RS Provinsi Banten Beroperasi April 2013
|
“Mudah-mudahan awal Maret dioperasikan terlebih dahulu atau soft launching, sebelum pembukaan resmi pada April 2013 ini,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Madsubli Kusmana di Serang, Rabu. Pada tahap awal RS ini masuk kategori tipe B, sedangkan kedepannya akan ditingkatkan menjadi tipe A. Pengelolaan RS ini berada dibawah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. “Untuk itu kita akan melengkapi sarana dan tenaga medisnya,” kata Madsubli. Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melakukan perekrutan karyawan dan tenaga medis pada akhir 2012 lalu serta pengurusan izin operasi. “Selama ini pusat pelayanan kesehatan di wilayah Banten masih belum memadai, mengingat jumlah puskesmas dan RS belum maksimal. Nantinya ini akan jadi RS rujukan bagi RS yang ada di kabupaten dan kota di Banten,” kata Madsubli. Sumber: pdpersi.co.id |
———————————————– ———————————————– > Penyusunan Rencana Strategis untuk RS > Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK > Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System
|
| Berita Sebelumnya: ——————– Posted on: Jumat, 15-02-2013 Tak pantas, RS Pirngadi naikkan tarifPosted on: Kamis, 14-02-2013 Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B Posted on: Rabu, 13-02-2013 RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas B |
|
| Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan
Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi |
|
Tak pantas, RS Pirngadi naikkan tarif
|
“Kita tidak tahu apa dasar kenaikan itu, karena sampai hari ini peningkatan tarif itu tidak ada sampai ke pimpinan dewan” ujar anggota Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah. Menurut HT Bahrumsyah, kebijakana penaikan tariff tersebut justru tidak dikonsultasikan dengan DPRD padahal setiap kebijakan yang menyangkut kebijakan public harus persetujuan DPRD. “Dan ini tentunya butuh Perda. Makanya, kita (Komisi B, red) akan panggil pihak RS untuk mempertanyakannya. Ini harus disinergiskan,” sebutnya. Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD lainnya, Godfried Effendi Lubis. Menurutnya, RS Pirngadi tidak layak menaikkan tarif karena layanan RS tersebut masih banyak dikeluhkan masyarakay baik yang menjadi rekanan seperti pasien Askes maupun non Askes atau pasien umum. Kenaikan tarif ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 4 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Bulan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSPM. Kenaikan tersebut termasuk untuk karcis pendaftaran pasien umum yang dinaikkan sebesar Rp 5.000, dari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Ruang Rawat Inap Kelas III naik menjadi Rp 80.000 sebelumnya Rp24.000. Tarif Ruang Rawat khusus seperti ICCU, ICU naik menjadi Rp500.000 yang sebelumnya Rp225.000. Sumber: waspada.co.id |
———————————————– ———————————————– > Penyusunan Rencana Strategis untuk RS > Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK > Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System
|
| Berita Sebelumnya: ——————– Posted on: Kamis, 14-02-2013 Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B Posted on: Rabu, 13-02-2013 RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas BPosted on: Rabu, 13-02-2013 |
|
| Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan
Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi |
|
Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B
BALIKPAPAN-Status rumah sakit Siloam Hospitals Balikpapan kini telah naik dari kelas C menjadi kelas B. Penyerahan sertifikat kenaikan status ini dilakukan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada CEO Siloam Hospitals drg Wiana Maengkom MARS pada syukuran Hari Jadi Ke-116 Kota Balikpapan di BSCC Dome, Jalan Ruhui Rahayu, Senin (11/2) malam.Di Balikpapan, predikat kelas B ini baru dimiliki Siloam Hospitals, yang merupakan rumah sakit swasta yang berdiri sejak 5 tahun lalu. “Sebenarnya ini hanyalah sertifikat yaitu bentuk apresiasi tertulis tapi memiliki nilai kebanggaan tersendiri. Sertifikat ini ditandatangani Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan pada 15 Januari 2013 lalu,” ujar Wiana.
