Trenggalek – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengklarifikasi pergantian jabatan Direktur RSUD dr Soedomo, Trenggalek yang mendadak sengaja dilakukan percepatan karena pejabat yang lama mengundurkan diri.

“Direktur yang lama merasa kurang bisa mempertanggungjawabkan akreditasi, makanya beliau mengajukan pengunduran diri. Jadi bukan karena kesalahan atau evaluasi namun lebih kepada hal tersebut,” kata Nur Arifin di Trenggalek, Jawa Timur, Selasa.

Nur Arifin sengaja mengklarifikasi kebijakan mutasi struktural yang dilakukannya di lingkup manajemen RSUD dr Soedomo hingga tingkat pucuk pimpinan meski baru dijabat dua bulan oleh dokter spesialis paru dr. Joko Susilo, Sp.P.

BANJARBARU – Fasilitas incinerator di RSUD Idaman Banjarbaru dikeluhkan. Pasalnya, tak jarang asap dari cerobong alat pembakar limbah medis masuk ke ruang perawatan pasien di lantai III rumah sakit setempat.

Kondisi tersebut terjadi karena tinggi cerobong asap incinerator sama dengan tinggi gedung RSUD Banjarbaru.

 Warga Sungai Besar, Jauhari mengaku, terkejut ketika menengok seorang teman yang tengah di rawat di lantai III RSUD setempat.

PATI—Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo di Pati sedang menjalani proses akreditas baru pada 28 Oktober—1 November 2019. Harapannya, fasilitas kesehatan itu mencapat bintang lima.

Dikutip dari siaran resmi Pemkab Pati, Suworo Nurcahyono, Direktur RSUD RAA Soewondo, mengatakan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) ini merupakan kali kedua. Akreditasi yang pertama dilakukan pada 2016 dan berakhir pada 14 November 2019.

Reportase 

Webinar Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Kesehatan di Indonesia, Thailand, dan Afrika Selatan

24 Oktober 2019

Dok. PKMK – (kiri) Piya Hanvoravongchai (Program Director, The Equity Initiative) dan (kanan) Prof. Laksono Trisnantoro (PKMK UGM) pada webinar terkait kesetaraan kesehatan pada Kamis (24/10/2019) di UGM.

Kesetaraan kesehatan melibatkan upaya bersama dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan bagi semua orang dan mengurangi ketidakadilan kesehatan. Kesetaraan kesehatan harus dicapai oleh setiap negara.  Meskipun demikian, setiap negara masih menghadapi berbagai tantangan terkait akses pelayanan kesehatan dan proteksi finansial.  Webinar kali ini membahas tantangan mewujudkan kesetaraan kesehatan di Thailand, Afrika Selatan, dan Indonesia. 

Materi

Kesetaraan kesehatan di Thailand menunjukkan bahwa Thailand memulai proteksi jaminan sosial pada 1970 untuk rakyat miskin, pegawai pemerintah, dan sektor formal dengan tantangan adverse selection pembiayaan,  cakupan yang rendah dari sektor informal.  Hal tersebut bukan hanya menjadi tantangan teknis, melainkan juga sangat politis.  Pada 2002, Thailand menerapkan universal health coverage (UHC) yang terkenal dengan program asuransi kesehatan “30 Baht” dengan cakupan 92.4% dari total penduduk.  Akhirnya pada 2008, cakupan UHC di negara tersebut mencapai 99%.  Pencapaian tersebut tetap menghadapi tantangan seperti kesetaraan untuk akses pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, dan proteksi terhadap resiko finansial.  Tantangan lain yang dihadapi Thailand adalah non communicable diseases, rendahnya utilisasi fasilitas kesehatan bagi penduduk lanjut usia terutama menurunnya jumlah lansia yang hidup bersama anak dan dukungan untuk biaya non medis, terutama untuk lansia miskin di daerah pedesaan.  Hal tersebut belum termasuk tantangan asuransi kesehatan untuk migran. 

Materi

Di sisi lain, berbicara mengenai Afrika Selatan, banyak pencapaian penting dalam status kesehatan sejak demokrasi 1994 namun dirusak oleh ketidaksetaraan dan tingkat kemiskinan tinggi untuk negara berpenghasilan menengah.  Penduduk kulit hitam tetap menghadapi kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan serta ketidaksetaraan gender karena sejarah kolonial dan apartheid. Pada 2012 dengan dikeluarkannya Rencana Pengembangan Nasional, Afrika Selatan memiliki peta jalan untuk memberantas kemiskinan absolut, mengurangi tingkat pengangguran, dan secara signifikan mengurangi ketidaksetaraan.  Rencana pengembangan nasional tersebut menargetkan bahwa pada 2030 Afrika Selatan dapat mencapai tingkat harapan hidup 70 tahun, menghasilkan generasi di bawah 20 tahun yang bebas HIV, mengurangi beban penyakit (NCD, HIV/TB, kekerasan, kesehatan ibu dan anak), mencapai UHC, dan secara signifikan mengurangi social determinant penyakit dan faktor lingkungan yang merugikan.  Namun saat ini, Afrika Selatan masih menghadapi tantangan pencapaian indikator kesehatan yang tidak merata antar provinsi, pendapatan rumah tangga, pendidikan, perlakuan rasis, pengangguran dan kemiskinan, minimnya faktor kepemimpinan pemerintah pada sistem kesehatan, maupun perencanaan kesehatan yang terfragmentasi.

