manajemenrumahsakit.net :: Makassar

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Lippo Group akan membuka 12 rumah sakit (RS) di Myanmar. Investasi yang dipersiapkan untuk bisnis tersebut mencapai US$ 400 juta hingga US$ 500 juta, atau hingga Rp 6,5 triliun.

“Kami akan investasi US$ 400 juta-US$ 500 juta di kesehatan di sana. Itu untuk 12 rumah sakit, 1 rumah sakit rata-rata US$ 50 juta-US$ 60 juta. Kedua akan buka akhir tahun ini,” kata Wakil Chairman Lippo Group, James Riady, di sela acara World Economic Forum, Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (20/4/2015).

James mengatakan, RS pertama yang dibuka Lippo melalui jaringan Siloam, dilakukan melalui akuisisi sebuah rumah sakit yang ada di Myanmar. Dalam 1-2 bulan ini, RS tersebut akan diresmikan.

Alasan Lippo menyasar bisnis RS di Myanmar adalah, karena jumlah penduduk di negara tersebut besar. Sumber daya alam di negara tersebut juga besar.

“50 tahun lalu, negara utama di Asia bukan Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina, tetapi Myanmar. Jadi kita mesti lihat sejarah dan Indonesia punya andil, karena Indonesia pada saat itu Presiden Soekarno dialah yang membuka Myanmar. Dialah yang membantu Myanmar merdeka, dialah yang membawa Myanmar ke dunia,” papar James.

Setelah Myanmar, Kamboja juga jadi negara di ASEAN yang dibidik oleh James untuk mengembangkan bisnis Lippo. Di Kamboja, James mengatakan, Lippo akan membuka bisnis RS, hotel, dan juga sekolah.

“Kamboja yang akan dijajaki yang pertama kesehatan. Jadi begini mereka membutuhkan transformasi fisik dan manusia, jadi RS, sekolah itu semua transformasi manusia, maka kita akan masuk ke sana dan kita akan jajaki di Kamboja akan masuk ke perbankan,” ungkap James.

Untuk bank, lanjut James, sebenarnya Lippo sudah masuk lewat Lippo Bank pada 30 tahun lalu, Namun saat itu, bisnis Lippo Bank masih prematur. Lippo akan melihat, apakah akan membentuk bank baru atau mengakuisisi sebuah bank di Kamboja.(dnl/hen)

Sumber: detik.com

manajemenrumahsakit.net :: BANDAR LAMPUNG — Kodisi dua gedung berlantai dua di Rumah Sakit Umum A. Dadi Tjokrodipo (RSUADT) kondisinya memperihatinkan. Hampir 50% pembangunan gedung Rumah Sakit Pelat merah milik Pemkot Bandar Lampung itu belum dilanjutkan pembangunanya.

Dua gedung yang terletak di dalam sudah lebih dari satu tahun pembangunanya tidak dilanjutkan lantaran masa kontrak pembangunan dari gedung tersebut telah habis.

Selain berantakan kodisi disekitar gedung tidak terawat, pada bagian gedung dipenuhi rumput hingga ke bagian lantai atas. Selain itu gedung tersebut terlihat kusam dan berbau busuk karena banyaknya sampah yang menumpuk.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Amran mengatakan, pembangunan gedung rumah sakit yang sempat terhenti tersebut akan dilaksanakan tahun ini. Penambahan bangunan lantai tiga dan lantai empat sudah diserahkan kepada dinas pekerjaan umum kota Bandar Lampung. “Pembangunan gedung rumah sakit kota Bandar Lampung sudah kami serahkan kepada dinas PU tahun lalu, dan tahun ini kemungkinan akan dilanjutkan kembali,” kata Amran saat dihubungi Minggu (19/4/2015).

Menurutnya, pembangunan penambahan dua lantai ini diperuntukkan untuk ruang perawatan dirumah sakit. “Kalau rencananya untuk ruang perawatan, tapi untuk jumlahnya ada berapa belum saya ketahui secara pasti,” ungkapnya.

Sedangkan untuk dana yang diperuntukkan dalam pembangunan gedung Rumah sakit kota sekitar 6- miliar. “Kalau dulu dana pembangunan sekitar 6 miliar lebih, hampir 7 miliar. Namun saya juga lupa dan ada perubahan lagi yng menangani dinas PU,” pungkasnya.

Sumber: lampost.co

manajemenrumahsakit.net :: Malang – Nyeri berkepanjangan akibat suatu penyakit kelak tak akan menjadi siksaan lagi. Hal ini dipastikan setelah metode penanganan nyeri (pain) dikembangkan secara lebih massif dan dipelajari oleh dokter dari berbagai spesialis. Tak hanya itu, Di Malang, Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang (RSUMM) merupakan salah satu RS yang akan segera membuka klinik bebas nyeri ini dengan dilengkapi peralatan paling modern.

