REMBANG, MataAirRadio.net – Rumah Sakit Umum Daerah dr R Soetrasno Rembang mengajukan penagihan klaim layanan kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan. Dari perhitungan pihak rumah sakit, jumlah klaim yang ditagihkan mencapai Rp2,6 miliar.

Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi RSUD dr R Soetrasno Rembang Giri Saputro mengatakan, hingga hari Sabtu (22/2) ini, tagihan itu masih diverifikasi oleh pihak BPJS Kesehatan. Giri menyebutkan, nilai tagihan itu untuk bulan Januari saja.

Menurutnya, secara prosedur pengajuan klaim ke BPJS, pihak rumah sakit menyebut belum ada masalah. Hanya saja, kendala justru kerap kali datang dari pasien yang menuding rumah sakit mempersulit pelayanan.

Giri mencontohkan, untuk merujuk seorang pasien. Standar operasional prosedurnya mesti dirujuk terlebih dahulu ke RS Soewondo Pati sebelum ke RSUP Karyadi Semarang. Namun pasien menghendaki langsung ke Karyadi. Sosialiasi dari pihak BPJS dinilai kurang.

Diajukannya penagihan klaim layanan kepada peserta JKN melalui BPJS Kesehatan demi menjaga arus kas atau

JAKARTA, FAJAR — Sejumlah rumah sakit mulai mengajukan klaim pelayanan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dari total 953 rumah sakit (RS) yang mengajukan klaim, baru enam rumah sakit yang telah dibayar termasuk RS Angkatan Darat Bone, Sulsel.

Rumah sakit lainnya yakni, RS Medistra Jakarta,

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG — Anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, Harry Azhar Azis, kecewa karena kartu kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak berfungsi sehingga dia tidak dapat berobat di rumah sakit.

“Saya sudah menunjukan kartu BPJS, tetapi ternyata kartu itu tidak berlaku. Ini menunjukkan pelaksanaan tidak sesuai dengan teori,” kata Harry, di Tanjungpinang, Senin (24/2).

Ia mengaku memiliki kartu BPJS sekitar sepekan yang lalu. Kartu BPJS itu hanya berlaku saat dia berobat di klinik milik DPR. “Kondisi itu yang menimbulkan pertanyaan, jika anggota DPR tidak dapat berobat di rumah sakit, bagaimana dengan masyarakat. Anggota DPR saja berani diperlakukan seperti ini, apalagi masyarakat biasa,” ujarnya.

Harry juga terkejut setelah mendapat informasi bahwa masyarakat yang memegang kartu BPJS tidak dapat langsung berobat di rumah sakit, melainkan ke Puskesmas terdekat. Kebijakan itu merupakan kesalahan pemahaman dalam pelaksanaan BPJS.

Fasilitas di Puskesmas juga kurang memadai sehingga untuk penyakit tertentu harus langsung ditangani pihak rumah sakit. Kalau dipaksa berobat di Puskesmas, dapat membahayakan pasien tersebut. “Kecuali masyarakat yang menginginkan berobat di Puskesmas. Kan aneh, orang sakit yang ingin sehat dibatasi tempat berobatnya,” ungkapnya.

Seharusnya, masyarakat yang terdaftar sebagai peserta dalam program BPJS mendapat fasilitas kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Masyarakat dapat berobat di rumah sakit yang memiliki fasilitas memadai.”Ini adalah permasalahan yang harus segera diatasi. Jangan membuat program baik ini, dilaksanakan dengan buruk, karena membahayakan keselamatan pasien,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id