Lampaui Hambatan Koordinasi, RS Muhammadiyah Gresik Sukses Selenggarakan Geladi Kecelakaan Air di Pelabuhan
Gresik – Komite Kesehatan Bencana RS Muhammadiyah Gresik selasa (12 Jauari 2016) di Pelabuhan Gresik menyelenggarakan Geladi Lapangan Kecelakaan Air yang melibatkan Syahbandar Pelabuhan Gresik, relawan Muhammadiyah Gresik, Polisi Air Pelabuhan Gresik, Polres Gresik, Kantor Kesehatan Pelabuhan Gresik, dan BPBD Kabupaten Gresik. Kegiatan yang merupakan rangkaian akhir program Hospital Preapredness and Community Readiness for Emergency and Disaster (HPCRED) di Gresik ini melibatkan tidak kurang dari 150 personil dengan 2 kapal, 5 perahu karet, 2 ambulan.
“Ini tantangan terbesar kami, menyelenggarakan geladi di pelabuhan dengan skenario mendekati kenyataan yang menuntut banyak pihak yang harus terlibat” kata dr Zuhdiyah Nihayati, dari RS Muhammadiyah Lamongan yang menjadi direktur geladi. Menurut dokter Zuhdiyah, tantangan memimpin sistem pengendali geladi dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki prosedur masing – masing itu sangat besar. “ Belum lagi ketika koordinasi dan komunikasi lintas sektoral yang sempat macet, alhamdulillah teman – teman fasilitator RS Muhammadiyah Lamongan yang menjadi pengendali, manajemen program dan juga teman – teman di RS Muhammadiyah Gresik mampu menyelesaikan dengan baik” lanjutnya.
Ungkapan senada juga disampaikan oleh dr Tyas Frimabona yang menjadi Area Manajer program HPCRED di Gresik “ Kami hanya punya waktu lima hari untuk menyiapkan geladi ini, belum lagi menyatukan SOP yang baru kami susun dengan SOP yang berlaku di pelabuhan. Alhamdulillah semua pihak menerima dan memudahkan segala usaha sehingga geladi bisa berjalan. ” lanjut dr Tyas. “Kami atasi dengan 4 C, Coordination, Communication, Comand and Controling” timpal dr Zuhdiyah menyitir prinsip-prinsip pengendali dalam menerapkan strategi mereka mengatasi tantangan ini.
Sementara itu, menurut Fauziah Mona Atalina sebagai Administrator Officer program HPCRED yang bertugas memastikan sumberdaya pendukung geladi hingga memastikan hadirnya tamu dari berbagai lembaga di tingkat nasional, sempat mengkhawatirkan kondisi beberapa personil yang daya tahan tubuhnya menurun karena kesibukan mempersiapkan geladi. “ Ketika ada satu orang saja yang sudah memperlihatkan tanda-tanda akan sakit, semua orang langsung berusaha memberikan perhatian dan usaha agar segera sehat kembali” lanjut salah satu pengurus lembaga kesehatan DPP IMM ini.
Tujuan Geladi Tercapai
Berdasarkan tujuan penyelenggaraan geladi, menurut dr Zuhdiyah, geladi ini telah mampu memenuhi tujuan program yaitu untuk menguji dokumen disusun oleh RS Muhammadiyah Gresik, baik pada bagian penanganan bencana eksternal dari Rencana Penanggulangan Bencana RS, maupun panduan Komite Kesehatan Bencana yang menjadi output program HPCRED yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). “Para evaluatorpun bisa memberikan evaluasi maksimal, terkait pencapaian tim RS maupun masukan untuk perbaikannya” terang dr Zuhdiyah. “Kami sangat lega penyelenggaraan geladi ini dianggap layak dan berhasil. Masukan dari para evaluator sangat berguna bagi langkah kami kedepan memastikan RS kami menjadi RS Siaga Bencana” tambah dr Tyas.
