manajemenrumahsakit.net :: Manado

Manado

Pasien bayi dan dewasa memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda – Dok: pea/PKMK FK UGM

Setiap orang, sehat atau sakit, membutuhkan nutrisi yang baik. Kebutuhan ini berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas fisik dan sebagainya. Di rumah sakit, upaya untuk menyediakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi tiap pasien merupakan tantangan yang tidak mudah. Perlu ada kerjasama tim antar- tenaga profesional yang terkait, juga dengan pasien dan keluarganya.

Berkurangnya nafsu makan akibat penyakit yang sedang dialami seringkali memicu terjadinya kondisi kurang gizi pada pasien. Penelitian yang dilakukan di Inggris pada tahun 1994 melaporkan ada 40% pasien rawat inap yang mengalami kekurangan gizi akibat hal tersebut, bahkan 75% pasien yang telah keluar dari RS mengalami penurunan berat badan selama dirawat. Penelitian di RS-RS di Kanada pada tahun 2000-an bahkan menemukan bahwa malnutrisi merupakan masalah serius. Pasien yang masuk ke RS 45% diantaranya sudah dalam kondisi malnutrisi dan 71% dari mereka tidak mengalami perbaikan gizi selama dirawat. Bahkan 14% lainnya mengalami kondisi yang memburuk.

Penelitian di Eropa tahun 2009 menemukan bahwa setengah dari pasien di RS berpotensi atau bahkan telah mengalami kekurangan gizi. Angka yang jauh lebih buruk terjadi pada long-term care dimana diperkirakan 90% pasiennya mengalami kekurangan gizi. Pada Hospital Nutrition State of the Art Summit tahun 2011 diungkapkan bahwa ada 50% pasien RS di seluruh dunia yang mengalami kekurangan gizi. Penelitian di satu bangsal anak di RS Indonesia yang dipublikasikan tahun 2013 menunjukkan ada 81,5% pasien yang mengalami penurunan berat badan sebesar ≥ 2% selama dirawat.

Instalagi gizi di sebuah RS – Dok: pea/PKMK FK UGM

Kekurangan asupan nutrisi dapat menganggu proses penyembuhan, memperpanjang hari rawat, membuat proses pengobatan jadi kurang efektif, akhirnya meningkatkan biaya pelayanan kesehatan di RS. Kondisi tersebut bahkan bisa meningkatkan angka kematian pasien. Padahal kejadian malnutrisi atau kekurangan asupan gizi dapat dicegah. Sebuah workshop yang diselenggarakan oleh European Health Management Association (EHMA) dan European Hospital and Health Care Federation (HOPE) mengidentifikasi bahwa ada hambatan dalam mencegah terjadinya kekurangan gizi pada pasien di RS dan cara menanganinya juga berbeda-beda. Dari berbagai penelitian yang dibahas dalam workshop ini, ada beberapa hambatan yang teridentifikasi, yaitu:

• kurangnya waktu, kurangnya tenaga dan kurangnya koordinasi antar disiplin ilmu
• rendahnya mutu makanan, buruknya pengaturan jadwal makan dan adanya pengaturan yang ketat untuk diet yang tidak perlu
• kurangnya  informasi mengenai pasien karena pasien kurang dilibatkan dalam proses penyembuhan
• kurangnya konseling atau bantuan advokasi bagi pasien untuk lebih memahami kebutuhan nutrisi mereka
• kurang baiknya sistem manajemen untuk mendukung manajemen dan perencanaan gizi

Layanan catering pasien di sebuah RS pemerintah – Dok: pea/PKMK FK UGM

Bahkan yang menjadi perhatian khusus adalah kurangnya keterlibatan dan ketertarikan manajemen RS dan pengambil kebijakan dalam menangani masalah gizi di RS. Padahal pengelolaan dan dukungan nutrisi yang baik bagi pasien sangat tergantung pada struktur keuangan RS. Perancis memiliki pengalaman terkait manajemen gizi dan keuangan. Negara ini telah memperkenalkan Groupes Homogènes de Malades, yaitu Diagnosis Related Group-nya Perancis (GHM) di RS tahun 1990-1993. GHM ini telah memuat informasi mengenai lama dirawat (LOS), diagnosis sekunder serta usia yang digunakan secara sistematis untuk meningkatkan homogenitas biaya dan kemudian memudahkan dalam mendeteksi adanya pasien kurang gizi.

