04/09/2012 09:03:25 AM

Sulawesi Utara – Pembangunan kompleks baru Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kelurahan Watubangga, Kota Kendari, masih membutuhkan kucuran anggaran sekitar Rp 200 miliar.

Direktur RSUP Sultra dr Nordjajadin kemarin mengatakan, dana Rp 200 miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan kompleks gedung baru hingga rampung total.

“Hingga saat ini biaya pembangunan sudah mencapai Rp 250 miliar,” kata Nurdjajadin.

Menurutnya, pembangunan kompleks gedung baru RSUP Sultra tersebut baru mencapai 70%.

“Meskipun begitu, namun RSUP tetap akan dipindahkan awal Oktober 2012 dari gedung lama ke yang baru,” kata Nurdjajadin.

Sebagian pelayanan yang akan lebih dulu akan dipindahkanadalah unit gawat darurat (UGD), pelayanan administrasi dan poliklinik.

“Sementara pelayanan lain, pelayanan rawat inap misalnya, masih menggunakan gedung lama sampai gedung rawat inap di kompleks baru rampung,” katanya.

Sebagian alat-alat sudah mulai diangkut ke kompleks gedung baru, untuk ditempatkan pada beberapa lokasi pelayanan.

Sumber: pdpersi.co.id

Mon, 03 Sep 2012 15:08:00 GMT

PURWOKERTO – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, memiliki fasilitas pendidikan baru.
Fasilitas tersebut berupa Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP), yang kelak bisa menjadi tempat mahasiswa dari program studi Kedokteran Gigi melakukan praktik.
Peresmian gedung RSGMP Unsoed ini, dilakukan Wakil Gubernur Jateng, Rustriningsih, Senin (3/9). Selain RSGMP tersebut, Rustriningsih juga meresmikan empat gedung lainnya yang dibangun Unsoed.

Keempat gedung tersebut, terdiri dari Gedung Laboratorium Kedokteran Umum, Gedung Laboratorium Teknologi Pertanian, Gedung perkuliahan Fakultas Sains dan Teknologi, dan Gedung Kuliah Program Studi Farmasi.

Rektor Unsoed, Edy Yuwono, menyatakan pembangunan kelima gedung tersebut, seluruhnya bersumber dari dana APBN 2011. Keseluruhan dana yang digunakan, mencapai sekitar Rp 43 miliar. ”Seluruhnya berasal dari dana APBN. Termasuk untuk pembelian peralatan laboratorium dan sarana kuliah,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSGMP Unsoed, Arwita Mulyawati, menyatakan rumah sakit yang dipimpinnya tersebut, sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai bagi sebuah rumah sakit khusus untuk penanganan kesehatan mulut dan gigi.

”Kita sudah memiliki sembilan dokter spesialis, yang terkait dengan penanganan masalah kesehatan gigi dan mulut,” jelas Arwita.

Untuk fasilitas rawat inap, RSGMP Unsoed memiliki kapasitas rawat inap untuk empat pasien. Sebagai RS khusus, memang tidak dibutuhkan fasilitas rawat inap yang banyak. ”Kebanyakan pasien yang biasanya dilayani RSGM, adalah pasien yang rawat jalan. Hanya untuk pasien yang membutuhkan operasi besar, yang memerlukan rawat inap,” kata Arwita.

Dia juga menyebutkan, selain akan difungsikan untuk melayani masyarakat, RS ini juga akan menjadi tempat praktik mahasiswa dari program studi kedokteran gigi. ”Dalam melayani masyarakat, kita juga menerima program jamkesmas dan askes,” jelasnya.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Selasa, 4 September 2012 | 08:33 WIB

PAREPARE — Utang obat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Kota Parepare terus membengkak. Hingga September ini, utang obat yang sejak 2011 lalu tersebut sudah mencapai Rp 8,4 miliar.

Hal ini membuat pelayanan di rumah sakit milik pemerintah itu tidak maksimal. Misalnya, beberapa hari yang lalu seorang ibu hamil ditolak dioperasi dengan alasan tidak ada obat bius, dan akhirnya meninggal. Pihak manajemen RSUD A Makkasau mengatakan, utang rumah sakit yang terus membengkak sudah mencapai Rp 8,4 miliar.

