Jayapura, 8/4 ( Jubi )
RSUD Pasar Minggu Dilengkapi Fasilitas Radioterapi
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo secara resmi meresmikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare, rumah sakit tersebut rencananya akan dibangun 12 lantai dengan 443 kamar. Tak hanya itu, RSUD ini nantinya juga dapat menampung pasien penderita kanker karena dilengkapi fasilitas radioterapi.
“Ini merupakan rumah sakit ketujuh yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan penambahan ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat,” ujar Jokowi, Rabu (2/4).
Dikatakan Jokowi, di RSUD tersebut juga akan dilengkapi fasilitas radioterapi, untuk mengobati pasien penderita penyakit kanker.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati menambahkan, RSUD yang dibangun seluas 43.496 meter persegi itu akan dibangun dengan
Puskesmas Semanggang Bakal Jadi Rumah Sakit
Puskesmas Semanggang yang berada di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat untuk kesekian kalinya diusulkan lagi agar naik status menjadi Rumah Sakit (RS) tipe-D. Nampaknya usulan tersebut bakal terwujud di tahun 2014 ini atau pada tahun 2015 mendatang.
Kepala Puskesmas Semanggang dr. Fachrudin mengatakan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kini tengah memproses peningkatan status puskesmas terbesar di Kecamatan Pangkalan Banteng itu agar segera menjadi rumah sakit berklasifikasi D.
DPR Pastikan Tunggakan Jamkesmas 2013 Cair Bulan Ini
SURABAYA (bangsaonline)-Ketua Panitia Kerja (Panja) Kesehatan Komisi IX DPR RI, Soepriyatno menjamin seluruh tunggakan Jamkesmas 2013 yang secara nasional mencapai Rp2,6 triliun, sementara Jawa Timur sendiri dari total nilai tersebut sekitar Rp200 miliar selesai bulan ini (April).
Informasi itu sesuai dengan laporan Menkes dan Menkeu ke Komisi IX yang menyatakan akan mencairkan dana ini.
“Saya jamin seluruh tunggakan Jamkesmas akan selesai pada April ini. Mengingat dana tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2013. Kalaupun ada keterlambatan itu karena pihak Menkes masih menunggu audit dari BPK yang baru selesai pada akhir Februari 2014,” tegas pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu, tadi siang.
Ditambahkannya, kalaupun dari tunggakan masih kurang, maka eksekutif dalam hal ini Menkes bisa menggunakan adan on call yang dalam APBN 2014 dianggarkan sebesar Rp15 triliun.
“Jadi pihak rumah sakit tidak perlu khawatir tidak akan dibayar tunggakannya. Semua sudah clear tinggal penyerahannya,” paparnya.
Soepri membeberkan tunggakan Jamkesmas secara nasional paling besar ada di lima provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Karena itu, rencananya lima gubernur di provinsi akan diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI bersama Menkeu, Menkes, BPKP (Badan Pemerikasa Keuangan dan Pembangunan)dan Bappenas.
“Pertemuan ini sangat mendesak. Selain membahas soal keterlambatan pencairan dana Jamkesmas 2013 sekaligus untuk membahas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) agar tidak terulang kembali seperti program Jamkesmas,” lanjutnya dengan nada tinggi.
Politisi Gerindra mengungkapkan, pihaknya tidak ingin kasus Jamkesmas terulang kembali pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebelumnya Komisi IX DPR RI memberikan deadline kepada Menkes dan Menkeu untuk segera membayar tunggakan kepada seluruh rumash sakit milik pemerintah pada pertengahan Maret 2014. Secara nasional jumlah tunggakan Jamkesmas selama 2013 total mencapai Rp 2,6 triliun, sementara Jatim sendiri dari total tersebut senilai Rp 200 miliar .
“Kami berharap Menkeu segera mencairkan dana tersebut pada Maret ini. Apalagi saya sudah katakan kepada mereka untuk segera dibayar setelah audit BPKP selesai.Dana tersebut sangat penting bagi rumah sakit untuk membiayai biaya operasional sekaligus membayar hutang ke perusahaan farmasi,” tegas Ketua HKTI itu.
Terpisah, Ketua Komisi E DPRDJatim, Sugiri Sancoko mengaku jika beberapa rumah sakit milik pemerintah provinsi mengeluh karena tunggakan klaim jamkesmas yang nilainya puluhan miliar belum dibayar oleh pemerintah pusat melalui kemenkes. Akibatnya,pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit menjadi tidak maksimal. Berdasarkan data yang ada, lanjut politisi asal Partai Demokrat, tunggakan RS dr Soetomo Surabaya mencapai Rp.58 miliar, RS Saiful Anwar Malang Rp.30 miliar, RS haji Surabaya Rp.20 miliar, kemudian RS dr Soedono Madiun RSJ Menur surabaya dan RSJ Malang nilainya masing-masing sekitar puluhan miliar. “Total tunggakan klaim Jamkesmas di rumah sakit milik provinsi Jatim mencapai Rp200 miliar,” ungkap politisi asal Ponorogo itu.
