BANDA ACEH – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah mengatakan, bahwa dalam RPJM Aceh tahun 2012-2017, masalah kesehatan adalah salah satu program prioritas Pemerintah Aceh. Sebagai sebuah program utama, maka isu-isu kesehatan selalu menjadi suatu hal yang intens di bahas di Aceh.

“Alhamdulillah, sejauh ini program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh yang telah diperkuat dengan program Jaminan Kesehatan Nasional, berjalan cukup lancar di Aceh. Dalam waktu dekat kami juga akan membangun lima rumah sakit regional rujukan guna membantu pelayanan di semua daerah.”

Doto Zaini berharap, peningkatan pelayanan tersebut mampu mewujudkan cita-cita Aceh untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah paling barat Indonesia ini. Gubernur menyadari, membangun kesadaran kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat  bukanlah upaya yang mudah untuk dilakukan, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak bisa dilakukan.

“Oleh karena itu, dukungan dari Kementerian Kesehatan RI melalui berbagai program nasional di Aceh sangatlah kami harapkan, agar kami bisa mengatasi berbagai problema kesehatan yang terjadi di wilayah ini,” ujar Gubernur dihadapan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes RI Dr H M Subuh Mp PM pada World Pneumonia Day 2015, di Lapangan Blang Padang, Aceh, Minggu (22/11).

Aceh menjadi tuan rumah acara peringatan Hari Pneumonia Dunia tahun 2015.

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) di tahun 2012, setiap tahunnya 1,1 juta balita meninggal karena pneumonia. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat pneumonia tertinggi kedelapan, diseluruh dunia.

“Dari 1,1 juta angka kematian tersebut, 99 persen kasus terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai perbandingan, pneumonia merupakan pembunuh nomor satu untuk bayi dan merupakan penyakit pembunuh kedua untuk balita.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Doto Zaini ini meminta agar para orang tua dapat lebih waspada dan mempelajari dengan baik sumber dan penyebab dari penyakit mematikan ini.

“Insya Allah kegiatan ini dan dukungan kementerian Kesehatan serta kehadiran Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, semakin memperkuat motivasi kami dalam menjalankan program-program bidang kesehatan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia di negeri kita,” ujar Doto.

Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam negara dengan tingkat penderita pneumonia cukup tinggi di dunia. Oleh karena itu Gubeernur menyatakan, bahwa adalah sebuah kewajaran jika upaya mengatasi penyakit ini mesti ditingkatkan demi menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia.

“Keputusan WHO yang menetapkan Hari Pneumonia Dunia  setiap tanggal 12 November merupakan langkah untuk mengajak kita semua bergandengan tangan melawan penyakit mematikan ini.”

Gubernur juga menghimbau agar masyarakat Aceh turut berpartisipasi untuk menghindari penyakit ini, antara lain dengan berhenti merokok. Doto menjelaskan, kandungan dan asap rokok dapat mengganggu sistem pertahanan tubuh sehingga tidak lagi mampu melawan serangan pneumonia.

Dr H M Subuh Mp PM, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), saat membacakan amanat Nila Moeloek Selaku Menteri Kesehatan RI, menjelaskan bahwa sebutan lain untuk Pneumonia adalah unforgotten killer, suatu penyakit yang sangat mematikan namun selalu dilupakan.

“Pneumonia pembunuh utama pada bayi dan pembunuh kedua pada balita. Oleh karena itu marilah bersama kita meningkatkan deteksi dini pada pneumonia ini dengahn cara lebih aktif mempelajari dan meningkatkan kapasitas dan menggali serta mendeteksi dini bahaya dari pneumonia ini.” (hls/data2)

Sumber: waspada.co.id

manajemenrumahsakit.net :: BANYUMAS- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyumas dipercaya Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta sebagai Academic Health Center (AHC) bersama empat rumah sakit lain di Jateng dan DIY. Dengan penunjukan itu, kualitas pelayanan RSUD Banyumas dapat ditingkatkan.