Kebijakan yang dikembangkan di Inggris menekankan pada optimalisasi peran perawat di bangsal untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan pasien, kendala dalam memenuhi kebutuhan nutrisi per individu pasien hingga menjadi partner bagi pasien dalam proses penyembuhan melalui asupan gizi yang baik. Rekomendasi bagi RS adalah mengembangkan kebijakan yang jelas tentang keseluruhan strategi gizi termasuk mengembangkan instrumen screening yang terstandar, pelatihan yang adekuat untuk menggunakan instrumen tersebut, serta guideline untuk rujukan jika diperlukan. Scottland bahkan memiliki standar yang sangat detil mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh disediakan di RS untuk berbagai kebutuhan spesifik pasien, termasuk diet berdasarkan latar belakang agama/budaya.

Desain fisik dan zoning RS mempengaruhi efisiensi alur pelayanan gizi bagi pasien – Dok: pea/PKMK FK UGM

Di Indonesia, World Bank merekomendasikan untuk dikembangkannya pelatihan bagi tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan untuk bisa mengenali kelebihan gizi dan penting untuk memprioritaskan obesitas sebagai salah satu penyakit dalam NCD (non-communicable disease, penyakit tidak menular). Rekomendasi ini berasal dari pengalaman Amerika Serikat dimana intervensi oleh tenaga kesehatan bisa efektif khususnya bila nakes dilatih untuk mengukur BMI atau lingkar perut untuk mendeteksi apakah pasien mengalami kekurangan atau kelebihan gizi.

Penanganan gizi yang baik akan meningkatkan efektivitas terapi, memperbaiki respon pasien terhadap obat-obatan dan upaya penyembuhan, mengurangi lenght of stay, menurunkan angka kematian dan akhirnya mengurangi biaya satuan pelayanan. (pea)

Referensi:

1. The Double Burden of Malnutrition in Indonesia, World Bank Report, 2013
2. Food in Hospitals, National Catering and Nutrition Specification for Food and Fluid Provision in Hospitals in Scottland, Scottish Government, 2008
3. Organization of Food and Nutritional Support in Hospitals, BAPEN Advancing Clinical Nutrition, 2007
4. Patients’ nutritional care in hospital: An ethnographic study of nurses’ role and patients’ experience, Jan Savage RN, BSc (Hons) PhD & Cherill Scott RN, MA, MSc, RCN Institute 20 Cavendish Square London W1G 0RN, 2005.
5. Under-nutrition: Removing barriers to efficient patient nutrition within both the hospital and home-care setting, EMHA & HOPE, 2012
6. Malnutrition in Canadian Hospitals – It’s a Serious Problem, Canadian Malnutrition Task Force, http://www.nutritioncareincanada.ca/wp-content/uploads/2014/03/M2013526-CMTF-Downloadable-Handout_r3_HR1.pdf, diakses pada 25 Januari 2015
7. http://www.forbes.com/2009/03/30/hospitals-healthcare-disruption-leadership-clayton-christensen-strategy-innovation.html, diakses pada 25 Januari 2015
8. http://www.hfma.org/Content.aspx?id=19996, diakses pada 25 Januari 2015
9. http://www.slideshare.net/f1smed/kepmenkes-no129tahun2008standarpelayananminimalrs, diakses pada 25 Januari 2015
10. http://www.academia.edu/8761419/Pedoman_PGRS_Pelayanan_Gizi_Rumah_Sakit_-_BUKU, diakses pada 25 Januari 2015
11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3850224/, diakses pada 25 Januari 2015

manajemenrumahsakit.net :: BANDARLAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung hingga kemarin belum mendapatkan laporan masuk adanya upaya hukum terhadap kematian salah seorang pasien yang diduga ditolak pihak Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek (RSUAM).

