Senin (2/3) pagi, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia baru saja menemukan 2 kasus positif Covid-19 yang saat ini telah dirawat di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Kedua WNI yang terjangkit infeksi Covid-19 ini merupakan seorang wanita berusia 64 tahun dan anaknya seorang wanita berusia 31 tahun, dimana pasien berusia 31 tahun tersebut merupakan orang yang memilki kontak dengan WNA Jepang yang belum lama dinyatakan positif infeksi Covid-19.

Banjir hampir setiap tahun terjadi di berbagai lokasi di Indonesia. Warga yang dilanda banjir harus menghadapi konsekuensi oleh banjir tersebut. Suatu bencana alam, apakah itu banjir, puting beliung, longsor, tsunami, apapun itu, dapat saja menimpa semua penjuru tanpa diskriminasi. Tetapi, apakah semua individu di daerah tersebut akan menghadapi konsekuensi yang sama?   

Bima – Inspektorat Kabupaten Bima masih melalukan audit dugaan penyalahgunaan dana operasional RSUD Sondosia Kabupaten Bima tahun 2019 yang saat ini diselidiki Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima.

“Masih kita audit, belum selesai,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Bima, H. Abdul Wahab Usman SH kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Terkait persoalan tersebut, Wahab menegaskan belum bisa membeberkan hasil sementara audit. Ia meminta semua pihak agar menunggu hasil audit oleh tim Inspektorat yang masih bekerja saat ini.

BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih prestasi di level nasional. Penghargaan kali ini dari Majelis  Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) dan diberikan kepada Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman. Sebagai Kepala Daerah Pelopor Sertifikasi Syariah di RSUD Meuraxa.

Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof Dr KH Ma’ruf Amin  pada acara International Islamic Healthcare, Conference and  Expo (IHEX) ke-3 Tahun 2020, di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (29/2). Usai menyerahkan penghargaan, Wapres memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang  berhasil berinovasi mendoronghadirnya pelayanan berbasis  syariah di rumah sakit-rumah sakit di daerah yang dipimpinnya. Dikatakan, saat ini muncul trend dikalangan masyarakat muslim,  kebutuhan yang paripurna, yang  kaffah. Layanan ini tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja, tapi juga saat membutuhkan layanan medis. Ada kebutuhan bimbingan spiritual saat sedang di  rumah sakit, bahkan saat dipenghujung ajalnya.

Bandung – Dinas Kesehatan Jawa Barat masih mencari tahu kepastian satu pasien yang didiagnosa virus corona (Covid-19) dan dirawat di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat (Jabar) Berli Hamdani mengatakan, sejauh ini pihaknya masih belum mendapat konfirmasi atau informasi apapun terkait dengan beradanya pemberitaan pasien virus corona di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor.

TULUNGAGUNG – Guna mengatasi antrean pasien yang panjang, serta memangkas waktu tunggu, RSUD dr Iskak Tulungagung optimalkan sistem pendaftaran berobat pasien secara online.

Bahkan, secara bertahap pihak RSUD akan mengalihkan semua pendaftaran manual menuju sistem daring.

Pihak rumah sakit berplat merah itu, tengah mengembangkan aplikasi berbasis android yang bernama Si Poetri (sistem pendaftaran tanpa antri).

MAUMERE – Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) memperpanjang masa KLB demam berdarah dengue (DBD) sejak (22/2/2020).

Kabupaten Sikka telah tiga kali memperpanjang masa KLB DBD. Langkah itu diambil karena jumlah penderita DBD yang terus meningkat pada Februari 2020.

Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Sikka Petrus Herlemus mengatakan, pihaknya kewalahan menangani penderita DBD di kabupaten itu.

SIDOARJO-Setelah menanti empat tahun, melalui rapat paripurna pada 19 Februari lalu, DPRD Sidoarjo menolak skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan RSUD barat di Desa Tambak Kemerakan Kecamatan Krian. Diputuskan pembangunan fasilitas kesehatan itu menggunakan APBD 2020. Senilai Rp 120 miliar.