Direktur RSUD Banyumas AR Siswanto Budi Wiyoto menjelaskan, AHC adalah pusat pelayanan kesehatan kolaborasi antara rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran. AHC diarahkan pada integrasi riset biomedik dengan riset translasional dengan pendidikan kedokteran untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

”Selain RSUD Banyumas, empat rumah sakit lain yang sama-sama ditunjuk sebagai AHC oleh Fakultas Kedokteran UGM adalah RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, RS UGM Yogyakarta, RSP TNI Angakatan Udara dr S Harjolukito Yogyakarta, dan RSUP Dr Suraji Tirtonegoro Klaten,” tandasnya.

Koordinasi

Siswanto menambahkan lima rumah sakit yang telah ditunjuk itu menggelar rapat koordinasi dengan Fakultas Kedokteran UGM dilakukan secara rutin setiap dua bulan secara bergilir. RSUD Banyumas mengirimkan lima orang sebagai anggota Tim AHS. Mereka adalah dr Basiran SpKJ, dr Dian Iswara SpM, dr Supraptini MMR, Drs Saptadi Prasetyo Msi, dan Ronin Hidayat MKes.

Menurut dia pengembangan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat terwujud dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat langsung hanya dengan kerja sama yang baik antara institusi pendidikan kedokteran dengan rumah sakit. Di samping itu juga perlu adanya integrasi tata kelola sumber daya, penelitian, dan pelayanan klinis yang terbentuk dalam kesatuan AHC.

”’Rumah sakit yang tidak punya hubungan dengan fakultas kedokteran sangat sulit mempertahankan kualitas. RSUD Banyumas ditunjuk sebagai AHC oleh Fakultas Kedokteran UGM juga tidak mudah karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Bersyukur semua syarat bisa dipenuhi sehingga RSUD Banyumas bisa bekerja sama dengan FK UGM,” ungkapnya. Dia juga menjelaskan, AHC dimulai pada 1969 di Amerika Serikat.

Sebagai wadah asosiasi organisasi didirikan AAHC, dan sekarang di AS ada 125 anggota. Sekarang telah berkembang menjadi AAHC International dalam rangka mengakomodasi organisasi di luar Amerika Serikat. (G23)

Sumber: suaramerdeka.com

manajemenrumahsakit.net :: Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan pembangunan rumah sakit berlokasi di Bandar Negara Jati Agung, Lampung Selatan, untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien.

“RS itu akan mulai dioperasionalkan pada 2017, untuk menopang Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek yang sering overload akibat membludak jumlah pasien,” kata Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, di Bandarlampung, Senin.

RS di Bandar Negara itu, lanjutnya, akan lebih difokuskan ke ruangan kelas tiga atau tanpa kelas, sedangkan di RSUDAM menampung kelas I , II, VIP, VVIP, dan lainnya.

“Jika semuanya ditampung oleh RSUDAM, jumlah pasien dengan jumlah kamar yang tersedia tidak sesuai. Bahkan beberapa pasien sering diletakkan di ruang selasar akibat membludak jumlah pasien,” ujarnya lagi.

Ridho mengatakan, dengan dibangun RS Bandar Negara Jati Agung ini, dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada pasien sehingga memberikan rasa nyaman bagi mereka yang tengah dirawat.

“Dari petugas medis, dokter spesialis, peralatan medis dan lainnya sudah dilakukan persiapan dan ini semua hanya menunggu waktunya saja untuk mulai beroperasi,” ujarnya pula.

Ia menyebutkan, kurang optimal kinerja yang dilakukan para petugas kesehatan kepada pasien ini bukan karena kekurangan tenaga medis, tetapi keterbatasan ruangan untuk para pasien yang berobat.

Pemprov Lampung mengejar pembangunan RS Bandar Negara atau rumah sakit tanpa kelas untuk dapat dioperasionalkan pada 2017, agar pelayanan prima terhadap kesehatan dapat lebih dioptimalkan.