Ia menyampaikan, setelah kenaikan kelas ini, mereka ingin membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan dan menerima rujukan. “Jika rumah sakit lain tidak mampu memberikan pelayanan maksimalnya dan kami menyanggupi, maka kami menerima dan memberi yang terbaik,” paparnya yang berencana segera mendapatkan ISO 90001 sebagai standar mutu dan standar Internasional JCIA pada akhir 2014.
Sebelumnya, status C disandang rumah sakit itu sejak masih bernama RS Balikpapan Husada pada 2007 sampai 2010, kemudian berubah nama menjadi Siloam Hospitals Balikpapan. Sejak diambil alih anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk tersebut, mereka memulai proses melengkapi semua fasilitas terbaik sebagai syarat kenaikan status. Seperti penambahan jumlah tempat tidur dari 70 kini menjadi 200, ketersediaan dokter spesialis dan subspesialis, yang standby atau full-time, dan kelengkapan alat medik lainnya.
Kemudian pada Januari 2011 rumah sakit ini mendapatkan akreditasi nasional dengan 5 pelayanan dasar. Selanjutnya pada 17 Januari 2013 lalu Siloam Hospitals dibuka secara resmi melalui grand opening oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang juga merupakan salah satu syarat mendapatkan akreditasi kenaikan status.
Dengan status kelas B, Wiana mengatakan Siloam Hospitals akan terus berupaya memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan masyarakat. Pada 18 Juli mendatang atau saat ulang tahun Siloam yang ke-6, mereka menargetkan proyek pengembangan rumah sakit sudah selesai dengan 20 penambahan klinik, minimal 20 spesialis, dan sejumlah peralatan medis. “Kami ingin membuktikan kesungguhan dalam memberikan pelayanan yang merata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: kaltimpost.co.id
|
———————————————– ———————————————– > Penyusunan Rencana Strategis untuk RS > Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK > Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System
|
| Berita Sebelumnya: ——————– Posted on: Rabu, 13-02-2013 RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas BPosted on: Rabu, 13-02-2013 Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok Posted on: Rabu, 13-02-2013 |
|
| Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan
Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi |
|
RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas B
ROKAN HULU-Management Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasir Pangaraian-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), menargetkan peningkatan kelas rumah sakit dari kelas C saat ini, tahun 2016 mendatang, sudah bisa ditingkatkan menjadi Kelas B.
Meskipun masih banyak tugas dan tanggung jawab lain untuk menuju ke tingkat itu, maka Management RSUD Pasir Pangaraian-Rohul tetap konsisten dalam optimalisasi pelayanan Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam paparan Direktur RSUD Pasir Pangaraian-Rohul drg. Septin Asmawiyati, di ruang kerjanya, Senin (11/2/2013), Pemkab Rohul tetap konsisten, kesehatan itu hak asasi sekaligus investasi, semua warga negar, semuanya berhak atas pelayanan kesehatan, selain persiapan sikap dan mental juga diperlukan penyelenggaran sistem mengatur pembiayaan dan pelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan secara layak, sistem itu yakni sistem jaminan kesehatan, merupakan salah satu program wajib dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). “Sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah disahkan pada tanggal 28 Oktober 2011 melalui sidang paripurna DPR RI, dalam UU tersebut ditetapkan 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, institusi penyelenggara Jaminan Kesehatan di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan, berstatus badan hukum publik, berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka makin memantapkan arah ke depan bahwa pembiayaan kesehatan personal bagi masyarakat Indonesia akan diselenggarakan dalam mekanisme jaminan Kesehatan,” ulas Septin. Implementasi kedua Undang-Undang itu akan segera dilakukan dengan menunggu penyelesaian peraturan perundangan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, Mulai 1 Januari 2014, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional siap untuk diimplementasikan dan diselenggarakan melalui BPJS. “Kita sudah upayakan persiapan infrastruktur dan parsarana, seperti tenaga medis, pembangunan kamar perawatan, terutama bagunan baru 6 tingkat, saat ini sudah 106 tempat tidur untuk pasien, minimal 200 tempat tidur atau kamar untuk meningkat ke kelas B,sedangakan untuk sarana transportasi 