Direktur RS UMM, Prof. Dr. dr. Djoni Djunaedi, SpPD., KPTI, mengatakan paling lama satu bulan ke depan Klinik Bebas Nyeri akan dibuka di RS UMM. Hal ini dipastikan setelah dokter ahli dan peralatan sudah tersedia. Saat ini, RS UMM telah memiliki alat Ultrasonografi (USG) dan x-ray bernama C-Arm yang paling mutahir. Alat yang masing-masing seharga sekitar Rp 1,5 Miliar ini dapat mengetahui lokasi nyeri yang diderita secara tepat sebelum dilakukan proses pengobatan.

MAKASSAR–Universitas Muslim Indonesia (UMI) akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Federation of Islamc Medical Association (FIMA) Meeting 2015 pada 11-16 Agustus 2015 mendatang.

FIMA Meeting merupakan forum pertemuan pimpinan rumah sakit dan dokter Islam sedunia. Sebelumnya, forum tahunan berskala internasional ini dilaksanakan di Cape Town, Afrika Selatan.

FIMA yang terbentuk sejak 31 Desember 1981 ini bertujuan untuk mendorong kesatuan dan kesejahteraan para profesional dalam bidang medis dan kesehatan muslim di seluruh dunia.

Ketua Yayasan Wakaf UMI, Mokhtar Noerjaya mengatakan, forum tersebut akan menghadirkan pakar-pakar kesehatan Islam dari berbagai negara seperti Saudi Arabia, Pakistan, Afrika Timur, Turki, Yordania, Malaysia dan Indonesia.

“Ini semakin membuktikan eksistensi UMI sebagai perguruan tinggi Islam di kancah internasional. Saya harap setiap warga UMI semakin meningkatkan kapasitasnya agar peran UMI bisa ditingkatkan lagi,”katanya.

Sumber: tribunnews.com

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta –

manajemenrumahsakit.net :: Pangkalan Bun, Kalteng, 17/4 – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah akan meresmikan tiga Rumah Sakit sebagai sarana meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

“Insya Allah tiga Rumah Sakit Rakyat akan diresmikan tiga rumah sakit ditiga Kecamatan di daerah ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat (Kobar), drg Indrwan Sakti di Pangkalan Bun, Jumat.

Ketiga rumah sakit yang dijadwalkan akan diresmikan dalam waktu dekat tersebut berada di Kecamatan Kotawaringin Lama, di Kumai dan di Pangkalan Lada.

Peresmian rumah sakit di Kecamatan Kotawaringin Lama dilaksanakan pada 27 April 2015, rumah sakit di Kecamatan Kumai 30 April 2015 dan rumah sakit Kecamatan Pangkalan Lada 28 April 2015.

“Rumah sakit tipe E ditiga Kecamatan itu nantinya akan melayani pasien rawat inap dengan kategori sakit ringan tanpa harus dirujuk ke rumah RSUD Sultan Immanudin Pangkalan Bun,” kata Indrawan.

Dia berharap rumah sakit ini mampu memberi pelayanan yang lebih maksimal sehingga masyarakat tidak lagi langsung ke RSUD Sultan Immanudin Pangkalan Bun apabila ingin berobat atau mengalami sakit ringan.

Indrwan Sakti menambahkan rumah sakit ini telah dipersapkan tenaga dokter ahli sebanyak empat orang yang nantinya siap melayani masyarakat yang berobat di daerah tersebut.

Dia berharap ke depan tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang selama ini dinilai kurang maksimal. Pemerintah daerah ini berupaya memberi pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.

“Ini wujud kepedulian pemerintah Kotawringin Barat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Kami mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah daerah ini,” katanya.

Sumber: selasar.com

Timika (Antara Papua) – Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) mengharapkan Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) agar berkembang menjadi rumah sakit mandiri dalam memberikan layanan kesehatan kepada warga tujuh suku dan warga lainnya di Kabupaten Mimika, Papua.

Pejabat Sementara Sekretaris Eksekutif LPMAK Abraham Timang di Timika, Rabu mengatakan, dalam rangka menuju kemandirian RSMM Timika maka sejak beberapa tahun lalu LPMAK telah membangun fasilitas privat wing (layanan kesehatan berbayar) di RSMM Timika.

Fasilitas berupa ruang perawatan VIP dan ruang perawatan kelas I dan II yang berjumlah sebanyak 34 tempat tidur pasien itu diresmikan pengoperasiannya pada Selasa (14/4) oleh Uskup Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr.

“LPMAK terus berupaya menciptakan dan menjalani strategi keberlanjutan pelayanan kesehatan yang ada di RSMM Timika. Fasilitas privat wing ini kiranya dapat mewujudkan visi kemandirian dan keberlanjutan layanan kesehatan RSMM bagi masyarakat tujuh suku di Kabupaten Mimika,” kata Abraham.

Abraham mengatakan, selama 15 tahun beroperasi, RSMM Timika sudah berupaya memberikan pelayanan maksimal dalam merawat dan mengobati masyarakat yang sakit di wilayah itu, khususnya masyarakat tujuh suku.

