SURYA Online, SURABAYA
14 Mar2014
RS Mitra Keluarga Komitmen Berikan Layanan Terbaik
RUMAH Sakit Mitra Keluarga memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi penyedia layanan kesehatan komunitas terkemuka di Indonesia.
Hal ini terbukti bahwa RS Mitra memperoleh pengakuan secara nasional di bidang layanan kesehatan, manajemen. Tak hanya itu, Mitra juga terus menambah rumah sakit mitra keluarga di daerah-daerah Indonesia.
Di usia yang menginjak 25 tahun, RS Mitra Keluarga terus berkiprah sebagai penyedia layanan kesehatan terbaik dengan konsep ‘One-stop Health Service Centre’ dan ‘Patience Centered’ yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kelengkapan bagi pasien saat berobat.
Saat ini, RS Mitra Keluarga sudah menjadi institusi kesehatan di Indonesia yang komprehensif dengan layanan unggulan seperti bedah syaraf, kesuburan (M-Brio), Kesehatan Kaki pada anak (Kids Foot), Pusat Jantung dan Pembuluh darah, Ortopedi, Urologi, Pusat Diabetes & Endokrin, Klinik Payudara,
14 Mar2014
RS Bunda Jakarta Kenalkan Layanan Gawat Darurat Terpadu
Bisnis.com, JAKARTA – Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan dengan sistem terpadu sangat penting, terutama dalam menolong seseorang yang membutuhkan bantuan cepat.
Tujuan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) adalah tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal, terarah dan terpadu bagi masyarakat yang berada dalam keadaan gawat darurat.
Untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Bunda Jakarta perkenalkan tiga layanan kesehatan sekaligus, yang tergabung dalam SPGDT.
“Kami menghadirkan standar terbaru dalam penanganganan kegawatdaruratan medis, melalui ambulans 24 jam, instalansi gawat darurat, dan unit perawatan intensif ,” kata dokter Didit Winnetow, Direktur RS Bunda Jakarta, saat memperkenalkan layanan tersebut di Jakarta, Kamis (13/3/2014).
Dia menuturkan standar baru tersebut didukung dengan teknologi dan tim medis yang kompeten. “Sarana ini bisa menekan angka kematian dan kesakitan pasien,” ungkapnya.
Layanan kesehatan SPGDT ini antara lain menangani kasus-kasus gawat darurat (emergensi) di bidang medis melalui pelayanan yang cepat, dan tepat, baik itu pra RS, intra RS, dan antar RS, yaitu ambulance, instalasi gawat darurat (IGD), dan ICU.
Litacha Tampon, tim dokter dari ER Indonesia Healthcare Assiatance, menjelaskan urut-urutan SPGDT sebagai berikut:
Ada seseorang jatuh sakit (gawat darurat), pihak keluarga telepo RS, lalu pasien dijemput dengan ambulance (Emergency Medical Service/EMS) dibawa ke RS, karena sesuatu hal pasien dirujuk lagi ke RS lain dengan EMS. Untuk menghubungi RS lain ini ditangani oleh RS pertama.
“Jadi pelayanan terpadu, si pasien benar-benar ditangani dengan baik oleh pihak RS bersangkutan,” kata Litacha.
Jadi, katanya, dalam sistem SPGDT ini dikembangkan penanggulangan di tempat kejadian, transportasi ke sarana kesehatan yang lebih memadai, penyediaan sarana komunikasi, rujukan ilmu, pasien, dan tenaga ahli, upaya PPGD di tempat rujukan (IGD dan ICU), dan upaya pembiayaan penderita
Sumber: bisnis.com
14 Mar2014
Kemenkes Janji Tunggakan Jamkesmas 2013 Cair Bulan Juni
Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Supriyantoro berjanji, tunggakan Jamkesmas tahun 2013 paling lambat akan dibayarkan pada Juni 2014.
Kemenkes masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait jumlah hutang Jamkesmas di RS seluruh Indonesia.