“Dengan kondisi banyak utang begini, terang saja pihak rekanan enggan lagi meminjamkan obat untuk rumah sakit,” jelas Taufikurrahman, Bagian Keuangan RSUD A Makkasau.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD A Makkasau dr Jamal Sahil membenarkan utang rumah sakit yang terus membengkak. Hanya saja dia tetap membantah kalau obat bius dan obat pendukung lainnya kurang.

“Obat banyak kok, bahkan kita pesan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit,” kilahnya.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kota Parepare Fisal Andi Sapada yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/9/2012) menilai membengkaknya utang RSUD Andi Makkasau karena kesalahan pihak rumah sakit sendiri.

“Pemkot Parepare sudah membayar sekitar Rp 2,5 miliar untuk obat, dan dalam waktu dekat ini kita akan bayar kekurangannya sekitar Rp 1,7 miliar,” tandas Faisal.

Sumber: KOMPAS.com

SEMARANG: Mahkota Medical Centre dari  Malaka Malaysia meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan membuka pusat pemeriksaan kesehatan baru yang lebih luas dengan sistem one-stop.

Dr Tan Cheng Hock, Direktur Medis Mahkota Medical Centre (MMC), mengatakan pusat pemeriksaan baru tersebut dilengkapi satu set peralatan radiologi, HSC yang mampu melayani skrining kesehatan pribadi untuk 100 pelanggan setiap hari.

“Fasilitas baru ini didukung oleh tim spesialis penuh waktu, dokter, perawat dan sejumlah tenaa profesional kesehatan. HSC ini beroperasi 7 hari seminggu dan telah terbukti lebih dari 60.000 pelanggan internasional dan lokal merasa puas,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis Minggu (2/9/2012).

Hasil screaning kesehatan tersedia pada hari yang sama juga. Terletak di level 5 dari MMC, fasilitas itu menempati luas lantai sekitar 6.800 meter persegi dengan panorama Selat Melaka.

“Penambahan fasilitas baru ini bertujuan untuk meningkatkan standar pemeriksaan kesehatan. Melalui HSC baru kami menawarkan kenyamanan, layanan yang menyenangkan dan personal. Harapan kami hal itu dapat mendorong orang dari segala usia tetap sehat dengan pengelolaan risiko kesehatan dan penyakit yang baik dan lebih awal,” katanya.

Dia juga menyebutkan MMC sampai saat ini masih menjadi pemain kunci dalam pariwisata medis di Malaysia. Setiap tahu menerima sekitar 55.000 pasien asing, sekitar 25% sampai 75% dari pasien asing dan campuran dari pasien lokal.

Keberhasilan ini terkait dengan kecanggihan perawatan kesehatan, dokter yang sudah berpengalaman, harga yang kompetitif dan tim staff profesional multi-bahasa yang membuat pasien serasa di rumah sendiri.

“Saya senang sekali MMC telah merespon kebijakan pemerintah dengan terus menempatkan diri pada garis paling depan dalam pariwisata medis melalui HSC yang baru saja diperluas,” kata Dr Mary Wong mengatakan,

MMC terus meningkatkan layanan dan fasilitas untuk kenyamanan pasien. Selain HSC, renovasi pusat perawatan gigi serta pusat rehabilitasi juga telah selesai baru baru ini.

”Kami melihat kebutuhan orang untuk memiliki akses cepat ke layanan kesehatan swasta yang terjangkau lebih dekat dengan kemampuan mereka. Ini adalah waktu yang menyenangkan untuk MMC dan masyarakat, karena ini akan meningkatkan pilihan kesehatan yang tersedia untuk umum, ” kata Dr Tan. (sut)

Sumber: bisnis.com

MALANG – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang berencana membangun sebuah rumah sakit megah di kawasan Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Bahkan, pihak kampus rencananya menganggarkan dana sekira Rp1,6 triliun.

Rektor UIN-Maliki Malang Imam Suprayogo, mengatakan, rumah sakit yang bakal dibangun UIN bakal lebih megah dari rumah sakit milik kampus lain yang berada di Malang. “Rumah sakit itu akan dibangun di atas lahan 100 hektare,” ujarnya, belum lama ini.