“Sepertinya belum ada laporan, jadi belum bisa kita jelaskan,” kata AKBP Sulistyaningsih Kabid Humas Polda Lampung, Minggu (25/1) saat dihubungi Trans Lampung.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung minta pihak rumah sakit bertanggung jawab terhadap kasus pengusiran pasien hingga meninggal dunia.

Hal itu disampaikan Syafariah Widianti Ketua Komisi V DPRD Lampung, Jumat (23/1) terkait kasus Windasari (25) wanita pemulung yang ditolak pihak RSUD milik Provinsi Lampung hingga berujung kematian.

“Kita akan kembali melakukan dengar pendapat, kita minta pihak rumah sakit dapat memberi penjelasan yang sebenarnya,” terang Atu Ayi panggilan dekatnya.

Menurut politisi PDIP ini, sudah minta pihak RSUD melakukan observasi berdasarkan medis, selain itu juga pihak RSUD diminta menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan pihak korban.

Namun dia juga menerangkan bahwa keluarga korban menolak jasad Windasari untuk dilakukan otopsi, untuk memastikan penyebab kematian yang sebenarnya.

“Sebenarnya itu penting, jangan sampai ada isu beredar kematian Winda justru sengaja dibunuh,” imbuhnya.

Sebelumnya kepedulian juga dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) yang meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan dapat menetapkan tersangka dari kasus tersebut.

Seperti yang diutarakan Ridho Feriza Ketua Badan Pengurus Wilayah PBHI Lampung dimana menurutnya, pelaku kejahatan dengan meninggalkan orang yang perlu ditolong dapat dijerat dengan Pasal 304 jo 306 KUHP.

Pasal tersebut menurutnya berisi, barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, ancaman hukumannya dua tahun. Bahkan jika menyebabkan orang meninggal dunia diancam dengan pidana penjara sembilan tahun.

Sebelumnya empat direktur rumah sakit milik Pemprov Lampung itu tidak hadir dalam konferensi pers di aula RSUDAM pada baru-baru ini, dimana keempat direktur tersebut Direktur Utama Heri Djoko
Subandario, Direktur Keuangan Gulivar, Direktur Pelayanan Pad Dilangga dan Direktur SDM Arif Efendi sehingga awak media belum mendapatkan keterangan jelas mengenai kasus penolakan pasien oleh pihak RSUDAM hingga mengakibatkan kematian tersebut.

Pihak RSUDAM hanya diwakili oleh Kabag Perencanan dan Rekap Medik RSUAM, Elitha M Utari yang menyatakan akan terus mendalami kasus itu yang saat ini sedang menunggu hasil investigasi dan berjanji akan membina perawat yang telah melakukan penolakan terhadap pasien tersebut.

Meski tidak merinci identitas perawat yang diduga mengusir pasien Windasari, namun kata dia, pihaknya sedang meneliti dan mendalami kasus dugaan pengusiran Windasari yang berujung kematian.

Utari juga menjelaskan. kronologis awal Windasari masuk pada tanggal (28/12/2014) hingga dinyatakan sehat dan dapat pulang dengan anjuran kontrol ke poliklinik penyakit dalam.

