VIVA –  Korban akibat gempa yang terjadi di Lombok masih terus didata. Di RSUD Mataram, tercatat 72 korban sudah mereka tangani.

Menurut Humas RSUD Mataram, Solikhin, dari 72 orang korban gempa yang mereka rawat, empat orang di antaranya meninggal dunia dan delapan lainnya diperbolehkan pulang. Sisanya masih dalam perawatan di rumah sakit. Kebanyakan korban datang dengan kondisi cedera kepala atau patah tulang.

“Korban yang datang ke RSUD Mataram berasal dari berbagai wilayah. Ada yang dari Lombok Barat, Utara, juga dari Mataram,” ujarnya saat diwawancara tvOne, Senin, 6 Agustus 2018.

Ia menjelaskan, saat ini seluruh pasien dirawat di tenda darurat. Sebab pihak rumah sakit masih menunggu hasil pemetaan Kementerian PUPR untuk memastikan apakah RSUD Mataram masih aman digunakan. “Sejauh ini sepertinya masih aman, hanya ada beberapa ruangan yang bagian atapnya copot,” ujar Solikhin.

Solikhin juga mengatakan, karena kondisi pasien kebanyakan adalah korban gempa, maka pihaknya tak hanya melayani pengobatan fisik, tapi juga melakukan trauma healing. Jadi tenda tempat merawat pasien akan terus didirikan hingga bangunan RSUD Mataram dinyatakan aman dan bisa kembali digunakan. 

“Mereka ini mengalami trauma psikologis, bukan hanya luka fisik. Jadi kami akan lakukan juga trauma healing agar mereka benar-benar bisa pulih,” ujarnya menambahkan. (mus)

Sumber: viva.co.id

Denpasar – Dampak gempa 7 skala Richter (SR) meluas hingga Bali. Sejumlah bangunan di Bali mengalami kerusakan.

“Kerusakan bangunan RSUD Karangasem Bali akibat gempa 7 SR dengan pusat gempa 18 km barat laut Lombok Timur,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam cuitannya, Minggu (5/8/2018).

Sutopo juga menyertakan video yang menunjukkan kondisi bagian dalam rumah sakit itu. Situasi rumah sakit tampak sepi, tetapi kondisinya berantakan. Tampak bagian tembok rontok dan tercecer di lantai.

“Intensitas gempa dirasakan VI MMI di Karangasem. Umumnya bangunan mengalami kerusakan jika diguncang gempa di atas VI MMI,” imbuh Sutopo.

Gempa 7 SR terjadi pada pukul 18.46 WIB. Sejam kemudian atau tepatnya pada 19.49 WIB, gempa susulan terjadi dengan kekuatan 5,6 SR.

Peringatan tsunami sempat diterbitkan BMKG. Ketinggian tsunami diprediksi tidak sampai setengah meter. Namun kini peringatan tsunami sudah dicabut.

Sumber: detik.com

MANGUPURA – Gempa berkekuatan 7 SR yang berpusat di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga terasa di Bali dan membuat masyarakat panik berhamburan keluar.

Beberapa tempat yang merasakan gempa Lombok ini, salah satunya RSUD Mangusada, Kapal, Badung, Bali pada Minggu (5/8/2018) malam.

Pegawai, pasien, dan keluarga yang berkunjung sempat panik dan berhamburan keluar menuju halaman rumah sakit.

Gempa sangat dirasakan di lantai 2, 3, hingga 4 RSUD Mangusada.

Sebanyak 160 pasien yang di rawat inap harus dievakuasi menuju halaman rumah sakit karena kerasnya guncangan yang dirasakan.

Dari 160 pasien tersebut, 62 pasien dievakuasi di halaman depan pintu masuk IGD, 98 pasien lainnya dievakuasi di halaman depan pintu masuk Pavilium dan pintu masuk ICU Mangusada.

Sedangkan ada beberapa pasien masih berada di ruangan rumah sakit karena situasi atau kondisi pasien benar-benar tidak memungkinkan untuk dievakuasi.

Selama berada di luar, mereka menunggu sambil menenangkan diri, beberapa dari mereka terlihat syok akibat gempa tersebut.

Mengingat kondisi pasien benar-benar belum stabil, pihak rumah sakit berkoordinasi dengan Damkar dan BNPB Badung untuk mendirikan tenda darurat bagi pasien.

Sebanyak 20 tenda didirikan untuk menjaga pasien agar tetap hangta meski berada di luar, mengingat cuaca di Badung juga kurang bersahabat.

