TIMIKA — Prihatin dengan kondisi dan masa depan Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika, ratusan karyawan yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) RSMM menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Mimika di Satuan Pemukiman 3 (SP-3), Distrik Kuala Kencana, Selasa (2/7/2013) siang. Mereka menuntut perbaikan fasilitas dan kejelasan masa depan rumah sakit.

Dalam orasinya, Ketua PUK-SPSI RSMM, Maria Kotorok, mendesak agar Bupati Mimika melakukan intervensi langsung terhadap persoalan yang berlangsung di RSMM. “Bupati Mimika selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Mimika seharusnya bisa mempertemukan semua stakeholder RSMM,” tegas dia.

Para pihak terkait rumah sakit ini, sebut Maria, adalah PT Freeport Indonesia (PTFI), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK), Yayasan Caritas, dan Manajemen RSMM. “Bupati juga harus bisa mendesak PTFI untuk serius memperhatikan RSMM sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga asli setempat,” imbuh Maria.

Para pengunjuk rasa mendesak bertemu langsung dengan Bupati Mimika, Abdul Muis. Namun, karena Bupati tidak berada di tempat, para pengunjuk rasa hanya diterima Asisten IV Sekda Mimika, Erens Meokbun, didampingi Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, Dionisius Mameyau.

Ditemui terpisah usai mengelar unjuk rasa, kepada Kompas.com, Maria menyampaikan bahwa Asisten IV Sekda Mimika berjanji mengagendakan pertemuan dengan Bupati Mimika. Tetapi, kata dia, pertemuan tidak dapat dipastikan hingga dua hari ke depan.

RSMM, kata Maria, adalah rumah sakit pertama di Papua dan Papua Barat yang telah terakreditasi. Tetapi, dalam praktiknya, masih banyak kekurangan di RSMM. Kekurangan itu, sebut Maria, antara lain, tak adanya privasi pasien karena dalam satu ruangan ada dua sampai tiga dokter yang menangani pasien dalam waktu bersamaan.

Belum lagi, ujar Maria, kapasitas rumah sakit juga tak mencukupi pemberian layanan untuk pasien. “Tak jarang (pasien) harus dirawat di lorong yang disekat. Bahkan, karena tingginya antrean, pasien rawat inap yang belum sembuh betul diminta untuk rawat jalan dan masih banyak lagi peralatan rumah sakit yang seharusnya sudah diperbarui,” papar dia.

Dengan kondisi sekarang ini, menurut Maria, RSMM tidak membuat orang menjadi sembuh, tetapi justru sebaliknya. Selain itu, menurut Maria, pihaknya mendesak PTFI membubarkan Social Outreach and Local Development Department (SLD) karena dianggap sebagai tempat orang-orang yang memproyekkan RSMM. Maria juga mendesak dilakukan audit kepada SLD selalu penyalur dana 1 persen, LPMAK selaku pengelola dana 1 persen, Yayasan Caritas, dan Manajemen RSMM.

Aksi unjuk rasa, kata Maria, akan terus dilakukan hingga tuntutan perbaikan fasilitas dan kejelasan masa depan rumah sakit terpenuhi. “RSMM dibangun dari dana 1 persen PTFI untuk 7 suku yang dikelola LPMAK, merupakan representasi imbal balik perusahaan terhadap eksploitasi alam Papua. Karenanya, PT Freeport Indonesia harus bertanggung jawab untuk kelangsungan rumah sakit ini,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun Kompas.com, para pekerja yang tergabung dalam PUK-SPSI RSMM kembali menggelar aksi keprihatinan setelah mengetahui uang pembayaran gaji karyawan RSMM dalam 2 bulan terakhir bersumber dari pinjaman di Keuskupan Timika. Sebelumnya, pada September 2012 lalu, karyawan sempat menggelar mogok kerja menuntut perbaikan kesejahteraan karyawan, perbaikan fasilitas RS, dan mempertanyakan kelangsungan masa depan RS.

Aksi mogok hanya berlangsung beberapa hari setelah pihak LPMAK dan Yayasan Caritas menyampaikan kesanggupan untuk memberikan perbaikan dengan membangun dua gedung baru dan menaikkan upah karyawan RS. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta yang dikelola oleh Yayasan Caritas yang menjadi rujukan dari sejumlah rumah sakit di Kabupaten Mimika dan sejumlah Kabupaten lain di Provinsi Papua. RSMM merupakan rumah sakit di Papua dan Papua Barat yang berstatus terakreditasi.