Hadir sebagai evaluator pada geladi ini pengarah teknis program HPCRED yaitu dr Indro Murwoko dari Kemenkes, dr Ali Haedar SpEM dari FK Univ Brawijaya dan Arif Nur Kholis dari MDMC. Selain itu hadir pula sebagai evaluator Prof Aryono D. Pusponegoro Sp. B (K)-BD dari AGD 118, dr Arifin dari PPKK Kemenkes , Naibul Umam dari Divisi TD & RR MDMC dan Fathul Faruq dari SAR Muhammadiyah.
dr Corona Rintawan sebagai Program Manajer HPCRED berharap agar semua pihak di RS bisa meneruskan serta mengembangkan program-program kesiapsiagaan di rumah sakit dengan bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan sektor lain yang ada di Gresik. Dokter yang sempat bertugas pada Tim Kesehatan Indonesia untuk Gempa Bumi Nepal ini berharap geladi ini juga sebagai awal untuk membuka kesadaran bahwa kerjasama antara lembaga dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting. “Geladi ini bisa menjadi gambaran koordinasi antar pihak sehingga terlihat dibagian mana saja harus ditingkatkan” lanjut dokter yang menjadi pengurus MDMC PP Muhammadiyah sejak tahun 2011 ini.
Program HPCRED yang berlangsung ketat selama setahun ini merupakan upaya bersama antara MDMC, Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Australia ini sangat terbantu dengan pelaksana program di area yang tidak saja berpengalaman dalam pelatihan, namun juga dalam penanganan bencana yang sebenarnya. dr Zuhdiyah Nihayati yang juga pengurus MDMC PP Muhammadiyah, pernah menjadi tim MDMC untuk Badai Haiyan di Filipina tahun 2013. Sementara, dr Tyas Frimabona pernah menjadi tim MDMC yang berhasil memberikan pelayanan kesehatan pada warga di pulau palue yang merupakan pulau terpencil di NTT, yang di tengahnya ada Gunung Rokatenda yang mengalami erupsi di tahun 2013. (mdmc)
Sumber: umm.ac.id
Tingkatkan Pelayanan Program JKK-RTW
Direktur RS Siloam Dhirga Surya dr. Tuan Juniar Situmorang (kiri) bersalaman dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Budiman Siagian disaksikan CEO RS Siloam Dhirga Surya dr. Alexander Varghese (kanan) dan Kakanwil Sumbagut BPJS Ketenagakerjaan Edy Sahrial (dua kanan) usai melakukan penandatangan kerjasama di kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan Pattimura Medan, Rabu (13/1).
Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya akan memberikan pelayanan maksimal kepada pasien BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan trauma pasien dengan mengobati pascakecelakaan.
Direktur RS Siloam Dhirga Surya, dr Tuan Juniar Situmorang , mengatakan adanya program perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-RTW) dari BPJS Ketenagakerjaan, salah satu alasan pihaknya bekerjasama.
“Salah satu kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah mengejar klinik trauma center. Bagaimana kita bisa mengobati trauma pasien bukan saja secara fisik tetapi sampai bisa kembali bekerja,” katanya disela-sela Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Kerjasama rumah sakit dan Klinik Trauma Center dengan BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Rabu (13/1).
Ia mengatakan dengan adanya program JKK RTW memberikan manfaat yaitu berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja sehingga menimbulkan cacat atau berpotensi cacat . Karena itu, RS Siloam Dhirga Surya siap melayani peserta dengan pelayanan dan fasilitas yang baik.
Didampingi Chief Executive Officer (CEO) RS Siloam Dhirga Surya, dr Alexander Varghese, BDS, MHSM, FACHE. Ia menuturkan alasan kerjasama lainnya sesuai dengan visi rumah sakit tersebut yakni dengan memberikan layanan berkualitas dan untuk meningkatkan mutu kesehatan di Indonesia khususnya Kota Medan. Caranya bekerjsama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Itulah dua hal yang tidak terpisahkan. Selain RS Siloam akan mengembangkan secara sendiri, kita juga mengembangkan kesehatan dengan pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah,” ucapnya.
Ia menambahkan RS Siloam Dhirga Surya merupakan rumah sakit berstandar Internasional Joint Commission Internastional (JCI) telah menyiapkan Rapid Responce Ambulance.
Ambulans tersebut dilengkapi dokter dan perawat serta fasilitas lengkap untuk menangani pertama kali pasien mengalami kecelakaan kerja.
Public Relations Manager RS Siloam Dhirga Surya, Devi Windari M.Hum menambahkan dengan adanya kerjasama tersebut perusahaan-perusahaan mendapat informasi sehingga pihaknya bisa melayani para pasien BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja.
“Karena kami hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” ucapnya.