Menurut Imam, saat ini rencana tersebut sedang dalam tahap pembuatan proposal. Sementara itu, pembangunan RS akan dimulai pada 2013 nanti dengan total 10 lantai. “Konsep bangunannya sudah selesai,” kata Imam.

Rencana pembangunan rumah sakit ini, kata Imam, tak lepas dari pembangunan kampus baru untuk Fakultas Kedokteran di daerah Junrejo, Kota Batu. Sehingga, untuk menunjang mahasiswa kedokteran, pihak kampus juga berencana membangun rumah sakit sebagai tempat belajar dan praktik para mahasiswa secara langsung.

Sumber: okezone.com

PEKANBARU – Setiap bulan, sebanyak lebih dari 7.000 warga dari berbagai wilayah kabupaten atau kota di Riau, berpergian ke Malaysia dengan tujuan berobat ke tiap rumah sakit yang ada di sana.

“Walau jumlah pelancong Indonesia cenderung menurun setiap tahunnya, namun jumlah warga Riau yang berobat ke Malaysia terus saja meningkat,” kata Konsulat Malaysia, Azizan Ismail, di Pekanbaru, Sabtu (1/9/2012).

Umumnya, kata dia, mereka rata-rata berobat atau menjalani perawatan di beberapa rumah sakit ternama di Malaysia, seperti RS Pantai, RS Putra, dan Rumah Sakit Mahkota di Malaka.

Aktivitas berobat warga Riau itu, menurutnya, merupakan hal yang lazim terjadi sejak lama. Menurut Azizan, hal ini menunjukkan hubungan yang baik antara Malaka dan Riau.

Berobat ke negeri seberang bukanlah hal yang sulit karena adanya jalur penerbangan Riau-Malaka yang tersedia setiap hari oleh beberapa maskapai penerbangan seperti Air Asia, Firefly, Wing’s Air, dan Lion Air.

Azizan yakin, kemudahan transportasi ini akan makin meningkatkan jumlah pasien Indonesia ke negeri itu.

Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga mengakui, hubungan Riau dengan Malaysia sejauh ini memang sudah sangat harmonis. “Baik di bidang perobatan atau rumah sakit, maupun dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Sumber: KOMPAS.com

MEDICAL TOURISM: DIMANA INDONESIA?

5. MENGAPA INDONESIA BELUM BISA MENJADI TUJUAN MEDICAL TOURISM PILIHAN?

Medical tourist atau biasa di sebut juga sebagai medical travel atau health tourism menurut wikipedia merupakan istilah yang biasa di gunakan oleh biro perjalanan atau media massa untuk menggambarkan perjalanan melewati batas negara yang dilakukan dalam rangka mencari pelayanan kesehatan. Perjalanan seperti ini menunjukkan peningkatan yang signifikan khususnya dalam 10-15 tahun terakhir.

Sebagaimana telah dibahas pada tulisan sebelumnya, medical tourism menjadi fenomena yang terjadi secara global. Berbagai negara khususnya di kawasan Asia berlomba-lomba mempromosikan inovasi pelayanan kesehatannya untuk menarik “wisatawan medis asing”. Besarnya mobilitas masyarakat dunia terkait dengan kegiatan medical tourism ini bahkan dipercaya oleh para pakar telah menggerakkan perekonomian negara tujuan. Thailand, Singapura, dan Malaysia adalah tiga dari 10 negara tujuan medical tourism terbaik menurut versi MTQUA (Medical Travel and Tourism Quality Alliance). Bahkan Malaysia juga menjadi salah satu dari lima negara tujuan favourite versi Nu Wire.

Malaysia bisa mencapai peringkat ini karena sejak akhir tahun 1990-an pemerintah sudah melakukan upaya dan menggalang dukungan untuk mengembangka medical tourism. Tahun 1998 pemerintah membentuk Komitee Nasional Promosi Kesehatan Wisata, yang diketuai oleh Dirjen kesehatan dan anggota intinya terdiri dari Kementrian Kesehatan,  Kementrian Budaya, Seni dan Wisata, Tourism Malaysia, Kementrian Industri dan Perdagangan Internasional (MITI), Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE), Asosiasi RS Privat Malaysia (APHM) dan Asosiasi Agen Perjalanan Wisata Malaysia (MATTA). Komite yang didukung juga oleh berbagai stakeholder lain ini memiliki dua tujuan utama yaitu meningkatkan standar pemberi layanan kesehatan dan standar tenaga kesehatan. Dengan demikian diharapkan memberi dampak berupa positioning RS di Malaysia dalam peta medical tourism dunia dan perputaran ekonomi di dalam negeri Malaysia.

