DEPOK

SURYA Online, MAGETAN-Dua bulan ke depan bila klaim dana Jamkesda dan Jamkesmas tidak kunjung cair Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Sayidiman Kabupaten Magetan akan kehabisan dana operasional. Ini lantaran sampai hari ini persedian dana berupa kas tinggal Rp 1,5 miliar. Sedang kebutuhan rumah sakit setiap bulannya mencapai Rp 3 miliar.

“Sampai hari ini kas opnam rumah sakit tinggal punya cadangan senilai Rp 5 miliar, itu pun senilai Rp 3,4 miliar berupa barang,”ujar Kepala Humas RSUD dr Sayidiman, Kabupaten Magetan dr Bimo Saparto, Selasa (18/3/2014).

Praktis kas opnam rumah sakit, lanjut Bimo Saparto, saat ini tinggal senilai Rp 1,6 miliar. Sedang kebutuhan rumah sakit Magetan setiap bulannya mencapai Rp 3 miliar.

“Kebutuhan operasional ini bisa ditutup kalau tagihan Jamkesmas dan Jamkesda yang mencapai Rp 2 miliar bisa cair. Kalau dua bulan kedepan dana itu tidak cair, tentunya rumah sakit bisa terganggu,”kata dr Bimo Saparto.

Sampai Januari 2014 ini, rumah sakit milik pemerintah daerah dengan tipe C yang resmi didirikan tahun 1977 dan merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kekurangan dokter spesialis dan hanya memiliki sembilan dokter spesialis ini total piutang masih mencapai Rp 6,4 miliar.

“Kalau sampai dana Jamkesmas dan Jamkesda sebesar Rp 2 miliar itu tidak segara terbayar. Pastinya rumah sakit Magetan kesulitan untuk memenuhi dana operasionalnya,”jelas dr Bimo Saparto.

Keterlambatan pembayaran Jamkesmas dan Jamkesda kepada rumah sakit umum Magetan ini tentunya mempengaruhi tingkat pelayanan kepada masyarakat terutama warga masyarakat miskin yang menggunakan fasilitas Jamkesmas dan Jamkesda itu.

“Kami berharap dana Jamkesmas dan Jamkesda itu bisa segera terbayar. Karena tunggakan itu pasti berimbas pada pelayanan,”ujar Bimo Saparto, seraya mengatakan selama ini untuk pelayanan Jamkesda dan Jamkesmas itu atas biaya rumah sakit Magetan, sampai nanti klaim untuk pasien tidak mampu itu dibayar pemerintah.

“Mudah-mudahan tidak sampai terlalu lama anggaran Jamkesmas dan jamkesda sebesar Rp 2 miliar itu bisa dibayar. Karena dana operasional rumah sakit hanya mampu untuk satu, dua bulan,”katanya.

Dikatakan dr Bimo Saparto, sampai hari ini rumah sakit Magetan hanya bertumpu pada anggaran cadangan total Rp 5 miliar, dengan rincian Rp 3,4 miliar berupa barang dan Rp 1,6 miliar berupa kas.

“Kita hanya bergantung kepada dana cadangan itu yang nantinya juga untuk nomboki pasien peserta Jamkesda dan Jamkesmas. Tapi dana itu tidak sampai tiga bulan. Mudah-mudah dalam bulan ini sudah bisa dibayar pemerintah,”kata dr Bimo Saparto.

Sumber: tribunnews.com

MMR UMY bersama RSU Muhammadiyah Metro Lampung telah mengadakan Seminar Nasional dan Workshop dengan tema

INILAH.COM, Bandung – Seribu pintu, begitu Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Bayu Wahyudi menggambarkan banyaknya akses menuju RSHS Bandung.

Pasien, keluarga pasien, bahkan orang-orang tak bertanggungjawab seperti calo bisa masuk dari pintu mana pun menuju RSHS. Bahkan, warga Jalan Sederhana (pinggir RSHS) pun menggunakan pintu tersebut ketika akan naik angkot ke Pasteur.

“Ke depan, tak boleh seperti itu. Pintu masuk dan keluar harus tertata optimal. Kita akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan,” ujar Bayu di ruang kerjanya, Selasa (18/3/2014).

