BESARAN KLAIM INA CBG’S, Bisakah menutup biaya?

Anastasia Susty Ambarriani*

Program JKN dan Permasalahannya

Sudah setahun lebih, program JKN dilaksanakan. Kita semua perlu mengapresiasi program yang bertujuan untuk keadilan masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Tidak sedikit warga Indonesia yang sakit dimudahkan oleh program ini, terlebih bagi masyarakat miskin yang mempunyai penyakit berat dan kronis, program JKN ini seperti menjadi dewa penolong bagi mereka. Banyak testimoni yang disampaikan oleh masyarakat tentang manfaat program JKN bagi mereka. Meskipun demikian, tidak sedikit pula keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program JKN ini. Sebagian besar keluhan masyarakat terkait dengan repotnya birokrasi.

Pihak yang paling merasakan dampak perubahan dengan adanya program JKN adalah penyedia fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan atau rumah sakit. Pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas dan klinik keluarga, dampak yang langsung dirasakan adalah meningkatnya jumlah kunjungan. Hal ini disebabkan karena program JKN menjalankan sistem rujukan berjenjang. Pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit, perbedaan yang paling terasa terletak pada sistem pembayaran klaim. Sebelumnya sistem pembayaran klaim dilakukan berdasarkan fee for service, sedangkan dalam era JKN sistem pembayaran klaim berdasarkan sistem paket berdasarkan tarif INA CBG’s. Perbedaan sistem pembayaran klaim ini memunculkan persoalan tentang kecukupan besaran klaim INA CBG’s dalam menutup biaya pelayanan kesehatan. Secara entitas mungkin saja pihak rumah sakit tidak dirugikan dengan adanya sistem klaim INA CBG’s, bahkan  justru diuntungkan, karena tidak lagi merisaukan tentang adanya piutang pelayanan yang tak tertagih. Meskipun demikian, seringkali permasalahan justru timbul dalam internal rumah sakit. Misalnya beberapa pihak merasa bahwa klaim INA CNG’s terlalu kecil, sementara pihak lain merasa klaim INA CBG’s telah dapat menutup biaya pelayanan kesehatan. Masalah ketidakadilan seringkali dikeluhkan oleh para pelaksana pelayanan kesehatan. Mereka mempertanyakan darimana munculnya besaran klaim tersebut.

Unit cost Pelayanan Kesehatan dalam Era JKN

Terkait dengan masalah kecukupan klaim INA-CBG’s dalam menutup biaya pelayanan kesehatan, PKMK UGM dengan dukungan penuh oleh AIPMNH dan bekerjasama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan kajian besaran unit cost di provinsi Nusa Tenggara Timur. Kajian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah besaran klaim INA-CBG’s sungguh-sungguh dapat menutup biaya pelayanan kesehatan. Terbatasnya waktu dan dana, menyebabkan kajian tidak mungkin dilakukan di semua rumah sakit dan semua prosedur pelayanan kesehatan. Kajian akhirnya hanya dapat dilakukan pada dua rumah sakit kabupaten dan untuk dua prosedur pelayanan kesehatan. Dua prosedur dipilih yang berbeda secara signifikan, yaitu prosedur penatalaksanaan sectio caesaria yang membutuhkan pembedahan dan prosedur penatalaksanaan malaria yang tidak membutuhkan pembedahan. Prosedur penentuan besaran unit cost dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai tindakan yang diperlukan dalam prosedur tersebut. Selanjutnya unit cost untuk setiap tindakan yang terkait dengan prosedur tersebut dihitung. Penghitungan ini dilakukan dengan mengidentifikasi biaya langsung dan tidak langsung prosedur. Biaya tidak langsung dibebankan dengan cara  pembebanan bertahap. Selanjutnya unit cost prosedur diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya langsung dan biaya satuan untuk seluruh tindakan yang diperlukan dalam prosedur yang bersangkutan.

Clinical pathway memudahkan proses identifikasi tindakan yang diperlukan dalam suatu prosedur pelayanan, sehingga akan memudahkan pula proses identifikasi sumber daya dan biaya yang dibutuhkan. Sayangnya banyak rumah sakit yang belum mengembangkan clinical pathway yang dapat dijadikan sebagai standar prosedur pelayanan. Pada studi yang dilakukan di Provinsi NTT, dari dua rumah sakit studi, satu rumah sakit sudah mempunyai clinical pathway untuk prosedur penatalaksanaan section caesaria, meskipun masih berupa draft. Berdasarkan  prosedur ini,  kajian besaran unit cost dilakukan dengan menggunakan dasar draft clinical pathway tersebut. Untuk prosedur penatalaksanaan malaria, karena belum ada clinical pathway, maka identifikasi tindakan untuk prosedur tersebut dilakukan berdasarkan sampel rekam medis. Kesulitan mengidentifikasi prosedur berdasarkan sampel rekam medis adalah tingginya variasi tindakan yang dilakukan dalam suatu prosedur.