Bumrungrad Hospital di Thailand sering menjadi tujuan benchmarking paramanajer dan mahasiswa manajemen RS dari Indonesia yang ingin belajar tentang bagaimana menjadikan RS mampu menerapkan standar internasional. Sebelum adanya Permenkes No 659/MENKES/PER/VIII/2009 tentang RS Indonesia Kelas Dunia banyak RS di Indonesia menggunakan label “Internasional” pada namanya meskipun label ini belum berarti RS yang bersangkutan diakui secara internasional. Bandingkan dengan Bumrungrad Hospital di Thailand yang  60% pasiennya adalahorang asing. Artinya secara internasional RS ini sudah diakui meskipun namanya tidak memuatkata „internasional“.  Bahkannama RS ini sangat lokal. Ini berarti bahwa nama RS hanyalah salah satu „kemasan“ yang akan menegaskan citra yang ingin dibangun. Namun yang terpenting adalah bagaimana proses pelayanan itu sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan dan kriteria sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat internasional.

Malaysia danIndonesia memiliki karakteristik budaya dan kekayaan alam yang serupa. Namun Malaysia sudah jauh lebih dulu memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya untuk menarik minat dan kepercayaan pangsa pasar medis dunia. Potensi yang sebenarnya juga ada di Indonesia tersebut menjadikan Malaysia memiliki alternatif paket wisata kesehatan yang tak terbatas jumlahnya. Ini menjadikan Malaysia sebagai kekuatan yang sanga tbesar dalam industri wisata kesehatan. Perkembangan ini rupanya cukup menggelitik Eropa sehingga kemudian di akhir tahun 2000-an Perancis dan Jerman juga muncul bahkan sebagai nomer 1 dalam petatujuan wisata medis Eropa menurut versi Economist Intelligent Units (EIU).

Kembali ke Malaysia, kini banyak mahasiswa kedokteran asal Malaysia yang belajar di fakultas-fakultas kedokteran terkemuka di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah agar semakin memahami karakteristik masyarakat Indonesia yang menjadi pangsa pasar terbesar medical tourism mereka. Bagaimana dengan Indonesia?  Saat negara negara tetangga dengan sangat gencar mempromosikan kehebatan pelayanan kesehatannya untuk menarik wisatawan kesehatan – dan dibuktikan dengan sejumlah sertifikasi internasional serta masuk dalam daftar tujuan medical tourism dunia, publik Indonesia mempertanyakan kualitas pelayanan RS-RS di dalam negeri.

Jakarta Globe pada awal Agustus lalu menulis bahwa kualitas pelayanan RS di Indonesia bukan merupakan masalah utama yang melatar belakangi banyaknya orang Indonesia – termasuk Presiden  RI dan keluarganya – berobat keluar negeri. Media ini mengangkat kasus Prita Mulyasari sebagai contoh, dimana publik Indonesia mempertanyakan apakah RS lebih tertarik untuk mengeruk uang pasien dari pada memahami masalah mereka dan kemudian memberi terapi yang tepat. Transparansi biaya pelayanan di RS, menurut penulis artikel ini,  merupakan masalah utamanya. Tulisan ini mendapat tanggapan dari pembacanya. Ada yang mengkritisi masalah standar kompetensi tenaga medis, penyebaran tenaga dokter yang tidak merata di seluruh Indonesia, hingga waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan yang sangat panjang dan tidak pasti dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh RS-RS  dinegara  tetangga.

