Semakin Tingkatkan Layanan bagi Masyarakat PURBALINGGA-RSU Harapan Ibu Purbalingga ditetapkan menjadi rumah sakit Kelas C oleh Kelas C oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penetapan kelas C RSU Harapan Ibu tersebut dimeriahkan dengan seminar kesehatan bertemakan Sehat Tanpa Sesak yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo SH, Sabtu (22/6) di Pendopo Cahyana Purbalingga.

Naiknya RSU Harapan Ibu dari Kelas D ke Kelas C itu semakin mendorong RSU Harapan Ibu dalam meningkatkan pelayanan medis ke masyarakat.Ketua Yayasan Islam Bani Sobari Purbalingga, H Imam Waluyono didampingi Direktur RSU Harapan Ibu Purbalingga, dr Hayati Isti Fadah mengatakan, dengan kenaikan kelas tersebut, RSU Harapan Ibu semakin luas dalam memberikan pelayanan medis. “Kami telah menambah sejumlah fasilitas. Diantaranya adalah ICU dengan sarana yang lebih lengkap, UGD yang lebih luas, kamar operasi, paviliun untuk pasien VIP dan VVIP, ruang VK (ruang bersalin), dan ruang perinatologi untuk perawatan bayi yang baru lahir,” tuturnya.

Lebih menggembirakan lagi, rumah sakit yang mengedepankan motto senyum, mudah, rapi, aman dan tumbuh itu tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terjangkau khususnya bagi kalangan masyarakat kurang mampu. “Kami tetap berkomitmen, 40 persen kamar yang ada kami sediakan untuk kalangan kurang mampu,” tandasnya.

Saat ini, RSU Harapan Ibu juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk melaksanakan program Askes, Jamsostek, Jamkesmas, Jampersal, Jasa Rahardja dan sejumlah lembaga asuransi lainnya . “kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah dan masyarakat yang memberikan kepercayaan tinggi kepada RSU Harapan Ibu. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa naik ke kelas B. Semoga kapasitas tempat tidur dari 160 yang ada saat ini juga meningkat menjadi 300 tempat tidur ke depannya,” imbuhnya.

Wakil Bupati Purbalingga, Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto MM mengatakan, seminar tersebut sangat tepat karena saat ini kecenderungan penyakit TB naik. Dia berharap, melalui seminar itu, penanganan TB akan semakin baik sehingga pasien TB di Purbalingga berkurang. Wabup juga berharap, ditetapkannya RSU Harapan Ibu Purbalingga itu akan memberikan dukungan terhadap pembangunan bidang kesehatan di Purbalingga. “Sehingga masyarakat Purbalingga tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan medis yang paripurna,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Gubernur terpilih Ganjar Pranowo mengatakan, persoalan kesehatan akan mendapatkan perhatian khusus karena semoa orang sebenarnya mendambakan kemudahan akses kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbondong-bondongnya masyarakat di DKI Jakarata ke rumah sakit melalui program Jakarta Sehat.”Saya melihat, akses kesehatan belum mudah dijangkau. Biasanya ini terjadi karena database yang tidak benar sehingga masih ada masyarakat yang tidak tercover di Jamkesda maupun jamkesmas,” tuturnya.

Usai membuka seminar, Ganjar Pranowo didampingi istri menyempatkan diri mengunjungi RSU Harapan Ibu yang ke depannya bakal dikembangkan menjadi rumah sakit kelas C. Ketua Yayasan Islam Bani Sobari Purbalingga, H Imam Waluyono didampingi Sekretaris Yayasan Drs H Gunarto mengatakan, RSU Harapan Ibu berkembang dari sebuak rumah sakit bersalin. Saat ini telah menjadi rumah sakit umum seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Dia berharap agar Ganjar Pranowo bisa hadir kembali dalam acara peletakan batu pertama pengembangan RSU Harapan Ibu Purbalingga ke depannya.