“Kami sedang berusaha keras agar segera mencairkan tunggakan Jamkesmas untuk seluruh rumah sakit di Indonesia. Masih dalam proses audit Rp 2,9 triliun dan Rp 1,6 triliun sudah diaudit. Kalau sudah diaudit, akan diajukan ke Kementerian Keuangan, semoga pertengahan tahun ini bisa dibayarkan,” katanya kepada wartawan saat sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Novotel Surabaya, Kamis (13/3/2014).
Menurut dia, sampai saat ini BPKP masih melakukan audit di lapangan. Hasilnya nanti akan diusulkan kepada Kemenkeu, dan setelah itu baru akan didistribusikan ke RS-RS. “Permasalahan ini menjadi tanggung jawab Kemenkes. BPKP yang tahu hasilnya yang akan diajukan kepada Kemenkeu,” ujarnya.
Mengenai kekhawatiran utang ini akan merusak pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan, pihaknya menjamin tidak akan berpengaruh sebab sistem pembayaran BPJS berbeda dengan Jamkesmas. Klaim BPJS, ujarnya, diberikan rutin setelah 15 hari. Sistem pembayarannya pun tidak tergantung kepada anggaran.
“Ada total 1023 rumah sakit seluruh Indonesia yang tunggakan Jamkesmasnya belum terbayar. Sedangkan, ada 251 rumah sakit yang mengalami kelebihan pembayaran dan sudah dikembalikan masuk ke Kasda. Harus hati-hati dengan uang ini, jangan sampai jadi temuan KPK dan BPK. Yang pasti tetap dibayar, paling lambat pertengahan tahun sudah dibayar,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jatim dr Dodo Anondo MPH berjanji akan memperjuangkan pencairan tunggakan anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2013 di Jatim.
“Jumlahnya tunggakan untuk rumah sakit seluruh Jatim bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Khusus untuk RSU dr Soetomo Surabaya mencapai sekitar Rp 63 miliar lebih, RSU dr Saiful Anwar Malang sekitar Rp 30 miliar, RS Haji Sukolilo Rp 20 miliar, ada juga yang RS-RS kecil nilai tunggakan hanya Rp 500 ribu dan Rp 5 juta ke atas,” katanya kepada beritajatim.com, Rabu (12/3/2014).
Menurut Dodo yang juga Direktur RSU dr Soetomo Surabaya ini, pihaknya masih menghitung pasti berapa besaran jumlah tunggakan Jamkesmas untuk RS seluruh Jatim yang harus dibayarkan pemerintah. “Masih kami kumpulkan data pastinya,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berjanji akan membayar tunggakan Jamkesmas tahun 2013 itu pada bulan Maret 2014. Tapi hingga saat ini, belum juga dibayarkan. “Janjinya memang Maret, tanggalnya kan bisa 1 sampai 31 Maret, kami tidak bisa memaksakan. Pasti akan kami tanyakan saat Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) pada 17-19 Maret nanti di Bali. Itu dihadiri seluruh direktur RS dan kepala dinas kesehatan se-Indonesia,” tukasnya. (tok/ted)
Sumber: m.beritajatim.com
14 Mar2014
Meski Biaya Klaim ke BPJS Kecil, RS Tak Boleh Turunkan Kualitas Layanan
Liputan6.com, Jakarta BPJS Kesehatan tidak menampik adanya Rumah Sakit yang mengalami untung dan rugi sejak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlaku. Namun Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fadjri Adinur menegaskan, RS yang mengalami defisit atau kerugian tidak boleh menurunkan kualitas RS.
“Untuk mencegah kerugian, RS mestinya harus berusaha lebih efisien dalam mengendalikan biaya dan mutu. InaCBGs (tarif paket yang berlaku di RS ) juga mendorong RS untuk tidak membolehkan pasien dipulangkan sebelum sembuh atau ada pemeriksaan yang sebenarnya nggak perlu dilakukan. Jadi RS jangan sampai menurunkan kualitas,” kata Fadjri saat temu media evaluasi 3 bulan JKN di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (12/3/2014).
Menurut Fadjri, RS tidak boleh memiliki pikiran bahwa klaim RS sama seperti dulu (fee for service). Karena kalau masih memiliki pikiran dulu, RS akan kesulitan dan tidak menutup kemungkinan akan rugi.