Jika kompetensi yang dianggap masalah,  sepertinya hal ini kurang tepat. Banyak tenaga kesehatan Indonesia memiliki kemampuan yang hebat, bahkan melebihi kemampuan dokter asing. Contoh,  jika kita berada di daerah terpencil, banyak tenaga medis di  sana dipaksa harus mampu menegakkan diagnosa dan melakukan tindakan medis dengan menggunakan peralatan sederhana. Kondisi ini memaksa dokter- dokter Indonesia untuk mengasah feeling dan skill agar dapat menolong pasien. Beda dengan di Singapura misalnya, dimana semua alat tersedia sehingga yang diperlukana adalah kemampuan dokter dalam menggunakan alat tersebut. Meskipun ini tidak berlaku secara general, namun bisa dikatakan bahwa dokter Indonesia masih bisa  disejajarkan dengan   negara lain di Asia.

Masalahnya mungkin lebih keaspek sistem pelayanan di RS  maupun suprasistem RS yang belum mendukung untuk terciptanya situasi yang dapat diterima sebagai standar pelayanan berkelas internasional. Contoh lain yang kerap terjadi terkait hal ini adalah biaya pelayanan. Seringkali pasien tidak mengetahui berapa uang yang harus disiapkan untuk menjalani suatu prosedur medis. Informasi ini baru isa didapat setelah prosedur dan proses pelayanan selesai dilakukan. Padahal salah satu syarat yang dibuat oleh pemerintah negara-negara maju untuk masyarakatnya bisa mencari pelayanan di luar negeri adalah terjaminnya biaya pelayanan sampai pasien kembali ke negaranya, sehingga informasi biaya kesehatan tersebut sangat penting untuk diketahui di awal.

Syarat lain yang juga mutlak adalah RS yang bersangkutan telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang sudah mendapat pengakuan internasional. Di Indonesia sampai dengan saat ini hanya ada 5 RS yang sudah terakreditasi secara internasional, yaitu RS Sentosa Bandung, RS Siloam Karawaci, RS Premier Jatinegara, Eka Hospital dan RS Premier Bintaro. Seluruhnya terakreditasi denganstandar JCI. Meskipun saat ini Kemenkes sedang memacu RS-RS Pusat untuk memenuhi standar akreditasi KARS versi 2011 yang mengadopsi standar JCI, namun hal itu tidak sertamerta menjamin masyarakat internasional percaya dan mau menjadikanIndonesia sebagai alternatif tujuan wisata medis. Mengapa? Karena untuk menjadi wisata medis diperlukan kerjasama dan hubungan yang kuat antar lintas sektoral, seperti yang sudah dilakukan oleh Malaysia. Dari aspek keamanan dan risiko tertular penyakit infeksius kita harus mengakui bahwa Indonesia masih kalah dengan Malaysia.

Indonesia masih menghadapi PR besar; disatu sisi membenahi sistem pelayanan kesehatan (termasuk berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti supply tenaga profesional, distribusi dan harga obat/alkes dan sebagainya), disisi lain bagaimana membuat berbagai sekto rterkait berjalan dengan langkah yang sama dan harmonis untuk menjadikan pelayanan medis di Indonesia sebagai tujuan wisata. [pea]

1.  Medical Tourism Trend

2. Murah, Biaya Pelayanan Kesehatan di Asia dan Afsel

3. Potensi Pasar Medical Tourism

4. Yang Mendukung Indonesia Menjadi Tujuan Tourism

6. Seberapa Siapkah RS-RS di Indonesia?

Kami sengaja mengangkat topik Medical Tourism ini dua minggu berturut-turut karena tampaknya topik ini menjadi perbincangan cukup hangat dikalangan profesi kesehatan. Kementrian Kesehatan sedang berupaya menggandeng asosiasi yang terkait dengan bidang pariwisata dan turismus untuk mendukung medical tourism di Indonesia. Namun, masih banyak hal yang harus ditata dalam sistem pelayanan kesehatan itu sendiri, mulai dari hilir hingga ke hulu. Meskipun dalam hal ini kita ketinggalan jauh dengan negara tetangga, setidaknya sudah ada langkah nyata untuk menuju kesana. Hal ini merupakan pekerjaan yang sama sekali tidak mudah, karena membutuhkan kerjasama dan hubungan yang kuat dari berbagai sektor yang terkait langsung maupun tidak langsung. Semoga saja pemerintah serius dalam upaya ini, agar tidak menimbulkan kesan Indonesia hanya latah karena sedang mengikuti trend.