Sumber: antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: POTENSI penipuan yang dilakukan rumah sakit (RS) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp400 miliar. Data itu menurut catatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga November ini.

“Tahun ini dugaan fraud (penipuan) sampai November mencapai sekitar Rp400 miliar. Namun, itu semua baru potensi. Masih perlu didalami lagi,” ungkap Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Donald Pardede di sela acara Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS Tingkat Nasional 2015, di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.

Menurutnya, modus kecurangan yang dilakukan RS dalam meraih untung secara ilegal dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, masih sama dengan tahun lalu. Yang terbanyak ialah praktik pengadministrasian kembali pasien (readmisi) dan rekayasa data klaim ke sistem (upcoding). Contoh praktik readmisi ialah pasien yang menjalani rawat inap lebih dari lima hari, ‘dipulangkan’ terlebih dahulu, kemudian disuruh mendaftar kembali. Dengan demikian, RS bersangkutan mendapatkan klaim pembayaran sebanyak dua episode pengobatan rawat jalan.

Kecurangan pada proses upcoding biasanya dilakukan dengan cara menjadikan diagnosis sekunder menjadi diagnosis primer. Hal itu dilakukan bila diagnosis sekunder lebih berat jika dibandingkan dengan diagnosis primernya. Contohnya, dari hasil pemeriksaan dokter pada pasien, diagnosis primer dokter ialah penyakit mag dan sekundernya malaria. “Karena dana klaim malaria lebih mahal, petugas pengisi coding mengubah data dengan menjadikan malaria sebagai diagnosis primer dan mag jadi sekunder,” kata Donald.

Modus lainnya ialah RS melakukan klaim atas tindakan yang sebetulnya tidak dilakukan (phantom procedurs), pemeriksaan/tindakan medis yang tidak perlu (unnecessary treatment), dan penagihan terhadap pemberian obat yang sebetulnya sudah dibatalkan.

Praktik lainnya seperti mengajukan klaim biaya ruangan dengan kelas yang lebih tinggi dari ruangan yang dipakai pasien, menagihkan klaim lebih dari satu kali pada tindakan pengobatan yang sebenarnya hanya dilakukan satu kali (repeat billing) dan menagihkan prosedur secara terpisah-pisah agar nilainya menjadi lebih besar.

Diawasi KPK
Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris membenarkan bahwa masih ada beberapa RS terindikasi melakukan fraud. Namun, dia enggan membeberkan namanya. “Saat ini keuangan JKN juga diawasi KPK. Rumah sakit harus berhati-hati dalam melakukan diagnosis dan pelaporan klaim ke BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan Wayan Rai Suarthana menyebut semua pihak yang terlibat dalam pelayanan JKN punya risiko melakukan penipuan, termasuk petugas BPJS Kesehatan, peserta JKN, provider di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), maupun pihak penyedia obat dan alat kesehatan.

Kendati banyak ditemukan RS melakukan praktik fraud, untuk tahun ini Kemenkes belum berani memberikan sanksi. Yang bisa dilakukan baru sebatas pembinaan.

Pada 2014 lalu, Kemenkes melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 20 RS yang dinilai mengajukan klaim layanan secara tidak wajar ke BPJS Kesehatan. (Ant/X-10)

Sumber: mediaindonesia.com

manajemenrumahsakit.net :: Pasuruan – Seorang pasien rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangil. Mengaku kecewa dengan pelayanan yang ada di RSUD Bangil tersebut. Pasalnya, di saat ia membutuhkan transportasi berupa ambulan untuk dirujuk ke rumah sakit lainnya. Namun, termyata ia harus menunggu lama untuk bisa mendapat ambulan.

“Masak rumah sakit sebesar ini ambulanmya dikit. Sehingga harus menunggu bergantian bila ingin memakai ambulan,”ucap Wanti, istri pasien saat menceritakan ini kepada beritajatim.com.  Sabtu malam, (21/11/2015).