6 unit ambulance,” sebut Dirut ini. Diutarakan Septin, jumlah pra medis, 130 untuk perawat itu juga masih kekurangan sekitar 20 perawat lagi untuk tenaga kebidanan 28 orang, dokter umum 12, sedangkan dokter spesialis sebanyak 12 orang, yakni untuk penyakit dalam, anak, bedah, kandungan , 4 ini termasuk dasar pelayanan pada masyarakat, dokter spesialis tambahan lainnya, mata, paru, kulit dan kelamin, Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), kemduian berikutnya spesialis untuk anatesi dan dokter gigi 4. “Jika dilihat dari data berobat di RSUD Pasir Pangaraian-Rohul Tahun 2012 lalu, rawat inap 6.369 pasien dengan penyakit diare 310 pasien, cedera kepala 218 pasien, dyspepsia 145 pasien, Sindroma dispepsia lebih dikenal masyarakat umum sebagai penyakit maag (walaupun sebenarnya kurang tepat, karena maag berasal dari bahasa Belanda, berarti lambung, padahal keluhannya mun cul pada penyakit magg tidak selalu berasal dari lambung) dan penyakit lainnya,” Septin bermarga Lubis ini. Masih di tahun 2012, sedangkan kalau pasien untuk mengalami rawat jalan sebanyak 15.721 pasien lama 21.566 tahun 2013, dispebsiah (penyakit Mah-Sakit Perut), dyspepsia 493 pasien, Nekrosis Tubular Akut atau Acut Tubular Necrosis (ATN) 378 pasien, penyakit ini karena penyebab gagal ginjal akut paling umum pada pasien sakit kritis, Infeksi Saluran Pernafasdan Akut (ISPA) 330 pasien, Penyakit Demam Berdarah Dangue (DBD) dan penyakit lainnya, pungkas Septin. Sumber: situsriau.com
|
———————————————– ———————————————– > Penyusunan Rencana Strategis untuk RS > Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK > Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System
|
| Berita Sebelumnya: ——————– Posted on: Rabu, 13-02-2013 Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok Posted on: Rabu, 13-02-2013 Posted on: Selasa, 12-02-2013 |
|
| Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan
Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi |
|
Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok
Mamuju-Pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, Sulawesi Barat, merasa tak nyaman karena kondisi tempat pusat pelayanan medis terlihat jorok.
“Kami selaku pengunjung di RSUD Mamuju merasa tak nyaman untuk bertahan mendampingi keluarga yang dirawat inap karena kesan yang teramat jorok,” kata Suriadi, salah seorang anak pasien di RSUD Mamuju, Selasa. Menurutnya, dirinya tidak betah tinggal di RSUD Mamuju karena kondisi ruangan dan sekitarnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. “Setiap bangsal atau ruangan pada tempat rawat inap pasien di RSUD Mamuju mengeluarkan bau yang tidak enak bahkan rasa-rasanya saya mau muntah-muntah. Lalu bagaimana dengan pasien yang dihadapkan dengan kondisi seperti ini,” kata dia. Ia mengatakan, pasien dirujuk ke RSUD untuk mencari kesembuhan secara total, namun kalau kondisinya begini tampaknya pasien akan bertambah sakit parah. Untung-untung jika keluarga korban yang ikut mendampingi pasien tidak mengalami sakit-sakitan. Dikatakannya, dirinya memahami bahwa setiap RSUD ada bau yang mungkin sedikit mengganggu, namun bau yang ada di RSUD ini baunya menyerupai bangkai hewan sehingga mengurangi selera untuk makan. “Karena saya tidak tahan, terpaksa kami berencana untuk cepat-cepat mengeluarkan keluarga kami yang semestinya masih butuh perawatan medis di RSUD Mamuju,” jelasnya. Suriadi berharap agar pemerintah setempat melakukan aksi bersih-bersih sehingga pelayanan medis tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Masyarakat tidak mempersoalkan dengan kegiatan pembangunan gedung RSUD Mamuju, cuma mereka berharap kesan jorok dengan mengeluarkan bau menyengat tidak terjadi lagi demi kenyamanan masyarakat. Sumber: antara-sulawesiselatan.com |
———————————————– > Penyusunan Rencana Strategis untuk RS > Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK > Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System
|
| Berita Sebelumnya: ——————– Posted on: Rabu, 13-02-2013 Posted on: Selasa, 12-02-2013 Posted on: Selasa, 12-02-2013 |
|
| Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan
Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi |
|
Program Jemput Sakit Pulang Sehat diluncurkan di Kota Bengkulu
Bengkulu-Pemerintah kota akan menjemput langsung pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan akan kembali dipulangkan setelah sehat. Program itu diberikan pada pasien yang memenuhi kriteria-kriteria Tertentu. Untuk memudahkan, pemerintah setempat juga membuat pusat layanan pengaduan berupa call center dan sms center.