Seminar itu menghadirkan dua pemateri yakni M Zaenuri Hidayat dari Labfor dan medikolegal FK Unsoed/RSMS serta dr Ngatwanto P Sp P. Hadir dalam acara tersebut Ketua IDI Purbalingga dr Sri Wahyudi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga drg Hanung Wikamtono, para dokter di Purbalingga, Anggota DPRD Purbalingga Hj Nurul Hidayah dan dr Mulyadiyanto, Pimpinan Cabang Bank Jateng Koordinator Purwokerto, Lulus Rahmat Mulyono dan mitra RSU Harapan Ibu lainnya.

Sumber: radarbanyumas.co.id

JAYAPURA – Sesuai rencana, hari ini Senin (24/6) beberapa organisasi kepemudaan dan mahasiswa (OKP), organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM diantaranya Gerakan Muda Nasional (GMN) Provinsi Papua, Gerakan Pemuda Sehat (GPS) Provinsi Papua, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Papua dan Papua Barat serta Ikhlas Tempur Provinsi Papua yang tergabung dalam Forum Pemuda Papua Peduli Kesehatan Rakyat Papua (FP3KRP) menggelar aksi demo secara damai di Kantor DPRP untuk mendesak DPRP segera menindaklanjuti masalah pelayanan kesehatan di RSUD Dok II Jayapura yang sudah sangat parah alias kritis.

Hal tersebut disampaikan Koordinator FP3KRP yang juga sebagai Ketua GMN Papua Maulana Muhammad, ST, didampingi Ketua GPS Papua Septinus Kiki, Koordinator DKR Papua dan Papua Barat drg. Donald Heipon serta Ketua I Ikhlas Tempur Izak Samuel Yawa ketika menggelar jumpa pers, di Sekretariat FP3KRP, di Jalan Belakang Expo Waena, Waena kemarin.

Menurut Maulana Muhammad, aksi demo ini untuk mengajak masyarakat Papua bersama – sama melihat dan mendesak pemerintah dalam hal ini DPR Papua segera menindaklanjuti masalah pelayanan kesehatan di RSUD Dok II yang sudah sangat parah alias kritis.

“Masalah kesehatan di Provinsi Papua, khususnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Papua di RSUD Dok II ini sudah sangat memprihatinkan atau sudah sangat kritis dalam artiannya, bahwa sistem manajemen pelayanan medis di RSUD Dok itu sudah sangat parah dan dikategorikan sebagai RS yang dengan pelayanan terburuk,” ujar Maulana.

Kata Maulana, kegiatan dari FP3KRP mengenai persoalan kesehatan terhadap masyarakat Papua ini sudah sangat jelas arahnya, yakni tentang prioritas etos kerja dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang hingga saat ini belum terarah dalam hal pelayanan kesehatan. “Kegiatan yang akan kami lakukan terkait dengan persoalan kesehatan rakyat Papua itu sudah sangat jelas arahnya, yakni tentang prioritas personalitas kerja dan pengembangan SDM yang hingga saat ini belum terarah. Maka itu RS rujukan yang bertipe “B” seperti RSUD Dok II harus betul – betul dibenahi dalam hal pelayanan medis. Kemudian kami ingin mendesak kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH, untuk segera melantik Direktur RSUD Dok II yang definitif agar proses administrasi dan manajemen kelembagaan dari RSUD Dok II itu dapat berjalan dengan baik dan benar,” tegasnya.

Selain itu, Maulana juga menyesalkan pernyataan dari Pelaksana (Plt) Direktur RSUD Dok II Jayapura drg. Marthinus Ginting bahwa jika masih ada pelayanan yang kurang di RSUD Dok II itu merupakan oknum dan bukan lembaga yang ada di RSUD Dok II, karena pihaknya sedang berbenah. “Jadi, stegmen yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur RSUD Dok II Mathinus Ginting bahwa tidak ada permasalahan di RSUD Dok II dan jika ada itu mungkin dilakukan oleh oknum – oknum, sehingga kami menilai stegmen yang dikeluarkannya itu merupakan pembohongan publik yang sangat besar sekali,” ujarnya.

