UU No 40 tahun 2004, bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (pasal 3). Di dalamnya, terkandung asas keadilan sosial, yaitu seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Mau ataupun tidak, sesuai amanat UU program BPJS ini akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Tentunya, pelaksanaan program ini tidak serta merta langsung dapat meng-cover kebutuhan seluruh ratyat Indonesia. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, hingga pada 2019 seluruh Rakyat Indonesia telah menjadi peserta BPJS. Silahkan untuk melanjutkan.

Sosialisasi mengenai BPJS kembali dilakukan oleh pemerintah pusat kepada seluruh jajaran kesehatan khususnya lingkungan BUK, Dinas Kesehatan Provinsi dan RSUD seluruh Indonesia. Sosialisasi yang dilakukan melalui milis ini bersifat mengingatkan kembali akan peran BPJS dan aturan main yang berlaku secara umum, antara lain peran BPJS, Pemerintah dan Pemberi Kerja. Target waktu perubahan pada perusahaan-perusahaan pengelola dana kesehatan masyarakat (misalnya PT. Jamsostek, PT. ASABRI, dll) sesuai dengan aturan BPJS juga dibahas pada sosialisasi ini. Untuk mendapatkan poin dari sosialisasi ini, silahkan . Selain itu, pengunjung web juga bisa membaca mengenai Frequently Asked Questions (FAQ) mengenai BPJS dengan .

Nampaknya masih panjang waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan PPK BLUD pada RS-RS di NTT, setelah setahun lebih upaya persiapan dilakukan. Selain karena persiapan syarat kapasitas internal RSUD yang harus dipenuhi, program ini masih terkendala dukungan dari sebagian Pemda yang kurang terhadap implementasi ini. Untuk membantu upaya advokasi tersebut, PKMK FK UGM bersama AIPMNH berinisiatif untuk melaksanakan Lokakarya Advokasi BLUD pada 14 Juni 2013. Lokakarya ini mengundang kepala daerah beserta jajarannya yang terkait untuk hadir dan mengundang Ditjen BLUD Kementerian Dalam Negeri sebagai pembicara utama. Pada pertemuan ini terungkap bahwa persepsi sebagian besar peserta masih berbeda, bahkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masih banyak keraguan terhadap kekuatan dasar hukum BLUD, bahkan ada yang menganggap harus membentuk badan hukum baru. Oleh karena itu, lokakarya seperti ini nampaknya sangat diperlukan, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki akses informasi terbatas. Reportase mengenai acara ini dapat anda ikuti .

Tanggal 15 Juni 2013 juga telah terlaksana lokakarya dengan tema BLUD yang diinisiasi oleh ARSADA Bali dan dihadiri oleh RSUD se-Bali. Pada lokakarya ini hadir pula Ir. Bejo Mulyono, MML Kasubdit BLUD sebagai pembicara. Untuk informasi lebih lanjut silahkan

Saat ini berbagai lembaga pelayanan publik mendapat tekanan untuk lebih meningkatkan kinerja dan mutu pelayanannya, namun tetap dalam koridor efisiensi anggaran pemerintah. Tekanan ini berasal dari berbagai sumber, internal maupun eksternal RSUD. Tekanan eksternal berupa regulasi dan tuntutan masyarakat agar RSUD meningkatkan mutu pelayanannya. Tekanan internal berupa keinginan SDM untuk dapat bekerja dengan lebih baik dalan suasana kerja yang profesional dan pendapatan yang lebih baik. Tuntutan ini dapat dipenuhi dengan memotong alur birokrasi yang bersifat non value added activities pada sistem manajemen rumah sakit, sehingga mencegah terjadinya delay pelayanan atau pemborosan sumber daya yang tidak perlu.

Reportase mengenai acara ini dapat anda ikuti

Indonesia baru saja kehilangan salah satu tokoh penting: Taufik Kiemas, yang sempat menjalani perawatan di Singapura. Kalangan kesehatan pastinya menyadari hal ini: banyak tokoh masyarakat, tokoh nasional, tokoh daerah bahkan masyarakat biasa yang jika sakit cenderung pergi berobat ke luar negeri. Apa yang salah? Apakah RS di Indonesia belum mampu menangani penyakit tersebut sebagaimana RS di luar negeri? Hingga saat ini, hal tersebut masih menjadi tantangan besar bagi RS-RS di Indonesia: membenahi sistem agar dapat bersaing dengan RS di negara tetangga. Upaya ini dilakukan sambil berjibaku melayani pasien dalam kerangka kebijakan jaminan kesehatan sosial yang sampai saat ini masih belum dapat memenuhi esensi dari pelayanan kesehatan. Namun apapun yang terjadi, dunia kesehatan Indonesia harus terus bergerak maju mengingat waktu pelaksanaan UU BPJS sudah semakin dekat.

