manajemenrumahsakit.net :: BIREUEN,ACEH

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menginginkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki rumah sakit untuk membangun sekolah perawat.

Jika perusahaan BUMN yang memiliki rumah sakit juga membangun sekolah perawat, maka akan memudahkan siswa sekolah perawat tersebut untuk magang.”Oleh karena itu mungkinkah BUMN bangun sekolah perawat, yang bisa magang di rumah sakit,” tutur Rini di Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Dengan cara seperti itu, diharapkan para siswa sekolah perawat tersebut bisa menjadi pekerja handal, baik dalam atau luar negeri.

“Yang bisa kerja di dalam dan luar negeri. Ini merupakan hal yang diperlukan kami merasa tanggung jawab kalau ingin mengirimkan tenaga kerja ke sana, ada tenaga kerja yag berkualitas dan di sana tidak diperlakukan seenaknya,” pungkasnya.

Selain itu, Rini juga juga bertekad merealisasikan visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden jusuf Kalla melalui peran perusahaan BUMN.

Rini mengatakan, telah melakukan rapat perdana dengan jajaran kementerian BUMN. Dalam rapat tersebut membahas hal darurat memperbaiki kinerja BUMN. (Pew/Gdn)

Sumber: liputan6.com

manajemenrumahsakit.net :: MEDAN | DNA – Sekretaris Eksekutif Health Profesional Education Quality (HPEQ) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, secara resmi membuka Workshop Teknis Pemeliharaan Instalasi Elektrikal Rumah Sakit. Acara digelar di dua tempat yakni Grand Swiss Belhotel, Medan dan RS USU. Hadir dalam pembukaan itu Direktur BPPMSARKES (Kebijakan Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan), dr. Dedi Tejasukmana, Direktur Utama Rumah Sakit (RS) USU Prof. dr. Chairoel Yoel.

Sekretaris Eksekutif HPEQ Arsitawati dalam sambutannya menyampaikan rasa syukurnya bisa workshop bisa digelar. Hal itu penting dilaksanakan mengingat elektrikal merupakan hal vital dalam pengelolaan sebuah rumah sakit. Disebutkan Arsyitawati, pada dasarnya RS PTN sangat patuh dengan aturan-aturan yang berlaku, namun begitu dengan adanya workshop yang juga melibatkan Kemenkes, sehingga hal itu dapat diimplementasikan ke depan.

Diungkapkan Arsyitawati, ternyata ke depan efisiensi berpengaruh bagi efisiensi safety. Diharapkannya dengan adanya workshop ini, semua RS dapat kiranya memperbaiki dan menatanya. Dalam kesempatan itu, Arsyitawati berharap workshop lainnya dapat diselenggarakan bersama antara Kemendibud yang menaungi RS PTN dengan Kemenkes yang membawahi semua RS.

Berdasarkan keterangan kegiatan ini sehubungan dengan implementasi Permenkes o.2306/MENKES/PER/XI/2011, tentang persyaratan teknis prasarana instalasi elektrikal Rumah Sakit dan SNL.04-0225-2000/ Amd I-2006 tentang Amandemen I Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL) 2000 dan edisi terbaru agar listrik di rumah sakit menjadi aman digunakan di dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Turut sebagai peserta Kepala BPFK Medan, para Direktur RS PTN yakni RS USU Medan, RS Unair Surabaya, RS Udayana Denpasar, RS UGM Yogyakarta, RS Unhas Makassar, RS Undip Semarang, RS Universitas Riau Pekanbaru, RS Unand Padang, RS UNS Solo, RS Universitas Sam Ratulangi Manado.

Kemudian dosen terkait bidang sarana prasarana rumah sakit dari Unair Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, UGM Yogyakarta, Universitas Udayana Denpasar, USU Medan, Unhas Makassar dan Undip Semarang. Turut juga sebagai peserta yakni Dirut RS Pirngadi Medan, RS Adam Malik Medan, RS Binjai, RS Lubuk Pakam, RS Zainal Abidin Banda Aceh, RS Pematangsiantar, RS Tebingtinggi dan RS Kabanjahe. Sementara nara sumber kegiatan antara lain dari Direktur BPPMSARKES, Ditjen Dikti, serta Wadir RS USU dan RSP Unhas.(dna/usu)

Sumber: dnaberita.com

manajemenrumahsakit.net :: MAKASSAR – Kepala Rumah Sakit Bunda, dr Darni Tangsah, Selasa (29/10/2014), kemarin, kembali memberikan keterangan pers.

Menurutnya, pihaknya sudah memanggil semua pegawai, termasuk perawat dan dokter yang merawatnya.

Namun hasilnya, tak ada satu petugas yang piket saat itu mengaku jika bayi Fadhlan terpanggang.

“Kita sudah kumpulkan semua perawat dan dokter, tapi tidak ada yang membenarkan ada bayi terpanggang,”sebutnya.

Darni menyampaikan, tuduhan orangtua terhadap Rumah Sakit Bunda, dinilai tidak benar.

Berikut ini penjelasannya:

Pertama-tama kami membantah semua kejanggalan terjadi terhadap anak kembar pasien tersebut.