Demikian pula kondisi di Indonesia yang ditunjukkan dengan portabilitas layanan rujukan dengan kasus jantung masih menunjukkan bahwa penduduk di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur lebih banyak mencari fasilitas layanan jantung di kota – kota besar di Jawa.  Meskipun jaminan kesehatan nasional sudah diterapkan sejak 2014, utilisasinya belum dapat dinikmati oleh semua penduduk Indonesia. Kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya semakin lebar terutama untuk cakupan dan pembiayaan.  Indonesia masih menghadapi ketimpangan distribusi rumah sakit dan tenaga spesialis ditambah dengan tantangan lain seperti kondisi geografis. 

Kesetaraan kesehatan masih menjadi masalah di Thailand, Afrika Selatan, bahkan Indonesia.  Tantangan mengurangi ketidaksetaraan masih memerlukan berbagai upaya, diantaranya perlu aksi seperti meningkatkan pemahaman terhadap kesetaraan kesehatan, memperkuat bukti, mengintegrasikan berbagai pandangan mengenai kesetaraan kesehatan, mengubah narasi publik, mobilisasi untuk perubahan sistemik, dan membangun kemitraan dan kepemimpinan. 

Reporter: Elisabeth L (PKMK UGM) 

http://manajemenrumahsakit.net/2019/10/health-equity-and-challenges-in-indonesia-thailand-and-south-africa/

SINGAPARNA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk 1.747.318 jiwa yang tersebar di 39 Kecamatan. Jika melihat dari jumlah penduduk itu, Pemkab Tasikmalaya masih kekurangan Rumah sakit. Hal ini mengacu pada aturan WHO dimana idealnya jumlah bed di Kabupaten Tasikmalaya 1:1000. Artinya untuk 1 bed digunakan untuk 1000 orang.

“Kalau jumlah penduduk kita saat ini 1,7 juta, berarti masih kekurangan 1700 bad. Itu jika mengacu pada ketentuan WHO, “ kata Kabid Kemedikan RS Singaparna Medika Citrautama dr.Iman Firmansyah melalui sambungan telepon, Sabtu (26/10/2019).

TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin memutasi enam pejabat di RSUD dr Soedomo Trenggalek, Senin (28/10/2019).

Mutasi ini berbarengan dengan mutasi beberapa pejabat lain di lingkungan pemkab.

Posisi Direktur RSUD kini diduduki oleh dr Sunarto. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Menunjang Medis di instansi yang sama.

PAREPARE – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare berkomitmen dengan mottonya ‘keselamatan pasien yang utama’.

Hal itu diungkapkan Hj. Mukkarramah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi RS Andi Makkasau.

“Kami sangat berkomitmen penanganan maksimal dan mengutamakan keselamatan pasien,” ucap dia. Senin (28/10/2019).

AMUNTAI, Sebanyak 15 stand hadir dalam gelaran pameran Pokja Akreditasi yang diselenggarakan RSUD Pambalah Batung Amuntai, Senin (28/10). Kegiatan pameran atau “Pit Stop” akreditasi rumah sakit ini digelar selama tiga hari, diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-36 RSUD Pambalah Batung Amuntai.

Plt Dirut RSUD Pambalah Batung Amuntai dr M Yandi Friyandi mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memverifikasi ulang akreditasi tahap kedua sebelum awal tahun 2020.

Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang bisa menggambarkan suatu kondisi dan kinerja organsasi dilihat dalam kacamata nilai moneter. Untuk itulah akuntansi diperlukan dalam setiap organisasi baik besar maupun kecil sekalipun. Dalam dunia kesehatan, akuntansi rumah sakit dikenal relatif rumit diimplementasikan, hal ini dikarenakan organisasi rumah sakit secara fisik relatif besar, melibatkan banyak orang dan memiliki berbagai unit dengan bermacam – macam kegiatannya. Sehingga untuk menyusun laporan keuangan seorang akuntan harus dapat mengumpulkan berbagai macam data yang ada di berbagai unit dengan berbagai macam orang di dalamnya.