Sumber: kompas.com

MORE than 5,000 responses to controversial plans to centralise some specialist hospital services in South Wales, including Newport and Abergavenny, have been received in the first four weeks of a two-month consultation.

Aneurin Beavan Health Board chief executive Dr Andrew Goodall said the public response to the consultation, which closes on July 19, has been ‘more than we have in any other consultation before’ and that no decision has been made.

Speaking on BBC Radio Wales Eye on Wales programme on Sunday, he warned that change will have to happen but added: “We will still be looking at everything we have done to date- all of the data, the evidence and the clinical views-alongside all the views we receive from the public and our responsibility will be to take account of all that.”

Five health boards have drawn up four options for the future of hospital services in Cardiff, Swansea, Newport and the Valleys, known as the South Wales Programme, because they believe change is needed to ensure Welsh hospitals meet UK standards.

They argue changes are essential to ensure hospital care meets UK-wide professional standards and to deal with issues such as a shortage of doctors and increasing demand.

Senior health officials warn that eight hospitals providing one or more of the following services- consultant-led maternity care, specialist baby care, in-patient specialist children’s care and emergency medicine-are unsustainable.

A proposed Specialist and Critical Care Centre (SCCC) at Cwmbran is included in all four options and would replace the Royal Gwent and Nevill Hall hospitals in providing A & E, neonatal, obstetric and paediatric services.

It would be built at the former Llanfrechfa Grange Hospital to treat the sickest patients.

A final decision is expected in the autumn.

Source: southwalesargus.co.uk

SINGAPORE: The rate of elderly patients returning to hospitals and polyclinics for additional care has dropped from 3.5 times to 1.3 times in just a year.

Another hospital is expected to join the Community Health Mapping Programme soon.

Patrick Tay, grassroots adviser at Nee Soon East Grassroots Organisations, said: “We have already agreed that we should continue our partnership even with the new (Yishun Community Hospital). I think we have rolled out quite a few programmes with the hospitals and various agencies, including preventive care as well as to minimise re-admission rate of patients from the hospitals who are our residents.”

The programme started a year ago and has catered to almost 50 per cent of elderly residents in the area who would otherwise have to go to hospitals and polyclinics for checkups.

The Barrier-Free Access Map, which was launched on Monday, shows the locations of ramps, making it easier for wheelchair-bound residents and their caregivers to move around Yishun.

Source: channelnewsasia.com

SUBULUSSALAM : Wakil Walikota Subulussalam, H.Affan Alfian Bintang.SE memberi teguran langsung kepada Direktur RSUD, Dr.Azman terkait belum digantinya perubahan papan nama baru dari RSIA ke RSUD.

Teguran tersebut dilakukan Wakil Walikota setelah mendapat pertanyaan dari beberapa awak Media yang bertugas di Kota “Sada Kata” itu kepadanya. Seketika itu Affan langsung mengajak rekan Media turun untuk melihat langsung kebenarannya didampingi Direktur dan Sekretaris RSUD. Ternyata benar adanya sambil mempertanyakan mengapa bisa terjadi demikian sekaligus memerintahkan agar segera dibenahi.

Pada kesempatan itu, Dirut RSUD, Dr.Azman mengakui memang telah dikeluarkan Qanun tentang perubahan status RSIA menjadi RSUD sejak tahun lalu, namun menurutnya tidaklah serta merta langsung berubah efektif keseluruhan nya. Seperti sistim Administrasi Keuangan masih mencantumkan sebutan RSIA,”artinya ijab kabul sudah tapi harus tunggu peralihan di Perubahan nanti,” kata Azman, Sabtu (29/6).

Saat dipertanyakan ketiadaan makan dan minum bagi pasien JKA di RSUD ini, Azman menyebutkan bahwa memang benar tidak ada dianggarkan untuk itu. Dana tersebut mestinya didanai melalui DPA Daerah setempat,”JKA itu jelas porsinya yaitu 41% untuk jasa medis, 20 bahan habis pakai, 20 lagi ke sarana dan prasarana dan sisanya untuk jasa administrasi”.

Selanjutnya tambah Azman pula, bahwa ada mekanisme kerja JKA itu sendiri, jadi bukan sekedar datang pasien bawa kopian KTP dan KK seperti pengumuman saja. Harus ada penjenjangan mulai dari Desa lantas ke Kecamatan baru kepada Kita. Setelah itu dilayani, apabila disini kami tidak mampu baru dibuat rujukan ke Rumah Sakit Rimo atau Tapaktuan,”Tidak boleh langsung ke Medan atau Banda Aceh,” ucapnya.