Reportase Webinar

Bagaimana Faktor Sosial Ekonomi dan Ketidaksetaraan Mempengaruhi Stunting di Indonesia

Rabu, 27 Februari 2020

Materi

Webinar kali ini diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Dr. Kadek Tresna Adhi, dosen dari Universitas Udayana, Bali. Kadek memaparkan hasil penelitian di Kabupaten Gianyar yang menjadi lokus stunting dan mengaitkan dengan stunting di Bali secara keseluruhan. Secara garis besar, Bali sebagai daerah yang padat dengan pariwisata telah menghasilkan kondisi ekonomi yang memadai untuk warga lokal secara umum. Dengan adanya akses pada nutrisi dan pelayanan kesehatan yang relatif mudah diperoleh, faktor yang mempengaruhi stunting di Bali berpusat pada perilaku masyarakat dan pemerintah daerah. Perilaku masyarakat yang menjadi faktor risiko terhadap stunting yang disoroti pada diskusi kali ini antara lain kebiasaan merokok seorang ayah di dekat anaknya, pemilihan makanan yang kurang mengandung tinggi vitamin A dan frekuensi kunjungan ke pelayanan kesehatan yang kurang optimal untuk pengukuran antropometri anak sebagai pemantauan pertumbuhan. Namun ada hal menarik bahwa keterlibatan ayah lebih besar dalam mengantar anak ke posyandu, sedangkan ibu lebih disibukkan oleh persiapan kegiatan upacara adat.  Dari sisi pemerintah daerah, terlihat bagaimana stunting dianggap permasalahan yang hanya berpusat pada lingkup kesehatan. Tanggung jawab mengenai stunting diserahkan sepenuhnya kepada dinas kesehatan, dan kerja sama antar sektor masih belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Materi

Diskusi dilanjutkan oleh Blandina Rosalina Bait, Senior Equity Initiative Fellow & Nutrition Officer Unicef Indonesia. Blandina menjelajah isu bukan hanya seputar stunting, melainkan juga mendiskusikan isu gizi buruk (wasting) di Indonesia, didukung oleh data dan informasi yang diperoleh di NTT. Di Indonesia, dilaporkan angka stunting pada anak melebihi 30%, yang diklasifikasikan oleh WHO sebagai angka stunting yang sangat tinggi. Tidak jauh berbeda dengan angka gizi buruk nasional, yaitu 12%, jauh melebihi target WHO sebesar <5%. Jika dilihat berdasarkan angka, terdapat sekitar 2.1 juta kasus gizi buruk dan ditemukan hanya 20.000 dari populasi tersebut yang ditangani dengan baik.  Kondisi dimana angka perawatan relatif sangat rendah dibandingkan prevalensi kasus gizi buruk, dikaitkan dengan beberapa sebab antara lain buruknya skrining penyakit, fasilitas kesehatan yang tidak mampu menampung seluruh populasi yang sakit dan juga keadaan dimana pasien anak tidak di rawat inap  karena orang tua memilih bekerja untuk mencari nafkah daripada menemani anak di rumah sakit.

Dalam diskusi ini dibahas pula terkait penyebab dan masalah gizi di NTT. Dari sisi individu, faktor yang menyebabkan gizi buruk dapat diakibatkan dari asupan makanan yang tidak cukup, dimana 80% anak usia 6 – 23 bulan hanya diberikan makanan bubur saja. Selain itu, ada kecenderungan untuk anak balita mengalami diare karena akses air bersih dan sanitasi buruk, ditambah lagi imunisasi dasar yang kurang lengkap sehingga menurunkan kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko infeksi. Dari sisi rumah tangga, ditemukan kemampuan daya beli rendah, dimana keluarga tidak mampu membeli makanan yang bergizi. Kurangnya pengasuhan oleh seorang ibu yang meninggalkan anaknya untuk bekerja juga didapati sebagai faktor penyebab masalah gizi di NTT.