Sementara itu, Kakanwil Sumbagut BPJS Ketenagakerjaan, Edy Sahrial, didampingi Kepala Cabang, Budiman Siagian, mengatakan dengan adanya penandatangan kerjasama dengan beberapa rumah sakit salah satunya RS Siloam Dhirga Surya maka akan meningkatnya pelayanan.
“Ada 405 rumah sakit, klinik dan balai pengobatan yang bekerjasama meliputi Provinsi Aceh dan Sumut memberikan pelayanan akibat kecelakaan kerja,” ucapnya.
Sehingga, lanjutnya, keuntungan perusahaan dengan bertambahnya rumah sakit jaringan trauma center yang bergabung, dapat banyak pilihan dari perusahaan dan tenaga kerja mendapatkan pelayanan yang terbaik.
Sumber: bpjsketenagakerjaan.go.id
Menteri BUMN Apresiasi Layanan Rumah Sakit Jember Klinik
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengapresisasi layanan Rumah Sakit Jember Klinik, salah satu rumah sakit milik BUMN di Jember, yang berada di bawah manajemen PT Nusantara Medika Utama.
Pernyataan tersebut disampaikan menteri Rini, saat mengunjungi layanan penerimaan resep, di Mimosa Medical Centre, yakni gedung unit layanan baru Jember Klinik, yang menangani pasien gawat darurat, Kamis (14/1/2016), di Jember.
Untuk itu, Rini akan mendorong rumah sakit BUMN untuk terus meningkatkan layanan, agar bisa memberikan yang terbaik. “Tentunya dengan konsep efisien dan standart kualitas yang sama dan tinggi,” ujarnya usai acara peresemian Mimosa Medical Centre.
Rini juga ingin membangun sinergi antar rumah sakit yang berada di bawah BUMN, seperti rumah sakit PT Pertamina dan PT Pelni. Sinergi itu bisa dimulai dari penyelenggaraan pelatihan bersama untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.
“Bagaimana kemampuan yang telah kita miliki ini mampu untuk ditingkatkan. Salah satunya dengan membangun sinergi melalui pendidikan bersama,” ujarnya.
Selain itu, profesionalitas manajemen Jember Klinik serta kelengkapan peralatan medis yang mutakhir juga menjadi sorotan menteri BUMN tersebut. Menurut dia, capaian rumah sakit yang menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara X ini, agar terus ditingkatkan, sehingga siap menghadapi keniscayaan globalisasi melalui masyarakat ekonomi asean (MEA). (*)
Sumber: jembertimes.com
Upaya Jasaraharja Mempermudah Pelayanan
Pengurusan penandatanganan terkait percepatan pembayaran santuan kecelakaan khususnya luka-luka di rumah sakit menggunakan metode manual memakan waktu. Belajar dari itu, PT. Jasaraharja Kalimantan Barat melakukan upaya perbaikan layanan salah satunya dengan sistem online ditempatkan langsung di rumah sakit. Rumah Sakit Umum St. Antonius jadi proyek pertama dalam layanan sistem online itu.
KEPALA Cabang Jasaraharja Kalimantan Barat Nasir Obet mengatakan dalam waktu dekat ini Jasaraharja akan me-launching pos terpadu di rumah sakit. Maksud perjanjian itu terkait percepatan pembayaran santunan khususnya korban luka kecelakaan di rumah sakit. Dalam layanannya, nanti semua korban kecelakaan luka-luka tidak perlu repot-repot mengurusi santunan. Karena korban nanti langsung ditangani pihak rumah sakit dan langsung diberi jaminan.
Direncanakan penandatangan nota kesepakatan Jasaraharja bersama rumah sakit, kepolisian akan mengundang pihak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS diundang sebagai penjamin kedua, jika perawatan kecelakaan melebihi Rp10 juta maka BPJS Kesehatan bisa menjamin juga sebagai penjamin kedua. “Rencana MoU dilakukan antara 27-28 Januari 2016. Kami akan berkoordinasi dengan pihak protokol pemda provinsi,” ungkapnya.
Perjanjian dengan Rumah Sakit Antonius ini memang baru kali pertama, terutama dengan menggunakan layanan online dan menempatkan petugas Jasaraharja di rumah sakit tersebut. Namun, tak menutup kemungkinan ke depan Jasaraharja akan mengadakan perjanjian seperti ini di seluruh rumah sakit wilayah Kalbar.