Mengapa harus dirujuk ke RS Rimo tanya rekan media kembali dengan santai Dia menjawab disebabkan status RSUD ini masih tergolong berstatus tipe D,” Ada dua kegiatan lagi yang belum terlaksana disini. Setelah nantinya itu bekerja baru kita panggil tim visitasi dari Banda Aceh sekali dan juga tim dari Jakarta sebagai syarat kenaikan tipe RSUD tersebut menjadi Tipe C. Insya Allah dalam 2 bulan kedepan lah,”sebutnya.

Sumber: beritasore.com

TEBING TINGGI – Pelayanan RSUD Empatlawang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat khususnya pasien yang berobat di sana.

Penyebabnya, rumah sakit tersebut dianggap belum bisa dijadikan sebagai rumah sakit yang diandalkan. Karena rata-rata pasiennya, khususnya yang mengalami gangguan kesehatan agak berat masih harus dirujuk ke rumah sakit lain seperti ke RS dr Sobirin Lubuklinggau atau ke RS Moehammad Hoesin Palembang. Untuk itu, warga berharap agar pihak terkait terus melakukan pembenahan khususnya peningkatan pelayanan.

Menurut Kepala Desa Sukakaya Kecamatan Saling, diduga akibat lambannya dan kurang maksimalnya pelayanan, salah seorang warga desa tersebut meninggal dalam perjalanan. Warga tersebut menurutnya dibawa ke RSUD Empatlawang karena menjadi korban gigitan ular yang diduga mengandung bisa. Saat dibawa ke RSUD Empatlawang diduga korban hanya ditangani ringan kemudian dirujuk ke Lubuklinggau. Sehingga saja ditengah perjalanan korban meninggal dunia.

“Kita menyesalkan hal itu, semestinya mereka (rumah sakit) mengetahui apa yang menjadi keluhan pasien dan mengambil tindakan, kalaupun memang harus dirujuk semestinya dilakukan dengan cepat,” tukasnya. Keluhan yang sering disampaikan terkat pelayanan di RSUD Empatlawang saat ini antara lain ketersediaan dokter spesialis. Sehingga masyarakat atau calon pasien lebih memilih berobat ke rumah sakit di luar. Hanya saja, mereka harus tetap ke RSUD Empatlawang untuk mendapatkan surat rujukan.

“Jadi terkadang kita terlambatnya disana, karena harus bolak balik mengurusi surat menyurat, kalau semisal dokternya ada di Tebing Tinggi tidak mesti ke luar,”ungkap Zainal, warga Tebing Tinggi. Plt Direktur RSUD Empatlawang dr Desi mengakui bahwa belum maksimalnya pelayanan di instansi yang dipimpinnya karena masih banyaknya kendala, seperti ketersediaan tenaga dokter spesialist dan sarana penunjang. Bahkan menurutnya secara status RSUD Empatlawang belum memiliki status akreditasi dan baru sebagai rumah sakit persiapan.

Terkait ketersediaan dokter spesialis diakuinya masih sangat terbatas, baik sumber daya manusianya maupun ketersediaan waktu dari dokter tersebut di RSUD Empatlawang. Sejauh ini baru tersedia dokter spesialis anak, kandungan dan bedah. “Itupun mereka tidak bisa standby setiap hari kerja di RSUD Empatlawang, karena mereka juga di RSUD Lahat,” ujarnya.

Sehingga menurutnya, jika ada pasien yang datang untuk berobat dan membutuhkan penanganan dan perawatan yang intens mereka terpaksa merujuk ke rumah sakit yang lebih memadai.

Sumber: koran-sindo.com

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, panitia khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD DKI telah menyetujui rencana pembangunan RSUD Pasar Minggu.

“Sudah ok, sudah mulai dan sudah bisa tender,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (1/7/2013).

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati menjelaskan, saat ini jajarannya tengah menjalankan proses tender pembangunan RSUD Pasar Minggu.

“Seminggu yang lalu sudah disetujui DPRD. Sekarang lagi proses lelang. Kan waktunya 45 hari,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Ahok sempat emosi ketika dirinya mendapati rencana pembangunan RSUD di Jakarta, harus mendapatkan izin DPRD melalu Pansus terlebih dulu.

Pasalnya, dengan bergulirnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS), jumlah pasien semakin membludak. Sementara, jumlah kamar di rumah sakit untuk kelas tiga tidak mampu menampung seluruh pasien yang ada.

Sumber: okezone.com

A MOTHER who lost her baby at a scandal-hit maternity unit on Christmas Day has broken her silence to express disgust over the official cover-up of appalling care at the hospital.