“Maka itu kami dari FP3KRP dengan tegas meminta kepada Plt Direktur Marthinus Ginting untuk memberikan penjelasan secara resmi bila tidak ada persoalan manajemen dalam hal pelayanan medis di RSUD Dok II, karena banyak korban jiwa yang berjatuhan setelah datang berobat di RSUD Dok II tersebut baik itu mengalami cacat hingga meninggal dunia,” desaknya.

Ia mengatakan, jika Marthinus Ginting menyampaikan bahwa ada oknum yang bermain di RSUD Dok II dalam hal pelayanan medis, maka pihaknya harus berani membeberkan oknum tersebut, karena ia merupakan pimpinan tertinggi di RSUD Dok II.

“Kenapa Marthinus Ginting harus takut untuk membeberkan oknum tersebut. Kalau mau dipikir dia (Marthinus Ginting) itu merupakan pimpinan tertinggi di RSUD Dok II,” ungkapnya.

“Jadi, kalau ada oknum tenaga medis di RSUD Dok II yang berbuat kesalahan itu merupakan bawahannya, maka dia harus bertanggungjawab dan bukannya lagi dia membuang issu baru sehingga membuat persoalan ini semakin kisruh. Maka itu, kami dari FP3KRP besok (hari ini, red) akan menggelar aksi demo damai secara besar – besaran ke Kantor DPR Papua guna menindaklanjuti masalah pelayanan medis di RSUD Dok II Jayapura yang sudah sangat parah alias kritis tersebut,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bintang Papua, aksi demo ini akan diikuti ribuan orang dari berbagai kalangan organisasi maupun dari keluarga korban yang pernah dirawat di RSUD Dok II Jayapura dengan titik kumpul di depan Kantor Perwakilan XI PT Pos Indonesia, dari pukul 08.00 WIT s/d pukul 10.00 WIT dengan tujuan ke Kantor DPR Papua.

Sumber: bintangpapua.com

TAKENGON – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, mulai menambah pelayanan kesehatan dengan membuka unit kemoterapi (chemotherapy) dan unit narkoba. Dibukanya dua unit tersebut, merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan di rumah sakit itu.

“Untuk pelayanan unit kemoterapi, kami hanya tinggal menunggu persetujuan dari PT Askes. Setelah adanya persetejuan, pelayanan sudah bisa dilakukan di rumah sakit ini,” kata Direktur RSUD Datu Beru Takengon, dr Hardi Yanis SpPD kepada Serambi, Minggu (23/6).

Selain unit kemoterapi, layanan unit narkoba di rumah sakit itu, menurut dr Hardi Yanis juga sangat penting dibuka mengingat banyaknya pasien ketergantungan narkoba selama ini tidak tertangani dengan baik.

Menurutnya, keberadaan unit kemoterapi di RSU Datu Beru Takengon, langsung d ibawah supervisor Prof dr Azmi S Kar SpPD-KHOM, pakar oncology RSU Pirngadi Medan, Sumatera Utara (Sumut). Sedangkan untuk unit narkoba, akan ditangani oleh dr Lailan Safinah SpKJ. “Semua ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan sebagai rumah sakit yang ditunjuk untuk rujukan wilayah tengah,” pungkasnya.

Sementara itu, BLUD RSUD Datu Beru, Takengon, yang telah berstatus tipe B (nonpendidikan) terus meningkatkan pelayanan. Selain baru membuka unit kemoterapi, RSU tersebut juga telah memiliki peralatan medis yang canggih seperti CT-Scan dan mesin cuci darah. “Pasien yang harus mendapat operasi besar tidak perlu dirujuk ke luar daerah karena peralatan telah lengkap di RSU Datu Beru, termasuk penambahan ruang rawat VIP,” katanya.

Sumber: tribunnews.com

NUNUKAN – Tim Visitasi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (24/6/2013) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan. Kunjungan visitasi pertama kalinya ditahun 2013 ini merupakan kunjungan yang bertujuan mengevaluasi kinerja dokter PPDS UGM masing-masing bedah, syaraf dan anak, dalam melayani masyarakat Nunukan.

