SOREANG- BPJS Kesehatan menawarkan program SCF (Supply Chain Financing) agar likuiditas rumah sakit di kota/kabupaten tidak terganggu.

Sejauh ini, sudah ada 72 rumah sakit di Jawa Barat yang menerapkan pola tersebut.

Pts Deputi Direksi wilayah Jawa Barat Mangisi Raja Simarmata menuturkan pihaknya tidak mengetahui jumlah tunggakan BPJS Kesehatan kepada RSUD Kabupaten Bandung.

Masyarakat dapat mengakses langsung jumlah tunggakan yang sudah dibayarkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit melalui website secara terbuka.

TEMANGGUNG – ‎Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djojonegoro Temanggung terancam tak bisa membayarkan gaji para pegawai serta mengalami kesulitan biaya operasional.

Hal ini lantaran piutang belum terbayarkan rumah sakit plat merah tersebut masih cukup tinggi.

Terutama piutang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

SLAWI – RSUD dr Soeselo Slawi, Kabupaten Tegal diakreditasi ulang.

Pasalnya, masa berlaku akreditasi lama yang disandang Rumah sakit milik Pemkab Tegal itu sudah habis.

Seperti diketahui, dalam amanat undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, akreditasi rumah sakit secara berkala yang masanya paling pendek dilakukan tiga tahun sekali.

Maka dari itu, bertempat di Auditorium RSUD dr Soeselo Slawi, Bupati Tegal Umi Azizah menyambut rombongan tim survei ulang akreditasi pada Selasa (10/9/2019) pagi ini.

KEFAMENANU–Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt membatasi para dokter yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu untuk bekerja di rumah sakit lain di daerah setempat.

Menurutnya, harus ada kesepakatan bersama atau MoU antara RSUD Kefamenanu dengan rumah sakit yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum dokter yang bersangkutan bekerja di rumah sakit lain.

Hal itu, kata Raymundus supaya para dokter yang bersangkutan lebih memperioritaskan pelayanan di RSUD Kefa ketimbang di rumah sakit lain, sehingga pelayanan di rumah sakit umum tidak terkesan kosong.

MARTAPURA – Meski berstatus rumah sakit type B, namun RSUD Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar masih kekurangan sejumlah dokter spesialis.

Saat ini baru ada 40 orang saja dokter spesialis di rumah sakit ini. Untuk mengatasinya terpaksa melakukan rujukan ke Rumah sakit Ulin di Banjarmasin.

Kepala Dinas Kesehatan Banjar Ikhwansyah ketika dikonfirmasi mengatakan Kabupaten Banjar kekurangan dokter spesialis patologi klinik dan radiologi.

“Kita masih kekurangan dokter Spesialis patologi klinik dan radiologi, hanya satu orang di RS saja. Semoga kedepan ada tambahan kekurangan dokter spesialis tersebut,” kata Ikhwansyah.

BEKASI — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi menggelar pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan bahwa selain fokus membangun infrastruktur, kesehatan juga menjadi salah satu fokus  pembangunan kedepannya terhadap pelayanan yang di berikan, termasuk RSUD  yang melakukan peningkatan perubahan yang cukup signifikan.

“Saya harap RSUD tetap mempertahankan ini semua menjadi lebih baik lagi, terkait zona integritas juga, jadi bukan hanya RSUD saja yang membuat zona integritas ini,” kata Eka dalam keterangan resmi, Selasa (10/9/2019).

Maros – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang Maros, Sulawesi Selatan menyebut, utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai Rp 6 miliar yang sudah jatuh tempo untuk bulan Februari hingga Maret 2019.

“Saat ini hutang BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp 6 miliar. Jumlah tersebut mulai dari bulan Februari hingga Maret 2019 yang sudah diajukan. Yang sudah dibayarkan ke pihak kami hanya bulan Januari lalu,” kata Kepala Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang Maros, Ratna Edy, Selasa (10/9/2019).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) gelar survei simulasi akreditasi, di tower A, RSUD Kotamobagu, Sulawesi Utara, Senin (09/09/2019).

Mereka melibatkan tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang diketuai oleh dr Zainal Abidin dan tiga orang anggota lainnya.

Survei dilakukan menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi I.

Survei tersebut akan dilakukan hingga 12 September 2019.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi gelar pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bertempat di auditorium RSUD Kabupaten Bekasi, Senin (9/9/2019).

Pencanangan zona integritas yang dilakukan pertama kali di RSUD Kabupaten Bekasi ini diharapkan dapat menjadi langkah utama untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Tujuan lain adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).