Margaret Hutchison lost Eloise at Furness General Hospital, Barrow, where the Government watchdog allegedly concealed evidence of substandard treatment leading to the deaths of up to 16 infants and two mothers.

The hospital has finally accepted blame for the death but two and a half years after the tragedy Margaret is still struggling to come to terms with the fact that Eloise could have lived if unit dangers had not been kept secret.

Margaret, who lives in Barrow, Cumbria, with partner Nathan, a 28-year-old computer student, lost Eloise after a 44-hour labour on Christmas Day morning 2010. Her baby was born with a faint heartbeat.

Speaking publicly for the first time, she said: “Eloise was whisked away ­seconds after birth. I was told the ­doctors were doing all they could for her but 45 minutes later they came back to tell me she was dead.” The care worker for adults with learning difficulties had an apparently normal pregnancy and now has 18-month-old son Ryan.

She added: “I only discovered well after Eloise’s birth about problems at the hospital maternity unit. If I’d known how bad it was I would never have agreed to have my baby there.

“I am appalled at what the regulator did. How could they give the maternity unit the green light? It’s a disgrace.

“The Care Quality Commission is meant to be there to make sure hospitals are safe. And if they are not safe they should do something about it.”

Eloise was born with the umbilical cord around her neck. Her parents took legal action in April 2011 and the hospital admitted liability in March 2012.

Its apology letter read: “It is accepted delivery should have been effected more quickly which would have resulted in a different outcome.”

Although the hospital has not revealed in detail how it failed Eloise, the family has evidence that a key fault related to poor monitoring of Margaret and her baby during the later stages of labour.

Her case reveals how poor care at the unit posed deadly risks to mothers and babies even after Government regulator the Care Quality Commission passed the maternity unit as safe. Peter Walsh, chief executive of charity Action against Medical Accidents, said: “This case is all the more tragic because it would have been avoided if either the hospital itself or the regulator, the CQC, had done their jobs properly.”

There were a series of deaths of babies and mothers along with serious medical blunders at the unit before Eloise died. In May 2009 the trust relayed five serious untoward incidents to the CQC.

Seven months later a CQC director wrote to James Titcombe, whose baby Joshua had died in November 2008, warning of “future tragedies” unless improvements were made.

In March 2010 Barrow hospital’s own report highlighted serious problems, including poor training of midwives. However, that June, six months before Eloise died, the CQC published a positive report on the unit, declaring it safe.

Earlier this month it was revealed that a senior CQC official who called this report flawed was allegedly told to cover up his findings.

Because the adverse reports were not made public, Margaret was unaware other babies and at least two mothers had died following poor care. Her lawyer Victoria Watson, of Burnetts Solicitors, said: “It is a double blow to discover not only were they let down by the trust but also the very system in place to regulate the health service.”

University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust, which runs Furness, admitted Margaret’s care was negligent. Medical director George ­Nasmyth said: “The Trust has accepted that the treatment provided fell below the standard to be expected and has made a full apology to the family.

“The Trust has made an open admission of negligence in this case and is actively in negotiations to bring the matter to a conclusion.” Last week new CQC boss David Behan accepted the 2010 unit inspection was “flawed”.

Source: express.co.uk

Controversial plans to centralise some specialist hospital services in south Wales have led to an unprecedented public response, say health officials.

NHS bosses believe only four or five hospitals should have consultant-led services such as accident and emergency and premature baby care.

They say the change is needed to ensure Welsh hospitals meet UK standards.

A two-month consultation on the plans has brought more than 5,000 individual responses in its first four weeks.

Five health boards have been drawing up the proposals, which include hospitals in Cardiff, Swansea, Newport and the valleys, since the start of 2012.

They argue that the changes are essential to ensure hospital care meets UK-wide professional standards and to deal with issues such as a shortage of doctors and increasing demand.

The plans – known as the South Wales Programme – involve:

Consultant-led maternity care

Specialist baby care

In-patient specialist children’s care

Emergency medicine (A&E)

Eight hospitals in the region provide one or more of these services but senior health officials warn this is unsustainable.

Continue reading the main story

“Start Quote

When they come out with the ‘best-fit’ option – which to a lot of people is a preferred option by any other name – you have to think the decision has already been made”

Mike Powell Rhondda Cynon Taf councillor

Since September 2012 the health boards have been evaluating whether concentrating all those services in four or five centres would be most suitable.

The centres would include the University Hospital of Wales (UHW) in Cardiff, Morriston Hospital near Swansea and a new hospital to be built at Llanfrechfa Grange near Cwmbran.