Hasil kajian menunjukkan bahwa besaran unit cost untuk prosedur sectio caesaria lebih besar dibandingkan dengan klaim INA CBG’s. Hal ini dapat dipersepsikan bahwa besarnya klaim untuk prosedur sectio cesaria tidak dapat menutup biaya pelayanan. Hal sebaliknya terjadi untuk prosedur penatalaksanaan malaria. Pada prosedur malaria, besaran unit cost lebih rendah dibandingkan besaran klaim INA-CBG’s yang dapat dipersepsikan bahwa klaim INA CBG’s untuk prosedur malaria dapat menutup biayanya.

Diskusi dan Rekomendasi

Hasil studi memberikan gambaran bahwa klaim INA CBG’s memberikan hasil yang tidak konsisten jika dibandingkan dengan unit cost. Hal inilah yang mungkin menimbulkan perselisihan dan perdebatan di rumah sakit. Ada pihak yang merasa kerjanya lebih keras tetapi klaimnya lebih kecil atau tidak cukup untuk menutup biaya. Oleh karena itu mungkin perlu pengkajian lebih lanjut tentang metode penentuan klaim INA CBG’s. Selain itu sistem informasi akuntansi biaya yang dimiliki oleh rumah sakit juga mempunyai peran yang penting dalam ketepatan penghitungan unit cost. Sistem informasi akuntansi biaya yang tidak terintegrasi menyulitkan pengumpulan data biaya dan dapat menimbulkan pembebanan dan penghitungan biaya menjadi tidak akurat. Kajian ini dilakukan pada jenis prosedur dan tempat yang terbatas. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, perlu dilakukan pengkajian unit cost untuk prosedur-prosedur lainnya dan di tempat yang berbeda.

Informasi unit cost penting untuk rumah sakit, selain ada peraturan bahwa besaran tarif harus ditentukan berdasarkan unit cost, informasi unit cost juga diperlukan oleh manajemen dalam melakukan proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Pentingnya informasi unit cost menuntut rumah sakit untuk mengembangkan suatu sistem informasi akuntansi biaya yang baik. Sistem informasi akuntansi biaya tidak kalah penting dengan sistem informasi akuntansi keuangan. Manajemen rumah sakit hendaknya menyadari hal ini. Sistem informasi akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan untuk tujuan pertanggungjawaban dan akuntabilitas, sedangkan sistem informasi akuntansi biaya dan manajemen diperlukan untuk kepentingan proses manajemen yang mengarah pada efektivitas dan efisiensi.

*Peneliti pada Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

manajemenrumahsakit.net :: BANDA ACEH, LINDO – Anggota Komisi VI DPR Aceh Zaenal Abidin mengharapkan pembangunan rumah sakit regional di sejumlah daerah di Aceh segera terwujud, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat lebih maksimal.

“Kami berharap pembangunan rumah sakit regional di Aceh bisa terwujud. Paling tidak, pada tahun anggaran 2016, bisa terealisasi,” kata Zaenal Abidin di Banda Aceh, Sabtu (4/7).

Adanya rumah sakit regional tersebut, kata Zaenal Abidin, untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal kepada seluruh masyarakat Aceh. Terutama masyarakat yang aksesnya jauh dari Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh.

Menurut anggota DPR Aceh membidangi masalah kesehatan ini, ada rencana pembangunan lima rumah sakit regional di Aceh. Yakni, di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen dan Kota Langsa.

“Kami berharap segera dicapai kesepakatan dengan pihak Jerman selaku yang telah menawarkan dana pinjaman lunak kepada Pemerintah Aceh untuk pembangunan rumah sakit regional,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Zaenal Abidin mengatakan, kehadiran rumah sakit regional di sejumlah kabupaten/kota tersebut akan mengurangi jumlah pasien yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh.

Kalau semua pasien dari seluruh Aceh harus dirujuk Rumah Sakit Zainal Abidin, kata dia, tentu berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan. Apalagi saat ini Rumah Sakit Zainal Abidin sedang proses pengembangan karena sudah tidak lagi menampung jumlah pasien.

Selain it, Zaenal Abidin mengharapkan rumah sakit di seluruh Aceh untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga akan mengurangi jumlah masyarakat Aceh yang lebih memilih untuk berobat ke Malaysia karena merasa tidak puas dengan pelayanan di rumah sakit lokal.

“Fasilitas rumah sakit di Aceh juga sudah cukup memadai. Bahkan ada alat-alat tertentu yang rumah sakit di Aceh miliki, tapi belum dimiliki oleh rumah sakit di luar Aceh. Karena itu, fasilitas ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Zaenal Abidin.

manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU – Rumah Sakit (RS) Awal Bros Pekanbaru menggelar acara gathering dan berbuka puasa bersama para rekanan perusahaan, dan juga stakeholder-nya. Kegiatan ini dilaksanakan di Awaloeddin Function Hall lantai A.