Dari MoU inilah, lanjutnya, menjadi acuan untuk tingkat kabupaten dan kota untuk dibuat lanjutannya. Dalam layanan berbasis online jelasnya tentu akan memudahkan semua pihak, karena data korban kecelakaan otomatis akan masuk pada sistem sehingga data tersebut bisa langsung dilihat di pos terpadu baik di kantor cabang atau kantor pusat sekalipun.
Terpilihnya Rumah Sakit Antonius dalam perjanjian itu, dikarenakan tingginya tingkat kecelakaan dan data korban yang masuk di sana. “Saya pikir itu menjadi salah satu pertimbangan Jasaraharja mengadakan perjanjian ini,” terangnya.Tambahnya, jika dilihat sisi online-nya di rumah sakit tersebut sudah terkoneksi dengan aplikasi Rumah Sakit Antonius. “Untuk rumah sakit lain, saya kira juga akan dilakukan hal sama seperti ini. Seperti Rumah Sakit Sudarso, dan lainnya,” ungkapnya.(iza)
Sumber: pontianakpost.com
BLH Surabaya: Universitas Tidak Bisa Sembarang Buka RS
RSUD Fokuskan Rencana Pindahan ke RS Veteran
Sejak sebulan terakhir ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesomo sering mengalami overload. Untuk itu, pihak RSUD saat ini sedang fokus pada rencana pemindahan ke Rumah Sakit di Jalan Veteran, meskipun sampai saat ini pembangunan RS Veteran belum selesai sampai 100 persen.
Humas RSUD Sososdoro Djatikoesomo, Thomas Djaja mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan akan pindah ke Rumah Sakit Veteran. Sebab Rumah Sakit Veteran tersebut belum diserah terimakan kepada pihak RSUD, akan tetapi pihaknya saat ini fokus pada rencana pemindahan ke RS Veteran.
“Kapan pindahnya kita belum tahu, yang tahu hanya Dinas PU, karena mereka yang mengerjakan, tapi kita sudah bersiap apalagi ini sering overload,” ungkapnya kepada blokBojonegoro.com, Rabu (13/1/2016).
Menurutnya, rencana pemindahan ke RS Veteran pun tidak semudah seperti pindahan kantor, sebab harus melalui beberapa tahapan seperti pengurusan ijin, rekomendasi jika gedung tersebut layak untuk ditempati.
“Kalau pindahan kantor mudah, tapi kalau RSUD itu banyak kabel-kabel yang bersangkutan dengan pasien,” imbuhnya.
Menurutnya, Rumah Sakit Veteran tersebut pada tahap awal akan mampu menampung sebanyak 300 pasien, sehingga pihaknya berharap jika Rumah Sakit Veteran segera bisa ditempati. “Mengingat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sudah sering terjadi overload,” harap Thomas. [ita/mu]
Sumber: blokbojonegoro.com
RSI Ajukan Anggaran Rp 74,5 M
SAMARINDA – Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda mengajukan proposal bantuan anggaran ke DPRD Kaltim sebesar Rp 74,5 miliar.
Anggaran itu akan digunakan untuk pengembangan gedung dan fasilitas lainnya.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Yayasan Rumah Sakit Islam bersama Anggota DPRD Kaltim dengan agenda Permohonan Pembangunan RSI, di Sekretariat DPRD Kaltim, Senin (11/1/2015).
Rapat dihadiri Ketua DPRD Kaltim Syahrun, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin dan Sekretaris Komisi IV Rita Artaty Barito. Rapat diawali dengan pemaparan pihak rumah sakit terkait kondisi terbaru serta proyeksi pembangunan rumah sakit tersebut. Pembangunan gedung struktur fisik saat ini mencapai 65 persen, dengan enam lantai dan menggunakan dana yang bersumber dari bantuan pemerintah daerah, partisipasi pengusaha, umat Islam dan dana dari Yayasan RSI itu sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Syahrun membenarkan, ajuan kebutuhan dana rumah sakit mencapai Rp 74,5 miliar dibagi menjadi pengerjaan arsitektur, pengerjaan interior dan penambahan furniture serta pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Termasuk juga, pengerjaan area parkir serta tambahan penyediaan alat kesehatan.
“Hal ini dilakukan dalam upaya menyongsong sarana dan prasarana kesehatan Kaltim terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam mencapai hal tersebut, Rumah Sakit Islam bersama pemerintah provinsi berupaya mewujudkan dengan cara memperluas area rumah sakit,” kata Syahrun.
Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin juga mengatakan, mengajukan proposal anggaran kepada DPRD selengkap dan serinci mungkin. Jika sudah ada ajuan, maka DPRD akan membentuk tim khusus yang terdiri dari gabungan anggota komisi untuk segera menindaklanjuti di lapangan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kendala-kendala nantinya, misalnya hak guna lahan, kebutuhan primer rumah sakit, serta hal-hal lain yang nantinya akan terjadi.
“Menindaklanjuti rapat kali ini, nantinya kita akan menggelar lagi rapat serupa dan mengundang dinas terkait seperti Dinas PU, Pertanahan, Kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini penting dilakukan agar keinginan Rumah Sakit Islam menuju rumah sakit modern dengan daya tampung lebih bisa segera diwujudkan,” kata Dahri. #adv/tos/gg/oke
Sumber: beritakaltim.com
Metamorfosa Balai Pengobatan Muhammadiyah Kota Bogor Menjadi RS PKU Muhammadiyah Kota Bogor
Puji syukur kepada Allah SWT. Bahwa BP. Muhammadiyah kota Bogor dalam usia 5 tahun telah berubah menjadi Klinik PKU.Muhammadiyah Kota Bogor yang akan menjadi cikal bakal RS. PKU. Muhammdiyah Kota Bogor. Sesuai Permenkes No. 29 tahun 2011 sebagai syarat utama menjadi Rumah Sakit tipe D. Maka minimal memiliki 50 bed periksa atau ruang rawat inap. Dalam hal ini Klinik PKU Muhammadiyah telah berupaya menjadi klinik utama rawat inap sebagai miniatur Rumah Sakit tipe D. Pelayanan yang sudah kita miliki mencakup:Layanan IGD 24 jam, Poly Umum, Poly Gigi, Poly KIA dan Laboratorium serta layanan Ambulance.
Adapun program yang akan kita canangkan ke depan meliputi: penambahan ruang perawatan, ruang Poly spesialis, ruang apotek serta ruang Operasi. Mengacu amanat Musda sebelumnya bahwa pendirian RS. PKU. Muhammadiyah Kota Bogor adalah suatu keharusan. Oleh karena itu kita sudah membuat rancangan desain gedung 5 lantai beserta Rencana Anggaran Biayanya. Untuk mengoptimalkan ruang publik terbuka kita sudah memiliki kantin, mushola, ATM center, serta lahan parkir yang luas yang dapat menunjang pelayanan Rumah Sakit.
Harapan kami kedepan kita segera dapat mewujudkan RS. PKU. Muhammadiyah Kota Bogor dengan memaksimalkan segala sumber daya yang kita miliki baik dari segi SDM maupun peran serta aktif seluruh anggota Muhammadiyah Kota Bogor. Bukan hal yang tidak mungkin tahun depan tiang pancang pembangunan RS sudah berdiri.Salah satu kelebihan yang kita miliki adalah bahwa kita telah mendapat respon positif masyarakat selama 5 tahun beroperasi artinya kita tidak mulai dari titik nol untuk mendirikan sebuah rumah sakit, melainkan hanya melakukan upgrade perizinan dari klinik utama rawat inap menjadi Rumah Sakit tipe D.Ini jauh berbeda dengan rumah sakit lain yang hampir kebanyakan membangun dan mendirikan rumah sakit mulai dari bawah.
Terakhir seberat apapun kendala yang kita hadapi akan terasa ringan jikalau seluruhsteakholderdi dalam Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bogor saling bahu membahu bersatu padu dalam rangka mewujudkan cita–cita bersama yaitu pembangunan RS PKU Muhammadiyah Kota Bogor seperti firman Allah SWT dalam Alquran:
“Sesungguhnya di dalam setiap kesulitan ada kemudahan yang menyertainya”.
RSUD Dr Pirngadi Akan Dibangun Menjadi Rumah Sakit Modern
RSUD Dr Pirngadi akan dibangun menjadi rumah sakit modern dan dilengkapi dengan peralatan medis terlengkap pembangunan ini dilakukan dalam upaya menjadikan Kota Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan regional.
Dengan pembangunan ini diharapkan nantinya dapat menimbulkan kepercayaan warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan terstandarisasi, sehingga mereka tidak pergi berobat lagi ke luar negeri.
Demikian harapan yang ingin dicapai dari penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dengan Pemko Medan di Balai Kota Medan, Selasa (12/1/2016).