Sumber: bangsaonline.com
Presiden Resmikan RS Pekerja KBN Besok
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) besok, Selasa (8/4) akan meresmikan Rumah Sakit (RS) Pekerja Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cakung, Jakarta Utara. Dalam peresmian itu, SBY akan didampingi ibu negara Ani Bambang Yudhoyono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.
“Besok rencananya Pak SBY berserta ibu dan Pak Dahlan akan meresmikan RS Pekerja KBN,” ujar Kepala Bagian Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi pada JPNN, Senin (7/4).
Lewat instruksi presiden dua tahun lalu, Dahlan Iskan memberi mandat pada PT KBN untuk mengarap RS khusus untuk pekerja, yang selama ini belum pernah ada di Indonesia.
“Ini RS pekerja pertama di Indonesia, artinya betapa Pak Dahlan sangat konsen dengan kesejahteraan buruh. Ini (RS Pekerja KBN) dibangun sesuai perintah presiden saat peresmian Rusunawa di Batam,” beber Faisal.
Pembangunan RS ini pun tak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Setidaknya dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, RS Pekerja sudah terbangun. “Dengan gerak cepat tidak sampai dua tahun Pak Dahlan melalui KBN bisa menyelesaikannya dengan dana BUMN,” terang dia.
Peresmian RS Pekerja KBN sempat molor dari jadwal yang ditentukan, yakni bertepatan pada peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2013 lalu.
Namun karena kesibukan presiden, maka RS Pekerja KBN belum diresmikan. Sementara soft opening Rumah Sakit Pekerja sudah dilakukan pada 19 Desember 2013 yang dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan didampingi Dirut PT Jamsostek,
Bunut jadi RS rujukan regional
Sukabumi (Antaranews Bogor) – Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin SH Kota Sukabumi atau lebih dikenal “Bunut” ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan regional oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, kata Wali Kota Sukabumi M Muraz.
“Ditunjuknya Bunut sebagai rumah sakit rujukan regional, kami langsung melakukan pembenahan di berbagai fasilitas mulai dari pelayanan sampai sarana dan prasarana rumah sakit untuk melengkapi kekurangannya seperti petugas medis, alat kesehatan dan obat-obatan,” kata M Muraz kepada wartawan di Sukabumi, Sabtu.
Menurut Muraz, pihaknya akan segera membangun gedung khusus untuk keluarga miskin. “Ditunjuknya Bunut tersebut tujuannya untuk mengurangi beban Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dalam melayani pasien-pasiennya,” ujarnya.
Selain Bunut, ada beberapa RSUD di Jawa Barat yang juga ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan regional seperti RSUD Tasikmalaya, Karawang, dan Cirebon. Maka dari itu, pemerintah setempat langsung mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan pasien-pasien yang nantinya dirujuk ke Bunut dari luar daerah khususnya pasien keluarga miskin.
“Selain membangun Gedung Gakin Centre untuk meningkatkan pelayanan medis di Bunut, kami juga akan segera membangun Gedung Palang Merah Indonesia termasuk Unit Donor Darah, serta Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Perawat Kota Sukabumi,” tambahnya.
Sementara, Direktur RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi Suherman mengatakan Gedung Gakin Centre ini akan dibangun lima lantai dengan kapasitas tempat tidur mencapai 200 unit. “Diharapkan pembangunan gedung bisa selesai di tahun ini juga,” ujarnya.
Sumber: bogor.antaranews.com
Pasien KJS dan BPJS Membeludak, Pegawai RS Minta Insentif
Akibat lonjakan pasien, jam kerjanya bertambah dari delapan jam menjadi 12 jam.
Pasien yang berobat menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Jakarta Barat membeludak.
Hal ini menyebabkan jam kerja tenaga medis dan karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat bertambah.
Karena jam kerja bertambah, mereka meminta insentif atau uang tambahan. Ini karena mereka mengaku kewalahan dengan membeludaknya pasien yang berobat menggunakan fasilitas tersebut.
Kepala Pemasaran RSUD Cengkareng, Agung Rusyana, Rabu (2/4) mengatakan, masalah insentif yang banyak diminta karyawan sudah disampaikan ke Gubernur DKI. Masih dibahas dan dikaji lebih dalam, belum ada keputusan. “Insentif sudah disampaikan kepada gubernur. Sudah didengar dan diterima,” katanya.
Para pegawai mengeluhkan bertambahnya jam kerja tidak diimbangi dengan upah. Namun, hingga kini belum ada pengajuan angka berapa nilai insentif yang bakal diajukan.
“Masalah insentif masih disampaikan secara umum,” ujarnya.
Akibat adanya KJS dan BPJS, menurut Agung, jumlah pasien membeludak hingga 30 persen. Tercatat,
Besarnya Uang di BPJS Buat RS Swasta Ikut Program JKN
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Walaupun saat ini jumlah rumah sakit swasta yang mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sedikit diyakini kondisinya akan berubah di masa yang akan datang.
“Mau tidak mau mereka akan ikut. Mengapa? Karena uang yang tersimpan pada BPJS sangat besar,” kata Drg Yaslis Illyas MPH HIA MHP AAK, CEO Yaslis Institute saat bertandang ke kantor Tribunnews, Rabu (2/4/2014).
Terkait dengan rendahnya uang yang akan diperoleh dari BPJS, Yaslis menyakini