“Dari segi tempat ini, masyarakat kami layani di tempat yang sifatnya sementara dan darurat ini. Tetapi dari segi layanan tidak sedikitpun yang kami kurangi atau tidak ada masyarakat yang mendapat kekurangan dalam hal layanan,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa kepada Tribun Bali.

Para pasien, pegawai rumah sakit, dan keluarga pasien pun harus menunggu informasi konfirmasi dari BMKG.

Baru sekitar pukul 00.00 Wita, pihak rumah sakit akhirnya memberikan informasi kepada keluarga pasien untuk berkumpul dan berdiskusi, apakah keluarga ingin tetap berada di luar atau kembali menuju ruang rawat inap.

“Kami instruksikan kepada keluarga pasien, apakah mau tetap dirawat di luar atau di dalam. Tapi karena situasi sudah membaik, kami instruksikan pasien kembali ke ruang rawat inap atas persetujuan keluarga pasien, tapi tetap tidak memaksakan pasien jika tetap ingin berada di luar. Kami akan tetap berikan pelayanan di luar,” ujar Direktur RSUD Mangusada, Dr Nyoman Gunarta.

Sebanyak 98 Pasien yang berada di halaman pintu masuk Pavilium dan ICU pun akhirnya memilih untuk kembali menuju ruang rawat inap, yang berada di lantai 1 dan 2.

Sedangkan 62 pasien lainnya yang berada di halaman depan pintu masuk IGD Mangusada tetap bertahan di luar dengan tenda yang sudah disediakan.

“Mereka tidak mau kembali ke ruang rawat inap, mereka tetap menunggu hingga pagi hari. Alasannya ya karena ada yang masih takut dan ada juga yang syok akibat gempa tersebut,” tambahnya, Dr Nyoman Gunarta.

Sumber: tribunnews.com

JENEPONTO — Penyebab penumpukan limbah medis RSUD Lanto dg Pasewang Kabupaten Jeneponto akhirnya terjawab. Jasa pengangkutan yang biasanya berjalan normal, belakangan terkendala karena manajemen RSUD belum juga melunasi kewajiban kepada mitranya.

Pihak ketiga sebagai perusahaan transporter pengangkutan limbah medis menyebutkan, tunggakan manajemen RSUD Lanto Dg Pasewang berkisar ratusan juta untuk biaya pengangkutan selama lima bulan terakhir.

“Manajemen RSUD menyelesaikan kewajibannya  pada Januari. Tunggakan jasa pengangkutan terjadi pada periode Februari hingga Juli 2018,” ujar pihak ketiga jasa transporter limbah medis.

Menghindari penumpukan limbah, pihak ketiga penyedia jasa transporter menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengangkutan secepatnya. Dengan catatan, manajemen RSUD Jeneponto melunasi tunggakan pembiayaan yang menjadi kewajibannya.

“Kalau kami mengangkut limbah yang berserakan sekarang ini, maka tunggakan RSUD akan bertambah menjadi tiga ratusan juta rupiah,” ujar rekanan Kamis (2/8/2018).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jeneponto, Syafruddin Nurdin, mengimbau manajemen RSUD untuk segera menangani penumpukan limbah medis. Ini dimaksudkan untuk menjaga kebersihan kawasan rumah sakit, selain mencegah potensi dampak limbah terhadap masyarakat sekitar.

Sekda sudah memanggil Direktur RSUD untuk penyelesaian penanganan pengangkutan limbah medis tersebut. “Saya meminta agar cepat diselesaikan, Koordinasi ke rekanan sebagai mitra pihak ketiga,” katanya.(*)

Sumber: fajar.co.id

BELOPA – Alat CT Scan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru, Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sudah bertahun-tahun rusak.

Direktur RSUD Batara Guru, Fatriwati Rifai mengatakan, semenjak dirinya masuk menjabat alat CT Scan tersebut memang suda rusak.

“Saya masuk di sini sudah hampir dua tahun, nah saya masuk memang sudah rusak,” katanya kepada tribunluwu.com, Kamis (2/8/2018).

Pihaknya dari tahun lalu sudah menyediakan dana untuk perbaikan alat tersebut namun sama sekali tidak bisa diperbaiki.

Karena untuk pemperbaiki alat CT scan membutuhkan listrik hingga 220 volt, sedang di RS Batara Guru voltase listrik hanya 190.

“Cukup mahal biaya service alat itu, kemarin kita ditawari sampai 400 juta lebih, hampir 500 juta. Kita sudah sediakan dari tahun lalu tapi kalau kita perbaiki sekarang, juga percuma,” tuturnya.

Sehingga, jika ada pasien rumah sakit yang mengalami guncangan kepala yang hebat dan butuh di CT Scan pihak rumah sakit merujuk ke Rs At Medika Palopo.