“Ada masyarakat yang membiarkan penyakitnya karena tidak punya uang dan berbelit-belitnya masalah administrasi,” kata Helmi Hasan, Walikota Bengkulu. Pasien penerima fasilitas itu adalah tergolong miskin serta kondisinya darurat. Pasien tidak hanya dilayani dalam bentuk antar jemput pasien yang sakit, tetapi juga pelayanan di rumah sakit (RS) daerah maupun rujukan hingga ke Jakarta. “Semoga program ini bisa menjadi aksi nyata perhatian pemerintah terhadap rakyat yang membutuhkan,” tukas Helmi. Selain Program Jemput Sakit Pulang Sehat, masyarakat tak mampu di Bengkulu juga mendapat fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) serta Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov). Sumber: pdpersi.co.id
|
———————————————– ———————————————– > Penyusunan Rencana Strategis untuk RS > Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK > Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System
|
| Berita Sebelumnya: ——————– Posted on: Selasa, 12-02-2013 Posted on: Selasa, 12-02-2013 Posted on: Selasa, 12-02-2013 |
|
| Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan
Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi |
|
Reportase sharing hasil kegiatan AIPMNH
|
———-Kupang. Pada hari Rabu yang lalu, 9 Januari 2012, Australia-Indonesia Partnership for Mother and Neonatal Health (AIPMNH) mengadakan acara pertemuan di Kupang untuk sharing hasil-hasil kegiatannya di seluruh NTT, termasuk kegaitan Sister Hospital dan Performance Management & Leadership (PML). Sejauh ini PML sudah membantu NTT khususnya sektor kesehatan selama lebih dari 20 tahun, dan bantuan ini akan terus berlanjut dalam rangka membantu mencapai tujuan MGDs. Hal tersebut disampaikan oleh Minister Counselor dari AIPMNH pada pembukaan pertemuan. AIPMNH mengapresiasi keberhasilan NTT dalam menurunkan angka kematian Ibu dan keberhasilan Kabupaten Sumba Barat dalam meraih penghargaan dari Presiden RI terkait masalah pemberdayaan perempuan. Namun angka kematian bayi belum menurun sehingga dipandang masih perlu adanya kolaborasi antara puskesmas dengan RS scara lebih baik. ———-Kedepannya APIMNH akan fokus pada masalah kesehatan reproduksi, KB, gizi pad aibu hamil, yang rencananya. Oleh karena itu, kerjasama yang lebih baik dengan Pemda masih sangat diperlukan, terutama untuk menjamin sustainabilitas program. AIPMNH menyebutkan bahwa sudah ada contoh baik yang dikembangkan oleh Pemda, misalnya dibentuknya desa siaga, reformasi puskesmas dan sister hospital, dimana berbagai program ini telah pula melibatkan Badan Pemberdayaan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan sebagainya. Namun dalam kesempatan ini AIPMNH ingin menekankan bahwa lembaga tersebut tidak akan mentoleransi tindakan yang bersifat korup sehingga perlu adanya akuntabilitas program yang lebih baik untuk kedepannya. ———-Gubernur NTT saat memberikan sambutan mengakui bahwa provinsinya sudah banyak dibantu oleh AUSAID. Menurut Gubernur, perhatian lebih banyak perlu diberikan pada masyarakat di desa. Agar output program sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu ada sinergi antara program yang dibuat oleh AIPMNH