Pemerintah harus segera menyiapkan dan mensosialisasikan aturan teknis agar semua pihak mulai dari regulator di daerah, pelaksana pelayanan kesehatan hingga hingga pemberi jaminan memiliki persepsi yang sama mengenai bagaimana pelaksanaannya. Setidaknya, jika aturan ini terlaksana dengan benar dan seimbang, ada harapan bahwa Indonesia bergerak ke arah yang benar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, ada referensi yang dapat anda baca dengan dan

Beberapa negara maju di Dunia telah lebih dulu mengembangkan dan menerapkan universal coverage, yang dikemas dengan berbagai istilah. Satu hal yang mendasari adalah terdapatnya sistem pembiayaan yang telah ditetapkan melalui regulasi mulai dari undang-undang hingga guideline untuk teknis pelaksanaannya. Salah satu yang sudah cukup berkembang adalah sistem pembiayaan berbasis kelompok diagnosis (DRG) yang ada di Eropa. Buku ini menerangkan mengenai bagaimana bentuk original dari DRG system dan bagaimana sistem ini diadaptasi untuk diterapkan di Eropa, sistem klasifikasi yang digunakan, konsekuensi, hingga dampaknya terhadap kualitas pelayanan di RS. Sebagaimana buku-buku seri lain yang diterbitkan oleh European Observatory on Health System and Policies, buku ini juga menyajikan studi kasus dari berbagai negara di Eropa terkait implementasi DRG tersebut.

Untuk membaca bukunya silahkan

–Ringkasan Hasil Seminar Korupsi di Sektor Kesehatan

–dan Pencegahannya

Seminar diawali dengan paparan teoritis mengenai korupsi oleh Iswan Elmi (Deputi Bidang Pencegahan KPK), dan bagaimana keadaannya di sektor kesehatan oleh Prof. drg. Etty Indriati, Ph.D (Pakar Antropologi UGM).

Apa penyebab terjadinya korupsi hingga masuk ke penuntutan hukum? Penyebabnya banyak dan dapat saling terkait, antara lain: keserakahan, kebutuhan, kesempatan, keharusan, ketidaktahuan, atau mungkin terjebak.

“Dimana tempat korupsi di sektor kesehatan?”

Untuk informasi lebih lanjut silahkan

Kembalinya 14 dari 16 RS yang mundur ke dalam daftar “RS yang melayani pasien KJS” membuat lega banyak kalangan, namun ternyata masih menyisakan banyak masalah yang harus dicari jalan keluarnya. Dr. Chairulsjah Sjahruddin, SpOG, Direktur RS Admira, menjelaskan kepada kami bahwa RS Admira bukan menolak untuk melayani pasien KJS melainkan meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif INA CBGs. “Kami sudah rapat di DPRD DKI dan 16 RS keberatan dengan tarif INA CBGs.

Kami minta ada peninjauan ulang. Senin akan ada keputusan”, katanya. Seperti diketahui, tarif ini ditentukan berdasarkan kelompok diagnosis yang berujung pada tarif paket pelayanan. Bagaimana keputusan pemerintah mengenai hal ini, dapat kita ikuti bersama selanjutnya melalui berita-berita yang akan senantiasa kami sajikan di website ini.

Sementara itu, kita dapat melihat bahwa implementasi KJS ini bisa disebut sebagai uji coba dari pelaksanaan universal coverage yang akan diterapkan di seluruh Indonesia per 1 Januari 2014. Kita bisa belajar bahwa infrastruktur dan prosedur teknis pelaksanaannya harus benar-benar disiapkan sebab jika tidak kekacauan akan lebih dahsyat dari yang terjadi di DKI.

