.

Program kesehatan yang dilaksanakan termasuk juga penyediaan infrastruktur, baik secara kuantitas maupun kualitas seperti pembangunan Puskesmas untuk mendekatkan pelayanan dan manajemen kesehatan kepada masyarakat.(Ant)

Sumber: metrotvnews.com