manajemenrumahsakit.net :: KOLAKA, BKK

manajemenrumahsakit.net :: Perawat merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang melakukan kontak penuh selama 24 jam dengan pasiennya. Mulai dari pasien masuk rumah sakit, sampai mereka pulang akan terus berinteraksi dengan para perawat. Kinerja perawat yang berkualitas menjadi harapan bagi pasien, juga bagi rumah sakit itu sendiri. Dan tentunya, yang disebut sebagai perawat berkualitas adalah mereka yang mampu menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan kompetensi profesi.

Seorang perawat dituntut memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan yang profesional kepada pasien, bukan melakukan tindakan medis itu sendiri. Jadi, apabila perawat melakukan tindakan medis, maka itu seharusnya merupakan kegiatan kolaborasi dengan dokter serta tenaga kesehatan lainnya. Sebagaimana diatur dalam diatur dalam Kepmenkes 1239/2001, fungsi kolaborasi antara perawat dengan dokter dalam suatu tindakan medis, disebutkan pada pasal 15 ayat 4, yaitu: pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaaan tertulis dari dokter.

Dari pasal tersebut jelas bahwa tindakan medis hanya boleh dan legal dilakukan oleh dokter, bukan oleh perawat. Namun, saat dokter tidak dapat melakukan tindakan medis seorang diri, maka dokter bisa meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan tersebut. Tentunya dengan syarat dokter bahwa wajib memberikan suatu pelimpahan kewenangan yang jelas secara tertulis kepada perawat untuk melakukan tindakan medis tersebut.

Inilah yang menjadi permasalahan, yaitu masih banyak pelayanan keperawatan di rumah sakit, dimana terkadang perawat melakukan tindakan medis tanpa disertai adanya pelimpahan kewenangan secara tertulis oleh dokter. Akibatnya, terjadi kasus dimana perawat digugat secara hukum karena hal tersebut sebenarnya berada di luar kewenangan mereka apabila tanpa adanya pendelegasian secara tertulis dari dokter kepada perawat.

Maka yang terjadi kemudian adalah perawat justru lebih banyak melakukan tindakan medis ketimbang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi, metode asuhan keperawatan yang dilaksanakan bisa dikatakan belum sepenuhnya berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan pasien, namun lebih pada pelaksanaan tugas rutin mereka sebagai seorang perawat.

Hal tersebut tentu menjadi perhatian penting bagi rumah sakit yang baik, termasuk diantaranya RS Pondok Indah. Dalam melaksanakan perannya,

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Emiten pengelola rumah sakit Omni, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk., berencana membangun rumah sakit baru senilai US$30 juta.

Dalam materi paparan publik yang disampaikan manajemen perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (22 Juni 2015), disebutkan rumah sakit tersebut akan didirikan di kawasan superblok The Oasis, Cikarang, Jawa Barat.

Luas bangunannya mencapai 15.000 meter persegi dengan kapasitas 300 tempat tidur.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan rumah sakit yang telah berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan program jaring pengaman sosial harus bersikap konsisten. Karena itu ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersikap tegas terhadap rumah sakit yang menolak menerima warga miskin yang hendak berobat dengan Kartu Jakarta Sehat.

Bahkan, kata Tjahjo, Pemprov DKI bisa saja menutup rumah sakit yang telah bertindak demikian.

“Jangan sampai ada satu pun warga yang ditolak oleh RS. Perlu sanksi yang tegas untuk menutup RS yang menolak warga,” kata Tjahjo saat menyampaikan kata sambutan dalam sidang paripurna istimewa HUT ke-488 Kota Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2015).

Selain bidang kesehatan, Tjahjo juga menekankan pentingnya Pemprov DKI untuk mengurangi jumlah warga yang saat ini belum pernah mengenyam pendidikan.

“Ada 14 persen warga Jakarta yang belum mendapat pendidikan laik,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Tjahjo, keberhasilan pencapaian pembangunan Jakarta memang sudah seharusnya dilakukan.

Namun ia meminta agar keberhasilan pembangunan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat di tingkat bawah.

“Tolak ukur keberhasilan tentunya tidak cuma diukur dari banyaknya pencakar langit, banyaknya rumah mewah yg muncul, tetapi bagaimana pembangunan bisa serasi dan mengakomodir seluruh lapisan masyarakat di Jakarta,” kata Tjahjo.