Warga Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan ini menceritakan, saat itu suaminya bernama Mulyanto, sedang mengidap penyakit stroke.

Usai dilakukan penanganan medis. Akhirnya pihak rumah sakit merekomendasikan untuk dirujuk ke Malang.

Akan tetapi sayang, pasien tersebut ternyata harus menunggu ambulan dengan cukup lama. Karena ambulannya tak kunjung tiba. “”Saya kecewa dengan pelayanan di sini,” imbuhnya.

Rudi salah seorang petugas rujukan dir RSUD Bangil membenarkan, kalau jumlah ambulan di tempatnya bekerja itu minim.

“Karena ambulannya terbatas. Apalagi saat ini kebetulan dipake pasien semua. jadi yang mau pake harus menunggu untuk ambulan datang, ” pungkasnya. (oci/ted)

Sumber: beritajatim.com

manajemenrumahsakit.net :: Makassar  – Sejumlah pembesuk pasien di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar mengeluhkan pengamanan yang dianggap terlalu ketat diberlakukan pengelola Rumah Sakit bertaraf internasional tersebut.

“Ini keterlaluan, masak pembesuk disuruh pulang dengan pengamanan harus diawasi begitu ketat bahkan sampai dikawal segala seolah-olah kita bersalah,” ucap Fatir seorang pembesuk di ruang Palem bawah kamar 14 rumah sakit setempat, Sabtu.

Menurut dia pengamanan yang diberlakukan petugas terlalu berlebihan sampai mengawasi sedetail mungkin seperti layaknya orang bersalah. Selain itu ucapan dilontarkan petugas sepertinya tidak beretika.

“Kami mengerti sudah habis jam besuk, tapi tidak begitu caranya, sopan sedikitlah atau minimal menyampaikan secara santun tidak sampai mengawasi hingga kami keluar, ini patut menjadi pertimbangan rumah sakit,” paparnya.

Sementara pembesuk lain Darwis menyebut apa yang dilakukan pihak pengamanan rumah sakit itu tidak seharusnya dilakukan dengan perlakuan tidak mengenakkan. Memang ada batasan pembesuk untuk meninggalkan ruangan.

“Tidak ada juga peringatan di pengeras suara jadi pembesuk tidak mengetahui jam besuk sudah habis. Lagipula kenapa juga kita mau berlama-lama di rumah sakit. Seharusnya pengamanan ini dievaluasi,” harapnya.

Berdasarkan pantauan sejumlah pengamanan rumah sakit itu mengunakan baju safari hitam-hitam dan terlihat sangar. Diketahui pihak pengamanan dari CSI Security tersebut merupakan pihak ketiga yang dipakai rumah sakit milik pemerintah itu.

Saat dikonfirmasi di pos jaga, beberapa pengamanan enggan memberi komentar dengan menyatakan kalau mau komplain silahkan bersurat atau menemui pihak pengelola.

“Kalau mau komplain, silahkan bersurat pak ke pihak rumah sakit. Ini sudah tugas kami disini, atau silahkan ke Duty Manager di dekat UGD,” kilah Komandan Regu pengamanan tersebut enggan memberitahu namanya.

Humas RS Wahidin Sudirohusodo Ilham Hamzah saat dikonfirmasi terkait dengan pengamanan ekstra ketat itu berkilah bahwa sudah menjadi aturan rumah sakit membatasi jam besuk bagi pasien.

“Pembatasan jam besuk memang sudah kami berlakukan di rumah sakit agar pasien bisa beristirahat dengan tenang,” katanya.

Untuk jam besuk di RS Wahidin untuk mulai pagi pukul 10.00 WITA-12.00 WITA kemudian dilanjutkan pukul 16.00 WITA-20.00 WITA. Sedagkan keluarga jaga pasien maksimal dua orang, kecuali kritis, bisa ditambah dua atau tiga orang.