This would incorporate some services from Nevill Hall hospital in Abergavenny and the Royal Gwent hospital in Newport.

The consultation is looking at whether Prince Charles Hospital in Merthyr Tydfil, the Princess of Wales Hospital in Bridgend or the Royal Glamorgan Hospital in Llantrisant would be the fourth or fifth centres.

Health officials have identified a “best-fit” option of services at the Bridgend and Merthyr Tydfil hospitals but not the Royal Glamorgan.

But they are also consulting on three other combinations involving the three hospitals.

Mike Powell, a Liberal Democrat councillor in Rhondda Cynon Taf where the Royal Glamorgan hospital is located, said there is much opposition in the county borough to the proposed changes.

He said: “The Royal Glamorgan caters for probably about 300,000 people within the area.

“The argument people are using is why remove services when you could keep them there in the centre of a ‘diamond’ of hospitals.

“The next major concern people have is the ambulances. Can you get us to hospital on time? They’re not doing it now. So by moving the hospital further away, will that work? It certainly won’t.

“If the consultation had started with no preferred option and just put the facts to the people as they are and said ‘what do you think?’, then I would have been more confident in it.

“But when they come out with the ‘best fit’ option – which to a lot of people is a preferred option by any other name – you have to think the decision has already been made.”

The lead chief executive of the South Wales Programme, Andrew Goodall, told BBC Radio Wales’ Eye on Wales programme that the public response to the consultation has been “more than we have in any other consultation before”.

He denied that any decision had already been made.

He said: “It’s not automatically the ‘best fit’.

‘Service with problems’

“We will still be looking at everything we have done to date – all of the data, the evidence and the clinical views – alongside all the views we receive from the public and our responsibility will be to take account of all of that.”

“Change will have to happen.

“The only certainty I have is that there will be a hospital service with problems over the next 12 months and we will not be able to maintain that service. I would want to deal with that in a planned manner.”

The public consultation closes on Friday 19 July. A final decision should be made by the health boards later in the autumn.

Source: bbc.co.uk

Makassar: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memanggil ke empat rumah sakit yang diduga menolak pasien balita bernama Revan. Di antaranya Rumah Sakit Daya, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan Rumah Sakit Awal Brows, Makassar, Sulawesi Selatan.

Dari keempat RS tersebut, baru Rumah Sakit Ibnu Sina yang memberikan keterangan resmi. Mereka mengatakan pihaknya tidak menolak pasien Revan. Pihak RS hanya memeriksa Revan di dalam mobil ambulance di halaman ruang IGD lantaran tidak adanya ruang ICU untuk anak. Lalu Revan kemudian dibawa ke RS Brows.

Lagi-lagi karena tidak tersedianya ruang ICU untuk anak, Revan hanya diperiksa di dalam mobil ambulance. Karena kedua rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta, sehingga tidak melayani pasien umum atau jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), Revan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Akademis.

Sumber: metrotvnews.com

SOLO – Malaysia Healthcare Exibiton digelar 28-30 Juni 2013 di kompleks Solo Paragon Mall. Melalui event ini diharapkan jumlah wisatawan medis asal Indonesia ke Malaysia bisa meningkat dari tahun lalu yang mencapai 12 persen.

Kegiatan ini menghadirkan delapan rumah sakit spesialis dan satu perusahaan pelayanan kesehatan.

“Dalam event ini, rumah sakit yang bekerjasama dengan kami akan memberikan informasi mengenai ilmu dan teknologi terkini yang digunakan untuk perawatan kesehatan,” papar Mary Wong Lai Lin, Chief Executive Officer Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC).

Ia mentargetkan dapat menambah jumlah wisatawan medis yang datang ke Malaysia untuk berobat melalui kegiatan ini. Pasalnya, ia mengklaim jasa kesehatan di Negeri Jiran tersebut menawarkan harga yang cukup terjangkau dan berkualitas.

“Tahun lalu wisatawan medis asal Indonesia sebesar 12 persen dari total 671 ribu orang pasien internasional, harapan kami tahun ini dapat meningkat 15 persen,” jelasnya.

Diutarakan dia, selama ini perawatan yang paling banyak dicari masyarakat Indonesia adalah perawatan jantung, kanker, tulang, bayi tabung, dan medical check-up. Mary menambahkan, selain memberikan informasi dan penawaran sistem pengobatan, pengunjung juga diberikan waktu 30-45 menit untuk berkonsultasi dengan dokter dari Malaysia secara langsung.

Sumber: soloblitz.co.id