Kami bingung jika, orangtua bayi mengatakan itu luka bakar atau terpanggang. Kami bisa pastikan bahwa itu bukan luka bakar karena tidak ada ciri-ciri luka terbakar.

Kalau difikirkan secara teoritis tidak masuk akal jika terpanggang karena alat yang digunakan menghangatkan bayi (cuve) tersebut menggunakan lampu bohlam khusus lima watt.

Jarak lampu tersebut dengan ruang penempatan bayi ada sekitar 30 centimeter. Jika memang ada luka bakar maka seharusnya yang terbakar terlebih dahulu adalah pakaian bayi dan kasur yang cukup tebal. Sementara tidak terjadi apa apa. Mungkin dapat dirasionalkan bahwa dua anak berada di cuve yang sama namun yang bermasalah hanya satu orang anak saja.

Terkait luka yang ada di punggung tersebut diduga ada beberapa faktor antara lain keadaan pasien ataupun faktor luar mengingat anak ini lahir prematur jadi sangat rentan.

Namun jika ditanyakan apa penyebab luka maka kami tidak akan bisa menjawab melainkan harus diserahkan kepada ahlinya (ahli forensik).

Kami kemudian membantah jika dikatakan ada tindakan infus sehingga menyebabkan bola mata bengkak dan lainnya. Kenyataannya kami hanya memberikan bantuan pernafasa sekaligus selang masuk asupan makanan dan minuman di hidung karena memang pasien mengalami masalah di pernafasan makanya kami fokus ke pernafasan.

Terkait rujukan, justeru pihak dokter kami yang memberikan saran kepada orang tua bayi untuk merujuk pasien ke rumah sakit lain demi mendapat perawatan lebih intens.

Lalu terkait pembayaran Rp 7 juta itu belum ada kami terima karena orang tua mengatakan akan membayar jika masalah kesehatan anaknya sudah selesai.(*)

Sumber: tribunnews.com

manajemenrumahsakit.net :: SUKABUMI, KACAMATASEJATI – Ratusan pasien RSUD Samsudin Kota Sukabumi banyak dirawat dilorong-lorong pintu masuk rumah sakit akibat tidak tertampung di kamar dan perawatan. Peristiwa tersebut terjadi setiap harinya, ironisnya terjadi pada pasien kelas menengah.

Ratusan pasien Rumah Sakit Umum Samsudin Kota Sukabumi terpaksa harus mendapatkan perawatan dilorong-lorong rumah sakit, akibat penuhnya ruangan perawatan. Para pasien yang dirawat dilorong lorong ini merupakan para pasien yang menunggu sementara hingga ada kamar perawatan yang kosong. Selain dirawat dilorong lorong , puluhan pasien unit gawat daruratpun mengalami kepadatan pasien.

Mereka terlihat berdesakan antara pasein satru dan lainya. Sementara itu berdasarkan keterangan para keluarga pasien mereka yang dirawat dilorong

manajemenrumahsakit.net :: Pekanbaru – Komisi E DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja dengan seluruh rumah sakit di Provinsi Riau, Selasa (28/10/2014). Tak hanya rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta dan Perwakilan BPJS Kesehatan Riau juga bakal dimintai keterangan, ikhwal ditolaknya pasien pemakai kartu BPJS.

“Pelayanan yang dirasakan masyarakat banyak yang mengeluh. Ada juga rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS. Kita ingin tahu dari rumah sakit tersebut,” kata Ketua Komisi E, Masnur sebelum rapat digelar.

Menurutnya, DPRD ingin mengetahui penyebab alasan penolakan rumah sakit terhadap pasien pengguna BPJS. Sebab, hal tersebut sangat dikeluhkan masyarakat, terlebih janji pemerintahan yang kerap menggembar-gemborkan program BPJS di media televisi.

Sumber: riauaksi.com

manajemenrumahsakit.net :: Bandarlampung (Antara Lampung) – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung menyebutkan biaya premi BPJS yang hanya Rp19.225/orang terlalu kecil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Perhitungan IDI premi ideal adalah Rp60 ribu, namun hal itu sulit dicapai,” kata Ketua IDI Lampung, Hernowo AW, di Bandarlampung.

Pemerintah sendiri mempunya perhitungan nilai minimal premi BPJS Rp27 ribu, sedang yang diterapkan sejauh ini untuk sebanyak 86,4 juta orang hanya sebesar Rp19.225/orang.

“Karenanya, mutu pelayahan kesehatan tak sesuai harapan,” katanya.

Jalan tengah dari hal tersebut, Hernowo melanjutkan, tanggungan premi dinaikkan menjadi Rp30 ribu, untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang cukup memadai.

Sumber: antaralampung.com

manajemenrumahsakit.net :: Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan sebanyak 13.000 pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas di Indonesia, belum berfungsi sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkotika. Kini, sekitar 4 juta orang disinyalir sebagai pengguna yang perlu direhabilitasi.

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Nama dan foto Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM(K), yang ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi, terpampang di situs Universitas Indonesia (UI). Di sana, ia tampil dengan jas putih, tipikal pakaian seorang dokter.
Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya, 194904111976032001. Ia mengajar di

manajemenrumahsakit.net :: KARAWANG