Begitupun orang yang masuk. Selama ini, siapa pun bisa masuk dengan bebasnya ke RSHS. Ke depan, akan semakin diperketat, termasuk LSM-LSM. Sebab, dari hasil analisa RSHS, calo yang pernah berhasil ditangkap mengatasnamakan LSM.

LSM ini mengajarkan pasien menggunakan umum. Setelah proses berlangsung, baru mengurus Jamkesda. Atau ada pula pasien yang harus membayar Rp12 juta, namun tiba-tiba ada orang yang bisa mengurus itu hanya dengan uang Rp4 juta. Pasien tentunya senang. Rupanya, uang Rp4 juta tersebut digunakan untuk mendapatkan surat-surat seperti Jamkesda.

“Kalau surat-surat sudah lengkap, rumah sakit tidak bisa menolak. Administrasi bukan urusan kita. Kalau Pemkot/Pemkab benar-benar baik, datalah dengan benar, mana yang benar-benar membutuhkan bantuan,” imbuhnya.

Bayu beralasan, tak sedikit masyarakat Indonesia yang mampu, begitu sakit tiba-tiba miskin. Mereka bisa mengadakan hajatan tiga hari tanpa henti, tapi begitu sakit mereka membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM).

“Inilah kenyataan sehari-hari, masyarakat kita sakit. Padahal Al Quran sudah jelas mengatakan jangan mengambil hak orang miskin,” terangnya.

RSHS terus berupaya menghilangkan praktik percaloan. Caranya, dengan menyosialisasikan pada seluruh pengunjung RSHS lewat spanduk, poster, bertuliskan hindari calo. RSHS pun memundurkan pembukaan loket.

Jika dulu orang bisa mengambil nomor antrean dari subuh, sekarang dimulai dari pukul 07.00 WIB, agar calo tidak bisa menjual nomor antrean pada pasien.

Namun, aku Bayu, segala kesempatan selalu dijadikan kesempatan oleh orang-orang tak bertanggungjawab. Dulu pernah diberlakukan sistem keterbukaan. Nama pasien ada di ruang apa. Itu pun dijadikan penipuan. Oknum ini menelepon bahwa si A atau B mengalami kecelakaan lalu minta sejumlah uang dan lainnya.

“Bahkan ada orang yang mengaku sebagai saya, menelpon seorang pengusaha. Pengusaha tersebut datang kesini, katanya disuruh saya. Padahal seumur-umur saya tidak pernah janjian ketemu dengan seorang pengusaha. Saya langsung bilang ke pengusaha itu, bapak sebaiknya lapor polisi,” katanya.

Meski berbagai upaya hasilnya belum maksimal, Bayu dan seluruh stafnya tidak akan menyerah. Ke depan, dia akan membuat aturan lebih ketat lagi. Seluruh LSM maupun tamu harus seizin Humas RSHS. Selain itu, pihaknya akan memasang CCTV di setiap sudut ruangan, termasuk di pendaftaran pasien BPJS PBI. Dengan cara ini, segala praktik percaloan akan mudah terungkap.

Misalnya, hari ini dia mengambil antrean untuk keponakannya. Besoknya, dia mengantar pamannya. Tiga hari kemudian, dia mengantar isterinya. “Kan tidak mungkin terus-terusan. Orang itu bisa ditangkap,” ucapnya.

Bahkan dia akan memberikan reward bagi siapapun yang mau melaporkan praktik percaloan di RSHS. Dia pun tak segan-segan akan menindak tegas pegawainya yang terlibat dalam percaloan.

Untuk pegawai, akan terkena sanksi disiplin sedang hingga berat, ada pembinaan, mutasi, dan lainnya. Kalau pegawai itu memiliki jabatan, akan dicopot dari jabatannya. Semua sanksi itu, disosialisasikan pada seluruh pegawai.

“Kita pernah menindak tegas pegawai RSHS yang niatnya membantu keponakannya dengan memalsukan kuitansi,” tegasnya.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM

Makassar (ANTARA Sulsel) – Poliklinik di Rumah Sakit Regional Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan, rata-rata merawat 16 ribu pasien per bulan yang 80 persen di antaranya adalah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Itu pasien poliklinik saja, belum termasuk pasien rawat inap dan sebagainya,” kata Dirut RS Wahidin Sudirohusodo Prof Dr Abdul Kadir seusai beraudiensi kepada Gubernur Sulsel Syarul Yasin Limpo, di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, memasuki bulan ketiga penerapan program JKN setelah program layanan kesehatan ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), animo masyarakat untuk menggunakan program JKN cukup besar.