–di Sektor Kesehatan

–Informasi lengkap mengenai seminar silakan

–Sebagai Narasumber Lokal untuk RSUD di NTT

Minggu lalu, satu tim dari PKMK mengadakan kegiatan capacity building bagi tim dosen dan peneliti dari Undana dan serta staf medis RSUD Prof. Johannes. Kegiatan yang berlangsung 16-18 Mei di Hotel Kristal Kupang ini bertujuan untuk memantapkan Tim Monev kegiatan Sister Hospital & PML yang telah dibentuk. Kegiatan ini sesuai dengan salah satu misi PKMK yaitu membangun kepakaran manajemen dan kebijakan kesehatan. Sekaligus untuk membentuk tim pendampingan BLUD yang ke depannya akan sangat diperlukan oleh RSUD-RSUD di NTT.

Liputan selengkapnya dapat Anda ikuti dengan

–Yang Pernah Dilakukan di Rumah Sakit

Jika Anda berminat untuk mempelajari lebih lanjut  mengenai value chain, bagaimana penerapan konsep ini yang pernah dilakukan di RS, Anda dapat membaca beberapa referensi yang telah kami kumpulkan. Mengenai aplikasi value chain di sektor kesehatan, Anda bisa membaca :

1. How Do We Heal The Healthcare Value Chain? a Hospital
—Perspective

2. The Healthcare Value Chain Transformation

Untuk bacaan yang lebih teknis, ada contoh penerapan konsep ini yang dapat Anda ikuti, yaitu :

1. Care Delivery Value Chains for Opthalmic Clinic
—in Switzerland

2. Exploring Virtual Value Chain in Hospital : a Case Study
—at Singapore Hospital ,

The Assessment of Global Needs for Health

Minggu ini WHO meyelenggarakan pertemuan World Health Assembly yang ke-66. Salah satu agenda adalah mengenai Social Determinants of Health. Untuk membaca laporannya Silahkan Anda dengan judul :

“The Assessment of Global Needs for Health”.

Disamping itu, ada berbagai topik yang akan dibahas minggu ini di Geneva, silahkan simak melalui

–

Telah Berlangsung Diskusi Bulanan PKMK Mei 2013

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) telah menyelenggarakan rangkaian Diskusi Bulanan untuk membahas berbagai artikel kebijakan dan manajemen. Topik yang diangkat pada bulan ini (Mei 2013) adalah

“Intervention Reporting”.

Diskusi bulan ini akan menelaah makalah dari Riley dkk yang berjudul “Is reporting on interventions a weak link in understanding how and why they work? A preliminary exploration using community heart health exemplars”.

Diskusi telah diselenggarakan pada Kamis, 16 Mei 2013 pukul 14.00-16.00 WIB. Kegiatan ini disiarkan secara langsung denganvideo streaming dan audio streaming pada jam tersebut melalui website www.kebijakankesehatanindonesia.net

Untuk membaca informasi dan mengunduh makalah dalam diskusi ini, silahkan

dan Ide Peningkatan Investasi RS

Pada tanggal 10-11 Mei 2013 lalu di Kupang telah berlangsung Pelatihan Penyusunan RBA. Pelatihan ini diselenggarakan dalam kaitannya dengan kegiatan Performance Management and Leadership bagi sebelas RSUD di NTT, yang merupakan kegiatan untuk mendukung Program Sister Hospital. Pelatihan ini dilakukan untuk memperkenalkan bentuk perencanaan tahunan dalam kaitannya dengan persiapan sebelas RSUD tersebut dalam mengimplementasikan PPK-BLUD. Reportase dari pelatihan ini dapat Anda simak melalui link berikut .

Bagi Anda yang tertarik dengan ide-ide untuk meningkatkan investasi RS, khususnya untuk RS swasta, silahkan ikuti pengalaman sebuah RS di Cina yang mengembangkan strategi financing inovatif. Materi ini disajikan pada pertemuan Asia Healthcare World pada akhir tahun 2012 lalu, di Marina Bay, Singapura. Silahkan .

Pada tanggal 29 April 2013 yang lalu di Kupang telah terselenggara pertemuan untuk membuka kegiatan monev Program Sister Hospital dan Performance Management & Leadership di Provinsi NTT periode Januari-Maret 2013. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dr. Stefanus Bria Seran, yang kembali menyatakan harapannya agar program SH ini bisa membantu pemerintah NTT dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Berbeda dengan monev-monev sebelumnya, pada monev kali ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. Pertama, untuk melakukan monitoring terhadap program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Kedua, program monev kali ini juga ditujukan untuk membentuk tim monev yang berasal dari tenaga ahli lokal di NTT.

Untuk mengikuti liputannya silahkan