Surabaya –  Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta jajarannya melakukan rapat koordinasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewandhi dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).

Ada dua pelayanan yang akan digarap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yakni Radioterapi di RSUD dr Soewandhi dan Kedokteran Nuklir di RSUD BDH.

Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sedap Malam Surabaya tersebut, dihadiri pula para akademisi dari berbagai universitas dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Senin, (16/09). Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma meminta dukungan penuh kepada pihak-pihak terkait untuk mewujudkan dua pelayanan itu.

BANGKA — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Pangkalpinang ikutserta meramaikan HUT PGK 262 th. Mereka memberikan layanan gratis, dan konsultasi gratis.

Adapun layanan diberikan meliputi cek gula darah gratis, dan tensi. Serta konsultasi gratis dengan dokter umum, dan ahli gizi.

Saat memasuki stand, pengunjung akan disambut oleh pelaksana stand akan diajarkan 6 cara mencuci tangan yang baik. Serta pengunjung dapat melihat informasi mengenai ruang RSUD, alur pendaftraan pasien IGD, alur rawat jalan pasien BPJS, dan umum.

JAYAPURA–Manajemen Rumah Sakit Daerah Jayapura, Provinsi Papua perketat pengunjung, petugas dan pengamanan pasien di rumah sakit tersebut.

“Saat ini kami melakukan satu persatu perketat keamanan, baik dari para petugas kami maupun keamanan dari para pengunjung, terutama pengamanan pasien dan keluarga pasien dilingkungan rumah sakit tersebut,” kata Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Jayapura, Financia E. Watungadha di Jayapura, Selasa.

JEPARA – Piutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kartini Jepara ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai Rp 27,7 miliar lebih.

Akhirnya, untuk kebutuhan pelayanan sehari-hari manajemen harus hutang ke bank.

“Meski ada tunggakan BPJS ke kami, pelayanan tetap jalan.

Kami harus hutang ke bank,” kujar wakil Direktur RSUD Kartini Jepara, Muh Ali, kepada Tribun Jateng, Senin (16/9/2019).

umah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar Sumenep, Madura, Jawa Timur, menerapkan Zona Intgritas. Hal itu dilakukan untuk menciptakan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Sedangkan dalam penerapan zona integritas tersebut, tekad yang di implementasikan pihak RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep adalah Pelayanan Pembayaran Satu Tahap Satu Pintu (P2STSP). Sedangkan kebijakan pelayanan tersebut merupakan kebijakan yang dihasilkan dari pembahasan dan kajian untuk memperbaiki pelayanan untuk masyarakat, dalam hal ini pembayaran non tunai.

Dengan mengembangkan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kebayoran Baru meluncurkan aplikasi Sistem Ketuk Pintu Layani dengan Hati Rasa Baru atau SeKepal Hati Rasa Baru.

Aplikasi tersebut diungkapkan Direktur RSUD Kebayoran Baru, Dr Friana Asmely memiliki kemampuan untuk mendeteksi dini penyakit kardiovaskular atau jantung, darah tinggi serta ibu hamil resiko tinggi.

Selain itu, integrasi data yang online memudahkan pengecekan status pasien rawat inap, mulai dari perawatan hingga kepulangan serta rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Rumah sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah merupakan instansi pemerintah yang mengelola kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan. Sehingga pengelolaan aset tetapnya merupakan bagian dari pengelolaan aset tetap daerah. Pencatatan akuntansi aset tetap BLU/BLUD tidak diatur tersendiri dalam PSAP No 13, sehingga PSAP yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan aset tetap BLU/BLUD adalah PSAP No 7 tentang akuntansi aset tetap.

Dunia kesehatan di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah sakit yang ada saat ini di Indonesia terus bertambah. Penambahan rumah sakit tidak hanya di kota – kota besar, tetapi juga sampai ke pelosok wilayah Indonesia

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, maka yang dikatakan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta.

BEKASI — Pemerintah berencana menaikkan iuran premi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) per 1 Januari 2020. Atas dasar itulah warga Kota Bekasi mulai berbondong-bondong mendaftar Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

KS-NIK merupakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) milik Pemerintah Kota Bekasi. Melalui program tersebut, seluruh warga Kota Bekasi bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara cuma-cuma, tanpa pembayaran premi setiap bulannya.

Petugas Pelayanan Kartu Sehat Pendopo Kota Bekasi, Alfi Febriantara membenarkan pihaknya menerima lonjakan pendaftar KS-NIK. Berdasarkan penuturan warga yang disampaikan kepada Alfi, mayoritas warga tertarik untuk mendaftar KS-NIK dengan alasan naiknya premi BPJS, Ahad (15/9)