Pada kesempatan kunjungan itu Direktur RSUD Nunukan Haji Marwan menyampaikan apresiasi dan harapan terkait PPDS yang bertugas. Direktur juga menyampaikan beberapa kondisi terkait kurangnya kunjungan, yang disebabkan tidak lancarnya akses ke RSUD Nunukan serta beberapa kendala lain terkait ketersediaan sarana.

Humas RSUD Nunukan Senoaji Wijanarko mengatakan, tim visitasi yang dipimpin Agus Surono diterima kabid pengembangan dan kemitraan, terkait kalanjutan kontrak dan rencana penambahan PPDS baru guna melengkapi tenaga yang ada.

Sumber: tribunnews.com

The resignation of two oncologists at Royal Darwin Hospital has an advocacy group extremely concerned for cancer patients.

Louise Calvi, from NT Breast Cancer Voice, says, in a few weeks, one oncologist will remain at the Alan Walker Cancer Care Centre.

“It will mean there’ll be a return to waiting lists,” Ms Calvi said.

“We might now have to wait, for however long, before we’re able to see a medical oncologist, in order to have that treatment started, and that could be a huge difference if it’s a very aggressive cancer that requires treatment immediately.”

The hospital has reportedly begun its recruitment process for the two positions.

Ms Calvi says flying up an oncologist from Royal Adelaide Hospital to help cope with demand isn’t good enough.

“Bulldust is what I’d say to that,” she said.

“Because patient care will be affected, because there isn’t going to be that continuity of patient care, and there’s not going to be even, probably, any handover from existing oncologists to any oncologists who are … yet to be appointed.”

The Australian Medical Association’s Northern Territory president Dr Peter Beaumont says having enough oncologists is absolutely essential.

“It’s certainly not possible for one oncologist to do the work of three, and it’s also not possible to ration the services for people that need the services of oncologists, which can’t be delayed unnecessarily.”

Sumber: abc.net.au

Bali – Satu lagi rencana Pemkab Buleleng untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat di Bali Utara. Upaya itu adalah membangun rumah sakit pratama atau rumah sakit tanpa kelas. Rumah sakit (RS) ini rencananya dibangun di Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt.

Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Sekkab Buleleng Made Duala Arsayasa, Minggu (23/6) kemarin mengatakan, rencana membangun rumah sakit tanpa kelas ini setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengucurkan dana bantuan untuk membangun rumah sakit tanpa kelas. Hanya saja, bantuan itu untuk membangun fasilitas fisiknya dan pemkab diwajibkan untuk menyiapkan lahannya.

Menindaklanjuti bantuan pemerintah pusat tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng mengusulkan proposal ke pemerintah pusat. Proposal tersebut sudah disetujui dan kini pemerintah tengah menyiapkan pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi rumah sakit tanpa kelas. “Untuk proyek rumah sakit tanpa kelas kita sudah mendapat perintah untuk menyiapkan lahan sesuai dengan proposal yang ada dan tim sedang bekerja untuk menjajaki lokasi tanah yang akan dibebaskan,” katanya.

Menurut Duala, mengacu proposal yang diajukan Diskes Buleleng rumah sakit tanpa kelas yang akan dibangun itu tipe D. Melihat dari tipe yang akan dibangun itu diperkirakan menghabiskan lahan seluas 56 are. Sementara alokasi anggaran yang akan disiapkan dalam APBD Buleleng senilai Rp 1 miliar. Sebelum tim melakukan tahapan dalam membebaskan lahan itu, pihaknya masih memerlukan kejelasan teknis rumah sakit tanpa kelas yang akan dibangun. Pasalnya, dalam proposal itu yang dicantumkan rumah sakit tanpa kelas tipe D. Sedangkan jika membangun rumah sakit tanpa kelas di luar tipe D itu dipastikan akan membutuhkan lahan yang lebih sempit.