dengan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan tidak membebani pelayanan pada publik. Gubernur juga mengakui bahwa penurunan angka kematian ibu di NTT terjadi antara lain berkat bantuan dari AUSAID. ———-Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di NTT diawali pada tahun 2009 dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai Revolusi KIA oleh suatu tim yang terdiri dari tiga belas sektor terkait. Hasilnya adalah draft nol naskah akademik dan sraft nol raperda . Setelah melalui berbagai proses FGD dan pembahasan-pembahasan yang juga melibatkan masyarakat, di tingkat desa ada peraturan bahwa suami akan dikenai denda jika tidak membawa istrinya yang sedang hamil untuk periksa dan ditangani di pusat pelayanan kesehatan. ———-Ada sebanyak 21puskesmas yang dilengkapi dengan ruang bersalin. Grafik menunjukkan jumlah persalinan di wilayah intervensi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah non intervensi. Artinya, di wilayah non intervensi banyak ibu yang melahirkan di rumah atau dukun bersalin sehingga tidak terdata oleh Dinas Kesehatan. Tiap Kepala Desa (di wilayah intervensi) wajib melaporkan bila ada warganya yang hamil. Untuk itu, ada lembaga yang dibentuk yang disebut Lindi Malundung Center atau pusat informasi. ———-Berbagai intervensi yang dilakukan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dimana angka kematian ibu menurun dari lebih dari 25 (tahun 2007) menjadi kurang dari 10 (tahun 2010). Namun angka ini meningkat lagi di tahun 2012 karena masih kurang sigapnya puskesmas terutama mengenai persediaan darah. Sementara itu, angka kematian bayi masih sulit diturunkan. ———-Terkait dengan kegiatan Sister Hospital dan PML, PMPK FK UGM melaporkan bahwa kegiatan ini menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan telah bergaung di level nasional. Jakarta ingin meniru program ini dengan meminta RS-RS besar di Jakarta dan sekitarnya mejadi sister bagi RS-RS yang belum maju. ———-Ada dua tujuan uatma yang ingin dicapai pada kegiatan sister hospital, yaitu:
1. Clinical contracting (untuk meningkatkan kemampuan RSUD dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pengiriman dokter spesialis Obsgyn, kesehatan anak dan tenaga perawat, meningkatkan kemampuan staf RSUD melalui pelatihan dan pembudayaan teknis kerja serta pelatihan bagi SDM di puskesmas dalam rangka penguatan system rujukan ———-Indikator keberhasilan program ini adalah:
1. Tersedianya PONEK 24 jam di RSUD dengan mutu yang baik ———-Dari kegiatan tersebut, hasil yang diperoleh adalah:
1. Sudah tersedianya PONEK 24 jam di RSUD ———-Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:
1. Revolusi KIA sudah berada dalam jalur yang benar. Persalinan diharapkan dilakukan di faskes. Hal ini memicu rujukan, sehingga perlu perbaikan dari hulu ke hilir. ———-PMPK mengusulkan untuk menggunakan data kematian absolut. Juga penting untuk mulai mencatat lokasi kematian, untuk memberikan informasi yang lebih detil dan mengembangkan strategi pemecahan masalah yang lebih tepat. ———-Pembelajaran dari Revolusi KIA ynag dapat diambil dapat dilihat pada gambar berikut: ———-Contoh kasus yang ditampilkan adalah RSUD Ende, yang menunjukkan keberhasilan yang bermakna dalam aspek perubahan budaya organisasi untuk memperbaiki kinerja RS, meningkatkan mutu pelayanan dan pada akhirnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Namun satu hal penting yang belum sempat terlaksana adalah pengembangan Sistem Infromasi Manajemen RS yang sanagt diperlukan untuk mendukung terjadinya pencatatan dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. |