Selama pengoperasiannya tersebut, rumah sakit milik LPMAK ini sama sekali tidak memungut biaya sepeser pun dari masyarakat tujuh suku.

Ke depan, katanya, RSMM Timika dituntut menjadi sebuah rumah sakit mandiri.

Sesuai koordinasi dengan pihak Keuskupan Timika selaku pengelola RSMM Timika, Badan Pengurus dan Badan Musyawarah LPMAK maka sejak 2012 dilakukan sejumlah renovasi besar dan pembangunan fasilitas-fasilitas baru di rumah sakit itu.

Fasilitas yang sudah dibangun antara lain privat wing, poliklinik umum, pergudangan dan renovasi bangsal kelas III.

Visi menjadikan RSMM sebagai rumah sakit mandiri dari sisi pembiayaan, katanya, dilakukan secara bertahap. Hingga kini LPMAK masih terus memberikan subsidi anggaran untuk mendukung operasional rumah sakit tersebut.

Akses Pasien

Ada pun fasilitas privat wing atau layanan kesehatan berbayar di RSMM, kata Abraham, bisa diakses oleh pasien mana pun dengan syarat harus membayar sesuai tarif yang ditentukan oleh pihak manajemen rumah sakit tersebut dan pengelola serta LPMAK.

Uskup Timika John Saklil mengakui bahwa setiap pasien yang menikmati fasilitas pengobatan di privat wing RSMM nantinya dikenakan tarif biaya tertentu.

“Sesuai kesepakatan antara LPMAK dengan Keuskupan Timika dan Yayasan Caritas Timika Papua, siapa pun pengguna jasa layanan kesehatan di privat wing RSMM Timika harus membayar sejumlah tarif yang ditentukan. Layanan akomodasi kesehatan berbayar itu merupakan suatu usaha awal bagi RSMM yang secara bertahap dipersiapkan untuk mandiri ke depannya,” jelas Uskup.

Penghasilan dari pungutan tarif akomodasi di privat wing RSMM itu nantinya akan kembali digunakan untuk pengembangan layanan rumah sakit tersebut bagi kepentingan masyarakat tujuh suku di Mimika.

“Kami minta pengertian baik semua pihak baik dari masyarakat dua suku besar Amungme dan Kamoro serta lima kekerabatan suku untuk menghormati kesepakatan tersebut bahwa siapa pun yang menggunakan layanan di privat wing harus bayar tarif akomodasi sesuai dengan yang telah ditetapkan managemen RSMM,” pinta Uskup Saklil.

Ruangan perawatan eksklusif berteknologi modern itu per harinya dibandrol Rp500 ribu untuk kelas II B, Rp700 ribu untuk kelas II A, Rp900 ribu untuk kelas I dan Rp1,250 juta untuk VIP. (*)

Sumber: papua.antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: Pasien mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit (RS) Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Habibi (33), suami dari pasien atas nama Eliyati menuturkan, pelayanan administrasi yang diterapkan rumah sakit swasta masih berbelit-belit. Eliyati dirawat di ruang Delima Bawah Nomor 117 RS Urip Somoharjo, karena mengidap penyakit nyeri pada tulang punggung pada Selasa (14/4).

Warga Perum Mustika Raya II Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan (Lamsel) ini menyatakan, sempat dipersulit saat hendak mendaftar sekaligus booking kamar rawat inap pada bagian administrasi RS Urip. Padahal, saat itu Eliyati perlu segera mendapat perawatan intensif.

Namun, saat mendaftar, ayah satu anak ini terganjal mendapatkan ruang rawat inap. “Alasannya kami masih punya hutang sebesar Rp 57 ribu kepada pihak rumah sakit. Kami diperbolehkan mendapatkan kamar rawat inap jika hutang tersebut telah dilunasi,” katanya, Rabu (15/4).

Ia mengaku, sempat menolak membayar hutang tersebut. Namun, melihat isterinya tergeletak di UGD sudah selama satu jam, akhirnya bersedia membayarnya pada bagian kasir.

“Terpaksa dibayar meski sebelumnya sempat cekcot mulut, sebab isteri saya tidak boleh mendapatkan ruangan rawat inap. Setelah melunasi, baru diperbolehkan memasuki ruang Delima Bawah, “Imbuhnya.

Ia menyesalkan keteledoran RS swasta itu. “Logika dong mas, kalaupun kami punya hutang pasti isteri saya ditahan pada waktu itu dan tidak boleh pulang jika administrasi belum selesai. Selain itu, kejadian ini kan sudah setahun lalu, berarti management RS Urip teledor kalau begitu,” ujarnya.

Sementara itu, Pengawas RS Urip Sumoharjo, Purwantoro, saat dikonfirmasi melalui ponselnya dalam kondisi tidak aktif. (Wanda)

Sumber: kupastuntas.co

manajemenrumahsakit.net :: PALEMBANG