Hal ini sangat penting karena menyesuaikan masalah ketersediaan anggaran untuk membeli lahan milik warga di Desa Banjar Asem. Selain itu, kajian lainnya menyangkut kemungkinan bangunan fisiknya apakah bisa digabungkan dengan puskemas yang ada saat ini. Di sisi lain Duala mengatakan, menunggu kejelasan terkait teknis rumah sakit tanpa kelas yang akan dibangun itu tim pembebasan lahan sudah mulai melakukan penjajakan ke lokasi rencana proyek yang akan dibangun.

Hasil sementara penelusuran tim di lapangan perkembangan harga tanah di seputaran Desa Banjar Asem, Kecamatan seririt bervariasi antara Rp 30 juta hingga paling tinggi mencapai Rp 60 juta. “Tim sudah turun dan pasaran harga tanah di sana berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) memang Rp 30 juta hingga paling tinggi Rp 60 juta,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pemkab membangun rumah sakit tanpa kelas untuk meningkatkan pelayanan kualitas kesehatan bagi warga di Bali Utara. Pertimbangan membangun di Banjar Asem karena di wilayah Gerokgak, Seririt, dan Busungbiu sangat jauh dari jangkauan rumah sakit di perkotaan. Sehingga, dengan rumah sakit tanpa kelas ini diyakini akan bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber: balipost.co.id

Merauke – Bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Bupati Merauke, Romanus Mbaraka melakukan penandatanganan kerjasama dengan Ketua Yayasan Pembina Asuhan Bunda, Sri Sudarsono Habibie.

Selain penandatanganan kerjasama, juga peresmian bangunan unit cuci darah sekaligus peninjauan bantuan mesin cuci darah yang diberikan Pembina Asuhan Bunda tersebut.

Direktur RRSUD Merauke, Adolf Bolang dalam laporannya, Rabu (19/6) mengaku, jumlah pasien gagal ginjal sejak tahun 2010 silam, terus mengalami peningkatan. Sementara, pihak rumah sakit, belum memiliki peralatan. Sehingga pasien yang ada, terpaksa harus dirujuk ke Jayapura dan Rumah Sakit (RS) Cikini-Jakarta.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, lanjut Bolang, didirikan bangunan dengan dilengkapi dua mesin cuci darah dari China. Satu mesin khusus diprioritaskan bagi pasien isolasi seperti hepatitis maupun HIV. Melihat perkembangan pasien, maka pada tahun 2011, dilakukan penambahan satu unit lagi. Begitu juga tenaga medis seperti dokter maupun perawat, dikirim ke beberapa rumah sakit terkemuka di Jawa untuk belajar.

Saat ini, katanya, terdapat satu dokter spesialis, satu dokter umum, empat perawat serta seorang teknisi. Mereka telah memiliki sertifikat cuci darah. Pada dua tahun silam, 1200 kali dilakukan cuci darah dengan jumlah pasien sebanyak 125 orang. Untuk tahun 2012, sebanyak dua belas orang yang rutin melakukan cuci darah di RSUD Merauke.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam sambutannya mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan mesin cuci darah yang diberikan oleh Ketua Yayasan Pembina Asuhan Bunda, Sri Sudarsono Habibie. “Saya atas nama masyarakat, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Mesin bantuan ini, akan dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk melayani pasien yang membutuhkan,” katanya.

Ketua Yayasan Pembina Asuhan Bunda, Sri Sudarsono Habibie dalam arahannya mengatakan, bantuan mesin cuci darah ini, tidak hanya diberikan kepada RSUD Merauke, tetapi rumah sakit lain yang tersebar. “Kapan saja kami akan siap memberikan bantuan. Sehingga jika ada kesulitan yang dialami, agar segera disampaikan,” pintanya.

Sumber: tabloidjubi.com

KUALA TUNGKAL – Dimintai keterangan terkait masalah yang dihadapi pasien miskin, yang harus membeli obat di apotik luar rumah sakit dengan harga mahal, ketua komisi III DPRD Tanjab Barat, Ja’far mengatakan bahwa hal itulah yang menjadi kendala penangan kesehatan di Tanjab Barat saat ini.