———————————————– ———————————————– > Penyusunan Rencana Strategis untuk RS > Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK > Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System |
| Laporan Kegiatan Sebelumnya: ——————– Liputan Seminar Harapan Direktur terhadap Perilaku Dokter Spesialis dan Dokter di RS Puri Indah dalam Konteks Sistem Kontrak Kerja————————————————————– Transferworkshop Beijing-Bericht Liputan Seminar Tahunan VI Pateint Safety Kongres XII PERSI |
|
| Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan
Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi |
|
abimmmmmm
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit BLUD
|
———-Maumere-PKMK. Setelah sukses mengadakan workshop penyusunan laporan keuangan rumah sakit BLUD tahap I di Hotel T-More Kupang pada 28 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2013 yang lalu, PKMK FK UGM kembali mengadakan workshop penyusunan laporan keuangan rumah sakit BLUD tahap II. Workshop ini memberikan materi yang serupa dengan workshop sebelumnya, tetapi diadakan di tempat yang berbeda dan peserta yang berbeda pula. ———-Workshop tahap II ini diselenggarakan pada 7 Februari 2013 sampai dengan 30 Februari 2013 di Hotel Pelita Maumere. Workshop dihadiri oleh 10 peserta dari lima rumah sakit daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Pulau Flores. Para peserta antara lain berasal dari RSUD TC Hillers Maumere, RSUD Larantuka, RSUD Ende, RSUD Ruteng dan RSUD Bajawa. Workshop ini menghadirkan narasumber yang sama dengan workshop sebelumnya yakni Dr. Anastasia Susty Ambarriani M.Si., Akt. , Yos Hendra SE, MM, Ak. dan Barkah Wahyu Prasetyo SE, Ak.
———-Kegiatan workshop untuk mendukung kegiatan yang diharapkan dari luaran PML yaitu mempersiapkan 11 RSUD di NTT menjadi BLUD. Sesuai amanah Undang-Undang No 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit pasal 7 dan pasal 20, maka seluruh rumah sakit pemerintah harus dijalankan dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai BLUD, maka RSUD diharuskan menyusun laporan keuangan berbasiskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sesuai dengan amanat peraturan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pasal 116 dan Pasal 117 yang menjelaskan Akuntansi dan pertanggungjawaban BLUD untuk keuangan. ———-BLUD sebagai sebuah badan usaha dapat dikatakan telah dikelola secara baik bila telah memenuhi prinsip-prinsip independen, responsibel, transparan dan akuntabel. Guna diperolehnya laporan pertanggungjawaban yang memenuhi standar akuntansi keuangan yang lazim tersebut, diperlukan adanya suatu penelaahan (review) terhadap sistem informasi akuntansi yang ada agar selaras dengan tujuan dan pelaporan keuangan organisasi.