Dia menambahkan, pada (8/1) lalu Windasari kembali dirawat di RSUDAM melalui IGD dengan diagnosis Ulkus Pedis Decubitus Dextra

manajemenrumahsakit.net :: PARE-PARE – Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Andi Makkasau Kota Parepare dr Kamaruddin Said mengatakan, sejumlah sarana dan prasarana masih sangat dibutuhkan untuk melengkapi rumah sakit itu sebagai RS yang jadikan rujukan dari 14 kabupaten bagian Utara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

manajemenrumahsakit.net :: Semarang, 25/1

manajemenrumahsakit.net :: Pematangsiantar (SIB)- Rumah Sakit (RS) Vita Insani Kota Siantar yang sebelumnya masih RS Kelas C direkomendasikan naik kelas menjadi RS Kelas B.
Hal tersebut disampaikan Tim Kementerian Kesehatan dipimpin Chairul Radjab Nasution usai kunjungan verifikasi terhadap kesiapan rumah sakit itu

manajemenrumahsakit.net :: SAMPIT — Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani Sampit, Kabupatan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, naik sebesar 50 persen.

“Tarif baru tersebut akan mulai diberlakukan terhitung sejak awal Februari 2015 nanti, terutama untuk layanan kelas I, II dan VIP,” kata Rirektur RSUD dr Murjani Sampit, Deni Muda Perdana kepada wartawan di Sampit, Sabtu (24/1/2015).

Pemberlakukan tarif baru tersebut untuk penyesuaian karena selama ini tarif yang dipergunakan merupakan tarif lama, yakni ditetapkan sejak 2001 lalu.

Sesuai ketentuan idealnya tarif rumah sakit paling lama maksimal enam tahun sudah dilakukan perubahan, namun hal itu tidak dilakukan pihak rumah sakit dr Murjani Sampit.

Menurut Deni, perubahan tarif harus dilakukan pihak rumah sakit karena untuk penyesuaian atau mengikuti perubahan harga pasar terutama untuk bahan habis pakai setiap tahun mengalami kenaikan.

Perubahan tarif di RSUD dr Murjani Sampit karena ada berbagai hal dan pertimbangan, terutama jika dilihat dari segi kondisi masyarakat, keadilan, kemampuan dan lain sebagainya. sehingga baru tahun ini dilakukan perubahan tarif.

“Yang naik hanya untuk tarif pelayanan kelas I, II dan VIP. sedangkan untuk kelas III sudah mengalami perubahan sejak 2012 lalu,” katanya. (ANT)

Sumber: lampost.co

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Minimnya rumah sakit untuk mengatasi penyakit kanker anak di Indonesia menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan.

manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU – Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui bahwa fasilitas dan rumah sakit di Pekanbaru masih kurang. Tidak dipungkiri kondisi ini membuat sebagian pasien mengeluhkan penolakan rumah sakit BPJS disejumlah rumah sakit di Pekanbaru

Kepala BPJS Cabang Pekanbaru, Mairiyanto mengatakan kondisi ini disebabkan jumlah penduduk Pekanbaru yang tidak sebanding dengan jumlah rumah sakit pendukung BPJS Kesehatan di Pekanbaru.

“Jumlah penduduk kita sudah mencapai 1 juta lebih, sementara rumah sakit di Pekanbaru ini cuma ada berapalah. Inilah yang jadi kendala utama, atau kesulitan kita saat ini,” katanya, Kamis (22/01/2015).

Dia menyebutkan, hal lain yang menyebabkan hal ini terjadi juga fasilitas rumah sakit yang belum memadai. Dia sering mendapat laporan terkait penolakan pasien beberapa rumah sakit. Pihak BPJS sepertinya belum bisa berbuat banyak. Sejumlah rumah sakit di Pekanbaru juga terikat kontrak dengan perusahaan atau lembaga lain.

“Inilah yang jadi kendala. Memang itu kewenangan kita. Tapi untuk membangun rumah sakit, itu bukan kewenangan BPJS. Itu kewenangan pemerintah. Kita sudah sampaikan juga ke pemerintah,” tambahnya.

Mairiyanto menilai hal ini adalah fenomena kasus perkasu. Tidak semua rumah sakit, dan tidak semua rumah sakit di Riau yang mengalami overload. Dia mengakui bahwa sejauh ini kendala utamanya berkaitan dengan program BPJS dan sarana fasilitas untuk menjalankan program tersebut. “Kalau ada kejadian seperti ini, lapor saja ke kita,” ujarnya.