Fadjri menyontohkan, misalnya ada dua orang yang sama dengan keluhan tipes. Orang pertama bukan peserta BPJS, rawat inap 5 hari dan bayar sesuai ditagihkan. Orang kedua dengan kepersertaan BPJS Kesehatan, biaya RS nya akan dirata-ratakan dengan 1000 pasien lain yang tipes. Artinya, tarif yang berlaku di RS disamaratakan dengan pasien lain dan pasien tidak perlu membayar lagi kecuali premi per bulan.
“Dengan tarif paket (InaCBGs) orang yang tipes itu mau dirawat 5 atau 6 hari, akan sama tarifnya asal masih satu kelompok dengan jenis penyakitnya. Sayangnya, di banyak RS sosialisasinya masih belum menyeluruh,” jelasnya.
Disamping itu, Wakil Ketua National Casemix Center Achmad Soebagio mengaku RS yang mengalami rugi mungkin selain karena kurangnya efisiensi juga terdapat pemborosan obat dan penunjang kesehatan.
“Sudah diteliti WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), negara-negara yang menggunakan sistem ini rata-rata mengalami pemborosan pada obat, penunjang dan sebagainya. Maka itu, perlu adanya standarisasi obat yang tidak menurunkan kualitas tapi agar ada standar yang jelas dalam satu penyakit.
Semakin banyak melayani semakin untung
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, dr Donald Pardede menyampaikan, dalam permasalahan kecilnya tarif RS dan takut rugi, pada intinya adalah perubahan pola pikir.
“Semakin banyak pelayanan, semakin banyak keuntungan yang diberikan. Tapi kalau tidak terkendali, maka perlu ada perubahan pola pikir dalam melihat tarif,” imbuhnya.
(Abd)
Sumber: liputan6.com
Solopos.com, SOLO
13 Mar2014
RS tolak pasien langgar etika medis internasional
Sindonews.com – Rumah sakit yang telah menelantarkan pasiennya hingga meninggal dunia dinilai telah melanggar etika kedokteran. Karena, dokter memiliki tugas yang mulia untuk memberikan pertolongan kepada pasien.
Mantan Direktur Utama PT Askes Orie Andari Sutadji mengatakan, jika RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, terbukti telah menelantarkan pasiennya yang bernama Andre Safa Gunawan (10) hingga meninggal dunia, maka itu merupakan kesalahan fatal dalam dunia kedokteran.
“Tindakan darurat pasien apapun, ada uang atau tidak (ada uang) harus ditolong. Itu sesuai etika kedokteran, medis internasional, dan aturan
pemerintah,” kata Orie kepada wartawan di Depok, Selasa (11/3/2014).
Dia juga menjelaskan, penolakan pasien miskin oleh rumah sakit terjadi, karena lambatnya proses pembayaran dari pemerintah ke RS. RS takut pemerintah tidak akan membayar tagihan itu.
“Bahkan tagihan rumah sakit yang sudah lama biasanya juga sangat lambat dibayarkan oleh pemerintah. Maka terjadilah penolakan-penolakan oleh rumah sakit,” ujarnya.
Untuk menghindari kasus penolakan pasien, kata dia, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi sistem pembayaran untuk RS. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengkajian ulang mengenai kebijakan pengelompokan penyakit, obat, tarif, dan penentuan premi dari masyarakat.
Sumber: sindonews.com
13 Mar2014
Mitra Keluarga Tawarkan Konsep One Stop Health Servics Centre
Bisnis.com, JAKARTA– Menyambut ulang tahunnya ke-25, RS Mitra Keluarga berkomitmet untuk menjadi penyedia layanan kesehatan komunitas terkemuka di Indonesia, dengan konsep One-stop Health Service Center dan Patient Centered.
“Menginjak usia 25 tahun ini, kami terus berkiprah sebagai penyedia layanan kesehatan terbaik, dengan konsep One-stop Health Service Center dan Patient Centered,” kata Rustiyan Oen, Chief Executive Officer RS Mitra Keluarga, di Jakarta, Rabu (12/3/2014).
Dia menuturkan tujuan dari konsep tersebut adalah untuk memberikan kemudahan dan kelengkapan bagi pasien ketika berobat.