———-Pada workshop kali ini, antusiasme peserta terlihat dari diskusi yang aktif, baik antar peserta maupun dengan narasumber. Workshop diisi dengan konsep-konsep dasar disertai latihan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pada peserta kesempatan untuk memahami secara praktek. Dikarenakan sudah terbiasa menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam kegiatan rutinitas kerjanya, peserta sedikit mengalami kesulitan dalam latihan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK, meskipun demikian mereka tampak bersemangat dalam berusaha memahami standar penyusunan laporan keuangan berbasis SAK. ———-Dalam workshop ini, peserta diminta untuk menyusun chart of account (COA) atau Kode Rekening masing-masing rumah sakit, dan latihan penyusunan laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas. Format workshop yang berbentuk diskusi dan pemaparan hasil latihan, diharapkan mampu memberikan kesan mendalam untuk peserta sehingga dapat selalu mengingat hal-hal yang tidak tepat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam workshop kali ini, sehingga tidak terulang pada saat ketika benar-benar menjalankannya nanti. Harapan dari diselenggarakannya workshop ini, antara lain agar peserta dapat memahami sistem informasi akuntansi rumah sakit, peserta dapat memahami dan mampu untuk menyusun laporan keuangan berbasis SAK sesuai amanah Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah. |
———————————————– ———————————————– > Penyusunan Rencana Strategis untuk RS > Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK > Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System
|
| Laporan Kegiatan Sebelumnya: ——————– Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit BLUD Sharing hasil kegiatan AIPMNH di Kupang Liputan Seminar Harapan Direktur terhadap Perilaku Dokter Spesialis dan Dokter di RS Puri Indah dalam Konteks Sistem Kontrak Kerja Transferworkshop Beijing-Bericht Liputan Seminar Tahunan VI Pateint Safety Kongres XII PERSI |
|
| Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan
Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi |
|
35 bayi di RSSA Malang terlahir ambigous
|
“Artinya, pada tiga bulan pertama kehamilan, sang ibu tidak mengontrol asupan gizi dan makanannya, bahkan pola makannya tidak seimbang,” kata Guru Besar Ilmu Genetika Molekuler Fakultas MIPA Universitas Brawijaya (UB) tersebut. Seharusnya, kata Fatchiyah, pola makan dan konsumsi ibu hamil sebagai asupan gizi janin seimbang terutama pada triwulan pertama kehamilan, sebab pada triwulan kedua merupakan tahapan pembentukan profil. Ia mengatakan, perubahan “sex-reversal male to female” ini akibat adanya kelainan gen-gen pada awal perkembangan embrio saat setelah terjadi fertilisasi sel telur oleh sperma. Menurut dia, gen-gen ini bukan pada kromosom kelamin, tapi pada kromosom autosomal, dan apabila perubahan ini berlangsung pada tri semester pertama kehamilan akan memperngaruhi penentuan kelamin embrio dalam kandungan pada trisemester kedua dan selanjutnya.Ia mengemukakan, kelainan ekspresi pada gen-gen trisemester pertama kehamilan dapat pula menyebabkan kelenjar adrenal tidak berfungsi sebagimana mestinya dalam menyediakan kebutuhan nutrisi dan energi yang diperlukan untuk tumbuh kembang janin dalam rahim ibu (prenatal) maupun awal kelahiran (postnatal). “Oleh karena itu, pola makan pada triwulan pertama tidak perlu diatur-atur dengan tujuan untuk mendapatkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pola makan harus seimbang dan yang terpenting harus mengandung gizi tinggi demi tumbuh kembangnya janin agar tetap sehat,” katanya, menegaskan. Menyinggung upaya agar bayi yang terlahir ambigous itu bisa kembali sempurna, Fachiyah mengatakan, banyak cara dan treatment yang bisa dilakukan secara medis. “Untuk menyempurnakan kembali bayi-bayi yang terlahir ambigous ini ada ahlinya sendiri, saya hanya menangani genetikanya,” tandasnya. Sumber: antaranews.com
|
———————————————– ———————————————– > Penyusunan Rencana Strategis untuk RS > Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK > Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System
|
| Berita Sebelumnya: ——————– Posted on: Selasa, 12-02-2013 Penuhi Target SJSN, Tempat Tidur RS Ditambah 16.500 Posted on: Selasa, 12-02-2013 Posted on: Senin, 11-02-2013 |
|
| Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan
Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi |
|

Pada Rabu–Jumat, 13-15 Februari 2013, Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI menyelenggarakan pertemuan untuk menyusun pedoman penyelenggaraan akuntansi bagi SKPD yang telah ditetapkan menjadi BLUD. Untuk mengikuti liputannya, silahkan

Banten
MEDAN
BALIKPAPAN
ROKAN HULU
Mamuju
Bengkulu