Sumber: tribunnews.com

UJUNG BULU – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Dg Radja Bulukumba, menjadi rumah sakit kedua di Sulawesi Selatan (Sulsel), setelah RS Andi Makkasau Parepare, yang memiliki Klinik Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

Hal tersebut membuat rumah sakit yang beralamat di Jl Pepaya, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulsel itu, menjadi pusat rujukan CTKI untuk wilayah bagian selatan Sulsel.

Tarif pemeriksaannya pun lebih murah yakni Rp 225 ribu, dibandingkan dengan RS Andi Makkasau sebesar Rp 350 ribu.

Peresmian Klinik CTKI ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh AM Sukri Sappewali yang didampingi oleh Ketua DPRD Andi Hamzah Pangki, Direktur RSUD dr Abdurrajab, dan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Sulsel, Agus Bustami.

Acara tersebut berlangsung di ruagan serbaguna, lantai 3 RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba, Kamis (2/8/2018).

Plt Direktur RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba, dr Abdurrajab, mengaku bersyukur atas peresmian klinik tersebut.

Ia menceritakan, Klinik CTKI diusulkan setelah rumah sakit mendapatkan akreditasi paripurna atau bintang lima dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Dan ternyata, terobosan baru tersebut mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan.

“Selain itu, rumah sakit ini juga menjadi pusat rujukan pengobatan penyakit TBC di Sulsel,” tambahnya.

Bukan hanya itu, mantan Kepala Puskesmas Caile ini juga membeberkan, bahwa RSUD Sulthan Daeng Radja juga sudah menjadi rumah sakit rujukan untuk hemodialisa atau cuci darah.

“Saat diresmikan tahun lalu, alat hemodialisa baru 4 unit, saat ini kami sudah tambah menjadi 8 unit, dan akan kita cukupkan sampai 10 unit,” jelasnya.

Di acara persesmian itu, Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, meminta para jajaran rumah sakit untuk meningkatkan kinerja agar mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Sukri menegaskan, predikat paripurna dengan status tipe B, tak memiliki arti jika tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan.

“Tidak ada artinya status tipe B dan akreditasi paripurna jika pelayanannya kurang memuaskan dan tidak mendapat kepercayaan publik,” jelas Sukri.

Purnawirawan TNI berpangkat Kolonel itu menganalogikan rumah sakit ibarat sebuah hotel.

Dikatakan, bintang lima adalah predikat terbaik. Sehingga dengan predikat yang disematkan, ia tak ingin mendengar lagi ada keluhan dari pasien atas pelayanan rumah sakit.

Sumber: tribunnews.com

KOTA – RSUD dr. R. Soetrasno terus mengampanyekan donor darah untuk anak pengidap Talasemia. Salah satunya dalam event Rembang Expo 2018 akhir pekan lalu. Talkshow digelar untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang Talasemia.

Kalau saja anak-anak Talasemia tak pakai seragam, orang tidak akan mengerti jika mereka mengidap penyakit tersebut. Sekitar 10 anak Talasemia membaur bersama puluhan siswa TK.

Mereka tampil di depan tamu undangan pada hari kedua Rembang Expo 2018. Menyanyikan lagu D’Masiv berjudul Jangan Menyerah. Ceria dan semangatnya sama seperti anak normal.

Dokter anak RSUD dr. R. Soetrasno Mayasari Dewi mengungkapkan, secara fisik tak ada perbedaan antara anak pengidap Talasemia dengan anak normal. Namun, pengidap Talasemia harus transfusi darah setiap bulan.

Sekali transfusi, pengidap Talasemia bisa menghabiskan antara dua sampai tiga kantong darah. Di RSUD dr. R. Soetrasno, semua pelayanan terhadap anak Talasemia ditanggung oleh BPJS.

”Obat-obatan untuk anak Talasemia harganya sekitar Rp 7 juta ditanggung BPJS semua. Termasuk transfusi darah per kantong sekitar Rp 300 ribu,” jelasnya.

Hingga saat ini ada 15 anak di Kabupaten Rembang yang mengidap Talasemia. Penyakit tersebut bisa dideteksi sejak dini. Misalnya, dengan cara screening darah dan menghindari perkawinan sesama pengidap Talasemia. Masyarakat juga tak perlu khawatir karena penyakit tersebut tak menular.

Dari pagi hingga malam, RSUD menggelar kegiatan yang membahas khusus Talasemia dan bahaya narkoba. Pagi hingga siang, ada talkshow tentang Talasemia. Topiknya One Day with Children Love for Thalasemia.