Mengenai dengan sikap pengamanan dinilai arogan dalam memberikan penyampaian kepada pembesuk pasien untuk pulang, kata dia, sudah aturan dikarenakan banyaknya kasus pencurian serta adanya keluarga pasien yang bersembunyi tidak mau pulang.

“Kami berupaya menerima masukan ini, mengingat pengamanan dari pihak ketiga dan itu tugas utamanya menjaga keamanan. Kami akan sampaikan kembali kepada mereka agar ini dievaluasi untuk lebih santun memberikan penyampaian,” katanya.

Sumber: makassar.antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: Penukal Abab, Sumsel – Rumah Sakit Umum Talang Ubi Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang, Ilir Sumatera Selatan, membutuhkan alat penyimpan darah, karena rumah sakit itu hingga saat ini belum ada fasilitas tersebut.

“Kegunaan alat penyimpan darah atau `blood bank refrigerator` yang berfungsi untuk menyimpan darah sebelum didistribusikan sangat penting, terutama Rumah Sakit Umum (RSU) Talang Ubi adalah salah satu rumah sakit yang menunjang pengobatan seluruh masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali),” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali dr Eni Zatilah di Penukai Abab, Sabtu.

Menurut Eni, manfaat dari Blood Bank Refrigerator untuk menjaga kesegaran dan kualitas darah dari pendonor yang akan disumbangkan pada pasien menjalani operasi.

Ia menuturkan, rumah sakit Talang Ubi ini masih tipe D, tentu saja fasilitasnya masih banyak kekurangan, artinya untuk melengkapi fasilitas diperlukan peningkatan status rumah sakit itu minimal menjadi tipe-C.

Sementara, kata dia, pihak pemerintah kabupaten setempat sedang merencanakan untuk memindahkan rumah sakit tersebut sekaligus meningkatkan statusnya dari tipe-D ke-C.

Menurut dia, tidak hanya infrastruktur saja yang dibutuhkan dalam melengkapi syarat menaikan tipe rumah sakit tersebut, tetapi juga tambahan tenaga dokter spesialis bedah, spesialis penyakit dalam dan sebagainya.

Ia menambahkan, pentingnya ketersediaan darah di rumah sakit serta dokter spesialis, karena sangat menunjang dalam mendukung kelancaran operasionil rumah sakit membantu memberikan pertolongan dan merawat pasien.

Sementara, menurut Carie (37) warga Pendopo membenarkan jika saat ini di RSU Talang Ubi belum ada alat penyimpan darah, sehingga bila ada kegiatan donor darah massal hasilnya terpaksa dibawa ke Palembang yang sudah ada unit donor darah Palang Merah Indonesia (UDD-PMI).

Ia mencontohkan, dua hari lalu pihak Pertamina EP Pendopo melakukan donor darah massal.

Karena RSU Pendopo belum ada UDD-PMI, maka darah yang terkumpul sebanyak 134 kantong dari para pendonor langsung dibawa ke Palembang, katanya.

Direktur Rumah Sakit Umum Talang Ubi, dr Charlie saat dikonfirmasi melalui telepon gengamnya untuk mengkonfirmasi terkait masalah fasilitas tempat penyimpanan darah di rumah sakit tersebut, belum bisa dihubungi.

Sumber: sumsel.antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: KARIMUN JAWA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk holding rumah sakit milik BUMN. Pasalnya, total rumah sakit milik BUMN di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 70 rumah sakit.

Deputi Bidang Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius mengatakan, pembentukan holding rumah sakit milik BUMN akan berjalan mudah dibandingkan membentuk holding BUMN-nya sendiri.

“Ilustrasinya ini kan non-BUMN, jadi seperti mendirikan PT biasa,” kata Aloysius di Kapal KM Kelud, Minggu (22/11/2015).