Penandatanganan ini dilakukan oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu RI, DR Robert Pakpahan dan Pj Walikota Medan, Drs H Randiman Tarigan MAP.
Untuk mendukung keinginan itu,Randiman mengatakan di Kota Medan harus tersedia pusat-pusat pelayanan yang baik dan terstandarisasi namun dapat dijangkau masyarakat secara luas.
Salah satu upaya yang dilakukan dengan membangun RSUD dr Pirngadi hanya saja untuk melakukan pembangunan, Randiman mengaku tidak dapat mengandalkan sumber pembiayaan dari APBD.
Dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang lebih variatif dan tidak menjadi pembiayaan yang berat pada masa mendatang.
Itu sebabnya kami berterima aksih kepada pemerintah pusat melalui Kemenkeu RI yang telah memfasilitasi Proyek Dengan Kerjasama Pemerintah Dengan badan Usaha (KPBU) hal ini sesuai dengan Perpres No.38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha DalamPenyediaan Infrastruktur, kata Randiman.
Selanjutnya Pj Walikota menjelaskan, rencana KPBU ini intensif telah didiskusikan lebih kurang 3 bulan yang dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama disaksikan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu RI, Freddy saragih, Plh Sekda, Erwin Lubis, Kepala Bappeda Kota Medan, Zulkarnain, Direktur Utama PT penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), Sintia Rusli dan perwakilan dari PT Sarana Multi Infra Struktur (PT SMI) dan Japan International Coorporation Agency (JICA).
Disadari Randiman, mewujudkan pembangunan RSUD dr Pirngadi tentunya memiliki tantangan yang lebih banyak ke depan karenanya dibutuhkan perencanaan teknis yang matang nantinya.
Untuk itu melalui kesempatan ini, Randiman melalui Kemnkeu dan berbagai pihak (PT PII, SMI dan JICA) dapat terus memfasilitasi pelaksanaan skema KPBU ini dalam pembangunan RSUD dr Pirngadi.
Kami yakin tanpa fasilitasi dan arahan dari pemerintah pusat (Kemenkeu), pemanfaatan dari skema KPBU ini sulit diwujudkan.
Pemko Medan sendiri siap untuk mengikuti seluruh tahapan dan tata cara, serta seluruh pelaksanaan yang diperlukan dengan selalu dikoordinasikan seterusnya oleh Bappeda Kota Medan, paparnya.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu RI, DR Robert Pakpahan mengatakan Pemko Medan dan Kemenkeu menginisiasi rencana proyek pembangunan RSUD dr Pirngadi dengan menggunakan skema KPBU.
Dimana sistem ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta artinya swasta yang akan membangun dan kita akan mencari investornya nantinya ada konsesinya dengan mereka (swasta),jelas Robert.
Menurut Robert, sistem ini sudah banyak digunakan di banyak Negara pembangunan dengan skema KPBU ini lebih transparan karena disampai ke market (pasar).
Untuk itu sebelum dilempar ke pasar, perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan melibatkan tenaga ahli sehingga dapat menarik perhatian investor apa yang kita lakukan hari ini merupakan tahap perencanaan awal,ungkapnya.
Dijelaskan Robert, Proyek RSUD Dr. Pirngadi Medan akan meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan serta pembiayaan RSUD.
Cakupan proyek antara lain adalah pembangunan gedung baru, pengoperasian dan pemeliharaan gedung secara keseluruhan, inovasi proses pelayanan baru melalui pendesainan alur proses yang lebih baik, dan revitalisasi fungsi unit-unit layanan masyarakat yang ada.
Dengan proyek ini diharapkan akan terjadi penambahan jumlah kamar rawat inap, revitalisasi peralatan medis, dan peningkatan mutu pelayanan dalam rangka melaksanakan kewajiban penyediaan layanan kesehatan public.
Ditambahkannya lagi, perkiraan nilai Proyek RSUD Dr. Pirngadi adalah sebesar 244 miliar untuk pembangunan gedung baru dan nilai tambahan yang saat ini sedang dikaji dan dilakukan perencanaannya oleh PJPK. Dalam tahap ini, Pemko Medan akan dibantu oleh tenaga ahli yang disediakan melalui dana technical assistance dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk dilakukan studi tambahan atas perencanaan yang ada sampai dengan dihasilkan dokumen Pre-Feasibility Study
Sumber: pemkomedan.go.id