Pada saat pelaksanaan penganggaran tahun 2013 yang lalu, ia mengaku pihaknya sudah menyarankan kepada pihak rumah sakit untuk menghitung rasio kecukupan obat bagi seluruh pasien di rumah sakit selama satu tahun.

“Kami sudah berkali-kali menyuruh agar rasio kecukupan obat itu betul-betul tercukupi. Kejadian seperti ini harusnya menjadi perhatian dari rumah sakit maupun tim SKPD. Prioritas pembelian obat, dan rasio kecukupan obat itu harus betul-betul dihitung sehingga tidak terjadi permasalahan yang dihadapi pasien miskin seperti ini,” jelas Ja’far kepada Tribunjambi.com, Rabu (19/6).

Ia juga meminta ketua tim anggaran daerah, jangan pernah membatasi anggaran untuk pembelian obat.

“Boleh ditanya, setiap pembahasan anggaran, yang selalu menjadi perdebatan itu ya masalah rasio kecukupan obat ini. Jadi sekarang pihak rumah sakit dan tim anggaran daerah harus benar-benar menghitung rasio kecukupan obat. Dan kita juga meminta kejujuran pihak rumah sakit untuk mengendalikan ketersediaan obat dengan betul-betul optimal,” tegasnya.

Jakarta, PKMK. RUU tentang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Rumah Tangga (RUU Farmasi), akan masuk tahap konsinyering intensif di minggu pertama Juli 2013. Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah Indonesia untuk RUU tersebut diharapkan mampu menghadirkan pakar bahasa dan pakar draft hukum. Dengan demikian, debat terkait judul RUU tersebut bisa lebih ditengahi. Demikian hasil rapat Panja RUU Farmasi di Jakarta (19/6/2013).

Dr. Abdurrahman Abdullah, Wakil Ketua Panja RUU Farmasi, menyatakan konsinyering itu akan berlangsung intensif selama satu sampai tiga hari. Sekalipun intensif, aspek kualitas diharapkan tidak dinomorduakan. Ke depannya, aspek iklan juga akan diatur di RUU tersebut. Langkah ini ditempuh agar masyarakat sebagai konsumen tidak menjadi korban iklan. “Misalnya saja, selama ini ada iklan obat dengan anak kecil sebagai model, nanti hal itu tidak dibolehkan. Demikian pula iklan obat dewasa yang tayang di jam sibuk,” tambahnya. Selaku anggota Panja RUU Farmasi dari Pemerintah Indonesia, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Maura Linda Sitanggang menyatakan menyetujui agenda konsinyering tersebut. Pihaknya juga akan menghadirkan pakar bahasa ataupun pakar draft hukum seperti yang diminta.

Dalam rapat, perdebatan sempat terjadi antara DPR RI dengan Pemerintah Indonesia mengenai judul RUU tersebut. Maura Linda mengatakan, RUU tersebut selain menggunakan pendekatan pengawasan juga perlu pendekatan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Ferrari Romawi dari Partai Demokrat berkata: “Kami oke saja kalau Pemerintah ingin lebih dari sekadar pendekatan pengawasan. Tapi, desain awal RUU ini kan untuk pengawasan. Maka apakah batang tubuh RUU bisa mengakomodir perluasan itu?” Sementara, Hendrawan Supratikno dari PDIP, menginginkan jaminan eksplisit dari Pemerintah Indonesia tentang pentingnya komitmen pengawasan dalam RUU tersebut. “Kami minta agar pendekatan pengawasan benar-benar terdefinisi dengan baik dalam RUU,” kata Hendrawan. Kemudian, selaku pimpinan sidang, Abdurrahman Abdullah mengatakan, tidakkah pendekatan kesejahteraan itu nanti melemahkan aspek pengawasan?