Aloy menyebutkan, 70 jaringan rumah sakit BUMN ini dimiliki oleh 24 BUMN. Rencana pembentukan induk usaha atau holding juga sudah disepakati oleh 24 BUMN. “Tinggal kita atur tim pembentukan holdingnya. Rencana akhir tahun sudah ada cangkangnya. Tahun depan standarisasi, SOP dan lain-lain,” tambahnya.

Aloy menyebutkan, jika berhasil membentuk holding rumah sakit milik BUMN, maka kedepan akan lebih mudah mendatangkan teknologi secara bersama-sama yang berujung pada nilai tambah dari pengoperasian rumah sakit itu sendiri dengan tidak mengambil nilai aset dari tiap-tiap rumah sakit yang dimiliki 24 BUMN.

“Tetapi lebih ke alih kelola rumah sakit masih tetep gedung BUMN, tanah, alat BUMN. Kelolanya disepakati sebuah holding yang akan menetapkan bisnis model,value change,” pungkasnya.

Sumber: okezone.com

manajemenrumahsakit.net :: BANDARLAMPUNG – Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokaikan anggaran sebesar Rp302,5 miliar untuk Rumah Umum Sakit Daerah Abdoel Moelok (RSUDAM).

Drirektur RSUDAM Heri Joko Subandrio usai menghadiri Paripurna penyampaian pandangan fraksi DPRD terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rabu (18/11) mengtakan, anggaran itu digunakan untuk perbaikaan dan penambahan fasilitas rumah sakit, guna menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Sebagian besaranggaran tersebut kita gunakan untuk pemenuhan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit, Seperti pembangunan gedung, pembelian alat-alat kesehatan dan oprasional rumah sakit,”katanya usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Lampung.

Heri sapaan akrab direktur RSUDAM menuturkan, pembanggunan rehap ruang bedah, meneruskan ruang rawat inap delima, ruang periksa mata, kemoterapi, dan ruang THT dan pelangkapan alat-alat kesehatan menjadi fokus pihak rumah sakit demi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Pelengkapan alat-alat kesehatan ini juga merupakan intruksi dari gubernur. saat melakukan peninjauan beberapa waktu lalu gubernur agar alat kesehatan yang dimiliki rumah sakit masih kurang,” katanya.

Heri melanjutkan, dari alokasi anggaran yang didapat RSUDAM sebesar Rp302,5 miliar, belanja terbesar dihabiskan untuk pembangunan dan rehap gedung. Pembangunan seperti ruang operasi, rehap kamar inap Delima cukup besar anggaran yang dihabiskan.

“Kalo rinciannya saya lupa, tapi rehap gedung dan pembangunan ini memakan anggaran yang besar,” katanya.

Selein itu, di tahun 2016, ruang administrasi RSUDAM akan direhap total, digunakan sebagai ruang rawat jalan. “Nantinya ruang rawat jalan yang berada didalam RSUDAM akan di gunakan sebagai ruang administrasi,” kata dia.

sementara itu, anggota komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir menilai Rumah Sakit Umum Daerah merupakan wajah Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Rumah sakit merupakan wajah pemerintah Provinsi Lampung, karena bersentuhan langsung kepada masyrakat.Baik buruknya pelayanan rumah sakit akan membawa dampak yang cukup besar bagi pemerintah,” katanya saat dihubungi via telepon, Rabu (18/11).

Menurut mantan ketua komisi V ini, alokasi anggaran yang diberikan untuk RSUDAM lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pihak rumah sakit pun harus pintar dalam mengelola anggaran yang diberikan pemprov, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Karena anggrannya besar, pihak pengelola rumah sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam membangun gedung harus memiliki kualitas yang baik, jangan asal jadi,” ujarnya kepada PeNa, Rabu (18/11)

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, komisi V juga akan melakukan pengawasan terhadap pembangunan beberapa gedung di RSUDAM. Karena seperti yang diketahui pembangunan gedung rawan kecurangan. “Kita akan terus awasi pembangunan beberapa gedung di RSUDAM, agar tidak asal jadi saja,” katanya.PeNa-Bwo

Sumber: pelitanusantara.com