Sumber: kompas.com

manajemenrumahsakit.net :: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Penajam Paser Utara hingga kini masih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga medis yang mumpuni.

Sehingga pelayanan medis bisa maksimal, dan bisa menangani sejumlah penyakit yang diderita pasien sesuai dengan jenis penyakit dan tindakan medis.

Demikian diungkapkan Direktur RSUD, Jansje Grace Makisurat kepada www.beritapenajam.com.

manajemenrumahsakit.net :: SURABAYA (BM)

manajemenrumahsakit.net :: BANDUNG

manajemenrumahsakit.net :: MAMUJU, BKM — Pembangunan rumah sakit (RS) tipe B di Kabupaten Mamuju akan dimulai pembangunannya pada Agustus 2015 mendatang. Rencana ini diungkapkan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh saat meninjau lokasi untuk lahan pembangunan RS bertipe B tersebut. Pembangunan RS ini menggunakan anggaran pinjaman dari pemerintah melalui Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dulu bernama PIP.

Gubernur menjelaskan, pihaknya berjuang semaksimal mungkin mewujudkan pembangunan rumah sakit di ibukota Provinsi Sulbar bukan karena mau dikata atau mau diagung-agungkan karena mampu membangun rumah sakit. ”Kami juga tidak ada niat sedikit pun untuk menyaingi rumah sakit lain yang ada di wilayah Sulbar,” katanya.
Pemberian pinjaman dari SMI tidak begitu saja dilakukan. Tapi sebelumnya dilakukan pengkajian yang lebih mendalam. ”Jadi ketika kami mengajukan permohonan pinjaman untuk pembangunan rumah sakit ini ke PIP yang sekarang berubah nama menjadi SMI, terlebih dahulu dilakukan pengkajian secara matang. Dari pengkajian itu, SMI menyatakan kalau Sulbar sangat layak diberikan dana bantuan pinjaman untuk pembangunan rumah sakit tipe B tersebut. Sehingga turunlah persetujuan pinjaman itu,” jelas mantan politisi Senayan tersebut.

Anwar mengatakan, pembangunan rumah sakit tipe B ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat. ”Kami selaku kepala pemerintahan di Sulbar ini sangat mengedepankan kebutuhan pada masyarakat. Bagaimana bisa sistem ekonomi daerah dan masyarakat bisa baik jika pelayanan dan sarana kesehatan masih sangat minim. Makanya, kami mempercepat terealisasinya pembangunan rumah sakit tipe B ini. Kami mau melihat daerah ini maju. Makanya, kami mengedepankan kepentingan rakyat. Dengan adanya pembangunan sarana kesehatan ini setidaknya investor yang akan masuk ke Sulbar pasti akan melihat sarana pendukungnya, yakni sarana kesehatan,” ujarnya.
Pembangunan rumah sakit tipe B di belakang rumah sakit regional yang ada di wilayah Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, akan melayani masyarakat golongan menengah ke bawah dan menengah ke atas secara berimbang. ”Jadi rumah sakit tipe B ini akan melayani 50 persen masyarakat menengah ke bawah dan 50 persen masyarakat menengah ke atas. Jadi kami selaku Pemprov Sulbar tetap mengedepankan kepentingan rakyat Sulbar semata-mata untuk melihat masyarakat Sulbar akan mendapatkan layanan kesehatan yang terjamin dan tidak selalu mendapat rujukan ke luas Sulbar,” paparnya.

Anwar menjelaskan, selama ini masyarakat dari kabupaten lainnya di Provinsi Sulbar yang tidak mampu ditangani pada rumah sakit yang ada di kabupaten, selalu dirujuk ke luar Sulbar. Karena di Sulbar belum ada rumah sakit tipe B dan belum memiliki dukungan sarana serta prasarana baik tenaga dokter ahli serta peralatan pendukungnya.
”Selama ini, jumlah pasien dari berbagai kabupaten di Sulbar yang dirujuk ke luar Sulbar mencapai kisaran 3.000-an orang per tahun. Ironisnya, kebanyakan mereka yang dirujuk itu meninggal ketika sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit yang dirujuk. Itu dikarenakan terlalu jauh jaraknya rumah sakit tempat rujukannya,” terang Anwar. (ala/mir/c)