Maura Linda menanggapi hal tersebut dengan pernyataan, agar komprehensif RUU itu perlu pendekatan kesejahteraan pula. Jadi, di dalamnya pun ada pembinaan dan tanggung jawab oleh Pemerintah Indonesia tentang ketersediaan obat dan lain-lain. Pemerintah Indonesia pun berkomitmen penuh terhadap aspek pengawasan. Bahkan, di RUU itu, Pemerintah Indonesia menambahkan bab tentang penguatan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Pengawasan BPOM akan bersifat dari pra-market sampai post-market produk,” kata dia.

Sebelum kesepakatan untuk masuk ke konsinyering tercapai, sidang sempat diskors selama lima menit oleh Abdurrahman. Hal ini untuk memberi waktu lobi antar-pihak terkait perdebatan judul RUU tersebut. Usai skors dicabut, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar frasa “Pengaturan dan Pengawasan Sediaan Farmasi” dimasukkan ke judul RUU itu. Kemudian usulan ini akan dibahas dalam masa konsinyering itu. “Masalah judul, saya rasa tidak perlu berkepanjangan,” kata Abdurrahman.

POLEMIK Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih menuai kritik. Hal ini merupakan imbas dari rumah sakit yang mengutarakan bahwa klaim asuransi tak sebanding dengan biaya pengeluaran rumah sakit.

Meski kenyataannya demikian, seharusnya pihak terkait bisa lebih bijak menangani hal tersebut. Misalnya saja dengan berdialog untuk menemukan jalan keluar.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sendiri yang organisasi yang membawahi dokter di rumah sakit tak hanya diam. Mereka berupaya menawarkan solusi, yakni dengan mengundang rumah sakit dan dinas kesehatan untuk persoalan klaim asuransi ini agar masalah ini tak berkepanjangan.

“Ya, IDI akan mengundang perwakilan Rumah sakit dan Dinas Kesehatan setempat untuk merumbukan bersama jalan keluarnya. Saya yakin pelan-pelan rumah sakit mengerti kok. Pun kalau mereka tidak menerima, mereka akan rugi sendiri. Karena bila layanan primer ini sudah kuat, impact-nya pasti rumah sakit khususnya swasta kekurangan pasien. Makanya dari 16 rumah sakit yang mulanya angkat tangan dengan KJS, mereka balik lagi, mau menerima KJS lagi, “kata Dr. Zaenal Abidin MH.Kes, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia saat ditemui secara eksklusif oleh Okezone di Kantor Pusat Ikatan Dokter Indonesia, Menteng, Jakarta, Pusat, belum lama ini.

Ditambahkannya, hal ini bukan asal ucap belaka. Dr. Zaenal sendiri sudah memerkirakan kondisi itu dimana jumlah rumah sakit di Jakarta ada seratus lebih dan bila layanan primer dikuatkan maka akan berjalan lancar.

Menurutnya sekira 80 persen keluhan segala penyakit akan selesai di puskesmas, klinik dan praktek dokter, sedang untuk rumah sakit mereka hanya dapat sekira 20 persen, dan itu dibagi seratus lebih rumah sakit. Sehingga kesimpulannya, rumah sakit swasta yang terutama menolak KJS bisa tak kebagian pasien.

“Coba bayangkan bila nanti layanan primer sudah kuat, dan hanya 20 persen ke rumah sakit, dan itu pun harus dibagi seratus lebih rumah sakit? Jangan-jangan nanti ada rumah sakit yang tidak kebagian pasien. Makanya inilah pentingnya berdialog, agar rumah sakit bisa ikut dan mendapatkan pasien. Kalau dari awal tidak ikut, nanti malah tidak ikut beneran, dan rumah sakit tidak ada pasiennya. Apalagi kalau nanti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) jalan, dimana pasien pergi ke rumah sakit harus berdasarkan rujukan puskesmas, praktek dokter atau layanan primer yang terintegrasi KJS. Rumah sakit yang menolak KJS sekarang bisa tidak dapat rujukan nantinya, atau rumah sakit bisa kekurangan pasien,” tandasnya.

Sumber: okezone.com