Untuk memperbaiki kondisi gizi buruk, WHO dan Unicef mengusulkan perawatan yang berbasis rawat jalan. Rekomendasi tersebut mempunyai empat komponen, antara lain mobilisasi masyarakat, penemuan penyakit dini sebelum terjadinya komplikasi, perawatan sesuai kebutuhan dan integrasi dengan layanan lain. Pendekatan tersebut sudah terbukti di berbagai negara dapat memperluas cakupan penanganan dan menurunkan mortalitas dikarenakan gizi buruk.

Gizi buruk erat kaitannya dengan stunting. Dimana gizi buruk menaikkan kemungkinan terjadi stunting dan hal tersebut dibuktikan bahwa pasien stunting sering mempunyai riwayat gizi buruk sebelumnya. DItambah lagi sosial determinan gizi buruk dan stunting yang tidak jauh berbeda. Penanganan gizi buruk dapat juga mengatasi stunting secara langsung maupun tidak langsung.

Materi

Narasumber berikutnya, Sarah Lery Mboeik, ketua kelompok pokja stunting provinsi NTT, membahas permasalahan stunting yang terjadi di NTT. Isu yang didiskusikan oleh Lery yang tidak dibahas oleh pembicara sebelumnya, adalah mengenai kesetaraan gender. Mboeik menyoroti bagaimana kurangnya prioritas yang diberikan pada kaum perempuan di NTT dapat berakibat pada stunting pada anak. Faktor resiko yang berawal dari ketidaksetaraan kaum perempuan dapat terjadi sebelum, saat, dan sesudah kehamilan. Di NTT, masih banyak kecenderungan ibu hamil dengan usia muda, dikarenakan angka perkawinan usia dini masih tinggi yang diperburuk oleh penggunaan KB yang sering dibebankan kepada kaum perempuan saja. Kehamilan pada usia muda akan meningkatkan resiko anemia, komplikasi persalinan, dan kelainan lain pada seorang ibu yang berakibat buruk pada bayi dilahirkan. Selain itu, dalam kehamilan pun jam kerja disamakan dengan orang lain dan asupan gizi tidak diperhatikan di dalah rumah tangga. Melahirkan sering dilakukan di rumah sehingga meningkatkan resiko perdarahan. Setelah melahirkan, kaum perempuan perlu untuk bekerja kembali karena kebutuhan ekonomi dan sering migrasi ke tempat yang jauh sehingga menyebabkan pengasuhan anak dititipkan ke anggota keluarga lainnya. Semua faktor tersebut berkontribusi dalam kausa stunting pada anak.  Hal menarik yang dikemukakan antara lain kekerasan budaya ikut mempengaruhi ketidakberdayaan perempuan, selain itu perempuan akan mengurangi komposisi makan untuk mendukung kondisi keuangan keluarga.

Akhir kata, Digna Niken Purwaningrum, peneliti PKMK FK – KMK, menambahkan bahwa banyak penelitian yang mengaitkan status sosial ekonomi dengan stunting. Seperti yang disebutkan oleh pembicara sebelumnya mengenai NTT, status sosio ekonomi yang rendah telah dibuktikan akan mempengaruhi asupan nutrisi gizi yang dapat seterusnya meningkatkan kecenderungan anak stunting. Akses pada perlindungan sosial, terutama kesejahteraan pada kelompok rentan seperti wanita dan anak, perlu diprioritaskan. Untuk mengatasi stunting perlu kerja sama dari multi sektor mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, sampai dengan evaluasi. Aksi konvergensi dari sektor kesehatan, sektor swasta, perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor terkait lainnya menjadi kunci untuk menanggulangi stunting.  

Reporter : Eugeu Yasmin

http://manajemenrumahsakit.net/2020/02/webinar-bagaimana-faktor-sosial-ekonomi-dan-ketidaksetaraan-mempengaruhi-stunting-di-indonesia/