Saat ini, lanjutnya, RS Mitra Keluarga telah menjadi institusi kesehatan di Indonesia yang konprehensif, dengan layanan unggulan seperti bedah saraf, kesuburan, pusat jantung, kesehatan kaki pada anak, klinik payudara, dan lainnya.
Dia menjelaskan setiap tahunnya rumah sakit tersebut melayani sebanyak 1,7 juta pasien, dan 25.000 tindakan operasi yang dilakukan tenaga profesional dan kompeten. Jumlah dokter ahlinya mencapai 850 orang dari berbagai bidang spesialisasi, 6.000 karyawan medis dan nonmedis yang tersebar di 10 cabang RS Mitra Keluarga.
Rustiyan mengatakan kesepuluh cabang rumah sakit tersebut, adalah RS Mitra Keluarga Kelapa, Kemayoran, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cibubur, Cikarang, Depok, Surabaya, Waru, dan Tegal.
Sumber: industri.bisnis.com
13 Mar2014
Klinik Sekar di Solo sukses dengan program bayi tabung kembar
Merdeka.com – Klinik Fertilitas Sekar Moewardi Solo, Jawa Tengah, berhasil melakukan program bayi tabung kembar. Sejak 2010 hingga kini, klinik milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Moewardi tersebut sudah melayani 14 pasien program bayi tabung. Dari jumlah tersebut 3 di antaranya berhasil.
Salah satu anggota tim dokter program bayi tabung, dr Eriana Melinawati, Sp.OG (K) mengatakan dari ketiga pasien tersebut hanya 1 yang sukses hingga melahirkan.
“Dua di antaranya mengalami keguguran, dan satu pasien telah melahirkan bayi kembar pada Nopember 2013 lalu,” ujar Eriana kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/3).
Menurut dr Eriana, bayi tabung berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tersebut, lahir dari pasangan suami istri yang telah menikah selama enam tahun dan belum memiliki keturunan. “Ibu dari bayi tabung tersebut mengalami pembengkakan pada saluran sel telur,” ujarnya.
Eriana mengatakan, tingkat keberhasilan bayi tabung memang masih kecil. Di tingkat internasional program bayi tabung yang berhasil hanya 30 hingga 35 persen.
Lebih lanjut Eriana menerangkan, untuk mengikuti program bayi tabung atau teknologi dibantu dengan cara IVF (In Vitro Fertilization) membutuhkan biaya cukup besar yakni antara Rp 50 juta hingga Rp 60 juta untuk sekali masa siklus.
“Karena biayanya cukup tinggi, maka dokter tidak hanya memasukkan satu embrio ke dalam rahim tetapi bisa dua dan maksimal tiga,” ucapnya.
Ketua Tim Dokter Prof Dr dr Tedjo Danujo Oepomo menambahkan, di Klinik Sekar Dr Moewardi pasien tak harus membayar biaya di depan, namun bisa dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani pasien.
“Tingkat keberhasilan bayi tabung cukup kecil karena sangat dipengaruhi oleh kualitas sel telur yang dihasilkan, kualitas sperma, serta kondisi rahim. Tak hanya itu, usia ibu juga mempengaruhi tingkat keberhasilan. Kalau bisa tidak lebih dari usia 35 tahun,” paparnya.
Di Klinik Fertilitas Sekar Dr Moewardi Solo, masih kata Tedjo, juga menyediakan fasilitas penyimpanan embrio yang tersisa sehingga jika suatu saat pasien menginginkan anak lagi, bisa digunakan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penyimpanan embrio tersebut sebesar Rp 4 juta per tahun.
Penyimpanan embrio tersebut maksimal bisa mencapai 80 tahun, tetapi umumnya maksimal hanya lima tahun. Meskipun proses bayi tabung, tetapi pasien tetap bisa melahirkan secara normal tidak harus melalui operasi caesar.
“Pasien juga tidak harus beristirat total, justru disarankan untuk menjalani aktivitas hidup seperti biasa. Syarat yang harus dipenuhi pasien sebelum mengikuti program bayi tabung antara lain surat nikah, dan bebas dari HIV/AIDS.” [mtf]
Sumber: merdeka.com