Menurut dia, dengan program tersebut akses layanan kesehatan lebih mudah dan baik. Hanya saja, jika masih ada keluhan itu karena masih kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang prosedur JKN.

“Selama ini masyarakat kita belum terbiasa dengan sistem rujukan, karena harus ke puskemas dulu atau melalui PPK1. Jadi, kendalanya masalah itu saja, namun yang “emergency” bisa langsung ke RS Wahidin,” katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, semua hal itu dalam tiga bulan terakhir terus evaluasi dan diperbaiki. Mengenai sistem klaim pembayaran untuk program JKN, diakui makin ketat, sehingga semua sistem layanan harus sesuai dengan standar operasional prosedur.

Sementara mengenai pelayanan RS yang ditanganinya, Kadir mengatakan, RS Wahidin siap menjadi rumah sakit terakreditas internasional trio bintang dan menjadi rumah sakit pertama di Kawasan Timur Indonesia terakreditasi internasional dan rumah sakit keempat secara nasional.

Karena itu, kata dia, pelayanan rumah sakit rujukan KTI itu selalu memperhatikan masyarakat dan senantiasa turut menyosialisasikan program JKN yang merupakan pengganti dari sejumlah program kesehatan masyarakat seperti Jamkesda, Jamkesmas, Askes dan Jamsostek. AJS Bie

Sumber: antara-sulawesiselatan.com

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengimbau seluruh pemerintah daerah terutama rumah sakit menyediakan tempat khusus merawat calon legislatif yang stres akibat kalah dalam pemilihan umum 2014.

“Jumlah orang stres setiap tahunnya bertambah di Indonesia. Kami juga memprediksi jumlah caleg stres usai pemilu akan cukup banyak khususnya mereka yang kalah, maka dari itu kami sudah berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah maupun rumah sakit agar menyediakan tempat khusus untuk caleg yang stres,” kata Salim kepada di Sukabumi, Rabu.

Menurutnya, tugas Kemensos menangani orang stres yang sudah menjalani rehabilitasi medis kejiwaan. Diakuinya, pihaknya tidak mampu memberikan obat ataupun fasilitas medis lainnya khususnya untuk caleg stres, namun demikian pihaknya juga sejak dini sudah melakukan antisipasi jika ada jumlah caleg stres membludak seperti menyiapkan ranjang dan tempat untuk perawatannya

Sehingga, jika ada caleg stres tidak perlu khawatir karena rumah sakit di seluruh Indonesia sudah menyiapkan segala sesuatunya baik rumah sakit milik daerah maupun swasta.

Pelayanan ke caleg stres sudah menjadi tugas Kemensos agar kejiwaan mereka bisa kembali normal dan mampu berkreasi lagi.

“Tidak hanya untuk caleg stres, tetapi untuk warga umumnya kami akan menyediakan tempat perawatannya, walaupun kami akui tempat rehabilitasi kejiwaan saat ini sudah penuh namun bukan berarti mereka tidak diperhatikan sebab bukan alasan tidak ada tempat untuk orang yang sakit kejiwaannya untuk mendapatkan perawatan kejiwaan dari kalangan manapun,” tambahnya.

Di sisi lain, Salim mengatakan untuk tempat perawatan mereka yang sakit kejiwaannya tidak perlu hanya gedung saja, tetapi bisa dibangun rumah-rumah asalkan fasilitasnya memenuhi standar dan layak untuk ditinggali walaupun terbuat dari bahan yang sederhana.

“Tidak ada alasan lagi tidak ada tempat harus menunggu tahun depan atau tahun anggaran baru karena minimnya anggaran,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Mensos Apresiasi RS Siapkan Ruang Khusus untuk Caleg Stres

Continue Reading No Comments

KRI dr Soeharso terlihat gagah saat sandar di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, kemarin (18/3). Inilah satu-satunya kapal ban

JAKARTA, Bisniswisata.co: Rumah Sakit Premier Jatinegara yang memiliki falsafah

Bandarlampung (Antara Lampung) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Lampung menyatakan biaya pengobatan pasien di sejumlah rumah sakit telah dibayarkan sesuai dengan pengajuan klaim dari rumah sakit bersangkutan.

Continue Reading No Comments