Momen gathering di bulan Ramadan dilaksanakan selain untuk mempererat silaturahmi juga pengenalan Awal Bros Health Community, untuk hidup sehat ke depannya.

Hal ini disampaikan Direktur RS Awal Bros Pekanbaru dr H Roswin Rosnim Djaafar kepada Riau Pos.

manajemenrumahsakit.net :: Alasan lambatnya masa peralihan BPJS dari Jamkesmas dan Jamkesda membuat Sejumlah rusah sakit di Depok belum siap melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

manajemenrumahsakit.net :: Tidak hanya penyakit jiwa, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta juga melayani pasien umum di luar gangguan jiwa.

Untuk rawat jalan pasien anak dan penyakit dalam, kata direktur utama rumah sakit Basuki Sutarjo, sudah dilayani sejak Januari tahun ini, tapi untuk sementara hanya seminggu sekali. Namun nantinya diharapkan bisa setiap hari pelayanannya.

Sementara untuk pelayanan penyakit kulit, penyakit syaraf, dan radiologi diharapkan sudah bisa dilayani awal tahun depan. Ada pun dokter-dokter yang melayani diambilkan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moewardi. Pihak RSJ sudah melakukan kerja sama dengan RS Moewardi untuk pengadaan para medis.

Menurut Basuki, keberadaan klinik umum di rumah sakit jiwa sangat dibutuhkan. Sebab penderita gangguan jiwa rentan terserang penyakit fisik, seperti penyakit dalam, kulit dan strok. Dengan adaya klinik umum nantinya pihak RSJ tidak perlu merujuk pasien gangguan jiwa ke rumah sakit umum.

manajemenrumahsakit.net :: Sampang :

manajemenrumahsakit.net :: Kisaran. Sejumlah rumah sakit (RS) di Kabupaten Asahan sepakat untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Hal ini dibuktikan dengan melakukan penandatangan perjanjian kerja sama pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Selain itu, perjanjian juga ditanda tangani perwakilan kepala perwakilan BPJS, forum masyarakat madani kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir Kabupaten Asahan (Forum Kibbla) dan setalh itu Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc juga membubuhkan tanda tangan, Rabu (1/7) di Aula Hotel Sabty Garden.

“Keterlibatan Pemkab Asahan dalam kegiatan ini merupakan bukti bahwa Bupati Asahan mengetahuinya. Ke depan perjanjian ini dapat diimplementasikan ke masyarakat,” kata Surya saat memberikan sambutannya di hadapan pengelola rumah sakit yang bergabung di perjanjian tersebut.

Surya juga meminta Kepada Dinas Kesehatan untuk terus melakukan evaluasi perjanjian dan hasilnya harus dilaporkan langsung kepada Bupati Asahan, agar rekomendasi evaluasi yang ada dapat selanjutnya diintegrasikan dalam perencanaan program kerja pemerintah daerah Kabupaten Asahan.

“Kita harapkan komitmen pelayanan kepada ibu dan bayi di Asahan dapat berjalan dengan baik dan jumlah kematian ibu dan bayi dapat diturunkan dan tidak ada lagi toleransi terhadap kasus tersebut,” kata Surya.

Adapun rumah sakit yang melakukan kesepakatan yakni, RSUD Abdul Manan Simatupang, RS Setio Husodo, RS Ibu Kartini, RS Namayna, RS PTPN III Sei Dadap, RS Segar Waras, RSU Mega Husada, RSU Wira Husada, RSU Ivan Husada, RSU Methodist Bintang Kasih. Selain itu pihak BPJS dan Forum Kibbla juga terlibat dalam perjanjian.

Dalam melakukan perjanjian program pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal tersebut pihak pendamping program emas secara langsung menyaksikan perjanjian. ( indra sikoembang)

Sumber: medanbisnisdaily.com

manajemenrumahsakit.net :: PAINAN -Puluhan perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.M.Zen Painan menggelar aksi mogok kerja, Kamis (2/7).

Aksi yang digelar pukul 08.00 sampai 11.00 WIB membuat pelayanan medis di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Pesisir Selatan itu lumpuh.

Aksi tersebut merupakan puncak dari penolakan mereka atas kebijakan sepihak dari direksi rumah sakit terhadap jasa pelayanan medis yang diterima jauh menurun dari tahun sebelumnya.

Para perawat ini mengaku, uang jasa pelayanan medis yang diterima hanya Rp 1,5 juta per bulan, sebelumnya bagi mereka yang bertugas di bagian bangsal dan poli bedah menerima sebesar Rp4 juta per bulan.

Mereka meminta agar direksi rumah sakit mementingkan kesejahteraan dengan uang jasa pelayanan medis yang diterima seimbang dengan tugas dan tanggungjawab. Kemudian meminta kejelasan tentang turunnya uang jasa medis tersebut.

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA — Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza membutuhkan biaya untuk kelangsungan operasional. Mer-C dan Rumah Sakit Indonesia menyatakan akan melakukan kampanye biaya operasional bagi kelangsungan rumah sakit tersebut.