Selain diisi oleh dr. Mayasari Dewi, salah satu orang tua yang anaknya mengidap Talasemia juga ikut bercerita. Dua anak Masudah mengidap Talasemia. Warga Desa Karangharjo, Kragan ini bersyukur kedua anaknya bisa mendapatkan perwatan di RSUD dr. R. Soetrasno.

”Pelayanan di RSUD bagus dan cepat. Antreannya tidak lama. Karena sekarang sudah dibagi sesuai poli. Lingkungannya juga bersih dan sehat,” ungkapnya.

Malam harinya, RSUD mengundang siswa dari delapan sekolah di Rembang. Tiga SMP dan lima SMA se-derajat. Setiap sekolah mengirimkan lima siswa dan satu guru pendamping. Mereka mendapat kesempatan mengikuti talkshow tentang bahaya narkoba.

Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Agus Setiyohadi mengungkapkan, pihaknya bersama tim dokter terus mendampingi anak-anak Talasemia. Pelayanan terbaik juga diberikan kepada mereka dan semua pasien.

”Kita sosialisasikan ke masyarakat agar peduli kepada anak Talasemia. Kita kampanyekan donor darah untuk mereka. Dharmawanita RSUD bersama PMI juga menggelar donor darah,” ungkapnya.

Sumber: jawapos.com

TOMOHON – 1 Agustus 2018 RSUD Pratama Anugerah Kota Tomohon mulai beroperasi.

Pantauan wartawan Tribunmanado.co.id, Rabu (1/8/2018), terlihat beberapa tenaga medis, perawat maupun dokter sudah bersiaga untuk melayani masyarakat.

Belum lama ini, Wali Kota Tomohon,  Jimmy Eman Dan Wakil Wali Kota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan, memantau lokasi Rumah sakit milik pemerintah ini.

“Apresiasi kepada dokter dan perawat yang sudah siap untuk melayani pasien, selamat bekerja,” Kata Eman.

Sementara itu, Direktur RSUD Pratama Anugerah, dr Jerry Bororing mengatakan, pihaknya siap melayani masyarakat Kota Tomohon, sebelum memulai pelayanan, para tenaga medis ini melaksanakan ibadah doa bersama.

“Siap melayani pasien BPJS dan pasien umum,” kata Bororing.

Sumber: tribunnews.com

SENGETI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Sengeti Kabupaten Muarojambi, menolak Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pihak Pemerintah Pusat. Hal ini disampaikan oleh Direktur RSUD Ahmad Ripin, Dr Ilham.

Adapun bantuan DAK tersebut adalah untuk pembangunan serta pembelian alat untuk Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS). Ilham beralasan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Muarojambi untuk menolak hal tersebut karena UTDRS sebenarnya dibutuhkan untuk Rumah Sakit Type A dan B.

“Sesuai standarnya bahwa UTDRS itu untuk rumah sakit type A dan B, sedangkan rumah sakit kita masih type C, kalau kita laksanakan itu lucu, yang susahnya kita nanti,” jelasnya kepada tribunjambi.com

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa susah dalam hal ini adalah bahwa pihaknya harus menyesuaikan standar Rumah Sakit dengan adanya UTDRS.

Selain itu, Ia menambahkan bahwa pihaknya menimbang penolakan tersebut karena secara aturan PMI, UTDRS itu untuk rumah sakit yang membutuhkan darah diatas 1.500 kantong darah pertahunnya.

Sedangkan Rumah Sakit Ahmad Ripin secara real, dikatakannya hanya membutuhkan darah sekitar 100 kantong darah pertahun.

“SDM juga tidak ada. UPTDRS itu bukan tenaga labor biasa, itu harus lulusan sarjana UPTDRS. Itu harus diangkat dulu, baru canangkan UPTDRS,” terangnya.

Selain itu, Ia mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang didapatnya, jika ada aktivitas pengelolaan kantong darah, maka pihak Rumah Sakit berkoordinasi dengan pihak PMI.

“Sudah kita koordinasikan dan PMI kurang setuju kalau dengan situasi rumah sakit ini type C di buat UTDRS, mubazir itu. Saya kira pertimbangannya mubazir itu,” terangnya.

Berdasarkan Informasi yang disampaikan oleh Ilham, adapun besaran dana yang akan digelontorkan untuk pembangunan UPTDRS di Rumah Sakit Ahmad Ripin tersebut sebanyak Rp 3 Miliar.

Selain itu, Ia menambahkan bahwa selama ini, Rumah Sakit Ahmad Ripin dalam hal pemenuhan kantong darah berkoordinasi dengan pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jambi.

“Mana yang perlu diganti dengan pengantian kantong darah, mana yang harus itu kita sampaikan ke PMI,” sebutnya.

Sumber: tribunnews.com